Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • DPR bagikan bibit bahan pangan untuk ringankan beban ekonomi warga

    DPR bagikan bibit bahan pangan untuk ringankan beban ekonomi warga

    Dengan menanam sendiri di pekarangan rumah, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasar dan menjaga stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini membagikan ratusan benih sayuran dan ikan untuk meringankan beban perekonomian warga dari tingginya harga pangan di kawasan Trenggalek, Jawa Timur.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA, Selasa, menjelaskan bahwa pemberian benih itu dilakukan di Desa Munjungan dan Desa Senden, Kabupaten Trenggalek (3/3).

    “Kami membagi ratusan benih cabai, ikan lele, ikan nila dan sayur mayur kepada kelompok masyarakat di desa,” kata Novita dalam siaran pers tersebut.

    Novita mengatakan, fenomena naiknya harga hasil perkebunan di Trenggalek disebabkan oleh banyaknya petani mengalami gagal panen.

    Kondisi ini membuat produksi perkebunan semakin sedikit sehingga harga pun menjulang tinggi.

    Novita pun mencontohkan salah satu bahan pangan yang harganya sangat tinggi di kawasan Trenggalek yakni cabai yang mencapai Rp110.000 per kilogram.

    Karenanya, Novita berinisiatif membagikan bibit bahan pangan tersebut kepada masyarakat agar dapat membudidayakan perkebunan atau peternakan secara mandiri.

    “Dengan menanam sendiri di pekarangan rumah, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasar dan menjaga stabilitas harga,” kata dia.

    Dengan adanya upaya tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berharap masyarakat dapat memanfaatkan benih-benih itu dengan maksimal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi fluktuasi harga pangan sekaligus bernilai ekonomi yang bermanfaat bagi kelompok masyarakat itu sendiri, terutama menghadapi di momen-momen krusial salah satunya seperti bulan Ramadhan,” tutup Novita.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina Beberkan 75 Sampel BBM Lolos Uji Laboratorium dan Penuhi Spesifikasi Kelayakan

    Pertamina Beberkan 75 Sampel BBM Lolos Uji Laboratorium dan Penuhi Spesifikasi Kelayakan

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa 75 sampel bahan bakar minyak (BBM) telah melalui uji laboratorium dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan, sampel tersebut berasal dari berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), termasuk dari Terminal BBM Plumpang, Jakarta.

    Uji laboratorium dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), dan hasilnya memastikan bahwa seluruh sampel BBM jenis bensin yang diuji telah memenuhi standar yang berlaku.

    “LEMIGAS telah menguji 75 sampel gasolin dengan berbagai tingkat research octane number (RON), termasuk RON 90 (Pertalite), RON 92 (Pertamax), RON 95 (Pertamax Green), dan RON 98 (Pertamax Turbo),” ujar Simon dalam konferensi pers di Grha Pertamina, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

    Simon menegaskan, semua produk BBM yang dijual oleh Pertamina telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
    Meski demikian, Pertamina akan terus melakukan uji laboratorium di SPBU seluruh Indonesia guna memastikan bahwa BBM yang dijual tetap sesuai standar.

    Selain itu, Simon mewakili manajemen Pertamina menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas kepercayaan yang tetap diberikan, meskipun anak usaha perseroan, Pertamina Patra Niaga, tengah menghadapi kasus hukum.

    “Kami berterima kasih atas berbagai masukan yang telah diterima. Kritik ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ditjen Migas melalui LEMIGAS juga telah memastikan bahwa seluruh sampel BBM jenis bensin yang diuji memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pengujian dilakukan setelah pengambilan sampel dari Terminal BBM Plumpang serta berbagai SPBU di Jabodetabek, termasuk dalam kunjungan Komisi VII DPR RI ke SPBU di Cibubur, Depok.

    “Hasil uji laboratorium LEMIGAS menunjukkan bahwa seluruh sampel BBM yang diperiksa berada dalam batasan mutu yang dipersyaratkan (on spec),” kata Kepala Balai Besar Pengujian Migas Mustafid Gunawan, di Jakarta pada Jumat (28/2/2025).

