Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Anggota Komisi VII usulan TVRI, RRI, dan ANTARA menjadi media negara

    Anggota Komisi VII usulan TVRI, RRI, dan ANTARA menjadi media negara

    Begitu berita itu keluar dari ANTARA, pasti benar ‘kan? Tidak hoaks ‘kan?

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan mengusulkan Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), dan Kantor Berita ANTARA menjadi lembaga media negara, atau tidak lagi menjadi LPP (Lembaga Penyiaran Publik) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Usulan ini dimaksudkan agar TVRI, RRI, dan ANTARA punya cantolan SDM yang jelas, bisa merekrut PNS dan PPPK bagi tiga lembaga tersebut. Ini yang pertama,” katanya saat berbincang dengan insan pers TVRI, RRI, dan ANTARA di sela-sela acara reses di Pamekasan, Jawa Timur, Kamis.

    Yang kedua, sambung Eric, Indonesia tidak punya media negara.

    “Siapa yang membela negara kita, siapa yang membela Pak Prabowo, Pak Gibran, Menteri kita? Tidak ada,” kata Eric.

    Karena itu, harapan ke depan, TVRI, RRI, dan ANTARA bisa menjadi media yang membantu dan menjadi corong pemerintah.

    “Harapan saya TVRI, RRI, dan ANTARA nantinya bisa berada di bawah Presiden RI secara langsung melalui lembaga komunikasi Presiden,” kata Eric.

    Dengan cara seperti ini, kata Eric, negara punya cantolan, dan ketiga media tersebut bisa menjadi corong untuk menyuarakan suara pemerintahan dan suara rakyat yang isi beritanya faktual, tidak terkontaminasi dengan kepentingan tertentu.

    “Contoh ANTARA. Begitu berita itu keluar dari ANTARA, pasti benar ‘kan? Tidak hoaks ‘kan? Jadi, harapannya itu,” kata Eric.

    Ruang lingkup tugas, TVRI, RRI, dan ANTARA ini merupakan salah satu materi yang selalu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan selama melakukan serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Kabupaten Sampang dalam 3 hari terakhir ini.

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    Produk Impor Ilegal Senilai 5 Miliar Disita, Komisi VII Desak Pemerintah Tindak Tegas Importir Nakal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Polri berhasil mengamankan berbagai produk ilegal senilai total Rp 5 miliar.

    Beberapa barang yang diamankan antara lain adalah 1.320 unit sprayer gendong semi otomatis merek Imisa dan Farm Jet senilai Rp 396 juta. 

    Kemudian, 1.701 pasang sepatu pengaman merek Caterpillar, Navigo, dan Septigo senilai Rp2,8 miliar, 44.133 mainan anak merek Hochihoku dan Zavanese dengan nilai Rp1,5 miliar, serta 196 unit speaker aktif merek W-King, Urbano, dan Hafsun senilai Rp 311 juta.

     

    Menanggapi keberhasilan tersebut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, mendukung segala langkah Kemenperin untuk menertibkan jalur keluar masuk perdagangan impor nasional.

    Chusnunia mendorong agar pemerintah selalu menindak tegas importir barang yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia.

    “Tindak tegas importir nakal yang tidak sesuai standar, jangan biarkan mereka lolos. Ini juga bentuk pemerintah mendukung pelaku UMKM dan IKM kita,” kata Chusnunia, kepada wartawan Kamis (19/12/2024).

    Adapun dirinya juga meminta seluruh pemangku kebijakan agar terus melakukan kegiatan kontroling yang berkelanjutan. 

    “Saya mendukung langkah Kemenperin untuk penertiban tersebut dan mengapresiasi aparat kepolisian, kita berharap kegiatan kontroling seperti itu bisa continue dan betul-betul ditegakkan,” tandasnya.

  • Eric Hermawan janji perjuangkan aspirasi pelaku UMKM Pamekasan

    Eric Hermawan janji perjuangkan aspirasi pelaku UMKM Pamekasan

    Aspirasi yang disampaikan teman-teman pelaku UMKM ini tentu saya perjuangan, baik tentang permintaan adanya pelatihan maupun akses modal

    Pamekasan (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan berjanji akan memperjuangkan aspirasi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait kendala yang mereka hadapi selama ini, terutama tentang modal usaha dan peningkatan kualitas produk hasil usaha mereka.

