Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Hari Pertama Lebaran 2025, Pramono Anung dan Elite PDIP Sambangi Rumah Megawati

    Hari Pertama Lebaran 2025, Pramono Anung dan Elite PDIP Sambangi Rumah Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan sejumlah elite partai politik PDI Perjuangan menyambangi rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Pramono Anung bersama keluarga tiba di kediaman Ketua Umum PDIP tersebut pukul 10.52 WIB, pada hari pertama Lebaran, Senin (31/3/2025).

    “Minal aidzin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin,” ujar Pramono Anung kepada awak media sebelum masuk menuju kediaman Megawati. 

    Selain Pramono, sejumlah elite politik PDIP juga terpantau hadir ke Teuku Umar. Mereka adalah Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Watimena, dan Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto.

    Adapun Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Tim Hukum DPP PDI Perjuangan Todung Mulya Lubis, serta Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno turut hadir. 

    Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyambangi rumah Megawati pukul 10.23 WIB. Nasaruddin tiba mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

    Dalam perkembangan terbaru, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono bersama dengan istri juga terpantau menyambangi rumah Megawati.

  • Komisi VII DPR Dorong Industri Baja Nasional Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri – Halaman all

    Komisi VII DPR Dorong Industri Baja Nasional Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR mendorong industri baja nasional menjadi tuan rumah di dalam negeri sendiri, seiring masifnya impor komoditas tersebut.

    Hal tersebut disampaikan saat PT Krakatau Steel menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR Masa Persidangan II Tahun 2024-2025 dan Kementerian Perindustrian di Kota Cilegon, Banten.

    Para pelaku industri baja lainnya hadir dalam acara ini menyampaikan aspirasi maupun kendala yang dihadapi industri baja saat ini, termasuk diantaranya penyerapan produk baja hulu hingga hilir untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

    “Kami mendorong Kementerian Perindustrian untuk berpihak kepada para pelaku industri baja nasional, baik dari hulu hingga hilir, termasuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan industri baja nasional,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025)

    Direktur Utama Krakatau Steel Muhamad Akbar Djohan mewakili para pelaku industri baja nasional berterima kasih atas kehadiran Komisi VII DPR RI yang telah membantu industri baja nasional untuk terus tumbuh dan berkembang, terutama dalam melawan derasnya produk baja impor ke Indonesia.

    “Kami bersyukur kemarin Krakatau Steel kembali melakukan ekspor ke Eropa, ini artinya produk anak bangsa sudah diakui oleh negara-negara di dunia dan seharusnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tambah Akbar.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta menyampaikan, secara umum permasalahan impor dapat diatasi dengan perlindungan pemerintah dalam bentuk regulasi seperti misalnya kebijakan anti dumping, BMAD produk baja, penerapan P3DN, penerapan SNI, maupun pengendalian produk impor.

    “Semoga ke depan industri baja nasional turut bertumbuh dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia,” tegas Setia.
     
     
     

  • Media Publik Jadi Media Negara: Langkah Mundur?

    Media Publik Jadi Media Negara: Langkah Mundur?

    loading…

    Yohanes Widodo. Foto/Istimewa

    Yohanes Widodo
    Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

    SEJAK November 2011, wacana penggabungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI telah mencuat, ditandai dengan masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015, meskipun akhirnya tidak terealisasi.

    Baru-baru ini, usulan konsolidasi LPP kembali mengemuka. Anggota DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyuarakan dukungannya untuk menggabungkan RRI, TVRI, dan LKBN Antara menjadi satu entitas media negara yang komunikatif, efisien, dan efektif.

    Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Eric Hermawan mengusulkan transformasi TVRI, RRI, dan Antara dari lembaga publik dan badan usaha milik negara menjadi media negara. Tujuannya adalah menciptakan media yang menjunjung tinggi kepentingan nasional dan mendukung pemerintah, berfungsi sebagai corong pemerintah di bawah lembaga komunikasi kepresidenan.
    Dalam rapat dengar pendapat mengenai efisiensi program kerja tahun 2025, anggota DPR Evita Nursanty (Fraksi PDI-P) menekankan bahwa karena anggaran TVRI dan RRI berasal dari negara, independensi mereka seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak mengutamakan kepentingan pemerintah.

    Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto juga menekankan pentingnya mengubah status LPP RRI dan TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Negara. Menurutnya, perubahan ini akan memungkinkan kedua lembaga tersebut berperan lebih efektif sebagai pengawal kepentingan negara.

    Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Akhmad Munir menilai bahwa dengan penggabungan tersebut, negara akan memiliki entitas media yang lebih kuat dan bersifat multiplatform, sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta efektivitas, sekaligus menekan efisiensi.

    Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno juga mendukung usulan penggabungan TVRI, RRI, dan Antara. Ia menambahkan bahwa penggabungan ini penting untuk menjadikan media penyiaran publik di Indonesia sebagai media negara yang lebih kuat dan efisien.

    Usulan transformasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menjadi media negara menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan kebebasan pers. Perubahan status ini dapat mengurangi kemampuan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyajikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

    Kebebasan pers adalah hak asasi warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan esensial bagi demokrasi. Namun, jika media berada di bawah kendali pemerintah, ada risiko bahwa media tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pengawas jalannya demokrasi dan cenderung menjadi alat propaganda pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak transformasi ini terhadap independensi media dan kebebasan pers.

    Aspek Kepemilikan dan Kontrol EditorialPerbedaan mendasar antara media negara, media pemerintah, dan media publik terletak pada aspek kepemilikan, kontrol editorial, dan tujuan operasional. Pemahaman mengenai perbedaan ini penting untuk menilai sejauh mana media dapat menjalankan perannya dalam masyarakat demokratis.

  • Anggota Komisi VII DPR RI tinjau industri tahu di Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI tinjau industri tahu di Sidoarjo

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau industri pembuatan tahu dan tempe di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

    Dalam peninjauan tersebut, dia mendorong supaya kawasan tersebut menjadi sentra atau kawasan ekonomi khusus.

    “Kami juga mengawal supaya harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu di lokasi tersebut tetap terjangkau bagi produsen,” katanya di sela peninjauan industri pembuatan tahu dan tempe di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jumat.

    Ia mengemukakan, industri tahu dan tempe di wilayah Kecamatan Taman sangat dominan dan mampu menghasilkan ribuan produk setiap harinya.

    Kawasan itu, menurut dia, layak menjadi ekonomi khusus yang seharusnya untuk pajak penghasilan mereka dapat ditekan oleh pihak terkait sebagai wujud sumbangsih ekonomi kerakyatan.
    ‎
    ‎”Di sini bisa menjadi sentra industri tahu dan tempe karena pelaku usahanya begitu banyak. Dengan adanya sentra ini ya otomatis kayak kawasan ekonomi khusus. Kami harap perpajakannya agak lebih rendah lagi, sedikit daripada yang ada sekarang,” katanya.

    ‎Ia juga bertekad mengawal harga kedelai, agar industri tahu dan tempe yang ada di wilayah Sidoarjo iklim usahanya tetap kondusif dan bagus.

    Menurut dia, harga kedelai yang saat ini berada angka Rp8.900 per kilogram bisa menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi penghasil tahu dan tempe.
    ‎
    ‎”Kita sangat menginginkan harga kedelai bisa stabil pada angka Rp7.500 sampai Rp8.000 per kilogram. Jadi, jangan sampai naik lagi,” katanya.

    Ia mengatakan, stabilitas harga ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara mencari negara-negara penghasil kedelai yang murah di dunia selain dari Amerika dan Kanada.

    “Masih ada negara lain seperti India, masih ada China menjadi referensi penghasil kedelai,” ujarnya.

    Ia berharap Indonesia bisa menjadi penghasil kedelai mengingat dulu di masa kepemimpinan Presiden Soeharto hal itu pernah dicanangkan dengan program tanam kedele serentak yang hasilnya mencapai 2 juta ton kedelai.
    ‎
    ‎”Kalau 2 juta ton itu bisa direalisasikan, maka impor kita yang berjumlah sekitar 2,27 juta ton Itu 2 jutanya sudah habis oleh produk kita sendiri,” ucapnya.
    ‎
    Ia meminta dinas terkait untuk menjembatani produk-produk lokal seperti tempe dan tahu memilik merek sendiri khas Sidoarjo supaya lebih dikenal masyarakat, jika didistribusikan di luar daerah tanpa mengurangi keabsahan dari produksinya asal Sidoarjo.
    ‎
    ‎Sementara itu, Bakri salah satu produsen tahu mengakui keuntungan yang didapat sangat tipis jika dihitung dari harga kedelai saat ini dan ongkos produksi. Dia berharap harga kedelai dapat disubsidi oleh pemerintah atau diturunkan di angka Rp8.000 ribu per kilogram.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR serap aspirasi dan bakti sosial di Bangkalan dan Pamekasan

    Anggota DPR serap aspirasi dan bakti sosial di Bangkalan dan Pamekasan

    Membantu masyarakat Madura untuk punya akses di perbankan.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan melakukan kegiatan serap aspirasi sekaligus bakti sosial selama masa reses DPR RI bersama konstituen di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mulai Rabu (26/3) hingga Kamis.