    Mustafid menjelaskan, pengawasan mutu terhadap bahan bakar bensin mencakup pengambilan sampel sesuai metode Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products (ASTM) D4057, pengujian standar mutu bahan bakar, serta pemantauan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

    “Berdasarkan metodologi pengujian tersebut, parameter utama seperti angka oktan research octane number (RON), massa jenis, kandungan sulfur, tekanan uap, dan distilasi menunjukkan kesesuaian dengan standar yang berlaku,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa RON merupakan indikator kualitas bahan bakar dalam menahan knocking selama proses pembakaran pada mesin. Semakin tinggi RON, semakin besar ketahanan bahan bakar terhadap knocking. Uji RON kualitas BBM Pertamina dilakukan menggunakan mesin CFR F-1 dengan metode ASTM D2699.

  • RDP Komisi VII DPR dengan LKBN Antara, LPP TVRI dan LPP RRI

    RDP Komisi VII DPR dengan LKBN Antara, LPP TVRI dan LPP RRI

    Rabu, 12 Februari 2025 13:42 WIB

    Dirut Perum LKBN Antara Akhmad Munir (kedua kanan) bersama Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno (kedua kiri), Dirut LPP RRI I Hendrasmo (kiri) dan Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo (kanan) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas program kerja dan efisiensi belanja tahun anggaran 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

    Dirut Perum LKBN Antara Akhmad Munir (kedua kanan) bersama Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno (kedua kiri), Dirut LPP RRI I Hendrasmo (kiri) dan Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo (kanan) menyampaikan paparan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas program kerja dan efisiensi belanja tahun anggaran 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

  • Komisi VII DPR sebut Ramadhan bulan pengembangan UMKM dan ekraf

    Komisi VII DPR sebut Ramadhan bulan pengembangan UMKM dan ekraf

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay menyebutkan Ramadhan merupakan bulan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif (ekraf).

    Pasalnya pada bulan Ramadhan, kata dia, pebisnis UMKM dan ekraf meningkatkan produktivitas, baik dari segi kualitas dan kuantitas, hingga mengupayakan lahirnya berbagai produk baru yang lebih bagus dan kreatif.

    “Para pebisnis UMKM dan ekraf selalu mengandalkan bulan Ramadhan. Di bulan ini, mereka selalu berharap dapat keuntungan lebih dibandingkan dengan bulan lainnya, sejalan dengan meningkatnya minat dan keinginan belanja masyarakat,” ujar Saleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Dalam konteks tersebut, ia menilai sudah sewajarnya Pemerintah membantu pebisnis UMKM dan ekraf dalam menjual produknya, salah satunya dengan cara membuka pasar bagi UMKM dan ekraf.

    Untuk itu, ketua komisi yang membidangi UMKM dan ekraf tersebut berharap pemerintah di seluruh level kepemimpinan dapat mendirikan bazar di tempat strategis di masing-masing kota.

    Dengan adanya berbagai bazar yang diselenggarakan, Saleh berpendapat masyarakat akan turut senang dan bisa dengan mudah datang ke tempat itu untuk belanja sekaligus ngabuburit.

    Implikasinya, lanjut dia, kompetisi dagang yang sehat akan berkembang. Uang akan beredar di masyarakat, sehingga perekonomian di daerah bisa membaik.

    “Kalau ada bazar itu kan bagus, di sana dijual berbagai kebutuhan. Tentu lebih khusus produk keperluan Ramadhan, katakanlah misalnya seperti makanan, minuman, pakaian, kain, alat shalat, kurma, mainan, oleh-oleh Ramadhan, serta berbagai produk lainnya,” ungkapnya.

    Apabila seluruh kabupaten atau kota memiliki tempat bazar dan pasar murah seperti itu, dirinya memastikan berbagai tempat tersebut akan diminati dan senangi.

    Maka dari itu yang terpenting, menurutnya, Pemerintah harus rela memfasilitasi. Para Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat keamanan pun bisa diminta berpartisipasi untuk menjaga keamanan di berbagai tempat tersebut.

    “Kalau tidak difasilitasi, tetap saja mereka berjualan. Tetapi kadang kurang rapi dan kurang tertib karena sering sekali di pinggir jalan dan pertokoan, sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat mengganggu,” tutur Saleh menambahkan.

    Komisi VII DPR RI membidangi perindustrian, ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata dan sarana publikasi.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Going Concern Ditolak, Sritex Resmi Berhenti Beroperasi dan Jalani Kepailitan – Halaman all

    Going Concern Ditolak, Sritex Resmi Berhenti Beroperasi dan Jalani Kepailitan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi menghentikan operasinya setelah permohonan going concern (kelanjutan usaha) tidak dikabulkan dalam rapat kreditur. 

