Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Anggota Komisi VII DPR: Menteri ESDM dan Prabowo selamatkan Raja Ampat

    Anggota Komisi VII DPR: Menteri ESDM dan Prabowo selamatkan Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Beniyanto mengemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto berani menghentikan sementara satu kontrak karya dan mencabut empat izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menyelamatkan kawasan tersebut.

    Menurut dia, keputusan Menteri ESDM itu diambil dengan pertimbangan matang dan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo.

    “Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat serta melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang telah mendunia,” sebut Beniyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Beniyanto berpendapat kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) itu sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat.

    Respons cepat dan langkah tepat yang diambil Menteri ESDM menunjukkan kepedulian serius terhadap keberlanjutan alam serta menjadi pesan penting bagi perusahaan tambang agar lebih memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

    Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Kawasan itu memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil dan dikenal sebagai rumah bagi 75 persen spesies karang dunia.

    Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa beberapa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dapat mengancam ekosistem terumbu karang dan kelestarian lingkungan.

    Maka dari itu, Beniyanto menuturkan langkah penghentian dan pencabutan IUP oleh Menteri ESDM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan nasional berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.

    Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

    Legislator yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup itu pun menambahkan bahwa perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan dukungan bagi pariwisata berkelanjutan harus diperhatikan.

    “Ketiga hal ini kami titipkan kepada pemerintah dalam mengelola sektor pertambangan,” imbuhnya.

    Ke depan, Beniyanto berharap keputusan tersebut menjadi contoh tegas bagi semua pihak bahwa keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam harus selalu dijaga.

    Sebelumnya, pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, karena beberapa di antaranya masuk kawasan lindung geopark.

    Keempat perusahaan dimaksud, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining,

    Walaupun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut berbagai izin itu diterbitkan sebelum Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) pada 24 Mei 2023.

    “Secara teknis juga kami lihat, sebagian masuk kawasan geopark,” kata Bahlil menjelaskan alasan pencabutan IUP saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/6).

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR: Pencabutan Izin Tambang demi Selamatkan Raja Ampat – Page 3

    Anggota Komisi VII DPR: Pencabutan Izin Tambang demi Selamatkan Raja Ampat – Page 3

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat.

    “Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai pemerintah menjadi makelar tambang,” kata Mufti dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

    Politikus PDIP ini mengingatkan, Raja Ampat memiliki mega keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik, langka, dan terancam punah. Sehingga, aktivitas pertambangan sangat merugikan ekosistem lingkungan hidup dan kemakmuran masyarakat setempat.

    “Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa! Raja Ampat bukan untuk ditambang, tapi untuk dijaga. Pemerintah yang membiarkan tambang masuk ke sana, sama saja dengan menghancurkan masa depan anak cucu kita,” tuturnya.

    Mufti pun mengingatkan, penambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat tak hanya merusak lingkungan, tapi juga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU No 27 tahun 2007 yang melarang aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km2.

    Mengapa Izin Bisa Terbit?

    Oleh karenanya, Mufti menyoroti bagaimana bisa izin tambang terbit di Raja Ampat yang mayoritas merupakan wilayah konservasi. Apalagi sebagian tambang berdekatan dengan Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.

    “Bahkan bisa-bisanya Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru menetapkan beberapa pulau kecil sebagai kawasan pertambangan yang sangat bertentangan dengan undang-undang,” ujar Mufti.

    “Belum lagi adanya respons sejumlah pejabat yang terkesan membela aktivitas tambang lalu muncul narasi-narasi yang bertentangan dengan suara masyarakat asli Papua,” imbuhnya.

    Mufti mengatakan Raja Ampat merupakan kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia, bukan zona industri ekstraktif. Sehingga, menurutnya, tidak masuk akal jika muncul izin-izin pertambangan di kawasan Raja Ampat.

    “Sudah cukup hutan habis, laut rusak, masyarakat adat digusur. Kita tidak boleh menggadaikan alam yang akan menjadi modal kehidupan masa depan,” sebut Mufti.

  • Jangan Pertaruhkan Pariwisata Raja Ampat Demi Tambang

    Jangan Pertaruhkan Pariwisata Raja Ampat Demi Tambang

    GELORA.CO -Pemerintah diminta untuk mengawasi izin penerbitan terhadap aktivitas tambang di kawasan pulau-pulau kecil di Raja Ampat, seperti di Pulau Kawe, Pulau Manuran,dan lainnya agar tidak merusak alam.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menuturkan seharusnya agenda hilirisasi mineral harus tetap mempertimbangkan kerusakan permanen terhadap aset strategis yang jauh lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.

    “Kan jadinya justru ironi, Indonesia jualan hilirisasi di forum-forum internasional, tapi di lapangan, kita justru menambang di tempat yang mestinya kita jaga mati-matian. Ini bukan cuma kelalaian, tapi menjadi langkah yang tidak tepat,” ucap Evita kepada wartawan, Rabu, 11 Juni 2025. 

