Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Chusnunia puji Bali sabet pengakuan destinasi wisata terbaik dunia

    Chusnunia puji Bali sabet pengakuan destinasi wisata terbaik dunia

    Pencapaian Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia patut diapresiasi

    Denpasar (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia memuji Provinsi Bali menyabet pengakuan internasional yang menempati peringkat kedua destinasi wisata terbaik dunia menurut situs daring perjalanan global, TripAdvisor.

    “Pencapaian Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia patut diapresiasi,” kata Chusnunia dalam keterangan tertulis diterima di Denpasar, Bali, Sabtu.

    Politikus asal Lampung itu menilai prestasi itu menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bukti nyata keunggulan pariwisata nasional di kancah global.

    Ia menilai keberhasilan Pulau Dewata tersebut merupakan cerminan dari potensi besar pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

    “Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya tarik luar biasa, mulai dari keunikan budaya hingga layanan pariwisata kelas dunia,” ucapnya.

    Ia menekankan pentingnya memastikan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan agar mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut.

    Tak hanya itu, lanjut dia, kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pariwisata Bali juga menjadi bagian penting.

    “Komisi VII DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan energi terbarukan dalam sektor pariwisata, serta pelestarian lingkungan demi keberlanjutan Bali sebagai destinasi unggulan dunia,” imbuhnya.

    Pengakuan dari TripAdvisor itu tidak hanya mengukuhkan posisi Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    TripAdvisor selama ini telah menjadi acuan wisatawan dalam dan luar negeri ketika mereka merencanakan atau sudah bepergian ke destinasi wisata dunia.

    Platform wisata daring itu menyusun peringkat berdasarkan jutaan ulasan dan pengalaman para pelancong dari seluruh dunia.

    Ada pun indikator penilaian di antaranya keindahan alam, kekayaan budaya, keramahan masyarakat, dan kualitas fasilitas wisata.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Muncul wacana soal pemanfaatan dana zakat untuk bisa dipergunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu berangkat dari usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang memandang kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

    Dia menilai dana zakat dimanfaatkan untuk menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program yang baru saja debut Senin pekan lalu itu, sehingga juga pemerintah tak bekerja sendirian dengan anggaran APBN yang terbatas. 

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

    Menurutnya, program MBG mengandung misi kemanusiaan yang universal dan bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program ini menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.

    Kendati demikian, senator asal Bengkulu ini menyadari bahwa pemerintah masih memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Oleh sebab itu, dia mengusulkan dana zakat bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif supaya program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan berprinsip gotong royong.

    “Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Bisakah Dana Zakat Digunakan untuk MBG?

    Merepons usulan Sultan, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad bukan tidak mungkin usulan itu bisa dilakukan, asalkan menyasar pada fakir miskin.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Nantinya, lanjut Noor, Baznas akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan sejatinya program MBG telah mendapatkan pembiayaan dari anggaran negara. 

    Namun, jika memang Baznas berencana dan tak keberatan menggunakan dana zakat untuk membiayai MBG, Muzani menekankan haruslah menyasar pada asnaf atau merekalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat.

    Dia menambahkan penting untuk memastikan bahwa muzakki atau orang yang membayar zakat memang memperuntukkan hartanya guna mendukung program MBG. Dengan begitu, menurutnya, penggunaan dana zakat dianggap tak menjadi masalah.

    “Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu [MBG]. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan Asnaf,” pungkas Muzani.

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berpendapat penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat, bilamana memang ingin membiayai program MBG melalui pemanfaatan dana ZIS.

    Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

    Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf. 

    Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

    “[pemanfaatan] Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Senada, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia memandang salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya belum bisa merespons usulan Sultan tersebut. Dia mengatakan penggunaan dana zakat sudah aturannya tersendiri.

    “Sebelum jawab, saya mesti konsultasi ke Majelis Ulama dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya ya,” tuturnya.

    Istana Tolak Gunakan Dana Zakat untuk MBG

    Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto berpandangan zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

    “Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).  

    Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    “Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto. 

    Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025. 

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG. 

    Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025. 

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan. 

    Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta. 

    “Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

  • PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?” kata dia.

    Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG).”

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Izinkan iPhone 16 Masuk Indonesia? Cek Informasi Lengkap dengan Harga Jualnya

    Pemerintah Izinkan iPhone 16 Masuk Indonesia? Cek Informasi Lengkap dengan Harga Jualnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia tengah mengeluarkan langkah tegas terkait kebijakan pemasaran produk teknologi di Tanah Air, termasuk produk Apple seperti iPhone 16.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mengungkapkan dukungannya terhadap kebijakan yang mengharuskan perusahaan teknologi, termasuk Apple, untuk menunjukkan komitmen investasi mereka di Indonesia.