    “Aspirasi yang disampaikan teman-teman pelaku UMKM ini tentu saya perjuangan, baik tentang permintaan adanya pelatihan maupun akses modal,” katanya seusai acara serap aspirasi di Pamekasan, Jawa Timur, Rabu.

    Serap aspirasi di masa reses anggota DPR RI di Kabupaten Pamekasan ini merupakan bagian dari kegiatan yang digelar di Pulau Madura. Sebelumnya, Eric juga mendengarkan aspirasi secara langsung pada masyarakat Sumenep dan Sampang.

    Menurut dia, aspirasi tentang pelatihan bagi pelaku UMKM juga disampaikan oleh warga Sumenep dan Sampang.

    “Intinya sama, yakni pada modal usaha, pelatihan dalam meningkatkan produk hasil usaha, serta pendampingan legalisasi usaha dan akses pasar,” katanya.

    Serap aspirasi anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar di Kabupaten Pamekasan, Rabu (18/12/2024) digelar di dua lokasi berbeda di Pamekasan.

    Selain melakukan serap aspirasi langsung kepada masyarakat, Eric Hermawan juga mengunjungi Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan Basri Yulianto.

    Kunjungan ke lokasi SIHT ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini perkembangan pembangunan yang telah dilakukan Pemkab Pamekasan disamping untuk menyerap aspirasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pembangunan dan lahan.

    “Bagi saya konsep ini luar biasa, karena dengan pola produksi terpusat seperti ini, memiliki potensi untuk menekan biaya produksi dan sepertinya bisa juga dikembangkan ke jenis usaha lain, seperti garam,” kata Eric.

    SIHT yang terletak di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan ini dibangun di lahan seluas 2,5 hektare dengan nilai total anggaran mencapai Rp9 miliar lebih dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Pewarta: Abd Aziz
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR Minta Menkeu Kaji Ulang PPN 12 Persen di Bidang Pendidikan

    Anggota DPR Minta Menkeu Kaji Ulang PPN 12 Persen di Bidang Pendidikan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengkaji ulang penerapan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12 persen di bidang pendidikan.

    Layanan sekolah internasional direncanakan bakal dikenakan PPN 12 persen mulai Januari 2025.

    “Saya minta Menteri Keuangan mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen untuk bidang pendidikan,” kata Bonnie saat dihubungi, Rabu (18/12).

    Menurutnya, orang tua yang mengirim anak mereka ke sekolah internasional harus dianalisis latar belakang kelasnya, apakah termasuk kelas menengah atau kelas atas.

    Bonnie mengatakan banyak warga kelas menengah yang memaksakan diri menyekolahkan anak mereka ke sekolah standar internasional bukan karena kaya, tapi karena ingin pendidikan yang berkualitas untuk anak mereka. Hal itu juga terkait dengan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata.

    “Kalau untuk menyekolahkan anak supaya dapat pendidikan bermutu saja masih dipajakin, bagaimana lagi mengakses pendidikan bermutu? Intinya, sektor pendidikan sebisa mungkin jangan dipajakin terlalu tinggi apalagi sampai 12 persen,” ucap dia.

    Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Novita Hardini juga mengkritik rencana pemerintah mengenakan PPN 12 persen untuk sekolah berstandar internasional.

    Menurut Novita, kenaikan itu akan menghambat masyarakat mengakses pendidikan berkualitas. Apalagi, selama ini sekolah internasional menjadi tolok ukur meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

    “Dengan adanya sekolah internasional, sekolah nasional memiliki tolak ukur dan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini penting agar pendidikan di Indonesia bisa lebih kompetitif di tingkat global,” kata Novita dalam keterangannya, Rabu.

    Menurut data, kata dia, ada 198 sekolah berstandar internasional di seluruh Indonesia. Pendaftaran siswa pun menunjukkan tren kenaikan.

    Novita berpendapat banyak orang tua menyekolahkan anak mereka di sekolah internasional bukan karena berasal dari masyarakat kelas atas, melainkan ingin mendapatkan pendidikan terbaik.

    Novita pun menuturkan ada dua dampak dari kebijakan tersebut. Pertama, beban biaya operasional sekolah meningkat. Kedua, sekolah internasional berisiko kehilangan calon siswa. 

    Layanan sekolah internasional dan rumah sakit mewah bakal dikenakan PPN 12 persen. Saat ini, kedua hal itu bebas dari pungutan pajak.

    Kenaikan PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN 12 persen mulai 2025 dikenakan hanya untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

    “Desil paling kaya, desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi pada Senin (16/12).

