Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Ketua Komisi VII apresiasi pemerintah yang siaga songsong Ramadhan

    Ketua Komisi VII apresiasi pemerintah yang siaga songsong Ramadhan

    pemerintah agar dapat memastikan distribusi barang berjalan lancar, agar stabilitas dan ketersediaan terpenuhi, karena cuaca masih belum pasti, terutama hujan yang masih sering mendominasi membuat banyak kendaraan yang terlambat akibat selalu berhati

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah pemerintah yang siaga dalam menyongsong bulan suci Ramadhan dan lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Kesiagaan itu terbukti dari awal pemerintah telah menyatakan akan memperhatikan betul ketersediaan sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya selama Ramadhan dan lebaran. Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga-harga kebutuhan pokok tersebut tidak naik.

    “Kalau kenaikan sedikit, itu hal wajar. Itu masih masuk dalam rumus pasar. Jika permintaan banyak, maka harga akan naik,” kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia mengharapkan pemerintah dapat memastikan distribusi barang berjalan lancar, agar stabilitas dan ketersediaan terpenuhi, karena cuaca masih belum pasti, terutama hujan yang masih sering mendominasi membuat banyak kendaraan yang terlambat akibat selalu berhati-hati.

    Saleh menyatakan komisinya yang fokus pada bidang perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, dan pariwisata mendorong pemerintah agar terus sidak ke pasar.

    Menurutnya, kunjungan pasar secara random atau acak diperlukan untuk mengecek harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Kalau memang diperlukan, pemerintah tentu diperkenankan untuk melakukan intervensi.

    “Kadang, ada saja spekulan yang mau ambil untung sesaat di waktu seperti ini, padahal banyak di antara masyarakat kita yang keuangannya terbatas. Mereka tentu harus diproteksi dan dijaga,” ujarnya.

    “Sudah lazim di bulan Ramadhan dan masa lebaran, kebutuhan naik berkali-kali. Bahkan banyak orang yang menghabiskan tabungan untuk puasa dan berlebaran. Apalagi, mereka yang mudik dan lebaran di kampung, kebutuhannya jauh lebih banyak,” katanya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR sebut penerbitan TKDN Apple jadi momen penguatan SDM RI

    Komisi VII DPR sebut penerbitan TKDN Apple jadi momen penguatan SDM RI

    Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan penerbitan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk Apple agar bisa dijual secara resmi di Indonesia, merupakan momen untuk penguatan kualitas SDM di tanah air.

    Penerbitan tersebut segera dilakukan mengingat negosiasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Apple sudah rampung yang menghasilkan penambahan investasi sebesar 160 juta dolar AS atau Rp2,62 triliun untuk membangun Apple Software Indonesia and Technology Institute, serta Apple Profesional Developer Academy.

    “Kami mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi industri teknologi nasional, khususnya dalam pengembangan talenta digital dan ekosistem inovasi,” kata Chusnunia Chalim di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masuknya Apple ke dalam siklus investasi baru ini harus diiringi dengan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri.

    “Diharapkan keberadaan Apple Software Indonesia and Technology Institute serta Apple Profesional Developer Academy dapat membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja lokal, mendorong pengembangan aplikasi dan ekosistem digital yang lebih maju,” katanya pula.

    Selain itu, ia mengatakan dengan segera terbitnya sertifikasi TKDN, langkah selanjutnya adalah proses perizinan edar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang akan memastikan salah satu produk Apple, yaitu iPhone 16 dapat resmi beredar di pasar Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Chusnunia berharap kerja sama ini dapat menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan teknologi dalam negeri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia telah merampungkan proses negosiasi dengan perusahaan teknologi terkemuka Apple terkait perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga perusahaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia.

    Menperin menjelaskan proses negosiasi yang dilakukan dengan Apple sudah berjalan selama 5 bulan, dan berlangsung alot.

