Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Anggota DPR PDIP Sebut Kebijakan Tarif Trump Momentum Emas Transformasi Pariwisata

    Anggota DPR PDIP Sebut Kebijakan Tarif Trump Momentum Emas Transformasi Pariwisata

    PIKIRAN RAKYAT – Dampak kebijakan tarif proteksionis yang dilakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kini mulai terasa di berbagai sektor, termasuk pariwisata Indonesia. Namun di balik tantangan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, melihat peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menurut legislator fraksi PDI Perjuangan itu, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang biasa bepergian ke luar negeri.

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak, dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” ujar Novita dalam keterangan resminya, Minggu, 6 April 2025.

    Di menuturkan, data dari Mastercard Economics Institute (2023) mengungkapkan bahwa pada 2022, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata USD 1.200 per perjalanan ke luar negeri. Dengan depresiasi Rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” tegasnya.

    Ia juga menegaskan, krisis bukan alasan untuk stagnasi. Justru, sejarah menunjukkan bahwa krisis adalah ruang bagi lahirnya inovasi.

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” lanjutnya.

    Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, serta menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tapi soal penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya

    Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai bahwa pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap. “Pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia. Ia harus resilien, berdaya saing, dan inklusif. Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” tutupnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Subsidi Transportasi Laut Dinilai Tak Merata, DPR Minta Pemerintah Evaluasi

    Subsidi Transportasi Laut Dinilai Tak Merata, DPR Minta Pemerintah Evaluasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti pentingnya subsidi pemerintah untuk menunjang operasional kapal selama puncak arus balik Lebaran. Menurutnya, subsidi harus diberikan secara adil dan tidak parsial, agar kapal tetap bisa beroperasi dan masyarakat mendapat pelayanan optimal.

    Dalam kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Bambang mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik tahun ini. Ia menilai koordinasi antar pemangku kepentingan di sektor perhubungan berjalan maksimal, termasuk meningkatnya animo masyarakat terhadap moda transportasi laut.

    “Transportasi laut mulai jadi pilihan utama masyarakat. Ke depan, perlu ada antisipasi lebih awal agar tak ada kekosongan armada,” ujar Bambang, dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

    Bambang mendorong agar subsidi diarahkan pada masa kritis, seperti H-1 hingga H+3 Lebaran. Menurutnya, kapal yang tetap beroperasi meski dalam kondisi kosong bisa dimanfaatkan secara maksimal jika ada intervensi dari pemerintah.

    “Kalau kapal tetap jalan dan ada subsidi, itu bisa mempercepat arus balik. Jangan sampai karena tak ada subsidi, kapal berhenti operasi,” jelasnya.

    Namun, ia mengingatkan agar skema subsidi tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ia menilai, pendekatan yang terlalu teknokratis misalnya hanya berdasarkan jumlah penumpang justru bisa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat layanan setara.

    “Subsidi tak bisa parsial. Jangan sampai satu kapal separuh penumpangnya dapat subsidi, separuh lainnya tidak. Ini bisa jadi sumber ketidakpuasan publik,” tegasnya.

    Berdasarkan data yang diterima, arus mudik tahun ini turun sekitar 15%. Namun, BHS menyebut penurunan ini bukan karena daya beli melemah, melainkan karena strategi pemerintah yang dianggap efektif.

    “Dengan THR dicairkan lebih awal dan kebijakan Work From Anywhere, penyebaran arus mudik jadi lebih merata,” katanya, didampingi Kepala KSOP Tanjung Emas.

    Ia menilai kebijakan tersebut mampu menekan lonjakan penumpang, mengurangi kemacetan, serta menjaga kapasitas layanan angkutan tetap optimal. Karena itu, ia mendorong agar strategi serupa diterapkan sejak dini pada tahun-tahun berikutnya.

    Selain itu, BHS juga memuji kesiapsiagaan operator dan regulator transportasi laut yang tetap siaga 24 jam selama arus mudik dan balik. Ia menyebut tidak ada kapal yang masuk dok selama periode tersebut.

    “Ini prestasi luar biasa dari Kementerian Perhubungan dan seluruh jajarannya. Pelayanan harus tetap prima hingga arus balik selesai,” pungkasnya.