    (yoa/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Anggota DPR harapkan produk UMKM miliki SNI

    Anggota DPR harapkan produk UMKM miliki SNI

    Kalau kita menghadapi produk ekspor namun tidak ber-SNI pasti kalah

    Klaten, Jawa Tengah (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta mengharapkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki standar nasional Indonesia (SNI).

    “Soal SNI kebetulan ada di Komisi VII, komisi kami. Dengan Badan Standardisasi Nasional kami sepakat nantinya supaya UMKM bisa dikatakan naik kelas, maka harus punya standar nasional,” katanya saat kunjungan reses perorangan masa sidang pertama di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa.

    Ia mengatakan selama ini pelatihan terkait UMKM banyak yang tidak berujung pada pembuatan SNI.

    “Oleh karena itu, kami ingin ketika keluar dari pelatihan para pelaku UMKM sudah ber-SNI,” katanya.

    Ia juga berharap ke depan bisa memfasilitasi pembuatan SNI para pelaku UMKM di Dapil Jateng V.

    “Harapan saya di Dapil Jateng V per tahun ada 1.000 UMKM yang kami berikan SNI secara gratis, cuma-cuma, untuk pelaku UMKM,” katanya.

    Sementara itu, diakuinya, hingga saat ini belum banyak pelaku UMKM yang mengantongi sertifikat SNI.

    “Itu menjadi kelemahan kita, karena memang mengurus itu biayanya mahal, jadi untuk UMKM tidak menarik. Mereka malas mengurus dan prosedurnya bertele-tele,” katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya berinisiatif untuk memangkas prosedur pembuatan SNI tanpa menurunkan kualitas produk UMKM.

    “Kami pangkas prosedur biar lebih mudah tapi tidak mengurangi kualitas produk itu. Kualitas dan mutu produk tetap diperhatikan, yang penting produk sesuai standar SNI,” katanya.

    Apalagi, menurut dia, SNI menjadi salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar produk mereka.

    “Kalau kita menghadapi produk ekspor namun tidak ber-SNI pasti kalah. Kira-kira begitu,” sebut Hatta.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR RI minta perlindungan pekerja perempuan diperkuat

    Komisi VII DPR RI minta perlindungan pekerja perempuan diperkuat

    Perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi hal yang harus terus dilakukan

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta agar perlindungan bagi pekerja perempuan harus tetap dilakukan serta diperkuat.

    “Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai regulasi untuk melindungi perempuan salah satunya pekerja perempuan sudah disahkan, akan tetapi memang masih perlu banyak hal yang harus dibenahi,” ujar Chusnunia Chalim di Bandarlampung, Selasa.

    Ia menjelaskan, perlindungan terhadap pekerja perempuan menjadi hal yang harus terus dilakukan, sebab akan mencegah adanya tindak diskriminasi terhadap perempuan, meningkatkan kesejahteraan serta terjaminnya hak-hak pekerja perempuan.

    “Memang untuk perlindungan pekerja perempuan ini harus lebih spesifik, kalau terkait aturan memang sudah ada tapi ada yang belum tuntas. Misalkan kalau di dunia politik contohnya afirmasi perempuan persen di calon legislatif, partai dan dewan sudah tercukupi, akan tetapi di birokrat dan swasta belum selesai karena keterlibatan perempuan masih kurang,” katanya.

    Dia melanjutkan berbagai persoalan perlindungan pekerja perempuan yang belum tuntas harus tetap diperjuangkan.

    “Seperti para jurnalis perempuan ini pekerjaan yang rentan dan harus terus diperjuangkan perlindungannya, kemudian Undang-undang Ketenagakerjaan juga perlu direvisi agar tetap melindungi pekerja perempuan,” ucap dia.

    Menurut dia, para perempuan juga harus tetap aktif memperjuangkan dan menjaga agar hak sebagai perempuan tetap terlindungi. Meski regulasi mengenai perlindungan perempuan telah dibuat.

    “Implementasi ini tidak menunggu sempurna tapi kita para perempuan yang harus mengejarnya, dan yang pasti perempuan tidak boleh manja dengan mengatas namakan perempuan. Perempuan harus mandiri, berdaya saing untuk meningkatkan kemampuan diri serta mengedukasi keluarganya,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota DPR ajak masyarakat bantu korban bencana langsung ke lokasi

    Anggota DPR ajak masyarakat bantu korban bencana langsung ke lokasi

    Kebersamaan dan solidaritas kita adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi musibah ini.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengajak masyarakat untuk membantu korban bencana dengan menyalurkan langsung bantuan ke lokasi bencana karena musibah yang melanda membawa banyak kerugian, baik materi maupun nonmateri.