    “Jangan hanya jadikan Indonesia sebagai pasar, tapi investasinya malah hanya di tetangga kita,” kata Chusnunia, sebagaimana mengutip dari ANTARA.

    Kebijakan ini memicu pertanyaan, apakah iPhone 16 akan tetap bisa masuk ke pasar Indonesia? Simak informasi lengkapnya beserta harga jual iPhone 16 di Indonesia.

    Chusnunia menekankan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar bagi produk Apple, tetapi juga menginginkan Apple untuk berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian nasional.

    Menurutnya, Apple harus menunjukkan komitmen dengan memproduksi komponen inti dan esensial di Indonesia.

    BACA JUGA: Cara Dapatkan Medical Check Up Gratis di Puskesmas Bagi yang Sedang Berulang Tahun

    BACA JUGA: 6 Cara Dapat Uang dari Internet Modal Ponsel Pintar dan Kuota Internet

    Hal ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Jika Apple tidak berinvestasi dalam produksi lokal di Indonesia, Chusnunia dengan tegas menyarankan agar seri ponsel terbaru seperti iPhone 17, 18, 19, atau 20 tidak dijual di Indonesia.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan keadilan ekonomi, memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal, dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan perdagangan internasional.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendorong Apple untuk mengadopsi skema investasi yang pertama, yakni pembangunan fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menambahkan bahwa pembangunan pabrik akan menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia.

    Namun, hingga 2023, Apple memilih untuk menggunakan skema investasi ketiga, yaitu skema inovasi melalui pendirian Apple Academy, yang lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan keterampilan.

    “Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

  • Komisi VII dukung langkah pemerintah terkait rencana investasi Apple

    Komisi VII dukung langkah pemerintah terkait rencana investasi Apple

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi VII dukung langkah pemerintah terkait rencana investasi Apple
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendukung langkah tegas pemerintah melarang perusahaan teknologi kenamaan, Apple menjual produk di Indonesia bila perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak menunjukkan komitmen investasi di Indonesia.

    “Jangan hanya jadikan Indonesia sebagai pasar, tapi investasinya malah hanya di tetangga kita” ujar Chusnunia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (14/1). 

    Ia menegaskan bahwa kehadiran Apple dapat turut serta berkontribusi pada perekonomian nasional dengan memproduksi komponen inti dan esensial di Indonesia, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam rantai pasok global.

    Namun demikian, kata dia, jika Apple belum juga berinvestasi untuk memproduksi komponen esensial di Indonesia, maka seri ponsel iPhone 17, 18, 19, atau 20, dengan tegas ia menyerukan agar produk itu tetap tidak boleh dijual di Indonesia.

    “Perusahaan mereka harus ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan pekerja lokal, produksi lokal, dan fasilitas produksi di sini,” katanya.

    Pernyataannya mencerminkan desakan kepada perusahaan multinasional untuk tidak hanya memanfaatkan pasar Indonesia yang besar, tetapi juga memastikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional.

    Chusnunia menambahkan bahwa langkah ini penting untuk memastikan keadilan ekonomi dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam hubungan perdagangan internasional.

    “Kami menginginkan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan sekadar hubungan transaksional yang hanya menguntungkan satu pihak,” katanya.

    Langkah tegas pemerintah ini diharapkan menjadi katalisator bagi perusahaan global lainnya untuk berinvestasi lebih dalam di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja dan industri lokal.

    Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi yang pertama atau pembangunan fasilitas produksi/pabrik.

    Adapun hingga 2023, Apple mengambil opsi skema investasi ketiga, yaitu skema inovasi dengan mendirikan Apple Academy.

    “Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Jakarta, Senin (6/1).

    Sumber : Antara

  • Fakta Penyelenggaraan Haji 2025: Biaya, Kuota, hingga Aturan Terbaru

    Fakta Penyelenggaraan Haji 2025: Biaya, Kuota, hingga Aturan Terbaru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR telah menyepakati besaran biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta. Angka tersebut turun Rp4 juta jika dibandingkan dengan 2024 yang sebesar Rp93,4 juta.

    Adapun, keptusan biaya haji tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/1/2025)

    Dengan penurunan BPIH tersebut, maka biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau Biaya Perjalanan Ibadah haji (Bipih) pun beriringan turun. Semula, pada 2024 jemaah harus membayar sekitar Rp56 juta, tetapi tahun ini dikenakan sebesar Rp55,4 juta.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut tak hanya Bipih yang mengalami penurunan, nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah pun kian turun jika dibandingkan dengan tahun lalu.

