Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025.

    Ia menguraikan, pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini.

    Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Program MBG ini harus sukses. Karena itu, semuanya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata Saleh, dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2025).

    Ketiga, memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Karena ini program baru, yang tentu tidak langsung berjalan sempurna. Sehingga diperlukan saran, masukan, dan kritik dari semua pihak.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” harapnya. (Pram/fajar)

  • Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG

    Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG

    Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. (ANTARA)

    Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 07:55 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap semua pihak ikut berpartisipasi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan mulai Senin ini di berbagai daerah.

    Menurutnya hari Senin, 6 Januari 2025 ini adalah hari bersejarah, sebab program Makan Bergizi Gratis untuk pertama kalinya dimulai, untuk diterapkan di Indonesia oleh Badan Gizi Nasional.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan partisipasi yang bisa dilakukan yaitu, mengawasi pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    Kemudian masyarakat juga bisa melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran, demi memastikan kesuksesan program tersebut. Menurutnya, semua pihak harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata dia.

    Kemudian masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Pasalnya program yang baru digelar itu, tentu tidak langsung berjalan sempurna.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Minggu (5/1).

    Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

    Sumber : Antara

  • DPR Sebut Internal Kemenag Tak Kompak Soal Biaya Haji 2025

    DPR Sebut Internal Kemenag Tak Kompak Soal Biaya Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI menilai pemerintah bakal menghadapi tantangan yang lebih sulit dalam penyelenggaraan ibadah Haji. Terdapat dugaan bahwa ada beda pendapat di internal Kementerian Agama (Kemenag) mengenai hal tersebut. 

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, DPR dan pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan pembahasan biaya haji. Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Kemenag untuk mencari cara supaya biaya haji turun.

    Saleh mengakui bahwa Panja Haji di DPR selalu berkutat pada masalah yang sama, yakni biaya dan pelayanan. Prinsip dasarnya yaitu biaya tidak membebankan jamaah, tetapi pelayanan yang diterima paling maksimal.

    Meski demikian, timpalnya, laporan dari penyelenggaraan haji di tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepada para jamaah masih jauh di bawa standar.

    “Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jamaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Minggu (5/1/2024).

    Saleh lalu memperkirakan tantangan di tahun depan akan semakin sulit. Sebab, Presiden Prabowo meminta dua hal sekaligus. Yaitu, ongkos ditekan namun kualitas pelayanan ditingkatkan.

    Pria yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu bahkan mengendus dugaan beda pendapat di internal Kemenag mengenai hal tersebut.

    “Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” tuturnya.

    Selain itu, Saleh turut menyoroti keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga tersebut sebelumnya telah menyampaikan ke DPR bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah Rp11,5 triliun, atau kurang lebih Rp1 triliun dari yang diminta DPR.

    “Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain. Termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis.com, Kemenag mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah Indonesia pada 1446H/2025M sebesar Rp93.389.684,99.

    “Untuk 1446H/2025M, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH Rp93,3 juta,” usul Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Parlemen, Senin (30/12/2024).

    Secara terperinci, Nasaruddin menuturkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran yang ditanggung jemaah sebesar Rp65,3 juta atau 70% dari BPIH dan subsidi dari nilai manfaat sebesar Rp28 juta atau 30%.

    Komponen utama biaya meliputi penerbangan senilai Rp34,3 juta, akomodasi di Makkah Rp15,2 juta, akomodasi di Madinah Rp4,4 juta, biaya hidup Rp3,2 juta, dan paket layanan masyair Rp8,09 juta.

  • Prabowo Minta Kemenag Cari Cara Menekan Ongkos Haji, Ketua Komisi VII: Pelayanan Haji Kita Masih Jauh di Bawah Standar

    Prabowo Minta Kemenag Cari Cara Menekan Ongkos Haji, Ketua Komisi VII: Pelayanan Haji Kita Masih Jauh di Bawah Standar

    Fajar.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo menyatakan akan berupaya menurunkan ongkos haji di tahun depan. Bahkan, Prabowo telah meminta pihak kementerian agama mencari cara untuk menekan ongkos haji.

    Pemerintah dan DPR RI pun dituntut segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, setiap tahun, panja haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan.

    Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jamaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal. Laporan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya pun dilihat dari realisasi janji pelayanan haji yang disepakati.