    Keputusan ini diambil dalam rapat kreditur keempat yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga Semarang, Jumat (28/2/2025).

    Agenda utama rapat kreditur kali ini adalah pembacaan laporan hasil pertemuan dan pembahasan tim kurator dengan para debitor.

    Dalam rapat tersebut, kreditur memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan going concern yang diajukan oleh manajemen Sritex.

    Hal ini berarti perusahaan tidak dapat melanjutkan operasionalnya dan harus menjalani proses pemberesan aset sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.

    Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk, Iwan Kurniawan Lukminto  menyatakan, pihaknya menghormati keputusan rapat kreditur.

    “Kami menaati hukum dan putusan rapat hari ini. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami yang ingin perusahaan tetap berjalan agar karyawan bisa terus bekerja,” ujar Iwan melalui keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

    Untuk memastikan transparansi dalam proses pemberesan aset, kreditur sepakat membentuk panitia kreditur.

    Panitia ini akan bertugas mengawasi dan memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Wawan menegaskan bahwa manajemen Sritex siap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.

    “Kami siap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan proses kepailitan ini dengan baik,” jelasnya.

    Salah satu dampak terbesar dari keputusan ini adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan Sritex.

    Wawan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kepentingan karyawan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

    “Saya akan terus berkomunikasi dengan kurator, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan pihak-pihak terkait agar hak-hak karyawan yang mengalami PHK dapat dipenuhi, termasuk proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan pesangon,” tegas Wawan.

    Meskipun Sritex harus menghentikan operasinya, Wawan berharap bahwa siapa pun yang akan mengelola aset perusahaan di masa depan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di Sukoharjo dan Jawa Tengah.

    “Saya berharap ke depan, siapapun yang akan mengelola Sritex dapat memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat Sukoharjo dan Jawa Tengah,” ungkapnya.

    Sritex Pailit, 10.669 Karyawan Kena PHK

    Karyawan Sritex yang dikenakan PHK per 26 Februari akan masuk terakhir bekerja pada 28 Februari 2025.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, jumlah karyawan Sritex Group yang terkena PHK sebanyak 10.669 orang.

    Detailnya, pada Januari 2025, sebanyak 1.065 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Lalu, pada 26 Februari 2025, 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Sinar Pantja Jaya Semarang, dan 104 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Di surat Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya kepada karyawan, disebutkan bahwa para pekerja terkena PHK karena perusahaan dalam kondisi pailit.

    PAILIT – Buruh Sritex membentangkan spanduk Selamatkan Kami Pak Prabowo di acara doa bersama di Lapangan Serba Guna kompleks PT Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024).(KOMPAS.com/Labib Zamani) (dok. Kompas/Labib Zamani)

    Kewenangan kurator melakukan PHK ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    Beleid tersebut menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya.

    Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.

    “Berdasarkan kewenangan kurator sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit,” tulis keterangan dalam surat tersebut yang dilihat Tribunnews pada Jumat (28/2/2025).

    Selanjutnya, urusan pesangon menjadi tanggung jawab kurator. Sementara itu, jaminan hari tua menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun menyatakan akan berada di garis terdepan dalam membela hak-hak buruh PT Sritex yang menurut Kurator dikenakan PHK.

    “Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dalam keterangannya kepada Tribunnews, Jumat (28/2/2025).

    Sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator.

    “Kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum,” kata dia. 

    Menperin Diminta Segera Turun Tangan

    Komisi VII DPR meminta Kementerian Perindustrian mengambil langkah antisipatif menghadapi penutupan permanen PT Sritex yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atas 10.665 karyawan di perusahaan itu.

    “Sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian untuk turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

    “Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi,” kata dia.

    Dari hasil kunjungan kerja spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Sritex dengan Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu dan memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.

    Saleh menegaskan, bangkrutnya bisnis Sritex menyebabkan karyawan menjadi korban dan kehilangan pekerjaan. Sementara, selama ini mereka bekerja secara profesional.

    “Mereka (karyawan) patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan,” kata Saleh 

    Dia mengatakan situasi tersebut sangat memprihatinkan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sulit. 