    “Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62% dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38% atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” katanya di Jakarta, Senin (6/1/2024).

    Imam Besar Masjid Istiqlal ini berpendapat penurunan BPIH 2025 sejalan dengan obsesi Presiden RI Prabowo Subianto yang berharap calon jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan harga semurah mungkin.

    “Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” sambung Nasaruddin.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersyukur lantaran tahun ini biaya haji turun meskipun menurutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami kenaikan. Ketua Harian Gerindra ini menyebut secara rata-rata, dengan adanya penurunan ini tentu patut diapresiasi.

    “Jadi biasanya kalau tiap tahun naik, tahun ini turun. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar kita sama-sama tahu ada kenaikan-kenaikan pembiayaan. Tetapi pada tahun ini, Alhamdulillah biaya penyelenggaraan haji turun Rp4 juta,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Kendati demikian, rapat Panja Haji 2025 yang berlangsung sejak 2 Januari 2025 dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid ini tak hanya membicarakan soal biaya haji turun saja, tetapi juga membahas soal kuota jemaah haji hingga aturan-aturan barunya.

    Berikut fakta-fakta terkait penyelenggaraan Haji 2025:

    1. Biaya Haji 2025 turun

    Pada 2025, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati besaran biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta. Angka tersebut turun sebesar Rp4 juta dari 2024 lalu.

    Sementara itu, biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau Biaya Perjalanan Ibadah haji (Bipih) pun ikut turun pula. Dulunya, pada 2024 jemaah harus membayar sekitar Rp56 juta, tetapi tahun ini dikenakan sebesar Rp55,4 juta.

    2024

    2025

    BPIH

    Rp93.410.286

    Rp89.410.258,79

    Bipih 

    Rp56.046.172,60

    Rp55.431.750,78

    Nilai Manfaat

    Rp37.364.114,40

    Rp55.431.750,78

    2. Kuota Haji 2025

    Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. Sementara itu, 17.680 lainnya adalah jemaah haji khusus.

    Kendati demikian, Ketua Komisi VII DPR RI Marwan Dasopang mendesak Kementerian Agama untuk segera melobi pemerintah Arab Saudi guna penambahan kuota haji 2025. Dia berharap tambahan kuota haji ini dapat mencapai antara 5.000 hingga 10.000 jemaah.

    Menurut dia, saat ini terdapat sekitar lima juta jemaah yang masih menunggu giliran untuk berangkat haji dan mereka membutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk melaksanakan ibadah haji.

    “Banyak jemaah yang was-was tidak dapat melakukan ibadah haji karena umur sudah tua dan sakit, tetapi di sisi lain, daftar tunggu untuk berangkat haji masih lama,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (12/1/2025).

    3. Pesan Presiden RI Prabowo Subianto

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berpesan agar dalam penyelenggaraan haji 2025 tidak boleh hanya ada satu vendo, supaya nantinya ada perbandingan, persaingan, dan perlombaan kualitas untuk jemaah haji.

    “Termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yang dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah,” tuturnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

    Kemudian, Dasco menyebut Prabowo juga sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi penyelenggaraan haji 2025. 

    4. Aturan terbaru Haji 2025

    Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief menyebut adanya aturan baru berkenaan visa haji 2025, yaitu jemaah sudah harus menyelesaikan proses pembuatan hingga penerbitan visa dalam kurun waktu sebulan sebelum keberangkatan. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang masih memperbolehkan pembuatan visa pada 2-3 hari sebelum keberangkatan haji.

    Tak hanya itu, Hilman juga menyebut ada peraturan baru yang dikenakan pada petugas haji 2025. Dulu, pihaknya masih bisa merekrut banyak orang, sedangkan tahun ini belum tentu lantaran harus lewat syarikah atau perusahaan yang mendapatkan izin operasional di Mina dan Arafah atas mandat dari badan pelayanan haji di Makkah (muassasah).

    Aturan baru terakhir, lanjutnya, dikabarkan akan ada pembatasan usia jemaah haji 2025. Sementara, saat ini jemaah haji berusia 90 tahun ke atas tak lagi diperkenankan berangkat oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, hingga kini pihak Kementerian Agama mengaku masih belum menerima surat resmi dari Arab Saudi.

