ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Dalam paparannya, ia menjelaskan dan mencontohkan hal-hal yang harus dipahami dan diterapkan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus demi kemajuan bangsa. (Setyanka Harviana Putri/Cahya Sari/Sandy Arizona/Amita Putri Caesaria)
Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR
-
Wakil Ketua Komisi VII DPR sosialisasikan empat pilar kebangsaan
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada kalangan pemuda di gedung auditorium kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu.
“Seperti biasanya memang kami sebagai anggota MPR punya tugas untuk melakukan sosialisasi empat nilai kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Rahayu usai memberikan sosialisasi, di Jakarta, Sabtu.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, masyarakat, terkhusus kalangan pemuda harus mengerti pemahaman empat pilar kebangsaan dan fungsinya dalam kehidupan bernegara.
Menurut politisi yang bertugas di Komisi VII DPR–komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi–salah satu yang terkandung dalam empat pilar yakni Pancasila yang berperan sebagai dasar negara.
Pemahaman tentang Pancasila, lanjut Rahayu, harus dimiliki seluruh pemuda agar tidak tenggelam dalam budaya modern yang semakin merajalela.
Rahayu juga menekankan kepada para pemuda untuk memahami sila ke empat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Sila keempat tentunya karena sebagai bagian dari legislasi, masyarakat harus paham bedanya antara eksekutif dengan legislatif. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rahayu.
“Kita ini punya ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang di mana apapun yang ada terkandung di dalam Indonesia, tanah, air, maupun juga yang ada di sekeliling kita, harus sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” tambah Rahayu.
Dengan adanya sosialisasi ini, Rahayu berharap pemahaman kalangan pemuda akan empat pilar kebangsaan semakin meningkat sehingga layak untuk menjadi penerus semangat bangsa.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Anggota DPR Berharap Program HGBT Bisa Diperluas
Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI berharap pemerintah bisa memperluas program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk semua industri, bukan hanya 7 sektor industri seperti yang berlaku saat ini.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi perpanjangan program HGBT bagi 7 industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
“Perlu dipahami dengan harga gas murah, akan membawa potensi pengembangan industri secara luas. Harga energi murah, produk akan murah, masyarakat akan memiliki daya beli, ujungnya akan bisa menggerakkan perekonomian, apalagi sektor industri pupuk, yang 75% biayanya dari gas,” ujar Bambang dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/2/2025).
Dia menuturkan Indonesia merupakan negara penghasil gas bumi terbesar ke-14 dunia dan bahkan ditemukan sumur gas alam baru di Aceh yang jauh lebih besar dari kandungan gas yang ada di Arab Saudi.
Menurutnya, harga gas bisa lebih murah dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia yang sebesar US$6,8 per MMBtu dan Thailand yang harganya US$8,2 per MMBtu. Sementara di Indonesia industri yang tidak mendapatkan HGBT, harganya bisa mencapai US$12 per MMBtu.
Dia menekankan, jika menginginkan produk hasil industri Indonesia bisa murah dan bersaing dengan negara negara tetangga tersebut, maka diharapkan Pemerintah harus bisa menyediakan harga gas yang murah untuk semua industri.
“Adanya fasilitas LNG yang murah menjadi salah satu daya tarik untuk pelaku industri asing berkeinginan masuk ke Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.
Hanya saja, harga HGBT tidak lagi dipatok pada US$6 per MMBtu. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.
-
Gerindra: #KaburAjaDulu Enggak Masalah, Ilmu yang Didapat Bisa Dikontribusikan Bagi Bangsa
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati menyayangkan adanya pihak-pihak masyarakat yang mendorong untuk bisa ke luar negeri dengan tagar #KaburAjaDulu.
Padahal, ujarnya, banyak yang mendukung bilamana anak muda Indonesia ingin mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu dan mendapatkan juga pendapatan di luar negeri.
Dia berpandangan hal itu tak menjadi masalah, karena juga di Indonesia ada budaya merantau. Akan tetapi, dia pun menyampaikan harapannya agar ilmu yang didapat bisa dikontribusikan bagi Tanah Air.
“Tentu harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Legislator Gerindra ini menegaskan banyak anak-anak muda dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, tidak menolak atau bahkan menghambat anak-anak muda untuk bisa ke luar negeri.