    Hal tersebut karena baik dari sisi Pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sikapi Penutupan Pabrik PT Sanken, DPR Dukung Pemerintah Evaluasi Komprehensif Kondisi Iklim Usaha – Halaman all

    Sikapi Penutupan Pabrik PT Sanken, DPR Dukung Pemerintah Evaluasi Komprehensif Kondisi Iklim Usaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyikapi rencana penutupan pabrik oleh PT Sanken Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.

    ” Kementerian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik? Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Ataukah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misalnya karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” kata Bambang Haryo di Jakarta, Senin (24/2/2025). 
     
    Ia menekankan jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semikonduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia.

    “Apakah perizinannya yang sulit untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Ataukah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Ataukah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya. 

    Ia pun mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya.

    Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia.

    Ditambah Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah

    Bambang Haryo mengingatkan sinyal penurunan kinerja industri ini sudah dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo dan diperparah dengan kejadian COVID 19.

    Oleh karena itu, pemerintahan saat ini harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya.

    Ia menegaskan kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

    “Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang Haryo lebih lanjut.

    Karena posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia.

    Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jaraknya sangat dekat dengan areal pemasaran. 

    Ini adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

    “Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya.

    Kemampuan daya beli masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misalnya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani masyarakat. 

    Harus dievaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur. 

    “Terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada bulan Juni 2025, itikad baik PT Sanken dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 X gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini,” katanya.

    “Dan bahkan PT Sanken juga memberikan pelatihan untuk Wiraswasta baru bagi karyawannya, itikad ini cukup baik,” katanya.

    Walaupun Bambang Haryo mengatakan keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10 kali lipat gaji.

    “Konflik tersebut seharusnya Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha,” kata dia.

    Karena bila tidak, Bambang Haryo mengatakan dimediasi dengan campur tangan Pemerintah akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional. 

    “Dan bahkan pengusaha pengusaha industri yang mempunyai itikad baik akan berlaku curang dengan memilih jalur seakan akan mempailitkan usahanya. Sehingga pengusaha industri tersebut tidak perlu memberikan pesangon. Dan ini harus dihindari agar pekerja bisa terlindungi dari hal hal yang merugikan para pekerja industri di Indonesia,” ujarnya.

  • Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara

    Bandung (ANTARA) – Sektor pariwisata Kota Bandung, menyumbang sekitar Rp900 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan okupansi keterisian penginapan menembus delapan juta orang.

    “Ini berasal dari pajak hotel, restoran dan juga tempat-tempat destinasi wisata,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Arief Syaifudin dalam rapat serap aspirasi perubahan UU Kepariwisataan di Bandung, Rabu.

    Arief mengatakan hal ini juga ada pengaruhnya dari beroperasinya kereta cepat whoosh yang per hari mencapai 23 ribu. Namun, menurut dia, hal ini bisa ditingkatkan dengan pembukaan kembali Bandara Hussein Sastranegara.

    “Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara,” ucapnya.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa untuk bandara, di Jawa Barat sejatinya bisa dipenuhi oleh BIJB Kertajati untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara.

    “Dan penopangnya bisa menggunakan Whoosh dan perjalanan darat walaupun feeder dari dan ke beberapa wilayah seperti Kertajati dan juga dari stasiun kereta api cepat, belum bisa mengakses kepada seluruh destinasi-destinasi wisata yang ada di Jawa Barat ini,” katanya.

    Ke depan, Lamhot mengatakan pihaknya juga akan mendorong feeder atau angkutan pengumpan, akan lebih didorong untuk diwajibkan.

    “Jadi harapannya terbuka aksesnya untuk bisa masuk ke seluruh objek wisata yang ada di Jawa Barat juga,” katanya.

    Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyebut dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Sekretaris Disparbud Jawa Barat Ani Widiani mengatakan yang pertama butuh adanya manajemen untuk mengantisipasi bencana, kemudian persoalan pengelolaan sampah tempat wisata dan pungli yang bisa merusak citra pariwisata di Jawa Barat.

    Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk Investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

    “Hal-hal ini butuh perhatian serius semua pihak karena bisa mengganggu citra pariwisata Jabar, karena kan sesungguhnya yang bekerja (harusnya) tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari stakeholders lainnya,” ucap dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR Bambang dorong NTB optimalkan potensi wisata budaya

    Anggota DPR Bambang dorong NTB optimalkan potensi wisata budaya

    Mataram (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong agar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan potensi wisata budaya untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan asing berkunjung ke daerah ini.

    Menurutnya, Provinsi NTB yang terdiri atas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dikenal memiliki kekayaan alam yang memukau. Namun, potensi budaya yang kaya dari kedua pulau ini seringkali belum dieksplorasi secara optimal dalam sektor pariwisata.

    “Padahal, dengan sejarah yang melibatkan 14 kerajaan di Lombok dan 12 kerajaan di Sumbawa, terdapat warisan budaya yang beragam dan unik yang dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan,” kata Bambang Haryo Soekartono di sela kunjungan kerja ke Desa Wisata Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu .

    Ia mengatakan, pariwisata budaya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Banyak turis asing yang lebih tertarik untuk mempelajari dan mengalami langsung budaya lokal dibandingkan sekadar menikmati keindahan alam.

    Mereka mencari pengalaman otentik, seperti mengunjungi museum, istana kerajaan, dan menyaksikan pertunjukan tari tradisional. Sayangnya, potensi budaya ini belum dimanfaatkan sepenuhnya di Lombok dan Sumbawa.

    “Turis asing sangat mengharapkan adanya pertunjukan budaya seperti tari-tarian tradisional yang dapat mengisi pengalaman mereka selama berkunjung,” ujar politisi asal Jawa Timur itu.

    Sebagai perbandingan, kata dia, Pulau Penang di Malaysia, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal potensi alam dan budaya, mampu mengemas budaya lokal dengan baik sehingga menarik sekitar 8 juta turis per tahun.

    Hal itu menunjukkan bahwa pengemasan dan promosi budaya yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan.

    Menurut Bambang, untuk meningkatkan daya tarik pariwisata budaya di Lombok dan Sumbawa, beberapa langkah strategis dapat diambil, di antaranya pengembangan infrastruktur budaya.

    Perlu dilakukan renovasi dan perbaikan fasilitas budaya seperti museum, istana kerajaan, dan balai pertunjukan perlu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi wisatawan.

    “Kami menekankan kepada Kementerian Pariwisata untuk membantu dalam renovasi atau perbaikan infrastruktur budaya yang ada, salah satunya Taman Narmada,” katanya.

    Langkah strategis lainnya, kata dia, adalah penyelenggaraan festival budaya secara konsisten yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Selain itu, pelatihan pelestarian budaya dan cara mengemas menjadi atraksi wisata yang menarik, dan melakukan promosi secara kreatif.

    “Ada indikasi masyarakat mulai meninggalkan budaya mereka karena khawatir dianggap syirik,” ucapnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, kata dia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi pelaku budaya untuk memastikan kelangsungan tradisi dan kesenian lokal.

    “Kami berharap dengan dorongan ini, Lombok dan Sumbawa dapat menjadi tujuan utama wisata budaya, menarik wisatawan domestik maupun internasional,” kata Bambang.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disparbud sebut pariwisata Jawa Barat tengah hadapi PR bersama

    Disparbud sebut pariwisata Jawa Barat tengah hadapi PR bersama

    Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang sangat mengganggu citra pariwisata Jabar

    Bandung (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat menyebutkan dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk diselesaikan.

    Sekretaris Disparbud Provinsi Jawa Barat Ani Widiani mengatakan isu besar pertama yang dihadapi kepariwisataan Jawa Barat adalah sampah yang menjadi gangguan dan tampak tidak bisa dikelola oleh tempat wisata sendiri.