  • DPR: Semangat juang hingga integritas demokrasi kunci Indonesia Raya

    DPR: Semangat juang hingga integritas demokrasi kunci Indonesia Raya

    Marilah kita bersama-sama menjaga cita-cita besar para pendiri bangsa.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini dalam rangka memperingati HUT Ke-52 PDI Perjuangan mengingatkan agar semangat juang hingga integritas demokrasi terus dijaga oleh generasi muda sebagai kunci mewujudkan Indonesia Raya.

    “Warisan perjuangan tidak boleh terputus. Generasi penerus harus memiliki semangat yang sama untuk melanjutkan pembangunan dengan landasan nilai-nilai luhur bangsa. Gotong royong, persatuan, dan integritas adalah kunci mencapai Indonesia Raya,” kata Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan cita-cita besar Bung Karno untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat.

    Seperti yang dipesankan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dia juga berharap agar seluruh kader partai menjaga “Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam” sebagai sumber energi untuk menghadapi tantangan demokrasi dan pembangunan nasional.

    “Tidak ada perjuangan yang sia-sia, terlebih jika itu diabdikan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Gotong royong menjadi nilai luhur yang harus terus kita pertahankan demi harga diri, martabat, dan masa depan Indonesia Raya,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Novita menilai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merupakan tokoh perempuan yang layak menginspirasi perempuan generasi muda.

    “Perempuan Indonesia harus percaya diri dan aktif mengambil peran dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, maupun sosial,” katanya.

    Wakil rakyat ini melanjutkan, “Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperjuangkan masa depan bangsa. Seperti yang disampaikan Bung Karno dalam buku Sarinah, wanita Indonesia memiliki tugas mulia dalam menyelamatkan dan membangun republik ini.”

    Menurut dia, kebijakan seperti sistem zipper yang mewajibkan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan langkah penting dalam memastikan inklusivitas dan kesetaraan gender di ranah politik.

    Ia mengatakan bahwa partainya akan tetap teguh pada prinsip ideologi dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

    Memperingati HUT Ke-52 PDI Perjuangan, dia berharap agar seluruh kader partai terus menjaga integritas, berjuang dengan semangat, dan menjadikan PDI Perjuangan sebagai obor pada masa depan demokrasi Indonesia.

    “Marilah kita bersama-sama menjaga cita-cita besar para pendiri bangsa. Bersatu, berjuang, dan bergotong royong untuk membangun Indonesia yang sejati-jatinya merdeka,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin Dorong Chery Bangun Pabrik Mandiri di RI, Bukan Cuma Numpang

    Kemenperin Dorong Chery Bangun Pabrik Mandiri di RI, Bukan Cuma Numpang

    Jakarta –

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) baru saja mengunjungi Chery Motors Indonesia (CMI) di Pabrik Handal, Bekasi, Jawa Barat (7/1). Mereka mendorong perusahaan asal China tersebut membangun manufaktur mandiri dan meningkatkan kandungan lokal (TKDN).

    Chery saat ini masih ‘menumpang’ di Pabrik Handal untuk merakit kendaraan secara completely knock down (CKD). Kapasitas produksinya masih di kisaran 10 ribu unit per tahun. Kemenperin meminta Chery membangun pabrik mandiri untuk meningkatkan angkanya.

    “Dengan pabrik mandiri, Chery tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas ekspansi pasar ekspornya ke luar ASEAN, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza melalui rilis resminya, dikutip Rabu (8/1).

    Kemenperin kunjungi Chery. Foto: Doc. Kemenperin.

    Sementara untuk TKDN, kata Faisol, Chery telah memenuhi target di level 40 persen. Namun, dia juga berharap, angkanya bisa ditingkatkan menjadi 60 persen secara bertahap.

    “Untuk saat ini, TKDN Chery memang sudah di angka 40 persen. Namun, saya yakin ke depannya, Chery masih bisa meningkatkan TKDN sampai 60 persen,” ungkapnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Wamenperin didampingi anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah, dan Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Dodiet Prasetyo melihat dari dekat jalannya proses produksi dan perakitan berbagai varian merek Chery yang berlangsung di PT Handal Indonesia Motor.

    Sebagai catatan, rencana Chery membangun pabrik mandiri di Indonesia telah diumumkan sejak lama. Namun, hingga hari ini, hal tersebut belum juga terwujud.

    Mohamad Ilham Pratama selaku Head of Marketing CSI sempat mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam proses riset dan persiapan cukup panjang untuk membangun pabrik.

    “Kalau kapan itu (bangun pabrik) belum bisa menyebut tapi kita tetap punya rencana,” kata Ilham akhir tahun lalu, dikutip dari CNN Indonesia.