     

     

  • Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian rencana penutupan pabrik PT Sanken Indonesia.

    Bambang menilai bahwa Kementrian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik yang bakal berimbas terhadap nasib ratusan karyawan yang terancam menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Atau kah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misal karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya, atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” katanya lewat rilisnya, Jumat (28/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan, jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semi konduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia. 

    “Apakah perizinannya yang sulit, untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Atau kah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Atau kah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka, sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia. 

    Tak hanya itu, Bambang menilai bahwa Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah. Mengingat sinyal penurunan kinerja industri ini sudah di mulai sejak pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan diperparah dengan kejadian Covid-19.

    Menurutnya, pemerintahan saat ini, harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya. 

    Dia pun menegaskan, kementerian terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

    “Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang.

    Belum lagi, dia melanjutkan posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia. Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jarak nya sangat dekat dengan areal pemasaran. 

    Dia meyakini poin tersebut adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

    “Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya. 

    Kemampuan daya beli Masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misal nya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani Masyarakat. Harus di evaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur.

    Di sisi lain, Bambang pun mendorong terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak lebih dari 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada Juni 2025, agar beritikad baik dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 kali gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini. 

    “Walaupun keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10X lipat gaji. Konflik tersebut seharusnya Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha. Karena bila tidak di mediasi dengan campur tangan Pemerintah, akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional,” pungkas Bambang.

  • Negosiasi dengan Apple tercapai, iphone terbaru segera masuk Indonesia

    Negosiasi dengan Apple tercapai, iphone terbaru segera masuk Indonesia

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta usai melakukan negosiasi dengan Apple di Jakarta, Selasa (7/1/2025) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    Negosiasi dengan Apple tercapai, iphone terbaru segera masuk Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 10:52 WIB

    Elshinta.com – “Puasa” gadget bagi para Apple Enthusiast di Indonesia segera berakhir setelah raksasa teknologi asal AS, Apple, akhirnya menyelesaikan negosiasi dengan Indonesia terkait sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kini setelah pada akhirnya negosiasi disepakati, Apple bisa kembali menjual produk terbarunya secara resmi di tanah air. Nantinya sertifikat TKDN akan diterbitkan oleh Kemenperin dan izin edar iPhone 16 dikeluarkan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Ini bukan sekadar berita bisnis biasa, melainkan semacam penanda era, sebuah momen penting yang memperlihatkan bagaimana diplomasi Indonesia semakin diperhitungkan dalam rantai pasok industri teknologi global.

    Keteguhan Indonesia dalam menegakkan regulasi sempat menjadi hambatan bagi Apple untuk menjual produk terbarunya ke pasar Indonesia termasuk iphone 16.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui alotnya negoisasi dengan Apple karena baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing. Tak tanggung-tanggung proses tarik ulur urat itu berlangsung selama 5 bulan.

    Namun, lebih dari itu, ada hal yang lebih menarik dan berdampak panjang yakni investasi Apple dalam riset dan pengembangan di Indonesia, yang berpotensi mengubah wajah industri teknologi dalam negeri.

    Hasil negoisasi memang mencakup rencana Apple yang akan berinvestasi sebesar 160 juta dolar AS atau setara Rp2,62 triliun (kurs Rp16.380) untuk perpanjangan TKDN di cycle baru.

    Selanjutnya perusahaan tersebut akan membangun fasilitas research and development (RnD) di Indonesia, membangun Apple Software Innovation and Technology Institute, dan Apple Professional Developer Academy.

    Hal ini, kata Menperin Agus Gumiwang akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia dan negara kedua di luar Amerika Serikat (AS) yang memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan (research and development/RnD) perusahaan teknologi raksasa, Apple.

    Selama ini, Apple membangun RnD facility di AS, selain itu hanya di Brasil.

    Banyak yang memandang kesepakatan ini sebatas perpanjangan izin dagang. Namun, jika ditelisik lebih jauh, ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dengan cermat.

    Perusahaan rintisan Steve Jobs itu bukan sekadar perusahaan teknologi. Ia adalah simbol inovasi, giant tech, pionir dalam riset dan desain produk yang mampu mengubah dunia.