    “Saya kemarin ikut dalam rombongan pengawas haji. Ikut juga dalam pansus haji. Terus terang, saya melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jemaah kita masih jauh di bawah standar. Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain,” katanya, Minggu (5/1/2025).

    Tahun depan, lanjut Saleh, tantangannya pasti akan semakin sulit. Sebab, Presiden Prabowo menginginkan dua hal sekaligus. Yaitu, ongkos haji diturunkan, kualitas pelayanan ditingkatkan.

    “Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” ujar Wakil Ketua DPP PAN itu.

    Selain itu, sambung legislator dapil Sumut II tersebut, BPKH juga sudah menyampaikan keterbatasan dana yang mereka miliki. Dalam rapat di DPR, mereka mengatakan bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah 11,5 Triliun. Itu artinya kurang lebih 1 triliun dari yang diminta DPR.

  • Waketum PAN harapkan pembangunan ekonomi Prabowo pacu UMKM

    Waketum PAN harapkan pembangunan ekonomi Prabowo pacu UMKM

    Bila dicermati secara sepintas, barang-barang yang beredar di Indonesia kebanyakan bukanlah produk dalam negeri. Barang-barang dari negara lain justru merajai dan harga produknya pun sangat murah, di bawah harga dalam negeri. Kalau begini, Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengharapkan pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto juga memacu pembangunan UMKM dan ekonomi kreatif.

    Menurut dia, perhatian dan penanganan khusus sangat diperlukan di bidang tersebut, apalagi persaingan di bidang ekonomi ini semakin terasa di tingkat nasional nasional, dan regional, tak hanya di tingkat lokal.

    “Seiring dengan putusan MK terkait presidential threshold, sistem politik di Indonesia diyakini akan ditata dan dikontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika terkini, namun demikian Indonesia tidak semestinya hanya fokus dalam menata sistem politik tersebut,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, perkembangan teknologi perdagangan dengan adanya e-commerce membuat nilai kompetisi semakin ketat karena menyebabkan tidak ada lagi batas ruang dan waktu dalam berdagang.

    Sebuah barang yang hendak diperdagangkan, menurut dia, tidak perlu dibawa ke pasar dan cukup disusun dan ditumpuk di gudang. Para pembeli ditawari secara online lalu barangnya diantar langsung ke alamat pembeli masing-masing.

    Baca juga: PAN: Putusan MK beri kesempatan seluruh anak bangsa maju pilpres

    Bila dicermati secara sepintas, dia mengatakan barang-barang yang beredar di Indonesia kebanyakan bukanlah produk dalam negeri. Barang-barang dari negara lain justru merajai dan harga produknya pun sangat murah, di bawah harga dalam negeri.

    “Kalau begini, Indonesia jelas akan jadi pasar bagi orang lain. Basis pengembangan ekonomi kerakyatan akan terkendala. Uang yang ada di masyarakat justru dikumpul dan diakumulasi oleh para pedagang asing,” kata dia.

    Untuk itu, dia meminta Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan ekonomi kreatif Indonesia, karena saat ini banyak potensi yang dimiliki oleh anak-anak muda, namun belum dibina dan diarahkan secara baik.

    “Tidak jarang, mereka yang ahli dan berpotensi justru bekerja dan dimanfaatkan orang lain,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Dia pun menilai pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya dapat dilakukan di dalam negeri. Justru bidang tersebut akan lebih cepat berkembang jika ada bangunan kerjasama dengan negara lain.

    “Dalam hal ini, pembinaan dan sentuhan pemerintah sangat diperlukan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai dalam beberapa waktu terakhir ada banyak pernyataan sinis dari beberapa pihak yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saleh berpendapat pandangan-pandangan sinis untuk Presiden itu kontraproduktif, dan dia meyakini Presiden tak perlu merespons pernyataan sinis tersebut.

    “Orang-orang sinis seperti itu tidak perlu ditanggapi. Orang sinis selalu pesimis, selalu menyampaikan kritik, tidak konstruktif. Nada bicara selalu merendahkan, kurang empati, dan sering melemparkan humor hitam atau sarkas,” kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Saleh, yang saat ini juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI, melanjutkan Presiden sebaiknya tak perlu merisaukan orang-orang yang sinis tersebut. Walaupun demikian, Saleh tak menyebutkan contoh pernyataan sinis yang dia maksud, begitu juga dengan orang-orang yang sinis terhadap Presiden.

