Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (25/2/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita `flagship`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa Republik Indonesia harus memiliki kantor berita yang menjadi unggulan atau flagship sebagai acuan utama sumber informasi. Saat ini, Indonesia memiliki tiga media massa resmi dari negara, yakni TVRI, RRI, dan ANTARA, yang juga menjadi mitra dari Komisi VII DPR RI. Menurut dia, kantor berita flagship Indonesia tidak perlu hanya cukup satu saja.

    “Amerika ada dua yang besar, ada Fox News dan CNN. Kita ini perlu untuk adanya suara resmilah bisa dikatakan, yang dipercaya, yang diandalkan, yang menjadi acuan utama,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang) yang menjadi corong informasi tentang negara-negara tersebut.

    Selain itu, menurut dia, butuh kantor berita unggulan untuk melawan maraknya berita-berita hoaks. Keberadaanya diperlukan agar komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik.

    “Perlu ada bantuan untuk bisa memastikan, kebijakan-kebijakan itu, kegiatan, mereka itu tersampaikan dengan baik. Itu sosialisasinyalah. Oleh karena itu, bagian dari tugas negara, dan harusnya kalau media itu menjadi sarana komunikasinya negara,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, kehadiran kantor berita bisa membantu pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui promosi-promosi yang disiarkan. Indonesia, kata dia, punya produk-produk lokal yang bisa dibanggakan dan perlu diketahui oleh negara-negara lain.

    Komisi VII DPR RI, menurut dia, sudah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia. Namun, pihaknya masih merumuskan terkait dengan bentuk yang akan dihasilkan melalui RUU tersebut.

    “Kita juga masih belum tahu bentuknya, nanti ujungnya akan seperti apa. Akan tetapi, visinya yang saya tangkap dan sepertinya juga disepakati oleh teman-teman di komisi walaupun dia mitra dari komisi lain, bahwa kita ini perlu ada flagship-nya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII: WNA akan dikenakan pajak wisata lewat RUU Kepariwisataan

    Komisi VII: WNA akan dikenakan pajak wisata lewat RUU Kepariwisataan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI yang Saleh Partaonan Daulay mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan, mengatur agar warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia dan bertujuan ke destinasi wisata, akan dikenakan pajak.

    Menurut dia, hal itu menjadi fokus dari Komisi VII DPR RI dalam pembahasan RUU Kepariwisataan demi meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Misalnya, kata dia, nantinya ada pajak individual yang dikenakan terhadap orang asing.

    “Jadi sehingga orang datang ke Bali nggak free-free gitu saja, tapi dia tetap bayar pajak. Berapa jumlahnya dan sebagainya, nanti akan diperhitungkan,” kata Saleh kepada ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Saat ini, kata dia, berbagai kalangan orang asing bisa dengan mudah mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Padahal, kata dia, orang-orang yang datang itu hanya membawa uang seadanya dan tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara.

    “Ternyata nggak punya duit juga, nggak cukup banyak duit, hanya duit seadanya sudah bisa wisata di sana. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana supaya pendapatan dari negara dari wisata meningkat,” kata dia.

    Selain itu, menurut dia, RUU tersebut juga hendak mengembangkan pariwisata di daerah-daerah pedesaan, atau yang disebut desa wisata. Dengan berkembangnya desa wisata, maka pendapatannya akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar yang juga bisa berdampak kepada ekonomi.

    Masyarakat pun, kata dia, akan lebih tersadarkan terkait potensi ekonomi dari sektor pariwisata. Dengan begitu, dia berharap agar Indonesia mengejar ketertinggalan sektor pariwisata dari negara-negara lainnya di ASEAN.

    “Kita ini kan masih tertinggal dengan beberapa negara, seperti Thailand Jadi kita harus kejar itu,” katanya.

    Di samping itu, dia pun menginginkan agar sektor pariwisata Indonesia menjadi diplomasi budaya dengan negara-negara di dunia. Sehingga ciri khas atau identitas tanah air bisa lebih dikenal melalui pariwisatanya.

