Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Anggota DPR dukung pariwisata Trenggalek tanpa merusak alam

    Anggota DPR dukung pariwisata Trenggalek tanpa merusak alam

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sebagai alternatif penggerak ekonomi yang ramah lingkungan tanpa harus merusak kelestarian ekologi yang ada di daerah itu.

    Novita usai mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event Berbasis Budaya di Trenggalek, Jumat, menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dalam membangun ekonomi daerah.

    “Timur Tengah spiritnya sekarang transisi dari minyak ke pariwisata. Kita juga harus dorong ekonomi tanpa merusak alam. Tidak semua hal yang berkaitan dengan tambang menghasilkan uang lebih besar dibanding pariwisata, jika dikelola serius,” ujarnya.

    Novita mencontohkan Uni Emirat Arab yang sukses menjadikan Dubai sebagai destinasi wisata global, menyumbang lebih dari 12 persen PDB nasional.

    Menurutnya, transformasi seperti itu menunjukkan bahwa pariwisata bukan sekadar sektor pelengkap, melainkan sektor utama yang berkelanjutan.

    Founder UPRINTIS Indonesia itu juga menyebut potensi wisata religi di Trenggalek yang belum tergarap optimal.

    Ia mendorong Pemkab membangun narasi sejarah dan budaya lokal yang dikemas dalam bentuk paket wisata, termasuk bekerja sama dengan asosiasi agen perjalanan.

    “Saya sudah komunikasi dengan Bapak Bupati dan Asosiasi Travel Agen Indonesia. Harapannya bisa dibuat daftar paket wisata yang siap dijual ke pasar nasional. Jadi masyarakat dari daerah lain bisa berwisata ke Trenggalek, tidak harus ke luar negeri,” katanya.

    Selain wisata budaya dan religi, Novita juga menyoroti potensi pengembangan medical tourism. Ia menilai Trenggalek memiliki peluang besar di sektor ini jika fasilitas dan tenaga medis ditingkatkan.

    “Kita lihat Malaysia, kalau sakit sedikit saja orang sudah ke sana. Mereka bahkan menyiapkan paket wisata untuk pasien rawat jalan. Saya mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah dokter besar untuk investasi klinik utama di Trenggalek,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, kapasitas RSUD Trenggalek saat ini belum mencukupi. Di bidang jantung, misalnya, rumah sakit tersebut menerima hingga 200 pasien per hari dan terpaksa menolak sebagian karena keterbatasan.

    “Dengan dukungan klinik-klinik utama ke depan, orang sakit tidak perlu lagi ke Tulungagung, Kediri, atau Surabaya. Saya punya cita-cita Trenggalek menjadi kota dengan layanan medical tourism yang siap bersaing,” tutupnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Novita tagih komitmen Kemenparekraf kembangkan pariwisata Trenggalek

    Novita tagih komitmen Kemenparekraf kembangkan pariwisata Trenggalek

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Legislator Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) merealisasikan dukungannya terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya.

    Permintaan itu disampaikan Novita usai menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event Berbasis Budaya di Hotel Jaas Permai Trenggalek, Jawa Timur, Jumat.

    “Kita menodong kementerian supaya tidak hanya berhenti dengan beberapa bimtek ini. Hasilnya harus bisa ditindaklanjuti,” katanya.

    Ia berharap program pengembangan wisata yang digagas Kemenparekraf tidak berhenti pada pelatihan teknis saja, tetapi berlanjut pada langkah konkret seperti promosi event daerah melalui kanal resmi kementerian, hingga menjembatani kolaborasi dengan investor.

    “Yang paling penting, jaringan (network) yang dimiliki kementerian harus bisa diserap dan diakses oleh Pemkab Trenggalek. Spiritnya harus disengkuyung (didorong) bareng antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kementerian,” ujarnya.

    Novita juga menyebut sejumlah agenda wisata di Trenggalek yang tengah dipersiapkan, seperti Goa Lowo Run, bisa menjadi daya tarik baru untuk menggaet wisatawan, khususnya pecinta sport tourism.

