Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Raja Ampat Terancam Tambang Nikel: Ketika “Surga Terakhir di Bumi” Dibidik Industri Ekstraktif Nasional 8 Juni 2025

    Raja Ampat Terancam Tambang Nikel: Ketika “Surga Terakhir di Bumi” Dibidik Industri Ekstraktif Nasional 8 Juni 2025

    Raja Ampat Terancam Tambang Nikel: Ketika “Surga Terakhir di Bumi” Dibidik Industri Ekstraktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Raja Ampat, gugusan pulau-pulau indah di ujung barat Papua, selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan ekowisata terbaik dunia.
    Laut biru jernih, terumbu karang yang subur, dan budaya masyarakat adat yang masih lestari menjadikannya sebagai “surga terakhir di bumi.” Namun, keindahan ini kini berada di ambang ancaman.
    Greenpeace Indonesia
    mengungkapkan bahwa aktivitas
    pertambangan nikel
    telah menjamah sejumlah pulau kecil di wilayah Raja Ampat, Papua.
    Padahal, berdasarkan undang-undang, pulau-pulau tersebut masuk dalam kategori wilayah yang seharusnya tidak boleh ditambang.
    “Dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik, dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).
    Dokumentasi yang diperoleh Greenpeace menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir, disebabkan oleh pembabatan hutan dan pengerukan tanah.
    Sedimentasi tersebut dikhawatirkan akan merusak ekosistem karang dan kehidupan bawah laut
    Raja Ampat
    yang sangat sensitif.
    Tak hanya di tiga pulau itu, ancaman serupa juga mengintai Pulau Batang Pele dan Manyaifun, dua pulau kecil lain yang berjarak sekitar 30 kilometer dari ikon wisata Piaynemo, gugusan bukit karst yang gambarnya terpampang di uang pecahan Rp 100.000.
    “Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi,” kata Iqbal.
     
    Kekhawatiran ini lantas mendapat tanggapan serius dari Kementerian Pariwisata.
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan kawasan Raja Ampat.
    “Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Widiyanti, dalam siaran pers Kementerian Pariwisata, Jumat (6/6/2025).
    Pihaknya telah melakukan sejumlah langkah konkret, salah satunya dengan kunjungan langsung ke Raja Ampat bersama DPR RI pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025, untuk menyerap aspirasi masyarakat adat setempat.
    “Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif,” ungkap Widiyanti.
    Hasil dari kunjungan tersebut ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI yang berkomitmen membawa aspirasi masyarakat ke Senayan.
    Komisi tersebut juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi seluruh izin tambang yang ada.
    Kementerian Pariwisata sendiri sudah melakukan koordinasi lintas sektor pada Kamis (5/6/2025), untuk memperkuat langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
    Widiyanti juga menyebut adanya komitmen kuat dari Pemerintah Daerah Papua Barat Daya dalam menjaga kawasan ini tetap sebagai kawasan konservasi laut dan geopark UNESCO.
    “Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan,” tegas dia.
     
    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional tambang nikel di wilayah tersebut.
    Dalam keterangannya, Bahlil menyebut ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang terdaftar di Raja Ampat.
    Namun, hanya satu yang masih aktif beroperasi saat ini, yakni milik PT Gag Nikel (GAK), anak perusahaan dari PT Antam Tbk.
    Kementerian ESDM kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tambang tersebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.
    Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui mendukung langkah penghentian sementara tersebut dan menyebut evaluasi terhadap IUP sebagai langkah tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
    “Perlu diberikan ruang bagi Kementerian ESDM dan KLH untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif,” ujar Alfons, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
    “Keputusan Menteri ESDM ini responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat,” ucap politisi dari Dapil Papua Barat itu.
    Menurut Alfons, semua laporan dan pengaduan masyarakat akan menjadi perhatian khusus Komisi XII DPR RI dan didalami dalam masa sidang setelah reses.
    “Pada prinsipnya, DPR memahami dengan baik substansi pengaduan yang disampaikan dalam beberapa pekan terakhir,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembuatan Area Tambang di Destinasi Wisata Harus Dihindari

    Pembuatan Area Tambang di Destinasi Wisata Harus Dihindari

    JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengatakan bahwa pembuatan tambang di sekitar kawasan destinasi wisata perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan permasalahan isu lingkungan, saat merespons isu pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut dia, roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki sejarah dan orisinalitas tidak boleh dirusak.

    “Pendapat saya pribadi untuk kawasan-kawasan tertentu yang memang akan dikembangkan menjadi spot destinasi memang harus agak dihindari,” kata Sultan usai membuka agenda pemotongan hewan kurban di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Antara, Sabtu, 7 Juni.