Dilanjutkan Saras, sapaan akrabnya, mungkin tagar tersebut perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi #MerantauAjaDulu. Ini dia ungkapkan karena pernah mendengar dari Wakil Gubernur Terpilih Jawa Timur, Emil Dardak.
“Yang di mana enggak masalah selama kita bisa mendapatkan ilmu dan berkontribusi pada saat nanti pulang lagi ke bangsa dan negara,” tandasnya.
Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui dirinya belum membaca soal tagar #KaburAjaDulu. Akan tetapi, dia yakin mahasiswa yang belajar di luar negeri memiliki jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air yang tinggi.
“Kekangenan orang Indonesia itu pasti, pulang kampung dan pasti kangen terhadap makanan dan suasana Indonesia dan kangen terhadap upaya yang untuk mengabdi terhadap masyarakat Indonesia,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
-
Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA
hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan
Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.
“Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.
Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.
Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.
“Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.
Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.
Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.
Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.
“Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Komisi VII DPR RI soroti efisiensi anggaran dan kinerja LKBN ANTARA
Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional
Pontianak (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Barat, yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Chusnunia Chalim, menyoroti kinerja Perum LKBN ANTARA yang dinilai telah menunjukkan efisiensi serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi.
“Keberadaan LKBN ANTARA sebagai lembaga penyedia informasi utama itu sangat strategis. ANTARA memiliki kredibilitas tinggi di luar negeri dan menjadi sumber informasi utama bagi media nasional dan daerah serta internasional,” kata Chusnunia di Pontianak, Rabu.
Dalam pertemuan dengan perwakilan LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI itu, Chusnunia menekankan pentingnya peran LKBN ANTARA di tengah dinamika industri media yang sarat kepentingan, karena itu ANTARA harus tetap menjaga standar informasi negara yang berkualitas
Sejak 2021, capaian realisasi anggaran LKBN ANTARA terus meningkat dan stabil hingga 2023. Rata-rata capaian sepanjang periode tersebut mencapai 97,3 persen, menunjukkan efisiensi dan perencanaan anggaran yang baik. Beberapa produk layanan umum (PSO) yang mencapai target meliputi Teks Hardnews, Berita TV Feature, Berita TV Hardnews, Infografis, Photostory, dan Podcast.
Namun, beberapa produk masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target, seperti Teks Artikel, yang hanya mencapai 82,41 persen dari target dengan kekurangan 299 unit, serta Berita Foto, yang mencapai 97,31 persen dengan defisit 484 unit.
Chusnunia menilai hal ini sebagai ruang perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jurnalistik ANTARA. “Ketidakterserapan anggaran yang hanya 0,45 persen menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sudah cukup efisien. Namun, kita tetap perlu melihat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi pencapaian target di beberapa produk,” katanya.
Pada tahun 2025, LKBN ANTARA tidak mengalami pemangkasan anggaran dan tetap menargetkan pendapatan sebesar Rp547,99 miliar, termasuk penugasan PSO sebesar Rp184,62 miliar.
“Komisi VII DPR RI menilai bahwa efisiensi yang dicapai selama ini harus tetap dijaga dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Chusnunia yang didampingi anggota Komisi VII lainnya, antara lain Maria Lestari, Samuel JD Wattimena, Novita Hardini, Mujakkir Zuhri, Zulkarnaini Ampon, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, Izzuddin Alqassam Kasuba dan Iman Adinugraha.
Di tempat yang sama, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar, Helti Marini Sipayung menjelaskan bahwa sejauh ini Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang hal itu dapat dilihat dari berbagai target yang terus tercapai setiap tahunnya.
“Setiap tahunnya, ANTARA Biro Kalbar terus memproduksi berita teks dalam program Public Service Obligation yang bekerjasama dengan Kemekomdigi RI, yakni pada tahun 2023 produksi berita yang dibuat sebanyak 2.866, tahun 2024 sebanyak 2.836 dan tahun 2025 dengan target produksi berita sebanyak 2.700 dengan tiga orang pewarta teks,” kata Rini.
Berita-berita PSO tersebut disebarluaskan baik melalui website biro dan antaranews, media sosial dan bekerjasama dengan sejumlah media cetak, online dan TV yang ada di Kalbar.
“Untuk target pendapatan biro setiap tahunnya juga terus tercapai, dan ini tentu menjadi bentuk keseriusan kita untuk menjalankan kewajiban ANTARA sebagai lembaga kantor berita milik negara di Kalbar,” tuturnya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran
Medan (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Erna Sari Dewi mengatakan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tidak mengurangi kualitas pada program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.