    (rrd/rir)

  • PDIP Buka Suara soal Dampak Tarif Trump ke Rupiah dan Pariwisata RI

    PDIP Buka Suara soal Dampak Tarif Trump ke Rupiah dan Pariwisata RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Novita Hardini berpendapat kebijakan tarif proteksionis yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menjadi peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menurut dia, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang biasa bepergian ke luar negeri.

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (7/4/2025).

    Dia berharap bahwa hal tersebut dapat menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas atau pilihan utama wisatawan, sehingga tidak hanya dipandang sebagai alternatif saja.

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” tuturnya.

    Maka demikian, dia mengingatkan perlu adanya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah dalam mengembangkan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, dan menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tapi soal penguatan ekonomi rakyat,” tutup dia.

    Adapun, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyebut sektor pariwisata dapat menjadi alat pertahanan ekonomi nasional dalam menghadapi kebijakan fair reciprocal plan atau tarif imbal balik yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan sektor pariwisata merupakan bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif Trump. 

    “Ketika ekspor barang terkena tarif tinggi, kita harus melihat sektor lain yang bisa menjadi penyeimbang. Pariwisata adalah bentuk ekspor jasa yang tidak terganggu oleh kebijakan tarif dagang,” kata Widiyanti dalam keterangannya, dikutip Senin (7/4/2025).

  • Hadapi Tarif Impor AS, Legislator PDIP Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pariwisata Lokal – Halaman all

    Hadapi Tarif Impor AS, Legislator PDIP Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pariwisata Lokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Novita Hardini menilai, dampak kebijakan tarif proteksionis yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mulai terasa di berbagai sektor, termasuk pariwisata Indonesia.

    Di balik tantangan itu, Novita justru melihat peluang besar untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Menurut dia, tekanan terhadap nilai tukar Rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang biasa bepergian ke luar negeri. 

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak, dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” kata Novita dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

    Novita mengutip data dari Mastercard Economics Institute (2023) yang mengungkapkan bahwa pada 2022, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata USD 1.200 per perjalanan ke luar negeri. 

    Dengan depresiasi Rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis. 

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” ucapnya.

    Legislator perempuan asal Trenggalek itu menegaskan, krisis bukan alasan untuk stagnasi. 

    Justru, sejarah menunjukkan bahwa krisis adalah ruang bagi lahirnya inovasi. 

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal, serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” ujar dia.

    Novita juga menyoroti perlunya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, serta menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tapi soal penguatan ekonomi rakyat,” ucapnya.

    Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai bahwa pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap. 

    “Pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia. Ia harus resilien, berdaya saing, dan inklusif. Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor terbaru terhadap produk-produk yang mereka impor dari Indonesia sebesar 32 persen.

    Keputusan itu diumumkan Trump hari Rabu, 2 April 2025 waktu Amerika Serikat.

    Dalam pengumumannya, Trump menyatakan AS mengenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor AS.

    Total ada 60 negara yang terkena aturan tarif individual Trump yang dihitung sebesar setengah dari tarif dan hambatan lain yang “dibebankan negara-negara tersebut kepada AS.”

    “Tidak akan pernah ada transformasi suatu negara seperti transformasi yang terjadi di Amerika Serikat,” kata Trump dalam pernyataan yang ia sampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu AS.

    Trump menyebut hari pengumuman tarif imbal balik tersebut sebagai Hari Pembebasan.

    “Menurut saya, ini adalah salah satu hari terpenting dalam sejarah Amerika. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita,” katanya dikutip dari Guardian, Kamis (3/4/2025).

  • Anggota DPR: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat pariwisata RI

    Anggota DPR: Kebijakan tarif Trump momentum perkuat pariwisata RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai dampak kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi momentum untuk memperkuat pariwisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    Novita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat ketegangan ekonomi global dan kebijakan tarif internasional berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama mereka yang biasa bepergian ke luar negeri.

    “Biaya perjalanan ke luar negeri melonjak dan ini saat yang tepat untuk mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal,” ujar Novita.

    Data dari Mastercard Economics Institute (2023) mengungkapkan pada 2022, wisatawan Indonesia menghabiskan rata-rata 1.200 dolar AS per perjalanan ke luar negeri. Dengan depresiasi rupiah yang terus berlanjut, angka tersebut berpotensi meningkat drastis.