    Namun, dia tak menampik bahwa investasi sangat diperlukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, penambang di lokasi itu sudah memiliki izin sejak lama dan lokasinya pun jauh dari destinasi wisata Raja Ampat.

    Dia pun memastikan bahwa DPD RI sudah lebih cepat dalam merespons isu tambang di Raja Ampat, tetapi tak terekspos ke publik. Menurut dia, pembahasan soal isu itu berlangsung cukup dinamis di internal DPD RI sejak beberapa pekan lalu.

    “Cuma kan memang karena tidak terekspos dengan ke publik. Tapi kita agak cepat, kami melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal,” kata dia.

    Adapun masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, Komisi VII DPR RI yang minta Kementerian ESDM RI segera melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan aktivitas tambang tidak merusak ekosistem di wilayah itu.

    Akhirnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

  • DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

    DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR mendesak pemerintah mengkaji ulang izin dan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papu Barat Daya. Pasalnya, Raja Ampat sebagai destinasi superprioritas lingkungannya terancam hancur dengan aktivitas tambang.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengungkapkan ada kekayaan terumbu karang dan keindahan alam bawah laut di sekitar pertambangan tersebut yang harus menjadi perhatian pemerintah.

    “Mengenai izin pertambangan nikel di sekitar wilayah destinasi superprioritas, di mana destinasinya mengangkat keindahan alam dan khususnya terumbu karang, ini hal yang harus dikaji kembali,” kata Chusnunia, Sabtu (7/6/2025).

    Selain izin pertambangan, Chusnunia juga meminta pemerintah mengkaji ulang jalur perlintasan ke area smelter. Alasannya, jalur tersebut juga menyimpan kekayaan terumbu karang di kawasan Raja Ampat.

    Chusnunia khawatir apabila tak ada kajian ulang, maka bakal ada ancaman ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel tersebut.

    “Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang,” katanya.

    Politisi PKB itu menekankan pentingnya keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kawasan konservasi.

    “Saya juga mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut adanya dampak buruk pertambangan dan hilirisasi nikel yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat di Raja Ampat.

    Greenpeace meminta Pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel untuk menghentikan tambang dan hilirisasi nikel di berbagai daerah, yang disebut telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.

    Industri nikel juga merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara, dan jelas akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captive sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

  • Ketua DPD RI: Tambang di sekitar destinasi wisata perlu dihindari

    Ketua DPD RI: Tambang di sekitar destinasi wisata perlu dihindari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengatakan bahwa pembuatan tambang di sekitar kawasan destinasi wisata perlu dihindari karena berpotensi menimbulkan permasalahan isu lingkungan, saat merespons isu pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut dia, roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan. Dia mengatakan bahwa pulau-pulau kecil yang memiliki sejarah dan orisinalitas tidak boleh dirusak.

    “Pendapat saya pribadi untuk kawasan-kawasan tertentu yang memang akan dikembangkan menjadi spot destinasi memang harus agak dihindari,” kata Sultan usai membuka agenda pemotongan hewan kurban di kompleks parlemen, Jakarta, Sabtu.

    Namun, dia tak menampik bahwa investasi sangat diperlukan untuk membangun pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, penambang di lokasi itu sudah memiliki izin sejak lama dan lokasinya pun jauh dari destinasi wisata Raja Ampat.

    Dia pun memastikan bahwa DPD RI sudah lebih cepat dalam merespons isu tambang di Raja Ampat, tetapi tak terekspos ke publik. Menurut dia, pembahasan soal isu itu berlangsung cukup dinamis di internal DPD RI sejak beberapa pekan lalu.

    “Cuma kan memang karena tidak terekspos dengan ke publik. Tapi kita agak cepat, kami melakukan fungsi pengawasan dengan maksimal,” kata dia.

    Adapun masalah pertambangan di kawasan Raja Ampat akhir-akhir ini menuai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya, Komisi VII DPR RI yang minta Kementerian ESDM RI segera melakukan evaluasi terhadap tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan aktivitas tambang tidak merusak ekosistem di wilayah itu.

    Akhirnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • BHS Lakukan Kurban, Dibagikan Buat Siapa Saja?

    BHS Lakukan Kurban, Dibagikan Buat Siapa Saja?

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bagikan ribuan paket daging kurban yang sudah dikemas dibagikan kepada warga yang berhak, mulai sopir angkot, petani, nelayan, tukang becak hingga driver ojek online (ojol), relawan dan Korcam BHS Peduli se Sidoarjo.