    “Karena apa? Mungkin karena memang dari pemda belum secara serius melihat untuk mengelola secara kota atau secara kabupaten gitu,” kata Ani kepada para Anggota Komisi VII DPR dalam rapat serap aspirasi untuk perubahan UU Kepariwisataan, di Bandung, Rabu.

    Hal ini sangat krusial, kata Ani, karena persoalan sampah ini menjadi satu faktor utama yang menyebabkan batalnya wisatawan untuk datang ke Jawa Barat.

    “Tampaknya ini perlu dikelola oleh tingkat kota dan kabupaten yang memang belum pernah secara serius menangani ini,” ucapnya.

    Isu serius kedua yang dapat berdampak buruk bagi citra pariwisata di Jabar, kata Ani, adalah persoalan pungutan liar (pungli) yang hingga kini belum serius ditangani oleh semua pihak.

    “Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang sangat mengganggu citra pariwisata Jabar yang nampaknya juga belum serius ditangani, karena kan sesungguhnya yang bekerja tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari pihak lainnya,” ucap dia.

    Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

    Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa persoalan sampah memang menjadi salah satu indeks yang krusial bagi indeks kepariwisataan.

    “Ini disampaikan dalam World Economic Forum ini salah satu penilaian utama untuk indeks kepariwisataan adalah kebersihan. Jadi ini krusial,” kata Lamhot.

    Terkait dengan isu pungli, Lamhot mengatakan bahwa terkait hal tersebut harus ada standardisasi bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata.

    “Ini harus terstandardisasi, termasuk orang di tiketingnya, keamanannya itu yang terverifikasi resmi. Kalau tidak terverifikasi ya mereka tidak bisa melakukan aktivitas kepariwisataan,” ujarnya.

    Namun demikian, dia mengatakan terkait dengan pungli yang terjadi di beberapa jalur wisata di Jabar yang sempat menjadi berita viral, Lamhot mengatakan untuk diatur dalam pasal pada UU Kepariwisataan, pihaknya akan melihat tingkat permasalahan yang ada.

    “Kita lihat, formulanya kalau memang itu menjadi masalah besar, ya mau tidak mau kita masukan. Tapi kalau kemudian itu masalahnya adalah kasuistik ya tidak perlu kita masukkan cukup nanti masalah lokal (pemda) yang bisa mengatasi,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina Didesak Beri Penjelasan Soal BBM Pertamax Oplosan

    Pertamina Didesak Beri Penjelasan Soal BBM Pertamax Oplosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi VII DPR RI, Moreno Soeprapto, meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan terkait isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir belakangan ini cukup meresahkan masyarakat.

    Pasalnya, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan pembalap nasional, kualitas BBM Pertamina terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Bahkan, sejak tahun 90’an, dirinya mengaku sudah menggunakan produk dari perusahaan migas pelat merah tersebut.

    “Saya tahu betul kualitasnya seperti apa, dari mulai olinya sampai dengan BBMnya. Itu terus ada peningkatan, kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu, 97 dipakai dan itu dunia internasional mengakui,” ujarnya dalam RDPU bersama Pertamina Patra Niaga, Rabu (26/2/2025).

    Oleh sebab itu, Moreno meminta penjelasan secara mendetail mengenai dugaan pengoplosan BBM dari tahun 2018 hingga 2023. Apalagi pada 2004 dan seterusnya, ia pernah tidak menggunakan produk dari Pertamina, namun masih juga ditemui engine misfire atau kegagalan pengapian pada mesin.

    “Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina saja,” kata dia.

    Moreno lantas menyampaikan bahwa setiap tahapan dalam rantai pasok dan distribusi harus dipahami secara jelas. Ia pun menekankan pentingnya menjaga reputasi Pertamina.

    Mengingat, kualitas BBM suatu negara dapat dikenali dari karakteristiknya, sebagaimana BBM dari negara lain seperti Arab Saudi dan Italia.