    Keputusannya untuk berinvestasi di Indonesia, membangun pusat R&D, serta mengembangkan Apple Software Innovation and Technology Institute menunjukkan bahwa negeri ini mulai diakui sebagai bagian penting dalam ekosistem teknologi global.

    Atau ini sebuah keterpaksaan agar mereka tak mau melewatkan kue pasar besar bernama Indonesia dengan 280 juta penduduk?

    Tidak masalah, yang jelas ini bukan sekadar soal bisnis, tapi tentang bagaimana bangsa ini bisa mengarahkan momentum agar investasi Apple benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi negeri.

    Sebab masalah utama yang selama ini dihadapi oleh industri teknologi dalam negeri adalah ketimpangan antara pengguna dan pencipta.

    Negara ini memang punya banyak pengguna teknologi, namun jumlah inovator dan insinyur yang mampu menciptakan produk kelas dunia masih jauh dari cukup.

    Investasi Apple di sektor ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai langkah strategis bisnis, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki ekosistem inovasi di Indonesia.

    Jika dikelola dengan baik, pusat R&D Apple bisa menjadi inkubator bagi talenta-talenta lokal, membuka jalan bagi lahirnya generasi baru pengembang perangkat lunak dan insinyur perangkat keras.

    Namun, peluang ini tidak akan menjadi kenyataan jika bangsa ini hanya berperan sebagai penonton. Pemerintah, akademisi, dan industri lokal harus mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa investasi Apple benar-benar berdampak jangka panjang bagi Indonesia.

    Transfer teknologi

    Salah satu rekomendasi paling aplikatif adalah membangun model kemitraan yang memungkinkan transfer teknologi secara nyata.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan mendukung penuh upaya pemerintah dalam memastikan investasi ini tidak hanya meningkatkan penetrasi produk Apple di Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi industri teknologi nasional, khususnya dalam pengembangan talenta digital dan ekosistem inovasi

    Maka sebaiknya jangan hanya menjadikan Apple sebagai investor, tetapi juga sebagai mentor bagi industri dalam negeri.

    Ini bisa dilakukan dengan mewajibkan Apple untuk bekerja sama dengan universitas dan institusi riset di Indonesia, menciptakan program magang bagi mahasiswa, serta membuka akses bagi startup lokal untuk belajar dari standar industri global yang diterapkan Apple.

    Di sisi lain, regulasi juga perlu disesuaikan agar investasi ini memberikan manfaat maksimal. Salah satu tantangan terbesar dalam investasi teknologi di Indonesia adalah birokrasi yang lambat dan kurangnya ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri berbasis riset.

    Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih ramah bagi investor di bidang teknologi, termasuk memberikan insentif bagi perusahaan yang berkontribusi pada pengembangan SDM dan ekosistem inovasi dalam negeri.

    Jika tidak ada dorongan konkret dari pemerintah, investasi Apple bisa saja hanya menjadi catatan sejarah tanpa dampak nyata bagi industri teknologi lokal.

    Lebih jauh, ada aspek yang sering terabaikan yakni kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi peluang ini.

    Dengan adanya pusat R&D Apple, kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi di bidang pemrograman, desain produk, dan pengembangan perangkat keras akan meningkat.

    Namun, apakah bangsa ini sudah siap? Jika tidak ada perubahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, peluang ini bisa saja hanya dinikmati oleh segelintir orang atau bahkan tenaga asing yang lebih kompetitif.

    Oleh karena itu, pemerintah harus segera berinvestasi dalam pendidikan vokasi yang fokus pada teknologi, memperkuat kurikulum yang relevan dengan industri global, serta mempercepat pelatihan bagi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri berbasis riset.

    Salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah memperbanyak program sertifikasi keahlian yang sesuai dengan standar internasional.

    Banyak perusahaan teknologi global memiliki program pelatihan dan sertifikasi yang dapat membantu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.

    Jika pemerintah dapat mendorong Apple untuk terlibat lebih jauh dalam pelatihan tenaga kerja di Indonesia, masyarakat bisa mendapatkan manfaat ganda berupa peningkatan kualitas SDM sekaligus peningkatan daya saing industri lokal.

    Membuka jalan

    Negosiasi juga menyepakati adanya pabrik Luxshare di Batam yang akan memproduksi aksesori AirTag. Ini juga perlu dimanfaatkan lebih jauh. Jangan sampai ini hanya menjadi proyek perakitan biasa tanpa nilai tambah bagi industri dalam negeri.