    “Melayani orang sinis pasti merugi. Itu menyebabkan rusaknya komunikasi. Bahkan, dalam titik tertentu akan menimbulkan konflik, bisa konflik secara verbal, atau konflik antarkader dan simpatisan,” kata politikus PAN itu.

    Terlepas dari situasi itu, Saleh percaya Presiden bakal senantiasa bijak dan sabar dalam menghadapi para pengkritiknya, termasuk mereka yang sinis terhadap Presiden.

    “Kalau soal sabar, Prabowo telah teruji. Perjalanan politiknya menunjukkan hal itu. Bahkan, dalam Pilpres yang lalu, kunci kemenangan Prabowo adalah sabar,” kata Saleh Partaonan Daulay.

    Pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka efektif bekerja pada 21 Oktober 2024 ketika Kabinet Merah Putih resmi terbentuk. 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran bakal jatuh pada 21 Januari 2025. Dalam 100 hari pertamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan berbagai program prioritasnya, di antaranya makan bergizi gratis yang dijadwalkan bakal diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan swasembada pangan di beberapa daerah.

    Sumber : Antara

  • PAN Sebut Publik Harus Bersyukur PPN 12 Persen Diberlakukan Khusus untuk Barang Mewah – Halaman all

    PAN Sebut Publik Harus Bersyukur PPN 12 Persen Diberlakukan Khusus untuk Barang Mewah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa publik harus bersyukur karena pemerintah mengatur skema pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah.

    Dia pun meminta masyarakat tidak terlena dengan polemik kenaikan PPN menjadi 12 persen yang belakangan bergulir di media sosial.

    “Masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan pro rakyat yang telah diputuskan Prabowo,” ujar Saleh dalam keterangan resminya, Kamis (2/1/2025). 

    Menurut Ketua Komisi VII DPR RI itu, momen ini harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

    “Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” sambungnya.

    Saleh melanjutkan bahwa pemerintah tetap menyiapkan bantuan untuk mengatasi dampak dari kenaikan PPN 12 persen, terutama bagi masyarakat kelompok rentan.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak,” kata Saleh.
     
    “Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo usai menghadiri rapat pimpinan, akhir tutup tahun kas negara di kantor Kementerian Keuangan di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa , (31/12/2024). 

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutusken bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi ya supaya jelas, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo.

    Barang mewah yang dimaksud kata Prabowo, yakni barang dan jasa tertentu  yang selama sudah terkena pajak PPN Barang Mewah (PPN Bm). 

    “Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu,” katanya.

    Presiden mencontohkan barang  mewah yang terkena kenaikan PPN menjadi 12 persen diantaranya yakni pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan lainnya.

    “Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” katanya.

    Prabowo mengatakan dirinya menyampaikan secara langsung soal kenaikan PPN karena masih ada kesalahpahaman di masyarakat.

    “Sehingga saya setelah berkoordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain. Saya rasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” katanya.

    Menurut Prabowo kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanah atau perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap,  pertama dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 . Kemudian dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. 

    “Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

  • Pernyataan Politisi Gerindra Soal Prabowo Hentikan Proyek Tol – Halaman all

    Pernyataan Politisi Gerindra Soal Prabowo Hentikan Proyek Tol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mendukung keputusan politik Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara proyek pembangunan sejumlah ruas tol.

    Proyek tol yang dihentikan tersebut antara lain proyek jalan tol Puncak, proyek tol Kulonprogo-Cilacap, dan ruas sirip tol Trans Sumatera.

    “Kalau kita lihat, beberapa ruas tol di Jawa yang baru dibangun di masa pemerintahan yang lalu, belum sepenuhnya bisa maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi seperti misalnya transportasi publik massal dan transportasi logistik massal,” kata Bambang Haryo dalam pernyataan tertulis dikutip Rabu, 1 Januari 2024.

    Dia menilai, penggunaan jalan tol oleh transportasi publik massal (bus) dan logistik massal (truk) saat ini masih sangat minim. Karena tarif tol yang dikenakan relatif masih sangat tinggi/mahal.

