Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Komisi VII rapat dengan Menteri UMKM bahas penghapusan piutang macet

    Komisi VII rapat dengan Menteri UMKM bahas penghapusan piutang macet

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman guna membahas evaluasi pelaksanaan penghapusan piutang macet kepada UMKM.

    “Materinya tadi itu ya, soal penghapusan piutang macet pada UMKM dan tentu hal-hal tadi yang saya sampaikan, hal-hal teknis lain yang menjadi tugas fungsi daripada Kementerian UMKM,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat membuka jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Komisi VII DPR RI dalam rapat tersebut hendak mengetahui secara detail terkait kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

    Selain itu, dia menyebut Komisi VII DPR RI hendak meminta penjelasan dan klarifikasi Menteri UMKM terkait kepastian tidak adanya agunan tambahan bagi UMKM yang mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta, yang menjadi kesimpulan rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM sebelumnya.

    “(Saat rapat) Kami mendapatkan penjelasan resmi dari Pak Menteri, sebagai perwakilan pemerintah, dengan dinyatakan bahwa kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan KUR Rp100 juta atau lebih kecil dari Rp100 juta maka tidak diperlukan jaminan atau agunan. Benar nggak kira-kira?” tuturnya.

    Namun pada implementasinya, kata dia, pelaku UMKM yang hendak mengajukan KUR di bawah Rp100 juta ke bank-bank tetap saja mendapatkan persyaratan agunan tambahan.

    “Bukan hanya agunannya yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit. Mereka yang datang (ke bank) itu malah tidak dapat (KUR), administrasinya sulit, dan biasanya malah justru kata mereka di bank-bank, justru yang dapat (KUR) itu orang itu juga,” katanya.

    Saleh pun mengatakan dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI juga hendak mendapatkan penjelasan terkait strategi Kementerian UMKM dalam mengembangkan UMKM tanah air di tengah ketidakpastian global saat ini.

    “Kalau misalnya tadi UMKM kita ini tidak bisa dikembangkan, kita tidak bisa jual di luar negeri dengan pasar yang seperti ini, tentu harus ada strategi yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam rangka bagaimana supaya UMKM kita ini tetap bisa establish, bisa bertahan, dan bisa tetap dibuka, malah lebih luas lagi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penghapusan Utang Belum Capai Target 1 Juta UMKM, Ini Alasannya

    Penghapusan Utang Belum Capai Target 1 Juta UMKM, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan kendala penghapusan utang 1 juta UMKM belum tercapai. Maman menyebut masih ada nasabah UMKM yang belum dapat restrukturisasi utang.

    Ada beberapa ketentuan agar UMKM dapat dihapuskan kredit macetnya. Pertama, nilai pokok piutang macet paling banyak Rp 500 juta. Kedua, telah dihapusbukukan selama lima tahun sejak PP ini berlaku. Ketiga, tidak dijamin oleh asuransi. Keempat, tidak terdapat agunan kredit atau terdapat agunan kredit, tetapi tidak bisa dijual atau telah habis terjual.

    Sementara untuk syarat dihapusbukukan adalah dua ini, yakni dilakukan upaya restrukturisasi dan dilakukan upaya penagihan maksimal, tapi tidak tertagih.

    “Kenapa muncul dua ini? Dari mana asal-muasalnya? Dari Undang-Undang P2SK. Karena rujukan PP ini adalah undang-undang P2SK, yang di mana mewajibkan kepada bank penyalur, dalam hal ini Bank Himbara kita, untuk melakukan dua hal ini terlebih dahulu, yaitu, restrukturisasi dan penagihan optimal,” kata Maman saat Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Dengan syarat tersebut, Maman menyebut hanya 67.668 debitur dengan utang Rp 2,7 triliun yang dapat direstrukturisasi. Sekitar 67 ribu debitur UMKM ini dapat dihapuskan kredit macetnya.

    “Potensi yang bisa kita hapus tagihkan itu hanya 67 ribu. Artinya, dari target kita hari ini yang kurang lebih ada 1,097 juta debitur, kita hanya baru bisa berdasarkan aturan perundang-undangan sekarang yang ada hanya maksimal 67 ribu debitur,” jelas Maman.