    Pada masa reses akhir tahun ini, Novita dan tim gabungan dari berbagai instansi berkunjung ke sejumlah lokasi terdampak banjir yang melanda Trenggalek, Jawa Timur. Wilayah yang terdampak meliputi Ngadirenggo, Kelutan, Tamanan, Salamrejo, Sambirejo, Sumberingin, Buluagung, Bendorejo, dan Pogalan.

    “Setiap bantuan yang diberikan sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kebersamaan dan solidaritas kita adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi musibah ini,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Banjir yang terjadi akibat hujan deras beberapa hari terakhir, kata dia, telah menyebabkan kerusakan fasilitas umum, permukiman warga, serta menyulitkan akses transportasi di beberapa titik.

    Untuk membantu para korban, menurut dia, tim gabungan memberikan bantuan berupa nasi bungkus, biskuit, obat-obatan, makanan tambahan gizi, dan makanan siap saji.

    Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak banjir.

    Ia berharap bantuan yang tersalurkan dapat meringankan beban korban banjir pada masa sulit.

    “Saat ini, tim terus bekerja keras melakukan evakuasi, menyalurkan bantuan, dan memulihkan fasilitas umum yang rusak. Mohon kesabaran dan pengertian dari seluruh masyarakat,” kata dia.

    Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin dan tim gabungan memastikan evakuasi korban bencana bisa berjalan lancar.

    Menurut dia, fasilitas umum yang rusak seperti jembatan, jalan, dan saluran air mulai diperbaiki oleh dinas terkait.

    “Tim kesehatan juga telah diterjunkan untuk memastikan kesehatan para korban, terutama anak-anak dan lansia, tetap terjaga,” kata Arifin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anggota Komisi VII DPR Eric Hermawan Usul Tugu Anti Kekerasan Dibangun di Bangkalan Madura – Halaman all

    Anggota Komisi VII DPR Eric Hermawan Usul Tugu Anti Kekerasan Dibangun di Bangkalan Madura – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Eric Hermawan, mengusulkan agar Kabupaten Bangkalan membangun Tugu Anti Kekerasan di akses Suramadu sisi Madura,  Jawa Timur.

    Usulan itu disampaikannya dalam Seminar Nasional Peran Kepolisian, Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dalam Menciptakan Budaya Penyelesaian Dendam Akibat Carok Berdasarkan Nilai-nilai Adab di Madura yang berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan

    “Perlu kiranya dibangun monumen anti kebesaran untuk kerukunan dan kedamaian masyarakat,” kata Eric dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).

    Dia berpandangan, anti kekerasan yang digaungkan di Bangkalan bernilai sangat positif dan harus mendapat dukungan.

    Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sejumlah tokoh sudah menyepakati dengan ditandai deklarasi dan peletakan senjata tajam sebagai simbol penghentian konflik dan kekerasan di Masyarakat serta meninggalkan kebiasaan membawa sajam.

    “Dari deklarasi yang sudah dilakukan saya usulkan untuk membangun tugu anti kekerasan di akses Suramadu sisi Madura, jadi dalam tugu itu ada beberapa orang yang terdiri kades, polisi, dan tokoh-tokoh lainnya,” kata dia.

    Menurutnya, dalam pertemuan tersebut juga disepakati pembentukan dewan adat untuk mengatasi dan meminimalisir konflik di tengah masyarakat.

    “Ini gagasan yang sangat positif,  maka hal- hal yang bernilai negatif mari kita tinggalkan dan budaya yang bernilai positif di masyarakat mari kita pertahankan, dilestarikan dan dikembangkan,” pungkasnya.

  • Demokrasi dan Teknokrasi Jadi Pilar Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045

    Demokrasi dan Teknokrasi Jadi Pilar Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045

    loading…

    Panduan strategis untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 melalui perpaduan antara demokrasi dan teknokrasi diwujudkan dalam buku Shaping the Future. Foto/Ist

    JAKARTA – Panduan strategis untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 melalui perpaduan antara demokrasi dan teknokrasi diwujudkan dalam sebuah buku Shaping the Future.

    Buku ini menyoroti teknokrasi sebagai pendekatan berbasis data dan keilmuan untuk merumuskan kebijakan yang efektif.