    “Kita bersama-sama membenahi sistem birokrasi agar lebih berdampak bagi sektor pariwisata. Harapannya Trenggalek bisa naik kelas,” kata dia.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    Pemerintah Harus Lindungi UMKM saat Menjalankan Kebijakan Penghapusan Kuota Impor

    JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, dikutip Antara, Jumat, 11 April.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 8 April.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

  • Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Anggota DPR: Pemerintah perlu lindungi UMKM saat hapus kuota impor

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi dan mendukung secara nyata bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) saat menjalankan kebijakan penghapusan kuota impor.

    “Negara wajib hadir melindungi pelaku usaha lokal dan memastikan keberlangsungan ekonomi yang adil dan berdaulat. Dibutuhkan pengawasan ketat dan keberpihakan nyata agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi perekonomian nasional,” kata Novita di Jakarta, Jumat.

    Pasalnya, dia menilai bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan berdampak negatif dan melemahkan UMKM jika diterapkan tanpa pengawasan.

    Menurut dia, “tsunami” produk impor berisiko memicu persaingan tidak sehat, mematikan industri lokal, dan menciptakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang lebih masif.

    Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu menetapkan langkah-langkah tegas untuk melindungi para pelaku UMKM, misalnya dengan memberikan subsidi dan insentif kepada UMKM agar tetap kompetitif, mendorong kampanye nasional untuk mempromosikan produk lokal.

    Kemudian, pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan digital dan pemasaran sebagai program advokasi UMKM, menetapkan standar mutu impor untuk menyaring barang berkualitas rendah, hingga menyusun regulasi jelas atas jenis produk yang boleh diimpor, khususnya bahan pokok atau baku yang belum diproduksi dalam negeri.

    Dia mengungkapkan saat ini Industri dalam negeri, terutama yang masih dalam tahap awal akan kesulitan bertahan dan gagal tumbuh akibat tekanan pasar. Jika UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menghadapi risiko terbesar, menurut dia, mereka bisa kehilangan pangsa pasar apabila tidak didukung oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR: Industri sawit tidak terdampak ketidakpastian perdagangan global

    DPR: Industri sawit tidak terdampak ketidakpastian perdagangan global

    ANTARA – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses di Pabrik Kelapa Sawit Adolina, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis (10/4). Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan industri pengelolaan kelapa sawit di pabrik unit usaha dari PTPN IV tersebut tidak terdampak tensi perdagangan global yang memanas, dan berjalan dengan baik. (Muhammad Valery/Denno Ramdha Asmara/Gracia Simanjuntak)

  • Komisi VII DPR minta perusahaan sawit Sumut berdayakan warga sekitar

    Komisi VII DPR minta perusahaan sawit Sumut berdayakan warga sekitar

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meminta ke perusahaan sawit di Sumatera Utara agar memberdayakan warga sekitar untuk kesejahteraan.

    “Kami menyarankan jangan hanya berikan uang saja, tapi beri masyarakat pelatihan usaha, modal usaha sesuatu yang tumbuh dan berkembang,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Medan, Kamis.

    Sebab, Saleh memandang memberdayakan masyarakat sekitar belum berimbas luas dari perusahaan besar sawit di daerah Sumut terutama pihak swasta.

    Untuk itu, ia meminta pada perusahaan sawit tersebut agar melakukan pemetaan di wilayah sekitar agar bisa memberdayakan masyarakat tersebut.

    “Karena ada perusahaan sawit sudah 20-50 tahun, saatnya mereka berbuat untuk masyarakat setempat, kan ada CSR ada rujukannya,” kata Saleh.

    Ia menambahkan memberdayakan warga sekitar juga dapat menekan tindakan kriminalitas di wilayah perkebunan sawit milik perusahaan tersebut.

    Di sisi lain, Komisi VII DPR RI menyambut baik adanya kerja sama PTPN IV PalmCo dengan pihak koperasi dalam pemanfaatan batang sawit tua sebagai bahan baku industri nira gula sawit yang bentuk kongkrit pengolahan hilirisasi sawit.

    “Kerja sama ini sebagai bentuk kongkrit hilirisasi pengolahan sawit,” ujar Saleh.

    Ia mengatakan pengolahan untuk dijadikan bahan baku nira gula sawit itu perlu ditingkatkan, karena perkebunan kelapa sawit sangat luas di Sumut.