    Perayaan Idul Adha 1446 H dinilainya kurang lengkap tanpa adanya penyembelihan hewan kurban, semoga dengan pembagian daging hewan kurban ini dapat bermanfaat bagi yang berhak menerima.

    Pembagian ribuan paket daging kurban itu berasal dari 30 ekor sapi kurban yang disembelih di wilayah Surabaya dan Sidoarjo tempat daerah pemilihan (dapil) yang mengantarkannya terpilih sebagai wakil rakyat di pusat.

    Untuk sapi yang disembelih di wilayah Surabaya ada sebanyak 21 ekor sapi. Untuk penyembelihan sapi di Sidoarjo, ada 9 ekor. Bobot sapi yang ada rata-rata kisaran 1 ton.

    “Pendistribusian tentu untuk mereka yang membutuhkan, terutama petani, nelayan, pengemudi becak, bemo dan masyarakat yang membutuhkan lainnya,” ucapnya saat di kantor Media Center BHS Peduli di Jalan Diponegoro Sidoarjo Jumat (6/7/2025).

    BHS menjelaskan pembagian daging kurban di momen Idul Adha ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukannya. Dengan adanya kurban ini dirinya bisa berbagi sedikit keberkahan untuk warga Surabaya dan Sidoarjo.

    “Tentu harapannya kegiatan BHS Peduli ini bermanfaat untuk masyarakat secara luas,” imbuh Penasihat Utama PT Dharma Lautan Utama itu.

    Sebelum penyembelihan dan pembagian daging kurban, politisi Partai Gerindra itu menyempatkan berdialog dengan perwakilan sopir angkot, nelayan, petani, tukang becak, hingga ojol.

    Melalui kegiatan ini, BHS menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata, tidak hanya di bidang legislasi, tetapi juga aksi sosial yang langsung dirasakan warga. [isa/aje]

  • Menpar Ungkap 3 Langkah Strategis soal Tambang Nikel di Raja Ampat Nasional 6 Juni 2025

    Menpar Ungkap 3 Langkah Strategis soal Tambang Nikel di Raja Ampat Nasional 6 Juni 2025

    Menpar Ungkap 3 Langkah Strategis soal Tambang Nikel di Raja Ampat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan telah mengambil tiga langkah strategis untuk mengatasi isu
    tambang nikel
    yang diduga merusak keindahan alam
    Raja Ampat
    di Papua Barat.
    Menteri Pariwisata (
    Menpar
    )
    Widiyanti Putri Wardhana
    menekankan bahwa kementeriannya mementingkan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi khususnya pada sektor pariwisata.
    “Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Antaranews.
    Widiyanti mengatakan, langkah strategis pertama yang diambil Kemenpar adalah melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat pada 28 Mei-1 Juni 2025 bersama DPR RI guna menyerap aspirasi warga dan masyarakat adat.
    Dalam kesempatan tersebut, menurut Widiyanti, masyarakat menyatakan menolak adanya rencana pemberian izin pertambangan baru.
    “Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif,” ujarnya.
    Sementara itu, Widiyanti mengungkapkan, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR dan akan meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat.
    Kemudian, langkah kedua adalah melakukan audiensi bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu di Jakarta pada 4 Juni 2025.
    Widiyanti mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.
    “Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan,” kata Widiyanti.
    Langkah ketiga, Kemenpar menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 5 Juni 2025, untuk memperkuat langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
    Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini akan berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
    Namun, Widiyanti menekankan bahwa pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama, berupa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
    Kemudian, dia menegaskan, dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan, seluruh arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Ampat Bukan Tempat yang Bisa Dikompromikan untuk Kegiatan Tambang

    Raja Ampat Bukan Tempat yang Bisa Dikompromikan untuk Kegiatan Tambang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini tegas menolak terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyebut praktik tambang di kawasan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap regulasi dan ancaman nyata terhadap salah satu ekosistem laut terkaya di dunia.

    “Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan. Jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel,” jelas Novita dalam keterangan persnya, dikutip pada Jumat (6/6/2025).

    Novita menyebut, Raja Ampat terdiri dari lebih dari 610 pulau, yang menjadi habitat bagi sekitar 75 persen spesies laut dunia, termasuk 540 jenis karang dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Namun, sejumlah pulau kecil di kawasan tersebut kini telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel, bahkan sebagian telah aktif ditambang.

    “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan jelas menyebut bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian. Tidak ada satu pun pasal yang melegalkan eksplorasi tambang di kawasan tersebut,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Mengacu data Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Novita menyebut sektor pariwisata pada tahun 2024 menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp150 miliar per tahun, dengan kunjungan wisatawan mencapai 30.000 orang per tahun, di mana 70 persen di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.