    “Bahkan kalau perlu wisata itu bisa jadi diplomasi budaya di luar negeri, di seluruh kedutan besar Republik Indonesia yang ada, itu bisa dijadikan sebagai tempat mereka untuk diplomasi,” kata dia.

    Namun, kata dia, usulan mengenai pariwisata sebagai diplomasi budaya itu tidak mudah karena belum dikehendaki oleh Kementerian Luar Negeri. Sebab, kata dia, kegiatan diplomasi negara hanya bisa dilakukan oleh kementerian tersebut.

    “Nah sekarang Kita sedang berpikir kalimat apa yang paling tepat untuk melakukan tugas yang tadi,” katanya.

    Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM dan sarana publikasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Kejar Penyelesaian RUU EBT, Indonesia Siap Pimpin Transisi Energi di ASEAN – Page 3

    DPR Kejar Penyelesaian RUU EBT, Indonesia Siap Pimpin Transisi Energi di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), kembali masuk dalam agenda pembahasan DPR RI, setelah sempat tertunda di periode sebelumnya. Regulasi ini menjadi bagian krusial dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    Pendapat ini dikemukakan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk “RUU EBT Kembali Dibahas, Menanti Energi Terbarukan Sebagai Solusi Energi”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Bambang juga meyakini kalau RUU ini akanmendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan target pembangunan 107 GW energi dalam 15 tahun ke depan, di mana 75% di antaranya berasal dari energi baru terbarukan. Karenanya, ia menilai RUU EBT sebagai langkah strategis dalam memastikan ketahanan energi nasional dan menjawab tantangan global menuju Net Zero Emission.

    “Sebenarnya, pembahasan RUU EBT sebelumnya sudah hampir rampung pada periode 2019-2024 di Komisi VII DPR RI. Namun, karena alasan teknis, pembahasannya harus dilanjutkan ke periode saat ini,” ujarnya.

    Menurut Bambang, pembahasan RUU EBT menjadi prioritas Komisi XII DPR RI,sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia juga menekankan bahwa regulasi ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara industri maju.

    “Selain sebagai strategi ketahanan energi, RUU EBT juga bertujuan untuk menjawab tantangan global, khususnya komitmen Indonesia terhadap Net Zero Emission. Hal ini semakin relevan dengan proyeksi kebutuhan energi Indonesia yang diperkirakan mencapai 107 GW dalam 15 tahun ke depan, dengan 75 GW berasal dari sumber energi baru terbarukan,” tuturnya lagi.

    Dalam kaitannya dengan kebijakan energi nasional, Komisi XII DPR RI juga telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional. PP ini memberikan landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis terkait pemenuhan energi.

     

  • Rahayu Saraswati ajak pemuda bisnis daripada bersandar ke pemerintah

    Rahayu Saraswati ajak pemuda bisnis daripada bersandar ke pemerintah

    Kalau masih dengan pemikiran seperti itu, nanti 10 tahun kemudian udah saatnya anak-anaknya masuk kuliah, duitnya nggak cukup. Caranya adalah investasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengajak kepada generasi muda untuk menjadi seorang entrepreneur dengan menciptakan bisnis atau usaha sendiri, daripada bergantung kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

    “Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, daripada ngomel nggak ada kerjaan, bikin kerjaan buat teman-teman. Kalau, misalnya, lo bisa masak, bikinlah bisnis kuliner, bisa jahit, bikinlah bisnis fesyen,” kata Rahayu kepada ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, jika generasi muda masih mengharapkan lowongan pekerjaan dari pemerintah, maka hal itu sama dengan pola pikir ketika Indonesia masih berada di era kolonial. Karena ketika itu, rakyat bergantung pada pemimpinnya atau priyayi untuk memberikan pekerjaan.

    Selain itu, di era teknologi yang semakin maju ini, menurutnya para pemuda jangan terlalu bersandar kepada sektor-sektor industri yang sudah melewati masa otomasi. Karena, kata dia, banyak sektor-sektor lain yang juga potensial, termasuk sektor bisnis.