    Saat dihubungi di Jakarta, Kamis, Eric Hermawan mengatakan bahwa kegiatan serap aspirasi dan bakti sosial pada hari Rabu (26/3) di Bangkalan, Madura.

    “Kemarin kami mengadakan acara reses sekaligus bakti sosial kepada masyarakat Bangkalan bersama Partai Golkar. Kami memberikan bantuan berupa sembako dan santunan anak yatim di Bangkalan,” kata Eric.

    Dalam acara tersebut, pihaknya juga melakukan konsolidasi pengurus Partai Golkar dari tingkat dewan pengurus daerah (DPD) hingga pengurus kecamatan.

    “Melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan Partai Golkar di Bangkalan, mulai dari tingkat DPD, desa, tingkat pengurus kecamatan, sampai dengan pengurus kabupaten,” ucapnya.

    Eric lantas berkata, “Melakukan serap aspirasi, terutama bagaimana caranya meningkatkan jumlah suara, jumlah DPRD Kabupaten Bangkalan menjadi delapan kursi.”

    Pada hari Kamis ini, kegiatan serap aspirasi dan bakti sosial berlanjut ke Pasean, Pamekasan, Madura.

    “Saya menemui konstituen saya yang banyak di Pamekasan, di Pasean,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) XI itu.

    Kegiatan santunan berupa pembagian sembako tersebut, lanjut dia, menyasar lebih dari 100 anak yatim.

    “Memberikan pembagian sembako kepada masyarakat yang ada di Pasean. Itu kegiatan utama yang saya lakukan pada bulan puasa ini,” tuturnya.

    Ia berharap kegiatan serap aspirasi dan bakti sosial tersebut mampu meningkatkan tali silaturahmi dengan konstituennya di Bangkalan hingga Pamekasan, Madura.

    Dari aspirasi yang berhasil ditampung, Eric berkomitmen akan memperjuangkan kemudahan akses bantuan perbankan demi memudahkan usaha masyarakat Madura yang banyak hidup dari industri garam dan tembakau.

    “Membantu masyarakat Madura untuk punya akses di perbankan. Selain itu, juga membantu masyarakat Madura tetap komitmen di industri tembakau dan komitmen tetap di industri garam karena industri besar Madura itu ada dua, garam dan tembakau,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR RI harapkan pariwisata di Banten lebih dikembangkan

    Komisi VII DPR RI harapkan pariwisata di Banten lebih dikembangkan

    “Pariwisata berkembang, otomatis UMKM-nya akan berkembang, karena itu kan multiplier effect-nya akan terasa. Otomatis ekonomi kreatifnya juga akan berkembang,”

    Cilegon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengharapkan seluruh mitra kerjanya untuk lebih mengembangkan potensi pariwisata di Banten, guna mendukung peningkatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Cilegon, Rabu mengatakan Banten sebagai provinsi terdekat dari DKI Jakarta masih perlu dilakukan optimalisasi dari pengembangan wisata, UMKM dan ekonomi kreatifnya.

    “Pariwisata berkembang, otomatis UMKM-nya akan berkembang, karena itu kan multiplier effect-nya akan terasa. Otomatis ekonomi kreatifnya juga akan berkembang,” kata Evita.

    Evita dalam kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun 2024-2025 mengatakan pengembangan potensi wisata di Banten juga harus didukung dengan perbaikan infrastruktur di daerah-daerah wisata, guna tercipta aksesibilitas.

    Terkhusus pada Pemerintah Daerah, Komisi VII merekomendasikan untuk membuat kemasan promosi wisata yang menarik.

    Pada kunker tersebut, pihaknya mendapati kendala kurangnya komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan saluran publik seperti TVRI, RRI dan ANTARA untuk promosi potensi wisata Banten.

    “Tadi saya sudah minta sama TVRI, RRI dan ANTARA yang merupakan mitra kerja kita, untuk dibantu bagaimana kita bisa mempromosikan Banten ini,” kata dia.

    Kedepannya, Komisi VII DPR RI akan melakukan kunjungan untuk meninjau daerah-daerah wisata yang masuk dalam program khusus Kementerian Pariwisata.

    Kunjungan kerja reses tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata RI, Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Kementerian UMKM RI, Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, serta lembaga publikasi LKBN ANTARA, TVRI dan RRI.