  • Berkontribusi Signifikan Terhadap PDB, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Manufaktur

    Berkontribusi Signifikan Terhadap PDB, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Manufaktur

    Fajar.co.id, Jakarta — Industri manufaktur di Indonesia butuh perhatian dan dukungan dari pemerintah. Pemerintah pun diminta untuk mendukung dan memperhatikan sektor tersebut.

    Pasalnya, sektor ini dinilai sangat berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional.

    “Neraca perdagangan kita dengan negara lain sangat ditentukan oleh sektor ini,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Kamis (5/5/2025).

    “Produk industri manufaktur ini banyak diekspor ke negara lain. Karena itu, selisih jumlah ekspor dan impor Indonesia ditentukan juga oleh nilai besaran ekspor kita ke luar. Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global,” ujar Saleh melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id.

    Selain itu, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PAN ini, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa industri manufaktur menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat.

    Ada pekerja yang langsung, ada juga pekerja yang merupakan bagian dari multi effect dari jaring distribusi produk yang ada. Artinya, sektor industri manufaktur ini jelas sangat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat.

    Berkenaan dengan itu, pemerintah diminta untuk mendukung upaya sektor industri manufaktur untuk tetap hidup di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif. Dalam beberapa hari belakangan ini, kami mendapatkan informasi ada beberapa perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Katakanlah, misalnya, industri pulp dan kertas, industri keramik, dan beberapa industri lain.

  • Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Jakarta –

    Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang secara signifikan menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% efektif per 5 Juni 2025 merupakan langkah proteksionisme yang patut dicermati. Meskipun tidak secara langsung menargetkan Indonesia, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung ke industri baja dan aluminium nasional

    Maka dari itu, dibutuhkan analisis mendalam dan respons strategis yang adaptif terhadap kebijakan baru dari negeri Paman Sam tersebut.

    Pasar Global Terdistorsi

    Peningkatan tarif AS ini akan menciptakan distorsi pasar global yang signifikan. Dengan hambatan 50% di pasar AS, eksportir baja dan aluminium dari negara-negara produsen utama, khususnya China, akan terpaksa mencari pasar alternatif.

    Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran logis untuk pengalihan ekspor ini. Potensi banjir impor baja dan aluminium berharga murah di pasar domestik Indonesia adalah ancaman nyata yang dapat menekan produsen lokal secara substansial.

    Perbedaan harga yang mencolok antara baja AS (US$ 984/ton) dan China (US$ 392/ton) pada Maret 2025 menggarisbawahi kerentanan perdagangan baja. Jika produk asing yang lebih murah membanjiri pasar, daya saing produk baja dan aluminium Indonesia di pasar domestik dan internasional diperkirakan akan tergerus.

    Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengakibatkan penurunan volume produksi, kerugian finansial, dan potensi pemutusan hubungan kerja di sektor industri strategis ini.

    Gangguan Rantai Investasi

    Dampak tidak langsung juga merambah ke ranah rantai pasok dan iklim investasi. Industri aluminium Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor bahan baku esensial seperti bauksit. Kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi mengacaukan stabilitas pasar komoditas global, yang pada gilirannya dapat menaikkan biaya impor bahan mentah bagi produsen Indonesia.

    Kenaikan harga bahan baku akan membebani biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Di sisi investasi, ketidakpastian perdagangan global yang diakibatkan oleh tarif AS dapat mengerus minat investasi asing di sektor logam Indonesia.

    Investor, khususnya dari negara-negara yang terkena retaliasi (misalnya Kanada, Meksiko), mungkin akan bersikap lebih konservatif. Bahkan bisa jadi mencari pasar baru secara agresif yang bukan di Asia Tenggara serta mengurangi aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk modernisasi dan ekspansi industri.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik’:

    Lanjut ke halaman berikutnya

    Tantangan Ekspor Proteksi

    Meskipun Indonesia bukan eksportir utama baja ke AS, penutupan akses pasar AS bagi negara lain akan memperketat persaingan di pasar ekspor non-AS. Negara-negara yang terdampak tarif AS mungkin akan mengalihkan fokus ekspor mereka ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi produk Indonesia.

    Lebih lanjut, jika Uni Eropa atau negara lain membalas tarif AS dengan kebijakan proteksionisme serupa, Indonesia berisiko terkena efek domino. Produk ekspor Indonesia bisa terdampak jika negara-negara lain menganggap Indonesia “mengambil peluang” dari disrupsi pasar, memicu retaliasi yang tidak diinginkan.