    Alasan bank tidak bisa merestrukturisasi utang UMKM karena rata-rata pinjaman usaha kategori mikro di bawah Rp 50 juta. Maman menyebut, lebih tinggi biaya restrukturisasi dibandingkan utang UMKM tersebut. Oleh karena itu, bank tidak berani mengambil langkah itu.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Maman telah bertemu pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pertemuan tersebut, Maman menerangkan setelah masa berlaku PP tersebut habis, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

    “Jadi ini yang sedang kita lakukan dan sekarang, per satu minggu yang lalu kami sudah koordinasi dengan kementerian BUMN dan sudah ketemu dalam satu frekuensi yang sama bahwa nanti setelah habis masa berlaku PP ini kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini yang tadi kenapa karena ada syarat restrukturisasi itu,” tambah Maman.

    Langkah tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi BUMN untuk melakukan hapus tagih seperti yang tertuang dalam pasal 62 D, 62E, serta 62H.

    “Sesuai dengan pasal 62D di Undang-Undang BUMN Nomor 1 tahun 2025 di mana pasal 62D ayat 1 BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih. Lalu di pasal 62E-nya BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan menteri untuk perusahaan umum dan badan usaha persero. Dan di pasal 62H-nya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 62D dan hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 62E serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62F ditetapkan dalam peraturan menteri,” imbuh Maman.

    Upaya menghapus utang 1 juta UMKM, lanjut Maman, bisa dilakukan dengan penerbitan Permen yang disetujui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Implikasinya apa dengan adanya undang-undang BUMN? Ini artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta nasabah yang macet itu itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui oleh dalam hal ini ada Badan, namanya Badan Danantara,” tambah Maman.

    (rea/ara)

  • Menperin Agus Gumiwang Nilai Amerika Serikat Mulai Melunak Terhadap China – Halaman all

    Menperin Agus Gumiwang Nilai Amerika Serikat Mulai Melunak Terhadap China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai Amerika Serikat (AS) mulai menunjukkan sikap yang lebih lunak dalam perang dagang dengan China.

    Agus mulanya menjelaskan pandangannya mengenai latar belakang diberlakukannya tarif resiprokal oleh Presiden AS  Donald Trump terhadap produk asal China.

    Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh ketimpangan dalam neraca perdagangan antara kedua negara.

    AS mengalami defisit perdagangan sebesar 318 miliar dolar AS dengan China. Impor dari China mencapai 462 miliar dolar AS, sementara ekspornya ke China hanya sekitar 143,5 miliar dolar AS.

    Menurutnya, defisit yang besar ini menjadi alasan utama AS mengambil langkah proteksionis dengan mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang asal China.

    Ia menduga bahwa awalnya kebijakan ini hanya ditujukan kepada China, tetapi pada akhirnya diterapkan juga ke negara-negara lain.

    “Saya tidak berani melakukan assessment, tapi kami lihat bahwa Tiongkok pun melakukan retaliasi terhadap tarif yang telah ditetapkan oleh Amerika terhadap produk-produk Tiongkok,” kata Agus dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Namun, dalam beberapa hari terakhir, Agus mengamati adanya perubahan sikap dari Donald Trump.

    Ia menilai bahwa pernyataan Donald Trump menunjukkan sisi yang lebih lunak terhadap kemungkinan penyelesaian konflik dagang ini.

    “Beberapa hari terakhir ini kami sudah bisa melihat, mudah-mudahan ada titik terang, ada beberapa pernyataan dari Presiden Trump yang tone-nya sudah mulai lenient, soft, terhadap bagaimana Amerika akan deal terhadap China,” ucap Agus.

    Pemicu dari perubahan sikap ini dinilai akibat dari masyarakat AS yang mulai merasakan dampak dari kebijakan tarif tinggi ini.

    “Kesulitan yang dihadapi bukan oleh pemerintah Amerika, tetapi oleh rakyat Amerika itu sendiri. Suka atau tidak suka, semua barang-barang yang ada, yang masuk ke supermarket yang ada di Amerika itu, sebagian besar adalah produk-produk atau kiriman dari China,” ujar Agus. 

  • Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif Regional 28 April 2025

    Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif Regional 28 April 2025

    Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif
    Editor
    KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pemerintah melakukan audit terbuka terhadap pengelola
    jalan tol
    sebelum menaikkan tarif di 36 ruas tol.
    Bambang menilai audit harus dilakukan secara independen dan melibatkan konsumen, pemerintah, serta asosiasi transportasi untuk memastikan transparansi kepada masyarakat.
    “Saya minta dibuka ke publik, audit independen pengelola jalan tol oleh pemerintah agar semua masyarakat bisa tahu dan terjadi keterbukaan apabila akan adanya penyesuaian
    tarif jalan tol
    ,” kata Bambang seperti dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).
    Menurut Bambang, tarif infrastruktur seperti jalan tol harus murah, tapi tetap terpelihara dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Namun, saat ini banyak jalan tol dinilai tidak memenuhi standardisasi pelayanan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jalan Nomor 30 Tahun 2004.
    Ia menyoroti banyak jalan tol yang berlubang, bergelombang, hingga rusak parah, seperti di beberapa ruas di Sumatera.
    Padahal, aturan mengatur bahwa gelombang permukaan jalan tol tidak boleh lebih dari 2,5 centimeter dan tidak boleh ada keretakan.
    “Ini seharusnya menjadi catatan pelanggaran yang bisa menurunkan tarif tol karena sangat membahayakan keselamatan pengguna,” tegasnya.
    Bambang juga mengkritik mahalnya tarif jalan tol di Indonesia yang dinilainya tiga kali lipat lebih mahal dibanding Malaysia, meskipun kualitas jalan tolnya lebih rendah.
    “Jika kita bandingkan dengan Malaysia, tarif tol Indonesia itu tiga kali lipat lebih mahal. Padahal pembangunan jalan tol sebagian dibiayai APBN, sehingga seharusnya tarifnya lebih murah,” ujar Bambang.
    Ia menegaskan, beberapa jalan tol yang sudah lama beroperasi bahkan seharusnya tarifnya diturunkan, bukan justru dinaikkan, terlebih bila kondisi jalan sudah jauh dari standar keselamatan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Waswas Aksi Boikot Israel Mulai Gerogoti Penjualan Ritel RI

    Pengusaha Waswas Aksi Boikot Israel Mulai Gerogoti Penjualan Ritel RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat penjualan sejumlah produk kebutuhan harian masyarakat yang belakangan dituding terafiliasi dengan Israel mengalami penurunan hingga 40%. 

    Direktur Eksekutif Aprindo Setyadi Surya mengatakan, pihaknya meminta pemerintah turun tangan untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang berpotensi timbul dari merosotnya permintaan, termasuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. 

    ”Kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sisi saja. Boikot dan tekanan ekonomi bisa berdampak pada stabilitas sosial, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga potensi konflik di rumah tangga dan di masyarakat,” kata Setyadi, dikutip dari siaran pers, Selasa (22/4/2025). 

    Untuk itu, dia menilai pemerintah harus hadir dengan kebijkaan yang konkret dan terukur. Pengusaha ritel meminta kebijakan yang seimbang antara makro dan mikro agar lapangan kerja tetap terlindungi. 

    Setyadi juga menilai aksi boikot yang tidak berlandaskan data justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional dan memperbesar angka pengangguran. 

    “Saatnya solidaritas diperkuat dengan strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” ujarnya. 

    Apalagi, gelombang PHK pun sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir di sektor industri. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan pasar, efisiensi bisnis, dan tekanan ekonomi global. 

    Tak hanya itu, dia menegaskan sejumlah produk dari perusahaan yang diboikot sebenarnya merupakan perusahaan nasional yang dikelola oleh manajemen lokal dan melibatkan pekerja dalam negeri serta rantai pasok dalam negeri. 

    Oleh karena itu, pengusaha mengimbau boikot yang dilakukan tanpa verifikasi justru bisa menyasar pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ritel yang menopang ekonomi lokal. 

    Senada, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, meskipun aksi boikot bukan penyebab utama PHK, dampaknya akan tetap signifikan.  