    “Walaupun dengan catatan sebenarnya banyak yang nanti akan secara industri itu besar. Agroindustri pasti akan tetap besar dan diprediksi akan meningkat, karena food security kita salah satu fokus utamanya Presiden,” kata dia.

    Kemudian, dia juga mengajak generasi muda untuk mengelola keuangan dengan berinvestasi. Menurut dia, upaya memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan tidak akan optimal bila hanya mengandalkan tabungan atau uang yang disimpan.

    “Kalau masih dengan pemikiran seperti itu, nanti 10 tahun kemudian udah saatnya anak-anaknya masuk kuliah, duitnya nggak cukup. Caranya adalah investasi,” ucap dia.

    Saat ini, kata dia, pemerintah telah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto juga sudah mempunyai target-target yang jelas terhadap badan yang baru terbentuk itu.

    Dari sekian banyak uang yang diinvestasikan, menurut dia, pemerintah menargetkan agar badan tersebut menghasilkan deviden yang berkali-kali lipat. Pasalnya, pemerintah pun merencanakan berbagai megaproyek yang investasinya dikelola oleh Danantara, salah satunya proyek hilirisasi.

    “Ada 20 sampai 25 yang akan diinvestasikan, salah satunya untuk bauksit, dan segala macam hilirisasi yang nilai tambahnya untuk ekonomi Indonesia itu bisa sampai 32 kali lipat,” tutur dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rahayu Saraswati ingin sektor pariwisata jadi “soft power” RI

    Rahayu Saraswati ingin sektor pariwisata jadi “soft power” RI

    Kita sebutnya diplomasi budaya, yang itu nanti harus kita harapkan bisa menyampaikan bahwa Indonesia itu lebih dari Bali

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menginginkan sektor pariwisata menjadi soft power Indonesia di dunia internasional, di mana hal itu didorong melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan, yang kini tengah dibahas.

    Dengan pariwisata yang mengangkat budaya, etnisitas, hingga kekayaan Indonesia, maka identitas tanah air akan betul-betul lebih dikenal dunia. Dia pun ingin bahwa Indonesia tidak hanya dikenal oleh dunia karena wisata di Bali saja.

    “Kita sebutnya diplomasi budaya, yang itu nanti harus kita harapkan bisa menyampaikan bahwa Indonesia itu lebih dari Bali,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Untuk itu dalam RUU Kepariwisataan, dia mengatakan bahwa kualitas berbagai destinasi wisata perlu terus ditingkatkan. Salah satunya, kata dia, RUU tersebut juga akan mengatur agar berbagai destinasi wisata memiliki standar yang sama dari berbagai aspeknya.

    “Sobat-sobat ANTARA yang pernah ke Jepang, misalnya, kita mau ke lokasi manapun itu standarnya kelihatan sama. Toilet umumnya seperti apa, terus di setiap lokasi adanya apa, tiketnya bentuknya seperti apa, standar harga tiketnya juga seperti apa,” papar dia.

    Selain itu, dia mengatakan RUU tersebut juga bakal mendorong pendidikan pariwisata agar masyarakat yang mengelola destinasi wisata mampu memaksimalkan potensi dan peluang yang ada.

    Namun pendidikan itu, kata dia, bukan hanya membicarakan soal bisnis, melainkan juga soal kurikulum lingkungan hidup, iklim, hingga pariwisata yang berkelanjutan.

    “Karena kalau dari kita, kita menganggap ini mau maju kayak gimana kalau masyarakatnya tidak punya pemahaman tentang pariwisata,” ucap dia.

    Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, pemandangan, hingga peninggalan sejarah, dia mengatakan bahwa masyarakatnya pun harus memiliki pemahaman untuk mempertahankan dan mengolah daya tarik di tempat wisatanya masing-masing agar bernilai ekonomi.