    “Ini menjadi sinyal penting bahwa wisata domestik harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai alternatif, tapi sebagai pilihan utama,” katanya.

    Ia menegaskan krisis bukan alasan untuk stagnasi. Justru, sejarah menunjukkan bahwa krisis merupakan ruang bagi lahirnya inovasi.

    “Pemerintah harus melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan fiskal, memberikan insentif bagi pengembangan destinasi lokal serta menjaga kepercayaan investor di sektor pariwisata,” kata Novita.

    Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi antara kementerian terkait, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam menyediakan akses transportasi yang terjangkau, promosi wisata yang masif, dan menciptakan pengalaman wisata domestik yang berkualitas dan kompetitif.

    “Kalau wisatawan domestik dialihkan ke destinasi lokal, dampaknya bisa sangat besar terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini bukan sekadar soal pariwisata, tetapi soal penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.

    Dalam konteks visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, Novita menilai pariwisata tidak bisa lagi dianggap sebagai sektor pelengkap.

    “Pariwisata adalah jantung baru ekonomi Indonesia, harus resilien, berdaya saing, dan inklusif. Kebijakan Trump bisa jadi pemicu perubahan arah, jika kita pandai membaca peluang di tengah krisis,” ucap Novita.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Okupansi Hotel Menurun saat Lebaran 2025, Komisi VII DPR Harap Pemerintah Beri Promosi dan Insentif – Halaman all

    Okupansi Hotel Menurun saat Lebaran 2025, Komisi VII DPR Harap Pemerintah Beri Promosi dan Insentif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penurunan signifikan pada okupansi hotel selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriyah menjadi sorotan utama.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menanggapi situasi ini dengan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna membantu pemulihan sektor pariwisata, khususnya industri perhotelan.

    Lamhot menjelaskan bahwa penurunan okupansi tidak hanya disebabkan oleh faktor internal industri perhotelan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang masih belum stabil, seperti inflasi dan ketidakpastian pasar.

    Hal ini membuat banyak orang memilih untuk menekan pengeluaran, termasuk untuk biaya perjalanan dan penginapan.

    “Bukan hanya faktor internal industri, tetapi ekonomi yang belum stabil menjadi pemicu utama. Masyarakat lebih memilih untuk mengurangi pengeluaran, termasuk biaya perjalanan dan penginapan,” ujar Lamhot, Sabtu (5/4/2025).

    Selain itu, Lamhot juga menyebutkan persaingan yang semakin ketat dari platform penyewaan rumah seperti Airbnb, serta kurangnya inovasi dan promosi oleh sebagian hotel sebagai faktor lain yang memperburuk situasi.

    Menurutnya, hotel-hotel yang tidak memperbarui fasilitas dan layanan atau tidak efektif dalam pemasaran akan kehilangan daya tarik bagi wisatawan dan pelancong bisnis.

     

     

    Sebagai solusi, Lamhot meminta pemerintah untuk meluncurkan kampanye promosi yang lebih agresif guna menonjolkan potensi wisata daerah-daerah tertentu, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional. 

    Promosi ini, katanya, dapat memberikan dampak positif pada okupansi hotel.

    “Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting. Pembuatan paket wisata menarik, diskon, atau promosi khusus dapat meningkatkan minat pengunjung dan langsung berdampak pada peningkatan okupansi hotel,” tambahnya.

     

     

    Lebih lanjut, Lamhot menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur, terutama dalam hal transportasi dan konektivitas digital, untuk mempermudah akses ke destinasi wisata dan hotel-hotel yang ada.

    Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak atau subsidi kepada hotel-hotel yang terdampak, untuk mendukung kelangsungan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, juga mengungkapkan kekecewaannya terkait penurunan okupansi hotel pada Lebaran 2025 yang diperkirakan turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Penurunan ini terjadi di sejumlah destinasi wisata populer seperti Yogyakarta, Bali, dan Solo.

    “Okupansi di daerah seperti Solo, Jogja, dan Bali memang menurun. Banyak hotel yang hanya penuh sampai H-2 Lebaran, lalu pengunjung langsung check-out lebih cepat,” ungkap Hariyadi, yang mencatatkan penurunan waktu menginap yang lebih singkat dibandingkan tahun lalu.