    Pemerintah harus memastikan bahwa produksi ini benar-benar melibatkan perusahaan lokal dalam rantai pasoknya, termasuk dalam penyediaan komponen dan bahan baku.

    Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kita tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga bisa menjadi pemain utama dalam rantai pasok teknologi global.

    Momentum ini juga bisa menjadi titik awal bagi Indonesia untuk mengembangkan industri teknologi berbasis inovasi sendiri. Apple sudah membuka jalan, tinggal bagaimana bangsa ini meresponsnya.

    Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah mendorong lebih banyak perusahaan teknologi lokal untuk berkolaborasi dengan Apple dan perusahaan global lainnya.

    Startup teknologi di Indonesia harus melihat ini sebagai peluang untuk belajar dari standar industri terbaik di dunia dan mengadaptasinya dalam pengembangan produk mereka sendiri.

    Jika negeri ini ingin benar-benar merasakan manfaat dari investasi ini, maka kesuksesan tidak boleh hanya diukur dari jumlah produk Apple yang bisa kembali dijual di Indonesia.

    Keberhasilan harus diukur dari sejauh mana investasi ini mampu mengubah lanskap industri teknologi dalam negeri, meningkatkan kualitas SDM, serta menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

    Jangan hanya puas dengan kehadiran Apple, tetapi jadikan ini sebagai pemicu bagi Indonesia untuk menjadi pusat inovasi teknologi yang mandiri dan berdaya saing global.

    Pada akhirnya, kesepakatan antara Apple dan Pemerintah Indonesia ini bisa menjadi awal dari perubahan besar atau sekadar peristiwa bisnis yang berlalu begitu saja.

    Semua tergantung pada bagaimana negeri ini mengelolanya. Jika Indonesia hanya menjadi konsumen pasif semata yang senang bisa kembali membeli produk Apple secara resmi, maka Indonesia tidak akan ada yang benar-benar berubah.

    Tetapi jika masyarakat melihat ini sebagai momentum untuk membangun masa depan industri teknologi yang lebih kuat, maka investasi ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.

    Ini bukan sekadar urusan dagang, tetapi tentang bagaimana negeri ini menempatkan diri dalam peta teknologi global.

    Sumber : Antara

  • PT Sritex Tutup per 1 Maret 2025, Ribuan Buruh Kena PHK, Menaker Yassierli hingga DPR Bereaksi – Halaman all

    PT Sritex Tutup per 1 Maret 2025, Ribuan Buruh Kena PHK, Menaker Yassierli hingga DPR Bereaksi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mulai Sabtu, 1 Maret 2025, PT Sritex akan tutup di tengah kondisi perusahaan yang pailit.

    Penutupan PT Sritex ini, berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sebanyak 10.665 karyawan di perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah ini.

    Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengaku belum mendapat laporan.  

    Ia mengatakan, masih akan mengecek terkait informasi karyawan PT Sritex yang terkena dampak PHK.

    Hal tersebut, disampaikan Yassierli seusai mengikuti pengarahan Presiden RI sekaligus penutupan Retret Kepala Daerah di Akmil di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). 

    “Nanti kita cek aja dulu. Saya belum lihat laporannya,” katanya, dilansir Kompas.com.

    Yassierli juga enggan menanggapi lebih lanjut pertanyaan wartawan terkait karyawan Sritex yang terakhir bekerja hari ini. 

    “Nanti kita lihat. Saya mengejar pesawat,” imbuh Yassierli.

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, akan berada di garis terdepan dalam membela hak-hak buruh PT Sritex yang menurut Kurator dikenakan PHK.

    “Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, kepada Tribunnews, Jumat.

    Diketahui, sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan Kurator. 

    Noel mengatakan, Kemnaker dan manajemen sudah berupaya maksimal agar tidak terjadi PHK. 

    Namun, Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. 

    Maka, menurutnya, langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.

    “Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” tegas Noel.

    Kata DPR

    Sementara itu, Komisi VII DPR meminta Kementerian Perindustrian mengambil langkah antisipatif menghadapi penutupan permanen PT Sritex.

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meyakini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dapat mengatasi permasalahan di Sritex.

    “Sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian untuk turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan.”

    “Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi,” katanya. 