    “Boikot memang merugikan perekonomian, terutama jika produk yang diboikot adalah produk konsumtif. Dalam situasi seperti itu, PHK kerap menjadi opsi terakhir untuk efisiensi,” jelas Eko. 

    Dia memberikan contoh usaha yang mengalami penutupan selain Sritex Group maupun PT Sanken Indonesia. Sektor makanan dan minuman cepat saji juga tidak luput dari tekanan. 

    Misalnya, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi KFC di Indonesia, mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal III/2024 dan telah melakukan PHK 2.274 karyawan.  

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan bahwa masyarakat berhak menunjukkan solidaristasnya terhadap Palestina. Namun, dia mengingatkan agar ekspresi tersebut dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan tidak menimbulkan efek domino negatif terhadap tenaga kerja dan stabilitas ekonomi dalam negeri.  

    “Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, kita juga harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan perekonomian nasional,” terangnya.  

  • Anggota Komisi XII DPR: Indonesia Memiliki Peluang Menjadi Pemain Kunci Pasar Hidrogen Global – Halaman all

    Anggota Komisi XII DPR: Indonesia Memiliki Peluang Menjadi Pemain Kunci Pasar Hidrogen Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia sebagai langkah strategis menuju transisi energi bersih dan berkelanjutan. 

    Tetty menegaskan, hidrogen memiliki peran vital dalam mendorong tercapainya target bauran energi terbarukan nasional serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

    “DPR mendorong percepatan pengembangan infrastruktur ekosistem hidrogen di Indonesia. Ini bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan energi semata, tapi komitmen kita untuk masa depan energi yang lebih bersih dan mandiri,” ujar Tetty, Selasa (22/4/2025).

    Hidrogen hijau misalnya—yang dihasilkan melalui proses elektrolisis air dengan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan air—diakui sebagai salah satu sumber energi terbarukan paling bersih. Selain bebas emisi karbon, penggunaannya sangat luas, mulai dari sektor transportasi, industri berat, hingga penyimpanan energi.

    Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain kunci dalam pasar hidrogen global. Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur serta regulasi yang mendukung, termasuk pemberian insentif guna menarik minat investasi.

    “Dibutuhkan regulasi yang progresif dan insentif menarik untuk mendorong pertumbuhan industri hidrogen hijau di Indonesia. Selain itu, inovasi teknologi perlu terus didorong agar biaya produksi menjadi lebih kompetitif,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu.

    Tak hanya aspek energi, pengembangan eksosistem hidrogen juga diperkirakan akan berdampak positif terhadap penciptaan banyak lapangan kerja baru yang berkualitas, sejalan dengan visi ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi hijau. 

    Sebelumnya sebagaimana dikutip dari Antaranews, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pengembangan hidrogen selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait kedaulatan dan swasembada energi. Adapun pengembangan hidrogen dapat ditempuh melalui program hilirisasi yang kini diusung oleh pemerintah.

    Menurut dia, pemanfaatan hidrogen dapat turut mendukung industri strategis nasional, salah satunya di sektor transportasi. Akan tetapi, yang menjadi tantangan ke depannya adalah bagaimana industri mobil hidrogen dapat bersaing dengan mobil listrik.

  • 7 Menteri-Wamen Prabowo Jadi Pengurus DPP PAN, Simak Daftar Lengkapnya

    7 Menteri-Wamen Prabowo Jadi Pengurus DPP PAN, Simak Daftar Lengkapnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional merilis susunan pengurus terbaru periode 2024-2029. Terdapat sejumlah menteri dan wakil menteri yang masuk ke dalam kepengurusan tersebut.

    Susunan pengurus terbaru itu terungkap dalam acara ‘Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan DPP PAN’ di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Posisi ketua umum dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kemudian pos waketum diisi oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Sosok-sosok lain yang menjadi waketum adalah Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso.

    Kemudian untuk Badan Pemenangan Pemilu, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengkoordinasi wilayah Kalimantan, sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengkoordinasi wilayah Banten, Papua, Maluku. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso mengkoordinasi wilayah DKI Jakarta, Sumatra, dan Yogyakarta.