    “Tapi sebenarnya banyak kok kalau kita bicara tentang travelers, bisa tahu macam-macam, negara banyak yang udah tahu lebih dari Bali. Karena kan media sosial, tahu bahwa ada Mentawai, ada Labuan Bajo, ada Bromo, ada Raja Ampat,” tuturnya.

    Adapun Komisi VII DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang merupakan RUU carry over dari periode sebelumnya.

    Pembahasan RUU tersebut juga sudah mengundang berbagai kalangan yang aktif di dunia pariwisata, mulai dari pakar, akademisi, organisasi wisata, hingga pelaku pengelola wisata.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita “flagship”

    Rahayu Saraswati sebut Indonesia harus punya kantor berita “flagship”

    Komisi VII DPR RI berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang).

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa Republik Indonesia harus memiliki kantor berita yang menjadi unggulan atau flagship sebagai acuan utama sumber informasi.

    Saat ini, Indonesia memiliki tiga media massa resmi dari negara, yakni TVRI, RRI, dan ANTARA, yang juga menjadi mitra dari Komisi VII DPR RI. Menurut dia, kantor berita flagship Indonesia tidak perlu hanya cukup satu saja.

    “Amerika ada dua yang besar, ada Fox News dan CNN. Kita ini perlu untuk adanya suara resmilah bisa dikatakan, yang dipercaya, yang diandalkan, yang menjadi acuan utama,” kata Rahayu saat diwawancarai ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini berharap bahwa Indonesia memiliki kantor berita sekelas BBC (Inggris), ABC (Australia), dan NHK (Jepang) yang menjadi corong informasi tentang negara-negara tersebut.

    Selain itu, menurut dia, butuh kantor berita unggulan untuk melawan maraknya berita-berita hoaks. Keberadaanya diperlukan agar komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik.

    “Perlu ada bantuan untuk bisa memastikan, kebijakan-kebijakan itu, kegiatan, mereka itu tersampaikan dengan baik. Itu sosialisasinyalah. Oleh karena itu, bagian dari tugas negara, dan harusnya kalau media itu menjadi sarana komunikasinya negara,” kata dia.

    Di samping itu, menurut dia, kehadiran kantor berita bisa membantu pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui promosi-promosi yang disiarkan.

    Indonesia, kata dia, punya produk-produk lokal yang bisa dibanggakan dan perlu diketahui oleh negara-negara lain.

    Komisi VII DPR RI, menurut dia, sudah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia. Namun, pihaknya masih merumuskan terkait dengan bentuk yang akan dihasilkan melalui RUU tersebut.

    “Kita juga masih belum tahu bentuknya, nanti ujungnya akan seperti apa. Akan tetapi, visinya yang saya tangkap dan sepertinya juga disepakati oleh teman-teman di komisi walaupun dia mitra dari komisi lain, bahwa kita ini perlu ada flagship-nya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian/Lembaga Dinilai Salah Artikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Kementerian/Lembaga Dinilai Salah Artikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian dan Lembaga setingkat Menteri dinilai banyak menyalahartikan kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Presiden Prabowo menginstruksikan agar adanya efektifitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief.

    Menurutnya, dari Inpres nomor 1 tahun 2025 itu mesti dapat mendukung peningkatan sektor produktif. Sektor produktif itu, lanjut Hendry, khususnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Banyak program pemerintah yang selama ini menyasar dan meningkatkan produktifitas UMKM.

    “Maka, kita minta para pejabat negara dan daerah jangan salah tafsirkan Inpres itu. Disitu jelas apa-apa saja yang boleh di atur ulang anggarannya. Ada 16 item. Maka kita minta dari hasil efisiensi, sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi,” kata Hendry Munief.

    Apalagi dengan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, dia berpendapat. akan sangat membahayakan ke depannya jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi hingga perekonomian global yang tidak menentu.