     

    Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani ketika ditemui di hotel The Langham Jakarta, Rabu (31/1/2024). (Endrapta Pramudhiaz)

     

    Daya beli masyarakat yang melemah dan waktu tinggal yang lebih pendek menjadi faktor utama penyebab menurunnya okupansi.

     

     

    Hariyadi berharap agar pemerintah segera mengoptimalkan anggaran untuk sektor pariwisata, karena kontribusi pasar pemerintah terhadap industri perhotelan masih cukup besar, mencapai 40 persen.

     

    “Peranan pemerintah sangat krusial. Tanpa dukungan pemerintah, banyak hotel yang terpaksa tutup dan mempengaruhi PHK massal di sektor ini,” jelas Hariyadi.

     

     

     

     

  • Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Tarif Trump Ancam RI, DPR Desak Pemerintah Perkuat Industri Lokal!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus memperkuat industri lokal sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) lalu.

    Diketahui, Indonesia terkena tarif timbal balik AS sebesar 32%. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$ 14,34 miliar pada tahun 2024.

    “Sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama. Itu concern kita,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

    “Industri kita akan semakin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” tambahnya.

    Evita menilai bahwa memperkuat industri dalam negeri bisa dilakukan dengan terus mendorong peningkatan daya saing produk lokal, salah satunya lewat pemberian insentif bagi sektor industri yang terdampak kebijakan tarif.

    Menurutnya, langkah ini penting agar industri yang terkena imbas tarif Trump tetap mampu bersaing.

    Evita menuturkan, penting untuk meningkatkan kualitas produk ekspor dan mendorong hilirisasi industri guna menghasilkan ekspor bernilai tambah tinggi.

    Ia juga menekankan perlunya konsistensi dalam mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor dapat dikurangi.

    Lebih lanjut, Evita turut menyoroti pentingnya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dinilai mampu memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang terciptanya lapangan kerja.

    Di samping itu, ia menekankan perlunya langkah cepat dan strategis dari pemerintah, seperti melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS guna mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan perundingan ulang tarif.

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan, melakukan negosiasi langsung dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memiliki peran penting dalam memperkuat industri nasional.

    Dengan mendorong penggunaan komponen lokal, TKDN diyakini dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

    Ia menegaskan, penting bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas tujuan ekspor ke negara-negara lain, seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

    Ia juga menekankan perlunya percepatan perjanjian dagang dengan negara mitra guna membuka peluang ekspor baru.

    Saat ini, produk ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada pasar AS, terutama untuk komoditas seperti elektronik, pakaian, alas kaki dan hasil perikanan.

    Selain AS, China dan India juga menjadi pasar utama. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), ketiganya menyumbang 42,94% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2024.

    Evita menekankan bahwa meskipun hubungan dagang Indonesia dengan China dan India relatif baik, langkah diversifikasi pasar tetap diperlukan.

    Anggota DPR dari fraksi PDIP itu menegaskan pentingnya mencari pasar ekspor baru sebagai upaya antisipasi agar Indonesia tetap aman jika terjadi gangguan seperti dampak dari kebijakan tarif Trump terhadap produk ekspor.

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita,  industri kita akan makin tertekan, dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita. Jumat (4/4/2025).

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump. Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen. Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai 14,34 miliar dolar AS pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita  meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ucapnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya. Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

  • Ada Kebijakan Tarif Baru Trump, Pemerintah Diminta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    Pasca Kebijakan Tarif Baru Trump, Wakil Ketua Komisi VII Minta Fokus Penguatan Industri Dalam Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dr Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk meminimalisir dampak negatif tarif impor baru Amerika Serikat (AS), bahkan menjadikan momentum ini peluang bagi memperkuat sektor industri dalam negeri.

    “Saran kami sebaiknya pemerintah fokus dengan kondisi dalam negeri, penguatan industri kita, sebab sekarang semua negara akan mencari pasar besar untuk ekspor produk mereka dan Indonesia menjadi salah satu tujuan utama, ini yang menjadi concern kita, industri kita akan makin tertekan dan taruhannya tenaga kerja,” kata Evita, Jumat (4/4/2025). 

    Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini menanggapi kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump kemarin. 

    Indonesia terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

    Besaran tarif itu terkait dengan defisit perdagangan AS ke RI yang menurut data mencapai US$14,34 miliar pada tahun 2024. 

    Menurut Evita, penguatan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan konsisten meningkatkan daya saing produk lokal dengan memberikan insentif bagi industri yang terkena dampak tarif agar tetap kompetitif, meningkatkan kualitas produk ekspor, dan hilirisasi industri agar ekspor bernilai tambah tinggi. 

    Kemudian konsisten mengembangkan substitusi impor agar ketergantungan terhadap bahan baku atau barang impor berkurang. 

    Termasuk dalam hal ini adalah mempertahankan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menjadi salah satu perisai industri yang bisa mendorong industri dalam negeri lebih kuat dan kompetitif, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, dan membuka peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

    Disamping itu, Evita meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis diantaranya adalah melakukan negosiasi dan diplomasi perdagangan dengan AS untuk mencari solusi terbaik seperti perundingan ulang tarif. 

    “Kita meminta komunikasi terus dilakukan dengan pemerintah AS di berbagai tingkatan melakukan negosiasi langsung, dan menyiapkan langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS,” katanya.

    Indonesia juga disarankan menggunakan forum internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menekan AS untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tarifnya, serta berkoordinasi dengan negara-negara yang terkena dampak tarif untuk membentuk strategi bersama dan mendorong perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara yang lebih terbuka terhadap produk Indonesia.

    “Kita juga perlu untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dengan memperluas ekspor ke negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Begitupun dengan upaya mempercepat perjanjian dagang dengan negara mitra untuk membuka peluang ekspor baru,” ujarnya.

    Diakui, produk ekspor Indonesia selama ini sangat mengandalkan pasar AS untuk produk mesin dan perlengkapan elektronik, pakaian dan aksesorisnya, alas kaki, palm oil, karet dan barang dari karet, perabotan, ikan dan udang, olahan daging dan ikan dan lainnya.

    Selain AS, dua negara lain yaitu China dan India juga menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada tahun 2024 tiga negara itu berkontribusi sebesar 42,94 persen dari total ekspor nonmigas nasional.

    “Dengan China dan India kita tampaknya cukup baik, tapi kita perlu mencari pasar baru dan membuka peluang ekspor baru sehingga ketika terjadi masalah produk ekspor kita tetap aman,” ujar Evita lagi.

     

     

  • Komisi VII DPR minta pemda optimalkan pariwisata desa selama Lebaran

    Komisi VII DPR minta pemda optimalkan pariwisata desa selama Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata desa selama liburan Lebaran 2025 demi meningkatkan perekonomian lokal.

    “Ini liburan Lebaran bisa menjadi momen pemda mengoptimalkan potensi pariwisata desa. Masih ada waktu bagi pemda untuk memetakan mana saja tempat-tempat yang bisa dioptimalkan menjadi tujuan wisata liburan Lebaran,” kata Kaisar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain bisa mengoptimalkan perekonomian lokal, Kaisar menilai optimalisasi pariwisata desa ini bisa mendukung pemerataan kunjungan wisatawan dan mengurangi kepadatan di destinasi-destinasi wisata utama.

    “Pemda bisa mengembangkan secara maksimal potensi yang ada. Ada banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata. Ketika dikembangkan, memberikan hasil bagi kemajuan desa tersebut,” jelasnya.

    Untuk optimalisasi pariwisata desa yang sehat, kata Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) D.I. Yogyakarta ini, harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Sarana dan prasarana perlu disiapkan secara matang.

    “Misalnya, jalur transportasi harus mudah diakses, kemudian jangan ada itu pungli (pungutan liar) di tempat wisata,” ujar Kaisar.

    Sebelumnya, Kementerian Pariwisata memperkirakan pergerakan wisatawan saat libur Lebaran 2025 mencapai sekitar lebih dari 140 juta jiwa.

    Dengan persentase nasional, sebanyak 70 persen wisatawan diperkirakan bakal berlibur ke Pulau Jawa, sedangkan 30 persen lainnya pergi ke wilayah lain seperti Bali.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025