    Berikut Daftar Susunan Pengurus DPP PAN 2024-2029:

    Ketua Umum: Zulkifli Hasan

    Wakil Ketua Umum:
    Viva Yoga Mauladi
    Yandri Susanto
    Zita Anjani
    Eddy Soeparno
    Saleh Partaonan Daulay
    Nazaruddin Dek Gam
    Sakti Wahyu Trenggono
    Priyo Budi Santoso

    Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)

    Bendahara Umum: Pangeran Kherul Saleh

    Badan Pemenangan Pemilu

    1. Wilayah Banten Papua Maluku: Yandri Susanto
    2. Wilayah Jabar Jatim NTT NTB Bali: Bima Arya Sugiarto
    3. Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
    4. Wilayah Kalimantan: Dudy Purwaghandi
    5. Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi
    6. Wilayah DKI Jakarta Sumatra Yogyakarta: Budi Santoso

    Badan Pengawas dan Disiplin Partai
    Ketua: Putri Zulkifli Hasan
    Wakil Ketua: Irvan

    Badan Strategis dan Komunikasi Partai
    Ketua: Zita Anjani

    Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan
    Ketua: Viva Yoga Mauladi
    Wakil Ketua: Tedi Kurniawan

    Badan Pencalegan
    Ketua: Desy Ratnasari

    Badan Advokasi
    Ketua: Sarifuddin Sudding
    Wakil Ketua: Endang Agustina

    Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
    Ketua: Lula Kamal
    Wakil Ketua: Nisya Ahmad

    BSN (Badan Saksi Nasional)
    Ketua: Erwin Izharuddin

    Badan Pengkaderan dan Amanat Academy
    Ketua: Saleh Daulay
    Wakil Ketua: Arizal Tom Liwafa

    Badan Sosial
    Ketua: A. Bakri
    Wakil Ketua: Farah Putri Nahlia

    Badan Pendidikan Nasional
    Ketua: Dewi Coryati

    Badan Pemberdayaan Bantu Desa
    Ketua: Intan Fauzi
    Wakil Ketua: Herry Dermawan

    Badan Luar Negeri
    Ketua: Eddy Soeparno
    Wakil Ketua: Surya Utama (Uya Kuya)

    Badan Sayap Partai
    Ketua: Slamet Aryadi

    Badan Pengembangan Seni dan Budaya
    Ketua: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)

    Badan Kepemudaan dan Olahraga
    Ketua: Verrel Bramastya
    Wakil Ketua: Abdul Hakim Bafagih

    Badan Instruktur Nasional
    Ketua: Didik J Rachbini

    Badan Tenaga Kerja
    Ketua: Muazzim Akbar

    Badan Hubungan Antar Lembaga
    Ketua: Priyo Budi Santoso
    Wakil Ketua: Simon Petrus Kamlasi

    Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

  • Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok, tak hanya mempengaruhi aktivitas industri tapi akan berdampak pada masyarakat, sebagai pengguna produk.

    Ia menyatakan kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu, yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

    “Ini akibat pembatasan kemarin. Pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa,” kata Bambang Haryo.

    Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia. 

    “Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA, yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Kedepannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini,” ucapnya.

    Bambang Haryo kembali menyampaikan, apa yang kerap kali disuarakan olehnya, terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

    “Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik,” ucapnya lagi.

    Untuk penyebaran informasi ini, ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga publikasi pelat merah seperti Antara, RRI, dan TVRI.

    “Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Antara, RRI, dan TVRI menyampaikan informasi juga. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas,” kata Bambang Haryo. 

    Jika hal ini dilakukan, ia menyatakan tak perlu lagi dilakukan pembatasan, yang berpotensi akan menimbulkan lonjakan pergerakan secara bersamaan di akhir waktu libur. 

    “Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut. Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik. Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan,” ungkapnya.

    Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik ini, lanjutnya, akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu, menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023.

    “Kejadian ini harus menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait, agar tidak kembali terulang. Saya tekankan sekali lagi, harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kepolisian dengan Komdigi. Jangan sampai, saat Tanjung Priok mengalami peningkatan kapasitas, yang menurut data meningkat sekitar 11 persen per tahun, tidak ada perubahan pengaturan lintas, kemacetan yang terjadi pasti lebih parah,” ungkapnya lagi.