    Sehingga transportasi publik massal dan logistik massal lebih banyak masih menggunakan jalan reguler non tol, seperti jalan nasional / antar provinsi dan jalan provinsi / antar kabupaten.

    “Sangat disayangkan sih, kita bangun jalan tol tetapi tidak di manfaatkan maksimal untuk angkutan publik dan logistik,” ujarnya.

    “Beda dibanding pembangunan jalan tol di Jaman Pak Harto , tarifnya sangat murah. Sehingga banyak truk dan bus yang juga memanfaatkan jalan tol tersebut untuk mempercepat roda perekonomian,” ungkapnya.

    Kalau kita amati dari jumlah pengguna jalan tol, angkutan publik massal seperti bus, angkutan logistik massal/truk yang masuk di jalan tol tidak lebih dari 2.5 persen dari jumlah yang lewat di jalan reguler nasional maupun provinsi yang sejajar dengan jalan tol.

    Termasuk juga transportasi pribadi, tidak lebih dari 20 persen yang menggunakan jalan tol dibanding jalan reguler yang sejajar dengan jalan tol.

    Ini karena jalan tol yang dibangun akhir akhir ini tarifnya terlalu tinggi/mahal bagi masyarakat.

    Artinya, keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan jalan tol ini sudah sangat tepat.

    “Kita masih membutuhkan begitu banyak perawatan dan perbaikan jalan-jalan di seluruh wilayah nasional karena masih banyak jalan-jalan di daerah-daerah seluruh Indonesia yang keadaannya sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan oleh pemerintah masing-masing daerah,” kata Bambang Haryo.

    Menurut dia, sudah saatnya masyarakat bisa merasakan jalan reguler nasional maupun provinsi yang lebar, layak dan steril, tidak berbayar seperti yang kita rasakan jika kita berpergian ke berbagai Negara di Asia Tenggara, misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina. 

    Jika itu terkondisikan di negara kita sudah pasti dampak pembangunan infrastruktur jalan bisa dirasakan oleh Masyarakat dan membawa percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan cost biaya transportasi yang minim. 

    “Untuk diketahui jumlah jalan tol di Indonesia sudah sangat banyak kalau kita bandingkan dengan Malaysia. Dimana perbandingan jalan tol di Indonesia 2.893 kilometer dibanding jalan nasional kita sepanjang 54.000 kilometer,” bebernya.

    Di Malaysia, panjang jalan tol mencapai 5.027 kilometer dan jalan nasional mereka mencapai 290.000 kilometer.

    Ini berarti perbandingan jalan yang tidak berbayar di Malaysia jauh lebih besar dibanding di Indonesia.

    “Jalan-jalan tidak berbayar di Malaysia mempunyai standarisasi keselamatan yang sama dengan jalan-jalan tol di Indonesia,” bebernya.

    “Inilah yang sangat perlu di dorong oleh Pemerintah untuk lebih memperbanyak perawatan dan perbaikan serta penyempurnaan jalan-jalan reguler yang ada di Indonesia, dan kondisi ini yang di harapkan bisa meningkatan Multi Player Economy akibat pembangunan Infrastruktur Jalan di Indonesia,” tegas Bambang Haryo.

  • Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Arsip foto – Wakil Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. (HO-Dokumen Pribadi)

    PAN: Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi setelah memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah.

    Menurut dia, masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat sehingga semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial yang tidak berujung,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Presiden Prabowo juga ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN. Di dalam paket itu, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp10 juta, bantuan sosial, dan bantuan subsidi lainnya.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah itu adalah keputusan yang diambil secara bijaksana dengan mempertimbangkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang jauh dari politik pencitraan untuk mencari popularitas dan publisitas.

    “Saya punya harapan besar pada Presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia Emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII DPR RI ajak masyarakat akhiri polemik soal kenaikan PPN

    Komisi VII DPR RI ajak masyarakat akhiri polemik soal kenaikan PPN

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang meningkatkan PPN menjadi 12 persen untuk berbagai barang mewah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay di Jakarta, Rabu (1/1). Ia pun mengajak masyarakat untuk mengakhiri polemik terkait kebijakan tersebut. (Aria Cindyara/Rayyan/Nanien Yuniar)