    “Selain itu sektor perindustrian, ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, industri IKM, industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional.” papar Hendry. (hen/ted)

  • Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menegaskan tidak ada rencana penghapusan BBM subsidi. Menurutnya, setiap kebijakan terkait subsidi energi harus mendapat persetujuan DPR karena anggaran subsidi melekat dalam APBN. Hingga saat ini, isu tersebut tidak pernah dibahas di DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI karena dananya berasal dari APBN. Presiden Prabowo Subianto justru menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat kecil,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Bambang menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pembenahan sistem distribusi agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    “Kita akui, masih ada subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi ke depan kita akan perbaiki. Presiden ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, artinya rakyat kecil harus tetap sejahtera. Kami yakin presiden akan selalu melindungi rakyat kecil,” tegas Bambang yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra.

    Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang disebut-sebut sebagai sinyal penghapusan subsidi BBM. Menurutnya, Luhut tidak berbicara soal penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema distribusi.

    “Mungkin maksud Pak Luhut bukan menghapus subsidi, tetapi memperbaiki skema agar lebih tepat sasaran. Bahkan dalam Raker 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah menyepakati BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan angkutan umum. Sementara solar subsidi akan diberikan kepada angkutan umum, nelayan, petani, dan pengangkut sembako,” jelasnya.

    Sebelumnya, dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan (20/2/2025), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dalam dua tahun ke depan, subsidi energi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis penerima dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Mungkin dalam dua tahun kita bisa menuju satu harga. Tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar. Subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat,” kata Luhut.

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.

  • Menteri Bahlil Jelaskan Soal Ekspor Konsentrat Amman Mineral

    Menteri Bahlil Jelaskan Soal Status Ekspor Konsentrat Amman Mineral (AMMN)

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Amman Mineral Nusa Tenggara belum mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga.

    Adapun anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMAN) itu sebelumnya meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor di hadapan Komisi VII DPR RI. Perusahaan berdalih proses commissioning smelter berjalan lambat, sehingga kapasitas operasi baru mencapai 48%.

    Permintaan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga seiring dengan pengajuan hal yang sama oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Terkait hal ini, Bahlil menegaskan Amman hingga saat ini belum mengajukan permintaan perpanjangan ekspor secara resmi.

    “Sampai dengan sekarang yang mengajukan Freeport. [Amman] belum,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, akhir pekan lalu (21/2/2025).

    Permintaan perpanjangan izin ekspor tembaga dari Amman diajukan langsung oleh Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia mengatakan proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Lampu Hijau untuk Freeport

    Sementara itu, terkait izin perpanjangan ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport, Bahlil telah memberikan lampu hijau. Dia mengatakan akan kembali mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga hingga Juni 2025.

    Pemerintah sendiri sebelumnya telah melarang ekspor tembaga bagi perusahaan dalam negeri per 31 Desember 2024.

    Perpanjangan izin ekspor tersebut diberikan lantaran terjadi insiden kebakaran pada pabrik asam sulfat di smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur, pada Oktober 2024 lalu tak lama setelah diresmikan.

    Setelah melakukan penyidikan mendalam, Bahlil menyatakan bahwa kebakaran tersebut merupakan force majeure sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikan kembali ekspor konsentrat yang diproduksi Freeport tersebut.

    Namun, pemerintah akan mematok tarif bea keluar lebih tinggi kepada Freeport untuk ekspor hingga Juni 2025.

    “Untuk ekspornya kita memberikan pajak ekspor yang maksimal, saya lupa [berapa persen], tapi yang jelas maksimal, dan ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kewenangan ini melibatkan lintas kementerian, bukan hanya ESDM,” kata Bahlil.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan yang diambil lewat rapat terbatas kemarin telah mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Alhasil, pemerintah akan memperpanjang izin ekspor hingga Freeport selesai memperbaiki pabrik tersebut.

    “Saya sudah meminta Pak Tony Wenas [Presiden Direktur PTFI] untuk menandatangani pernyataan di atas materai dan dinotariskan agar kalau sampai bulan Juni pun tidak selesai maka dia akan mendapatkan sanksi, diberikan sanksi,” terangnya.