    Ia pun mengingatkan bahwa Tanjung Priok tidak hanya mengakomodir kontainer, tapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering. 

    “Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar,” pungkasnya.

    Tanggapan Pelaku Usaha

    DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak saling menyalahkan terkait kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dan Jumat (17-18/4/2025).

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” katanya Jumat (18/04/2025).

    Carmelita mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi. 

    Menurutnya, Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurut Carmelita, para pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang.

    Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik kedepan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

    Kemacetan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Kemacetan ini terjadi ditengarai karena peningkatan aktivitas bongkar muat ekspor.

    Salah satu titik kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan  kegiatan bongkar muat berjalan lancar serta tidak terjadi error sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    Kompensasi

    Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Drajat Sulistyo, mengungkap sejumlah kompensasi yang diberikan imbas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Diketahui, kemacetan parah ini terjadi akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Beberapa kompensasi yang diberikan antara lain adalah penambahan waktu pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/tila).

    “Kami tidak menarik cost, sehingga akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” kata Drajat dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (18/4/2025).

    Kompensasi berikutnya yang diberikan adalah melepas gate saat melakukan tapping dan juga kemudahan bagi sopir truk yang terjebak di jalan arteri.

    Lewat kerja sama dengan Polri, truk-truk yang terjebak di jalan arteri dibantu masuk ke jalan tol dan biayanya dibantu.

    “Teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol itu juga biaya tol kami bantu. Kami bersama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres bantu masukkan ke tol juga,” ujar Drajat.

    Lalu, ada juga kompensasi berupa konsumsi yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak macet.

    “Itu sementara yang kami berikan di lapangan,” ucap Drajat.

    Sebelumnya, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, mengungkap kemacetan ini akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Peningkatan arus barang petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Adi dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

    Peningkatan aktivitas bongkar muat ini bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Adi memastikan tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem, baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    “Kegiatan bongkar muat kapal berjalan lancar tanpa ada kendala,” ujar Adi.

    Terminal NPCT 1 menjadi satu dari sekian titik kemacetan.

    Hal itu dikarenakan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas.

    Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, ada peningkatan hampir 100 persen jumlah truck yang masuk kedalam terminal.

    Biasanya, jumlah rata–rata truk yang masuk kurang dari 2.500.

    Namun, pada Kamis ini, jumlahnya mencapai di atas 4.000 truk yang menuju NPCT 1.

    “Sistem operasi yang ada di terminal dan di Common Area pintu masuk menuju NPCT 1 dipastikan normal tanpa kendala,” ucap Adi.

    Ia pun menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra, dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Selain itu, ada juga yang mengejar sebelum libur bersama jatuh pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025).

    “Kami terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi peningkatan volume logistik,” kata Adi.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

  • Anggota DPR sebut UMKM solusi jitu hadapi ancaman resesi global

    Anggota DPR sebut UMKM solusi jitu hadapi ancaman resesi global

    Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah (kanan) saat menghadiri UMKM Expo Cilacap. ANTARA/HO-DPR RI.

    Anggota DPR sebut UMKM solusi jitu hadapi ancaman resesi global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 April 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa ancaman resesi global turut memberikan dampak terhadap pelaku usaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun di sisi lain juga merupakan solusi jitu dalam menghadapi ancaman resesi.

    Demikian disampaikan Erma sapaan akrabnya di sela-sela pembukaan UMKM Expo Cilacap yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap di Lapangan Krida Nusantara yang berlangsung 17-20 April 2025.

    “Kegiatan UMKM Expo menunjukkan kesigapan pemimpin daerah dalam menghadapi ancaman resesi global. Hal ini juga perlu diikuti daerah lain. Sebab, meskipun UMKM terkena dampak ancaman resesi, tetapi sekaligus menjadi solusi jitu dalam menghadapi ancaman krisis,” kata Erma dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Adapun, pameran tersebut menjadi ajang promosi dan kolaborasi UMKM serta ekonomi kreatif Cilacap dengan Kabupaten lain di sekitarnya.