“Dengan efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas,” ujar Erna Sari Dewi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII Ke Sumatera Utara, di Medan, Rabu.
Menurutnya, LPP TVRI, LPP dan Perum LKBN Antara berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.
“Kita pahami lembaga-lembaga itu bisa mengakses yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di pelosok, di desa yang tidak mendapatkan informasi dari siaran lain,” kata dia.
Oleh karena itu, Erna meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas sehingga kualitas program yang selama ini dilaksanakan dapat terus terjaga.
“Saya pikir program-program yang menyentuh kerakyatan itu sebenarnya harus bisa dipertahankan. Nah ini butuh kreativitas dari lembaga dengan keadaan seperti ini,” sebut dia.
Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay ini merupakan komitmen Komisi VII terkait hasil rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA yang telah dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Kunjungan ini merupakan komitmen Komisi VII yang ingin melakukan peninjauan langsung terkait hasil rapat dengar pendapat kami dengan Dirut LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA terkait beberapa isu besar yang kemarin sempat mencuat dipermukaan,” sebut dia.
Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI ini menyebut kunjungan kerja spesifik di Sumatera Utara guna memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tiga lembaga tersebut.
“Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA,” ujar Saleh Daulay.
Menurutnya, efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi tiga lembaga tersebut yang harus dihadapi tanpa ada pihak yang dirugikan.
Saleh meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk memastikan agar tidak ada pemotongan honor karyawan dari dampak efisiensi anggaran itu.
“Mereka juga harus bekerja seperti biasa seperti sebelum adanya efisiensi anggaran,” kata dia.
Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025 -
Komisi VII: LPP perkuat pemberitaan program strategis pemerintah
Pontianak (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI, Arjuna Sakir menegaskan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Perum LKBN Antara agar memperkuat pemberitaan terkait program strategis pemerintah.
“Beberapa program yang menjadi fokus utama meliputi penanganan stunting, pengembangan food estate, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arjuna Sakir saat pertemuan bersama perwakilan TVRI, RRI dan LKBN Antara di kantor TVRI Kalimantan Barat, Rabu.
Dalam pertemuan tersebut, anggota dewan menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, terutama mengenai program-program pemerintah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Pihaknya berharap TVRI, RRI, dan LKBN Antara dapat berperan lebih aktif dalam menyosialisasikan program strategis pemerintah. Misalnya, penanganan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat.
“Dengan penyebaran informasi yang masif dan berkelanjutan, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak,” tuturnya.
Selain itu, food estate sebagai salah satu program ketahanan pangan nasional juga perlu mendapat sorotan lebih luas. Menurut anggota dewan, masyarakat perlu mengetahui bagaimana program ini dikembangkan dan manfaatnya dalam menjaga stabilitas pangan di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi VII juga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dicanangkan pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
“Media memiliki peran strategis dalam mengawal dan menyebarluaskan informasi terkait kebijakan pemerintah. Dengan pemberitaan yang tepat dan berimbang, masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut serta bagaimana mereka bisa merasakan manfaatnya,” kata Arjuna.
Komisi VII DPR RI juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga penyiaran agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi publik dengan lebih maksimal.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025 -
Komisi VII DPR ungkap pentingnya Antara, RRI dan TVRI
Bandung (ANTARA) – Tim kunjungan spesifik dari Komisi VII DPR RI yang Rabu ini melakukan peninjauan ke Bandung, Jawa Barat, mengungkapkan pentingnya Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), termasuk untuk wilayah Jawa Barat.
Karenanya, kata Ketua Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, pihaknya melaksanakan fungsi pengawasan pada ketiga lembaga ini dengan harapan semuanya tetap menjadi pilar utama dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif, dan seimbang bagi masyarakat, terutama di masa disrupsi teknologi saat ini.
“Sebagai pilar utama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, ketiga lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan tersedianya informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif di tengah era digitalisasi, dan disrupsi media yang semakin berkembang,” kata Evita di Stasiun TVRI Bandung, Rabu.
Terlebih, kata dia, dengan perkembangan media sosial saat ini,di Indonesia jumlahnya mencapai 139 juta orang atau sekitar 49,9 persen dari total populasi, misinformasi sampai mengaburkan informasi, menyebabkan tantangan tersendiri bagi ketiga lembaga untuk melakukan penyeimbangan dan pelurusan dari berita-berita yang tidak benar untuk disampaikan kepada masyarakat.