    Sebelumnya, Komisi VII DPR RI melakukan pertemuan pemerintah pusat, pemerintah daerah bertema “Progress Replanting” atau program perusahaan dan kemitraan, serta program rencana hilirisasi industri kelapa sawit.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR: Kebijakan tarif Trump momentum tingkatkan daya saing

    Komisi VII DPR: Kebijakan tarif Trump momentum tingkatkan daya saing

    Medan (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan kebijakan tarif timbal balik yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

    “Sehingga dengan adanya peningkatan daya saing, jadinya kualitas produk kita semakin baik pula,” ujar Saleh di Medan, Kamis.

    Karena, menurut dia, semakin meningkatkan produk yang berkualitas, sehingga ekspor produk bukan hanya ke Amerika Seikat, tapi membuka pasar ke negara yang baru.

    “Misalkan di negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan itu saya kira pasar yang sangat menjanjikan,” ucap dia.

    Saleh juga mengingatkan perusahaan agar mewaspadai tantangan masa yang akan datang, tentu harus mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang semakin baik.

    Di sisi lain, ia mengatakan, kebijakan Trump tersebut penting disikapi dengan bijaksana, sebab kebijakan itu langsung atau tidak langsung juga berdampak luas bagi perekonomian Indonesia.

    Menurut dia, akibat dari kebijakan tersebut juga berdampak ke negara lain seperti China, Jepang maupun negara Eropa, sehingga harga barang juga naik.

    “Terutama yang berdampak kepada produsen di Indonesia akan bersaing, kalau harga barang luar negeri dengan tarif masuk naik, pasti harga barang juga naik. Jadi modal dibutuhkan lebih banyak lagi,” kata dia.

    Saleh melihat pemerintah saat ini sedang melakukan negosiasi kepada Donald Trump, dan satu sisi masyarakat juga diminta agar membeli produk dalam negeri.

    Sebelumnya, Indonesia terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

    Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR: PTPN IV-koperasi bentuk kongkrit hilirisasi sawit

    Komisi VII DPR: PTPN IV-koperasi bentuk kongkrit hilirisasi sawit

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat l (DPR RI) menyatakan kerja sama PTPN IV PalmCo dengan koperasi dalam pemanfaatan batang sawit tua sebagai bahan baku industri nira gula sawit sebagai bentuk kongkrit pengolahan hilirisasi sawit.

    “Kerja sama ini sebagai bentuk kongkrit hilirisasi pengolahan sawit,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Serdang Bedagai, Kamis.

    Saleh mengatakan pengolahan untuk dijadikan bahan baku nira sawit yang dijadikan gula merah itu perlu ditingkatkan, karena perkebunan kelapa sawit sangat luas di Sumut.

    Untuk itu, peningkatan hilirisasi ini dapat memberikan dampak luas ke masyarakat di wilayah beribu Kota Medan tersebut.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santoso mengatakan pemanfaatan batang sawit tua program “replanting” sebagai bahan baku industri nira gula sawit bekerja sama dengan koperasi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kerja sama ini sebagai bukti nyata kongkrit dengan masyarakat dalam melakukan pengolahan sawit,” ucap dia.

    Jatmiko mengatakan kerja sama ini diharapkan menjadi cikal bakal lebih baik selanjutnya, dan sebagai langkah nyata memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya.

    Ketua Koperasi Gerak Nusantara Parluhutan Banjarnahor mengatakan, kerja sama bersama PTPN IV sangat bagus, karena bisa mendukung ketahanan pangan di bagian nira gula dari sawit yang dijadikan gula merah.

    “Teknis kerja sama, kami diberikan 10 hektare sebagai pilot project, jadi kalau berhasil diberikan 100 hektare,” kata dia.

    Parluhutan mengatakan pengolahan satu kuota pohon dapat menghasilkan sekitar 20 kilogram gula merah dari batang sawit tersebut.

    Dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan
    batang sawit tua program “replenting” sebagai bahan baku industri nira gula sawit bekerja sama dengan koperasi juga dihadiri anggota Komisi VII DPR RI di antaranya Lamhot Sinaga, Bane Raja Manalu, Dina Lorenza Audria, Maria Lestari, Tifatul Sembiring, Jamal Mirdad.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal Nasional 9 April 2025

    Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal Nasional 9 April 2025

    Penghapusan Kuota Impor Jangan Rusak Pasar Lokal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi VII DPR
    Rahayu Saraswati menyambut baik arahan Presiden
    Prabowo
    Subianto yang meminta penghapusan kuota
    impor
    .
    Maksud dari pernyataan Prabowo adalah kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
    Namun, ia mengingatkan agar
    penghapusan kuota impor
    tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang dapat merusak pasar lokal di Indonesia.
    “Diharapkan bahwa statement tersebut tidak dijadikan alasan oleh oknum tertentu untuk mengimpor barang-barang jadi yang dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk lokal kita,” kata wanita yang akrab disapa Sara itu saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).
    Bea Cukai diminta memberikan perhatian, sehingga tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang.
    “Ini harus dijadikan catatan dan evaluasi pemerintah terutama Bea Cukai, untuk tidak menyalahgunakan fasilitas yang seharusnya digunakan untuk bahan baku yang impor untuk menimbun barang jadi yang justru akan merusak pasar lokal kita,” ujar Sara.
    Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk menghapus kuota impor, utamanya terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
    Prabowo mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
    Menurut Prabowo, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
    Selain itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Jumbo bukti RI mampu hasilkan karya animasi berkualitas

    Anggota DPR: Jumbo bukti RI mampu hasilkan karya animasi berkualitas

    “Proses produksinya yang memakan waktu hingga 5 tahun, dengan melibatkan ratusan kreator dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas luar biasa dalam menghasilkan karya animasi yang berkualitas tinggi dan siap bersaing den

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan bahwa film animasi Jumbo karya sutradara Ryan Adriandhy merupakan bukti bahwa Indonesia mampu menghasilkan karya animasi yang berkualitas tinggi.

    Novita, dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan Jumbo bukan sekadar film anak-anak, melainkan juga simbol dari kekuatan kreatif dan semangat gotong royong anak bangsa karena produksinya melibatkan banyak kreator.

    “Proses produksinya yang memakan waktu hingga 5 tahun, dengan melibatkan ratusan kreator dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan bahwa Indonesia punya kapasitas luar biasa dalam menghasilkan karya animasi yang berkualitas tinggi dan siap bersaing dengan film animasi global,” kata Novita.

    Anggota komisi yang membidangi urusan ekonomi kreatif ini mengapresiasi Jumbo yang telah ditonton oleh lebih dari satu juta penonton. Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan kebanggaan nasional dan tonggak penting industri perfilman kreatif dalam negeri.

    Jumbo, imbuh Novita, mencerminkan potensi industri perfilman kreatif Indonesia yang berkembang pesat. Di sisi lain,sinergisitas para kreator lokal yang berasal dari berbagai daerah memperlihatkan semangat kolaborasi dan dedikasi dalam membangun kualitas konten.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa talenta anak-anak muda Indonesia luar biasa cerdas dan pintar. Mereka tidak hanya mampu membuat karya untuk konsumsi lokal, tapi juga punya daya saing di tingkat internasional,” katanya.

    Menurut dia, antusiasme penonton yang tidak hanya dari kalangan anak-anak, tetapi juga dewasa menjadi tanda bahwa karya animasi Indonesia dapat menghibur sekaligus menghadirkan kedalaman cerita dan kualitas visual yang memikat.

    “Setelah saya menonton langsung, Jumbo adalah cerminan dari dedikasi dan semangat kegotongroyongan. Ini bukti bahwa ketika anak bangsa bersatu dan bekerja sama dengan visi yang sama, hasilnya bisa luar biasa. Film ini bukan hanya sukses di pasar, tapi juga sukses mengangkat derajat industri kreatif lokal,” tuturnya.

    Untuk itu, dia berharap kesuksesan Jumbo dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dan para kreator film di Tanah Air untuk terus berkarya dan membawa nama Indonesia ke panggung dunia.

    “Ini saatnya kita bangga dengan karya sendiri. Jumbo adalah contoh bahwa anak bangsa bisa jadi pemain utama di negeri sendiri, bahkan dunia,” demikian Novita.

    Dipersembahkan oleh rumah produksi Visinema, film animasi Jumbo berkisah tentang anak bernama Don, diisi suara oleh Prince Poetiray dan Den Bagus Sasono, yang kerap merasa diremehkan teman-temannya.

    Film yang digarap Ryan Adriandhy bersama sekitar 420 kreator Indonesia selama lima tahun ini berhasil menarik total satu juta penonton pada Minggu (6/4) atau tujuh hari sejak penayangan perdananya pada 31 Maret 2025.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025