    Pada tahun ketiga kembalinya Chery ke Indonesia, dia menjelaskan pembangunan pabrik di Tanah Air masih harus mempertimbangkan pasar. Pertimbangan tersebut meliputi kapasitas produksi, kapasitas ekspor serta memastikan apakah mitra perusahaan bisa menyuplai komponen.

    Saat disinggung soal lokasi berdirinya pabrik Chery, Ilham belum bisa mengungkapnya. Ketika itu, dia hanya memastikan, perusahaan belum mengantongi lokasi pendirian pabrik.

    “Lokasinya belum ada tapi dari manajemen mungkin sudah ada komunikasi,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • DPR: Pemerintah perlu ambil langkah tegas jamin keamanan wisatawan

    DPR: Pemerintah perlu ambil langkah tegas jamin keamanan wisatawan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Pimpinan Komisi VII DPR RI Chusnunia menyatakan perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk menjamin keamanan wisatawan di Indonesia.

    Menurutnya, kekerasan terhadap wisatawan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mencoreng reputasi pariwisata Indonesia di mata dunia.

    Kekerasan terhadap wisatawan mancanegara tentu mencoreng citra pariwisata Indonesia.

    “Kita berharap semua stakeholder pariwisata benar-benar memprioritaskan aspek keselamatan dan keamanan. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, seperti pemerintah di semua level dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota tetapi juga melibatkan aparat keamanan dan masyarakat. Pariwisata adalah sektor yang kompleks dan menyangkut kepentingan banyak pihak,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dirinya juga menekankan pentingnya keberadaan polisi pariwisata sebagai bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan keamanan wisatawan.

    “Beberapa negara sudah memiliki polisi pariwisata. Nah, ini tidak diterapkan secara konsisten di Indonesia? Jika polisi pariwisata sudah ada di beberapa wilayah tertentu, jumlah dan keberadaannya perlu ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata besar,” tambahnya.

    Selain polisi pariwisata, dirinya juga mengapresiasi inisiatif di Bali yang melibatkan unsur masyarakat dalam menjaga keamanan.

    Kendati demikian, dia menilai langkah serupa perlu diterapkan secara merata di berbagai daerah wisata.

    “Faktor keamanan menjadi sangat penting, selain konsep 3A (Akses, Amenitas, dan Atraksi). Aspek keselamatan wisatawan harus menjadi perhatian utama,” ujar Chusnia.

    Sektor pariwisata di Indonesia memang memiliki daya ungkit ekonomi yang sangat besar. Namun, tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal keamanan, juga sangat tinggi.

    “Salah satu tantangan utama adalah keamanan, terutama di wilayah-wilayah wisata. Keamanan perlu mendapatkan perhatian lebih, terlebih ketika kita menyambut tamu dari mancanegara atau pada momen-momen khusus. Proteksi yang lebih ketat harus diterapkan agar wisatawan merasa aman dan nyaman,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kekerasan terhadap wisatawan mancanegara kembali mencoreng citra pariwisata Indonesia. Baru-baru ini, seorang turis perempuan asal Tiongkok menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria yang diduga tukang ojek di Bali.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR Imbau Pemerintah Agar Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Baik

    Komisi VII DPR Imbau Pemerintah Agar Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Baik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay memberikan tiga imbauan yang dapat dilakukan semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, Waketum PAN ini menyebut semua pihak bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG yang baru saja dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025).

    Pengawasan ini, tambahnya, bisa dilakukan mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya.

    “Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Senin (6/1/2025).

    Dilanjutkan Saleh, yang kedua adalah melaporkan oknum atau siapapun yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses Program MBG. 

    Menurut dia, program ini harus sukses, sehingga semua pihak harus menaati aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” lanjut dia.

    Adapun yang ketiga, Legislator PAN yang juga menjabat sebagai anggota Baleg DPR RI ini mengatakan semua pihak dapat memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG semakin baik.

    Kemudian, dia mengingatkan pihak pemerintah untuk mendengar dan menerika saran, masukan, dan kritik dari siapapun tanpa terkecuali, karena pikiran positif dari masyarakat haruslah diadaptasi.

    Diberitakan sebelumnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa program ini adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kesehatan dan gizi yang cukup bagi masyarakat, terutama generasi muda dan ibu-ibu hamil. 

    “Tidak menunggu 100 hari atau tepat pada hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis ini dimulai,” ujarnya dalam video resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/1/2025). 

    Nantinya, kata Hasan, sebanyak 190 Dapur MBG telah siap beroperasi mulai hari ini, dengan rencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025.