Kemudian, tantangan juga datang dari perubahan pola konsumsi media, persaingan dengan platform digital, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru yang menuntut inovasi dan strategi yang lebih progresif.
“Sehingga tak bisa lagi bisnis as usual, kerja yang as usual gak bisa lagi. Lembaga penyiaran publik memiliki peran krusial dalam menjaga akses masyarakat terhadap informasi yang akurat, mendidik, dan terpercaya,” ucapnya.
Karenanya, kata dia, dilakukan kunjungan ini untuk peninjauan secara langsung terkait kinerja, tantangan, sampai capaian dari Antara, RRI, dan TVRI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyiaran publik.
Karena keberadaan lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RNI, dan LKBN Antara menjadi sangat penting sebagai penyedia informasi yang bebas dari kepentingan komersial, kepentingan politik tertentu, mengedepankan kepentingan publik, edukasi masyarakat, pelestarian budaya dan identitas nasional.
“Dan mereka memiliki jangkauan yang sangat-sangat luas, terutama ke daerah-daerah terpencil yang seringkali kurang mendapat akses informasi dari media sosial, media swasta. Jadi diharapkan peranannya itu lebih dipertimbangkan lagi di kawasan tertinggal, terluar dan terdepan. Dengan kunjungan ini kami ingin mendapat gambaran jelas untuk memberi rekomendasi demi memastikan keberlanjutan tiga lembaga ini,” ucapnya.
Dalam kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Antara, TVRI dan RRI ini, Komisi VII DPR RI diwakili oleh tim yang terdiri dari Evita Nursanty (ketua tim), Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo (wakil ketua tim), Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), Putra Nababan (anggota), Nila Yani Hardiyanti (anggota), Ilham Permana (anggota), Beniyanto (anggota), Bambang Haryo Soekartono (anggota), dan Ma’ruf Mubarok (anggota).
Lalu Kardaya Warnika (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Rico Sia (anggota), Tifatul Sembiring (anggota), Rofik Hananto (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Muhammad Hatta (anggota), Arizal Tom Liwa (anggota), dan Zulfikar Suhardi (anggota).
Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari GNC Aryani GM Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA, Riza Fahriza Kabiro ANTARA Jabar, Isyati Putri Nastiti Asisten Manager Komersial dan Bisnis Perum LKBN ANTARA Biro Jabar, Agung Rajasa Korda Foto ANTARA Wilayah Jabar, Jateng, dan DIY.
Kemudian A. M. Adhy Trisnanto Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Danang Sangga Buwana Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Iman Brotoseno Direktur Utama LPP TVRI, I. Hendrasmo Direktur Utama LPP RRI, Akhbar Sahidi Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat, serta
Soleman Yusuf Kepala RRI Bandung.Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Politik kemarin, Tren #KaburAjaDulu hingga mobil listrik dari Erdogan
“Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,”
Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.
Wakil Ketua Komisi IX DPR: Tren #KaburAjaDulu harus jadi otokritik
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan bahwa munculnya tren #KaburAjaDulu yang disuarakan oleh anak muda di media sosial harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.
Menurut dia, tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana. Bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis, atau bahkan dengan ucapan antipati “kalau perlu jangan balik lagi.”
“Bahwa banyak anak muda kita hari ini yang tidak puas dengan berbagai kondisi dalam negeri, yang akhirnya berpengaruh negatif pada pekerjaan atau peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Charles di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Pimpinan Komisi VII nilai #KaburAjaDulu perlu diubah #MerantauAjaDulu
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai isu di media sosial yang terangkum dalam tagar #KaburAjaDulu perlu diubah dengan tagar #MerantauAjaDulu.
“Kita perlu diubah dari #KaburAjaDulu menjadi ya #MerantauAjaDulu,” kata Sara, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Istana sebut kendaraan pemberian Erdogan bukan untuk pribadi Presiden
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan mobil listrik dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Togg T10X, bukan diberikan kepada pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan untuk Pemerintah Republik Indonesia.
Terlepas dari itu, Yusuf memastikan mobil listrik pemberian Presiden Erdogan itu bakal dilaporkan kepada KPK.
“Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Menteri PKP percepat penyelesaian masalah penutupan akses jalan PIK 1
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.
Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.
“Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025