    Dalam kunjungan kerja reses di Banten, Komisi VII DPR RI diwakili oleh Evita Nursanty (Ketua Tim), Chusnunia Chalim (Wakil Ketua Tim), Putra Nababan (anggota), Andhika Satya Wasistho (anggota), Kardaya Warnika (anggota), Rahmawati (anggota), Arjuna Sakir (anggota), Yoyok Riyo Sudibyo (anggota), Erna Sari Dewi (anggota), Siti Mukaromah (anggota), Hendry Munief (anggota), Rofik Hananto (anggota) dan Zulfikar Suhardi (anggota).

    Sementara, perwakilan dari tiga lembaga publikasi negara terdiri dari Redaktur Pelaksana LKBN ANTARA Suryanto, Kepala Biro LKBN ANTARA Banten Bayu Kuncahyo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) I Hendrasmo, Dirut Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) Iman Brotoseno.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Komisi VII DPR RI dorong UMKM naik kelas

    Anggota Komisi VII DPR RI dorong UMKM naik kelas

    “Ini yang dulu saya inginkan dengan panjang jalan dan tol yang melewati Sidoarjo lebih dari 30 kilometer dan lewat di tengah kota ini menjadi kemudahan untuk promosi tentang produk-produk yang ada di Sidoarjo,”

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong supaya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur supaya naik kelas.

    “Jadi ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat terutama Sidoarjo Raya. Jadi bukan Surabaya Raya, Sidoarjo Raya. Yaitu dari Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto yang merupakan kabupaten dengan upah minimum regional (UMR) yang cukup besar bahwa UMKM di Sidoarjo ini sangat potensial,” katanya katanya saat mengunjungi pelaku UMKM pembuatan sandal dan tas di Sidoarjo, Selasa.

    Ia mengemukakan, salah satu tugas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempromosikan produk UMKM di kabupaten setempat supaya bisa digeber lagi. Termasuk di dalamnya yaitu memasang videotron yang dihadapkan ke tol karena seluruh masyarakat dari barat ke timur, dari utara ke selatan semuanya lewat Sidoarjo yang berisi tentang produk-produk UMKM dan ditunjukkan kepada pengendara pasti akan tertarik dan mampir ke Sidoarjo.

    “Ini yang dulu saya inginkan dengan panjang jalan dan tol yang melewati Sidoarjo lebih dari 30 kilometer dan lewat di tengah kota ini menjadi kemudahan untuk promosi tentang produk-produk yang ada di Sidoarjo,” katanya.

    Ia juga mengusulkan supaya produk-produk UMKM di Sidoarjo ini bisa dipasarkan di rest area jalan tol di Sidoarjo.

    “Ini, jadi paling tidak bergantian 1.000 UMKM bisa masuk ke sana sehingga bukan produk-produk luar negeri yang masuk ke sana, tapi produk-produk masyarakat Sidoarjo,” katanya.

    Masyarakat juga harus mengerti jika Pak Prabowo dengan Kementerian UMKM-nya sudah menyampaikan akan membentuk satgas perlindungan UMKM bersama-sama dengan Kapolri.

    “Kemarin sudah dibicarakan dan semua perlindungan diberikan kepada UMKM agar tidak ada kutipan-kutipan yang masuk yang mengambil dari UMKM yang tidak resmi,” katanya.

    Ia mengatakan, program yang kedua adalah KUR dari UMKM juga dinaikkan oleh Pak Prabowo.

    “Dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun melalui Menteri UMKM sudah sampaikan sesuai dengan yang ada di ini serta UMKM dengan pinjaman Rp100 juta ke bawah tidak ada agunan,” katanya.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Edi Kurniadi mengatakan ada empat program prioritas untuk UMKM.

    “Di antaranya UMKM naik kelas, kemudian juga 50 juta modal usaha untuk UMKM. Kemudian juga warung rakyat direnovasi, termasuk perizinan, percepatan perizinan,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR apresiasi Kemenparekraf selamatkan industri event Bali

    Komisi VII DPR apresiasi Kemenparekraf selamatkan industri event Bali

    Digitalisasi, diversifikasi acara, dan kolaborasi dengan sektor swasta, saya kira dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan industri ini tetap berdaya saing

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mencari solusi untuk menyelamatkan industri event di Bali terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions), banyak pelaku usaha dan tenaga kerja mengalami kesulitan.

    “Industri event merupakan bagian integral dari ekosistem pariwisata Bali yang memberikan dampak ekonomi besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah pemerintah dalam mendengarkan aspirasi para pelaku industri dan mencari jalan keluar yang konkret sangat kami apresiasi. Sektor ini tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga memberikan lapangan kerja bagi ribuan orang,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Wakil rakyat yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi menilai pemerintah melalui Kemenparekraf telah menunjukkan respons yang baik dengan membuka dialog bersama para pemangku kepentingan guna menemukan solusi yang berkelanjutan.

    Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan industri event harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemulihan ekonomi. Ia mendorong agar ada mekanisme dukungan khusus bagi industri kreatif dan event organizer yang terdampak, termasuk insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan.

    “Saya tentu mendukung kebijakan yang berpihak kepada pekerja dan pelaku usaha, termasuk memperjuangkan anggaran yang lebih fleksibel untuk mendukung industri ini,” tambahnya.

    Chusnunia berharap bahwa solusi yang sedang dirumuskan pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem yang lebih tangguh bagi industri event di masa depan.

    “Digitalisasi, diversifikasi acara, dan kolaborasi dengan sektor swasta, saya kira dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan industri ini tetap berdaya saing,” ujar Chusnunia.

    Sebagai bentuk komitmen, Chusnunia mengungkapkan akan terus memantau perkembangan kebijakan yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ia juga mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan solusi terbaik.

    “Mari kita bersama-sama menjaga keberlanjutan industri event di Bali agar tetap menjadi salah satu pilar utama ekonomi kreatif di Indonesia,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Komisi VII DPR RI serap aspirasi masyarakat di Situbondo

    Anggota Komisi VII DPR RI serap aspirasi masyarakat di Situbondo

    Kalau bioskop, itu ‘kan biasanya ada di mal, bisa apa tidak itu kalau di sini.

    Situbondo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, salah satunya masyarakat “Kota Santri” itu menginginkan gedung bioskop.

    “Masyarakat Situbondo sudah kangen ingin nonton film di bioskop, masukannya sudah saya catat, nanti saya bicarakan dengan teman-teman saya yang ada di komisi lain maupun kepada teman-teman saya di Jakarta,” katanya saat kegiatan reses diKabupaten Situbondo, Sabtu.

    Selain itu, lanjut Dina Lorenza, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo terkait dengan aspirasi masyarakat yang ingin memiliki gedung bioskop.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini juga akan mengagendakan untuk mengunjungi bekas gedung bioskop di area Pasar Mimbaan Situbondo.

    “Kalau bioskop, itu ‘kan biasanya ada di mal, bisa apa tidak itu kalau di sini. Yang kedua, gedung yang lama ini akan kami lihat, masih bisa apa tidak untuk digunakan. Kalau tidak bisa, ya cari lokasi lain,” kata Dina Lorenza.

    Pada kesempatan itu, anggota DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda berharap ada bioskop di daerah ini karena keberadaan bioskop sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan.

    “Mbak Dina Lorenza ini mantan pemain film, insyaallah banyak relasinya di Jakarta, harapan kami dengan koneksi yang dimiliki oleh Mbak Dina bisa dicarikan investor atau bioskop jejaring,” katanya.

    Dikatakan pula oleh Janur bahwa lokasi bioskop bisa ditempatkan di bekas gedung bioskop yang ada di kawasan Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja perbankan yang sedang tertekan dan diikuti dengan pelemahan harga saham dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program kredit usaha rakyat (KUR).

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tekanan ke industri perbankan termasuk harga saham tidak mempengaruhi keberlanjutan program KUR yang diusung pemerintah.  “Sejauh ini sih tidak ada isu [gangguan keberlangsungan program KUR] maupun dampak terhadap penyaluran KUR, jadi artinya normal-normal aja,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Maman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025. 

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” ungkap Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, KUR mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, KUR kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, KUR khusus Rp820 juta, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Dalam paparan yang disampaikan Maman, sebanyak 46 lembaga menjadi penyalur KUR. Diantaranya, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, KSP Guna Prima Dana, dan Bank SMBC Indonesia.

    Diantara 46 lembaga tersebut, BRI menjadi bank penyalur KUR dengan target terbesar yakni sebesar Rp175 triliun, diikuti Mandiri Rp38,5 triliun, dan BNI Rp17 triliun. 

    Anjloknya sejumlah saham perbankan sempat menjadi kekhawatiran Komisi VII DPR RI. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam raker bersama Menteri UMKM.

    Apalagi, sejumlah bank seperti BRI dan Mandiri menyalurkan KUR dengan jumlah yang cukup besar.

    “Tadi saya melihat BRI, Mandiri, blue chip ini turun pasar saham, BRI 47,9%, Mandiri 39,7%. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak dalam alokasi untuk [penyaluran KUR]? Atau menghilangkan, mengurangi, harapan UMKM dengan kondisi ekonomi yang saat ini?” tanya dia.