    KSPI

    Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Pimpinan Yorrys Raweyai bersama federasi Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FP TSK) turut menanggapi soal kondisi PT Sritex.

    Sejumlah pihak berharap, agar ada solusi terbaik bagi ribuan pekerja atau buruh PT Sritex agar selamat dari ancaman PHK. 

    Bagi KSPSI, penyelamatan pekerja PT Sritex merupakan prioritas yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

    “Banyak yang kami diskusikan dengan Pak Menaker salah satu yang paling jadi perhatian kami adalah mendorong upaya penyelamatan pekerja PT Sritex dari ancaman PHK.”

    “Artinya pemerintah kami dorong untuk mencari solusi terbaik termasuk juga bagaimana perusahaan ini bisa selamat dari pailit,” ungkap Arnod Sihite selaku Wakil Ketua Umum DPP KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai saat bertemu Menteri Tenaga Kerja Yassierli di Jakarta, Senin (12/1/2025).

    Menurutnya, penyelamatan penyelamatan PT Sritex dilakukan dengan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga sehingga mendapat banyak masukan.

    Termasuk mendorong agar Presiden yang sudah memberi perhatian sejak awal tetap konsisten dengan upaya-upaya penyelamatan.

    Karyawan Sritex Isi Surat Pernyataan PHK

    Terkini, karyawan PT Sritex sebagian sudah mengisi surat pernyataan atau formulir Putusan Hubungan Kerja (PHK).

    Surat pernyataan itu, berasal dari kurator yang dikirim ke manajemen dan diteruskan kepada para karyawan. 

    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sritex, Widada, mengatakan pendataan telah dilakukan sejak sepekan lalu. 

    Menurutnya, sudah sekitar 6.660 karyawan yang kemungkinan terkena dampak. 

    “Sekarang aja transisinya sudah 6.660 karyawan yang kemungkinan kena PHK. Ini pendataan terus,” kata Widada dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (27/2/2025). 

    Meski demikian, karyawan Sritex masih bekerja seperti biasa. Hanya bagian spinning yang sudah tidak beroperasi. 
    Para karyawan ada yang keluar dan dirumahkan. 

    (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, Hasanudin Aco, Reza Deni, Kompas.com)

  • Ramah ibu, ramah anak (3)

    Ramah ibu, ramah anak (3)

    Jumat, 28 Februari 2025 13:00 WIB

    ANTARA – Bagaimana rasanya menjadi politisi sekaligus ibu? Wakil Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati membagikan kisah di balik keputusannya membawa buah hati saat bekerja. Menurutnya, hal ini menjadi cara untuk mengadvokasi lingkungan bekerja yang lebih ramah ibu dan anak. (Suwanti/Aloysius Puspandono/Ibnu Zaki/Rizky Bagus Dhermawan/Nabila Anisya Charisty)

  • Komisi VII minta pemerintah ambil langkah antisipasi penutupan Sritex

    Komisi VII minta pemerintah ambil langkah antisipasi penutupan Sritex

    Ujung-ujungnya karyawan lagi yang jadi korban, padahal mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi penutupan PT Sritex yang berpotensi akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan tersebut.

    “Ujung-ujungnya karyawan lagi yang jadi korban, padahal mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Situasi tersebut, kata dia, tak pelak akan sangat menyedihkan dan memprihatinkan di tengah kondisi saat ini.

    “Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka yang kelihatannya harus rela berkorban, padahal kebutuhan mereka saat ini tengah meningkat, memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Lebaran,” ucapnya.

    Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat mencari jalan terbaik bagi karyawan dan pekerja PT Sritex.

    Dia lantas menyinggung hasil Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Sritex dengan Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu, di mana Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu dan memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.

    “Ya, sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi,” tuturnya.

    Menurut dia, di tengah situasi perekonomian saat ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan yang pas dan sesuai, tak terkecuali bagi 8.000 orang lebih eks karyawan PT Sritex.

    “Saya yakin, mereka tidak punya tempat mengadu karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu,” katanya.

    Dia lantas melanjutkan, “Mereka masyarakat kelas menengah. Tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga, dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia”.

    Sebelumnya, Karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex mulai mengisi surat pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

    Adapun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo menyebut karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex berhenti bekerja mulai bulan Maret.

    “Intinya PHK dan telah diputuskan tanggal 26 Februari,” kata Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Sumarno di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025