    Ia mencontohkan terjadinya PHK massal lebih dari 10.000 karyawan PT Sritex. Ada ratusan UMKM di sekitar pabrik yang terkena dampak, pembeli atau pelanggan berkurang drastis, mulai dari pedagang makanan, pengusaha kos-kosan, pedagang sembako, jasa parkir, laundry, dan sebagainya.

    “UMKM memiliki basis ekonomi yang kuat dan terbukti berkali-kali mampu dalam menghadapi krisis bahkan pandemi COVID-19 yang lalu. Untuk menjadi pelaku usaha UMKM juga tidak memerlukan modal terlalu besar,” ujar Erma.

    Menurutnya, UMKM juga memiliki daya serap yang besar terhadap tenaga kerja. Pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produknya sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dalam memasarkan produk.

    Pameran tersebut menghadirkan berbagai sektor industri, perdagangan, investasi, UMKM kreatif serta kuliner khas Cilacap dan beberapa daerah lain di sekitarnya. Kegiatan tersebut dibuka Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Sudaryano Rahmalifman Lamangkona mengapresiasi kegiatan itu sebagai langkah pemberdayaan perekonomian masyarakat Cilacap.

    Sementara itu, Pj. Sekda Cilacap Sadmoko Danardono mengatakan dukungan terhadap UMKM memberikan semangat baru bagi UMKM Cilacap untuk naik kelas. Ia mengharapkan UMKM Expo menjadi momentum pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • DPR Sebut 100% Lebih Calon Jemaah Sudah Melunasi Biaya Haji

    DPR Sebut 100% Lebih Calon Jemaah Sudah Melunasi Biaya Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan kuota Haji 2025 sudah terisi penuh, bahkan jemaah Haji yang sudah melakukan pelunasan biaya melebihi ambang batas kuota.

    Dia merincikan kuota Haji 20205 sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.320 Haji reguler dan 17.680 Haji khusus. Meskipun kuota jemaah Haji reguler hanya 203.320 orang, tetapi yang sudah melunasi biaya Haji ada 215.000 orang.

    Legislator PKB ini melanjutkan, bagi jemaah Haji yang sudah melunasi biaya dan belum bisa berangkat tahun ini maka akan menjadi jemaah Haji cadangan.

    “Mereka siap menjadi jemaah Haji cadangan. Tentu, mereka akan diproyeksikan dan didahulukan untuk berangkat Ibdan Haji tahun depan. Jadi, baik yang reguler maupun yang khusus sudah terpakai semua. Dengan catatan tidak melanggar hak orang lain yang berangkat,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat (18/4/2025).

    Lebih jauh, Marwan memastikan bahwa persiapan Haji di Tanah Air baik dari sisi jemaah maupun infrastruktur di embarkasi sudah siap. Selanjutnya, pihaknya akan memastikan persiapan di Arab Saudi.

    Terutama, lanjutnya, Komisi VII DPR mendirong pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Mina, karena sekitar 203 ribu jemaah reguler akan berada di area Mina yang kecil. Menurut hitungan, setiap jemaah nanti hanya akan memiliki ruang sebesar 0,8 meter saja.

    “Duduk saja sulit. Maka kita memberikan dorongan, skema tanazul, maksudnya tanazul ini jemaah tidak bermalam di tenda Mina, tapi bermalam di hotel masing-masing. Bermalam di hotel masing-masing ini tetap menjadi tanggung jawab syarikah [Perusahaan]. Syarikah ini pelayan yang memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia,” bebernya.

    Selain skema tanazul, ujarnya, ada usulan lainnya yaitu murur. Artinya jemaah tidak turun dari bus di Muzdalifah dan akan bermalam di bus ke Mina. Nantinya, mereka tidak bermalam di tenda Mina, tetapi langsung melontar jumrah.

    “Dari Jamarot turun ke hotel, itu jaraknya sekitar 1,5 km. Dan mereka di situ menginap di hotel. Tentu lebih nyaman, lebih lapang, dan konsumsi ditanggung syarikah, bukan ditanggung masing-masing,” pungkasnya.