    “Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patraniaga ini adalah wajah yang ke depan dari Pertamina. Harus dijaga itu Pak. Nah bayangkan, saya gak perlu sebut merknya, dunia luar itu melalui minyaknya mereka, mereka tau oh sebut ini, itu Saudi, itu Itali, itu Indonesia, nah ini harus dijaga,” ujarnya.

    (hsy/hsy)

  • Anggota DPR: Pengembangan destinasi wisata harus berkeadilan

    Anggota DPR: Pengembangan destinasi wisata harus berkeadilan

    “Narasi laporan yang kami terima menyenangkan telinga. Mulai dari banyaknya event (kegiatan) tingkat nasional dan internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari adanya penetapan kawasan ekonomi khusus di sini?”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pengembangan destinasi pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada estetika dan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus berkeadilan dengan memperhatikan hak dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Novita mengatakan hal itu saat Komisi VII DPR RI yang salah satunya membidangi urusan pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan kunjungan spesifik ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Rabu.

    “Narasi laporan yang kami terima menyenangkan telinga. Mulai dari banyaknya event (kegiatan) tingkat nasional dan internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari adanya penetapan kawasan ekonomi khusus di sini?” kata Novita sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.

    Menurut dia, pembangunan lokasi wisata belum sepenuhnya berdampak positif bagi warga setempat. Sebab, di beberapa wilayah sekitar lokasi pariwisata atau KEK, masih terdapat anak-anak yang terpaksa berjualan karena kesulitan ekonomi.

    “Jika pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan, seharusnya anak-anak tetap bisa bersekolah, bukan justru turun ke jalan mencari nafkah. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konsep pariwisata berkeadilan harus menjadi prioritas,” katanya.

    Selain itu, dia juga menyoroti isu lingkungan di sekitar lokasi wisata. Menurut dia, pengolahan sampah belum diselesaikan dengan maksimal. Padahal, laporan kegiatan Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) di daerah pariwisata sudah positif.

    Ke depannya, dia berharap Pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata, termasuk melalui regulasi pemberdayaan masyarakat lokal yang lebih ketat, perlindungan hak-hak warga, serta akses ekonomi yang lebih luas.

    “Kami di Komisi VII akan terus mengadvokasi penyelesaian permasalahan ini di ruang-ruang rapat DPR. Jangan sampai pembangunan yang megah hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar semakin terpinggirkan,” demikian Novita.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    sampaikan masalah yang dihadapi, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas untuk kemajuan pariwisata Indonesia

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerap aspirasi dari unsur-unsur kepariwisataan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, asosiasi kepariwisataan, pengusaha, hingga universitas di Jawa Barat untuk memberi masukan pada RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

    Dalam kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan di hotel di Bandung, Jawa Barat ini, Komisi VII DPR RI meminta tiap unsur kepariwisataan untuk menyampaikan keluh kesah, masalah kepariwisataan dan masukan untuk undang-undang yang tengah dibahas tersebut.

    “Silahkan sampaikan masalah yang dihadapi selama ini, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga selaku pimpinan sidang serap aspirasi ini, Rabu.

    Kesempatan pertama diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Ani Widiani yang mempertanyakan terkait pengelolaan destinasi wisata yang ditunjuk apakah harus melalui Surat Keputusan (SK) atau tidak.

    Ani juga mengusulkan perlunya dipertajam mengenai manajemen krisis tempat wisata dari bencana.

    “Dalam pasal 11 K poin 5 disebutkan pengelola destinasi kepariwisataan berperan sebagai penanggung jawab sah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola suatu destinasi pariwisata ini mohon penjelasan apakah harus SK. Kemudian saya pikir perlu penajaman soal manajemen krisis karena Jabar ini rawan bencana,” kata Ani.

    Selanjutnya, yang menyampaikan pandangannya pada rapat tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung Arief Syaifudin yang menyoroti Pasal 17 S terkait Desa Wisata, yang menurut dia menyebabkan daerah berstatus kota tidak bisa terakomodir karena tidak ada wilayah yang berstatus desa tapi kelurahan, sehingga mengusulkan penambahan diksi kampung untuk mengakomodir daerah kota.