    Baca Juga

    Sementara demokrasi menjamin bahwa kebijakan tersebut memiliki legitimasi serta mencerminkan aspirasi rakyat. Keseimbangan keduanya dianggap krusial dalam membangun bangsa.

    “Mengajak pembaca untuk memahami pentingnya integrasi dua pilar utama dalam pembangunan nasional, yaitu demokrasi dan teknokrasi,” kata Ferdian Agustiana penulis Shaping the Future saat peluncuran buku, dikutip Sabtu (14/12/2024).

    Peluncuran buku ini turut diwarnai sesi diskusi interaktif bersama sejumlah narasumber, yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI), Fahd Pahdepie (penulis dan storyteller), serta Taufan Akbari (Wakil Rektor V LSPR Institute).

    Mereka berbagi perspektif tentang bagaimana teknologi dan teknokrasi dapat memperkuat demokrasi dalam mengakselerasi pembangunan.

    Baca Juga

    Dalam diskusi, Rahayu Saraswati menggarisbawahi relevansi buku ini bagi konteks Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

  • Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Pengamat Nilai DPR Seharusnya Dorong Penguatan Lembaga Penyiaran Publik untuk Ketahanan Nasional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menilai, seharusnya DPR ikut mendorong penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, LKBN Antara dan RRI melalui dorongan kebijakan anggaran maupun kelembagaan. 

    Sebab menurutnya, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berperan strategis, yakni penguatan nasionalisme dan ketahanan nasional. 

    “Peran itu menjadi DNA-nya LPP, mulai RRI, LKBN Antara atau pun TVRI. Pada konteks ini sepatutnya anggota DPR ikut memahami sehingga sadar pola kerja LPP menjadi unik. Ada tugas khusus yang tidak dimiliki lembaga penyiaran swasta lain,” kata Riko dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Hal itu disampaikannya sekaligus merespons pernyataan anggota DPR kepada LPP, khususnya TVRI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024) lalu.

    “Apalagi TVRI tidak mendapatkan kesempatan untuk menjawab secara langsung mengingat jawaban harus diberikan tertulis beberapa hari kemudian. Ini membuat kesan yang tertangkap publik bahwa tudingan itu benar adanya,” ujarnya.

    Dikatakan Riko, tudingan-tudingan miring tersebut salah besar karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

    Menurut dia, dalam rapat dengar pendapat yang membahas program kerja LKBN Antara, TVRI dan RRI Tahun Anggaran 2025 itu, anggota Komisi VII DPR tidak melihat fakta yang ada sebenarnya.

    “Misalnya, di satu sisi, TVRI disuruh bersaing secara komersial dengan swasta. Tapi, kakinya diikat karena secara kelembagaan banyak aturan yang membuatnya tidak bisa bergerak secara leluasa,“ ujarnya.

    Riko yang hadir di tribun atas saat RDP berlangsung, menjelaskan setelah melihat pemaparan TVRI. 

    Anggaran dari APBN Rp1,5 triliun setahun. Dari komposisi itu, Rp 900 miliar untuk bayar gaji pegawai dan dukungan manajemen. 

    “Berapa jumlah pegawainya TVRI? 5.000 orang. Itu bukan maunya TVRI punya pegawai sebanyak itu. Karena, secara teknis, pegawai TVRI adalah pegawai Kominfo yang ditugaskan di TVRI,” ujarnya.

    “Rp 600 miliar untuk membayar operasional, program dan anggaran teknik untuk 3 stasiun (TVRI Nasional, TVRI Sport dan TVRI World ) serta, 32 stasiun penyiaran daerah,” imbuhnya.

    Sementara, untuk anggaran program yang hanya Rp180 miliar setahun. 

    “Itu bisa untuk anggaran TV swasta sebulan,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno menjelaskan, tugas utama TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya.

    Menurutnya, banyak kalangan sering membandingkan konten TVRI yang dianggap kurang menarik minat masyarakat jika dibanding TV swasta. 

    Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dapat dikatakan memperoleh kepemirsaan yang sangat kecil dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta dengan merujuk angka kepemirsaan yang rendah. 

    “Apakah TVRI harus membuat program seperti swasta? TVRI tidak harus bersaing dengan TV swasta karena konsep dan karakteristik media penyiaran publik sangat berbeda. Penyiaran publik adalah penyiaran yang dimiliki negara, pemerintah, organisasi publik sebagai tandingan swasta,” ucapnya.