    Implikasi Industri Pengguna

    Dampak kenaikan tarif ini juga akan merambat ke industri pengguna baja dan aluminium domestik. Sektor-sektor vital seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur kemasan di Indonesia sangat bergantung pada pasokan baja dan aluminium, baik dari produksi domestik maupun impor.

    Gangguan pasokan global, ditambah potensi kenaikan harga bahan baku impor, dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya akan memicu inflasi pada produk akhir seperti mobil, kaleng makanan, dan peralatan rumah tangga.

    Pengalaman 2018, di mana tarif AS menyebabkan lonjakan harga baja global 6-20%, menjadi preseden yang patut diwaspadai, mengingat dampaknya pada proyek-proyek infrastruktur padat baja di Indonesia.

    Respons Strategis Solutif

    Menghadapi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS ini, industri dan pemerintah Indonesia harus merumuskan respons strategis yang proaktif dan adaptif. Hal ini mencakup keharusan untuk secara agresif mendiversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-AS guna mengurangi ketergantungan pada pasar yang rentan proteksionisme.

    Selain itu, investasi perlu didorong dalam peningkatan daya saing industri lokal melalui efisiensi produksi, modernisasi teknologi, dan inovasi produk untuk mengeliminasi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan kapabilitas bersaing.

    Secara paralel, penguatan instrumen kebijakan perdagangan domestik menjadi krusial untuk melindungi pasar dari praktik dumping. Dukungan diplomasi perdagangan aktif di forum regional dan multilateral juga sangat diperlukan untuk menolak kebijakan perdagangan yang tidak adil dan membangun aliansi strategis.

    Terakhir, kebijakan harus pula mencakup dukungan terukur pada industri hilir untuk membantu adaptasi terhadap potensi kenaikan biaya bahan baku melalui integrasi rantai pasok domestik dan diversifikasi sumber pasokan, sehingga secara komprehensif memitigasi dampak negatif dan mengoptimalkan peluang di tengah gejolak ekonomi global.

    Sebagai kesimpulan strategis adaptif, kenaikan tarif baja dan aluminium AS bukan sekadar isu bilateral, melainkan katalis yang akan mendefinisikan ulang dinamika perdagangan global. Industri baja dan aluminium Indonesia, meski tidak menjadi sasaran utama, akan menghadapi risiko tidak langsung yang signifikan melalui distorsi pasar, gangguan rantai pasok, dan eskalasi proteksionisme.

    Namun, dengan respons strategis yang terukur, adaptif, dan berbasis data, Indonesia dapat tidak hanya memitigasi dampak negatif, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

    Implementasi kebijakan yang berorientasi pada daya saing lokal, diversifikasi pasar, dan diplomasi aktif adalah keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri baja dan aluminium di tengah gejolak ekonomi global.

    Rioberto Sidauruk
    Tenaga Ahli AKD Komisi VII DPR RI.

    Tonton juga Video: Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik

  • DPR minta pemerintah perhatikan industri manufaktur guna sokong PDB

    DPR minta pemerintah perhatikan industri manufaktur guna sokong PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan kepada pemerintah untuk mendukung dan memperhatikan industri manufaktur di Indonesia karena sektor itu mampu berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional.

    Dia menilai bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan negara lain sangat ditentukan oleh sektor tersebut melalui produk industri manufaktur banyak diekspor ke negara lain.

    “Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global,” kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, selisih jumlah ekspor dan impor Indonesia ditentukan oleh nilai besaran ekspor ke luar.

    Menurut dia, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa industri manufaktur mampu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    Dari sektor itu, dia menilai ada lapangan pekerjaan yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung sebagai multiplier effect dari jaringan distribusi produk.

    Artinya, kata dia, sektor industri manufaktur ini jelas sangat mampu membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat.

    Selain itu, dia meminta pemerintah mendukung upaya industri manufaktur tetap hidup di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif.

    Pasalnya dalam beberapa hari belakangan, dia mendapatkan informasi bahwa ada beberapa perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, misalnya industri pulp dan kertas, industri keramik, dan beberapa industri lainnya.

    “Kalau bahan baku penolong utama itu dibatasi, tentu akan mengurangi produksi mereka,” katanya.

    Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus mendengar permasalahan yang dialami oleh sektor industri manufaktur tersebut.

    Dia meminta jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang justru mempersulit dunia usaha.

    “Justru sebaliknya, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan sehingga investasi di Indonesia semakin baik dan meningkat,” kata dia.

    /

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.