    “Kaitan dengan desa wisata, kami di Kota Bandung tak punya desa, kalau begitu kami jadi tidak bisa ikut gabung Pak. Kebetulan Kota Bandung sudah punya Kampung Wisata dan saya lihat di sini ada desa wisata dan kampung tematik, kalau memang begitu, artinya mungkin bisa kita lakukan untuk yang tingkat kota. Mungkin itu, dan selebihnya saya sampaikan secara tertulis,” ujarnya.

    Selanjutnya, para asosiasi kepariwisataan baik dari asosiasi perhotelan, tempat wisata, guide, dan lainnya, juga menyampaikan beberapa masukan antara lain sertifikasi untuk para pekerja kepariwisataan seperti pemandu wisata, pramuwisata dan lainnya.

    Kemudian pihak universitas yang dihadiri dari ITB, Unpad dan UPI menekankan perlunya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ramah alam.

    Adapun kalangan pengusaha mengusulkan penguatan atas akses permodalan dan skill UMKM, hingga soal infrastruktur ke tempat wisata.

    Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa masukan-masukan dari para pelaku kepariwisataan di Jawa Barat merupakan yang ingin mereka ambil, seperti dari sumber daya manusia (SDM) yang harus tersertifikasi seperti tour leader atau pramuwisata, sarana prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan sebuah destinasi wisata yang ada di lokasi tertentu.

    “Nah, masukan-masukan inilah nanti yang menjadi bahan bagi kita untuk menyusun RUU keparwisataan sebagai perubahan ketiga, UU nomor 10 Rahun 2009 yang dikomitmenkan dua kali masa sidang sudah selesai. Yang jelas juga kami selalu terbuka atas segala masukan dari manapun yang diusulkan baik lisan atau tertulis,” ujar Lamhot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN dukung Danantara kelola investasi demi sejahterakan rakyat

    PAN dukung Danantara kelola investasi demi sejahterakan rakyat

    Setelah itu, UMKM dan ekonomi kecil secara perlahan perlu disentuh.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa PAN mendukung keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pengelola investasi dana dan aset negara untuk kepentingan kesejahteraan rakyat.

    Walaupun banyak pihak yang meragukan, dia menegaskan bahwa PAN tidak turut dalam perdebatan tersebut.

    “Presiden Prabowo pasti sudah menghitung segala aspek yang terkait,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Saleh yakin pembentukan lembaga tersebut sudah berdasarkan pertimbangan dan kajian mendalam.

    Meski demikian, dia berharap Danantara dapat dikelola secara profesional oleh orang-orang yang harus memiliki latar belakang yang memahami investasi. Selain itu, orang-orang yang terlibat memiliki integritas dan terbuka menerima masukan dari semua pihak.

    Menurut dia, pengelola Danantara tersebut sama-sama merupakan manusia biasa. Oleh karena itu, kinerja orang-orang tersebut tidak akan lepas dari kekurangan.

    “Kalau diberi masukan, mestinya bergembira dan mencoba mempelajari dan beradaptasi. Tentu tidak semua masukan relevan. Paling tidak, mau menerima masukan adalah bagian dari kerendahan hati yang merupakan ciri penting bagi diri yang berkemajuan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Selain itu, dia berharap Danantara tidak hanya memperhatikan industri besar saja. Pada saat tertentu, UMKM dan ekonomi kreatif harus menjadi bagian yang diminati dan diseriusi.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi sektor UMKM di DPR RI, dia mengatakan bahwa modal besar yang dikelola oleh Danantara sudah selayaknya membawa dampak signifikan pada ekonomi kecil dan menengah.

    “Saya dengar Danantara masih diarahkan mengelola pekerjaan-pekerjaan besar. Itu tentu baik saja. Namun, setelah itu, UMKM dan ekonomi kecil secara perlahan perlu disentuh. Dengan begitu, kehadiran Danantara itu bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025