    Berdasarkan laporan Greenpeace, eksploitasi nikel di tiga pulau kecil di Raja Ampat telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas Raja Ampat. 

    Menurutnya, tambang-tambang nikel itu justru menghancurkan masa depan pariwisata berkelas dunia yang sudah terbukti memberikan dampak langsung kepada ekonomi rakyat. 

    “Raja Ampat itu bukan cuma kebanggaan Papua, tapi brand internasional yang jauh lebih bernilai dari sekadar ekspor feronikel. Bukan soal sentimental, ini soal nilai ekonomi jangka panjang,” tegasnya.

    Evita pun mengkritik pendekatan Pemerintah yang cenderung memaksakan industrialisasi berbasis tambang tanpa perhitungan ekosistem. 

    Ia menilai, Pemerintah lupa wisata Raja Ampat menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 lalu, dengan nilai mencapai Rp7 miliar.  

    “Kalau kita ukur jujur, berapa banyak devisa yang masuk dari retribusi wisata, homestay lokal, dan kunjungan turis asing? Bahkan di tengah pandemi sekalipun, sektor ini masih menyumbang Rp7 miliar lebih ke PAD,” ucapnya.

    “Jangan dipertaruhkan demi proyek tambang yang bisa jadi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” demikian Evita. 

  • Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut

    Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut

    Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi VII meminta pemerintah memastikan empat perusahaan
    tambang
    di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang telah dicabut izinnya tak lagi beroperasi pada masa mendatang.
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
    Evita Nursanty
    mengatakan, pemerintah harus konsisten menindak perusahaan tambang bermasalah, bukan hanya dilakukan ketika menjadi sorotan publik.
    “Jangan sampai nanti kalau sudah reda, aktivitas tambang berjalan lagi,” ujar Evita, Rabu (10/6/2025).
    Politikus PDI-P juga mendesak pemerintah agar meminta pertanggungjawaban keempat perusahaan tersebut untuk merehabilitasi lahan yang dibuka.
    “Perusahaan harus bertanggung jawab untuk penghijauan kembali dan mengembalikan wilayah yang masuk konservasi seperti sedia kala,” ucap Evita.
    Evita pun turut mengkritik sikap pemerintah yang terkesan memaksakan pendekatan industrialisasi berbasis tambang, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem.
    Padahal, lanjut Evita, sektor wisata di
    Raja Ampat
    juga memiliki potensi ekonomi yang besar.
    Pada 2020 lalu, wisata Raja Ampat menyumbang sekitar 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai Rp 7 miliar.
    “Kalau kita ukur jujur, berapa banyak devisa yang masuk dari retribusi wisata,
    homestay
    lokal, dan kunjungan turis asing? Bahkan di tengah pandemi sekalipun, sektor ini masih menyumbang Rp 7 miliar lebih ke PAD,” ungkap Evita.
    Menurut Evita, konsep nilai tambah tidak melulu harus lewat pengolahan mineral.
    Dia menilai sektor pariwisata juga merupakan bentuk hilirisasi dari alam dan budaya menjadi devisa.
    “Tapi bedanya, pariwisata tidak merusak. Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa memberi makan rakyatnya sampai generasi turun-temurun jika dikelola dengan bijak,” ujar Evita.
    Oleh karena itu, Evita mengingatkan bahwa agenda hilirisasi yang kerap digaungkan pemerintah harus tetap mempertimbangkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.
    Terlebih, jika ancaman kerusakan itu menyasar terhadap aset strategis yang jauh lebih berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.
    “Raja Ampat itu bukan cuma kebanggaan Papua, tapi
    brand
    internasional yang jauh lebih bernilai dari sekadar ekspor feronikel. Bukan soal sentimental, ini soal nilai ekonomi jangka panjang,” tegasnya.
    “Kan jadinya justru ironi, Indonesia jualan hilirisasi di forum-forum internasional, tapi di lapangan, kita justru menambang di tempat yang mestinya kita jaga mati-matian,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Adapun 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya adalah:
    1. PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe.
    2. PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun.
    3. PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran.
    4. PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Puan Bicara Isu Keseteraan Gender dalam Konferensi Internasional di Kampus CSU Sacramento AS

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 

    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.

    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.

    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.

    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.

    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.

    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.

    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.

    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.

    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.

    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.

    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.

    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.

    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.

    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 

    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.

    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.

    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.

    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.

    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.

    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.

    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.

    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.

    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.

    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.

    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.

    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 

    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.

    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal isu kesetaraan gender hingga pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi krisis dunia di konferensi internasional. Hal saat dirinya menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional yang digelar di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat. 
     
    Acara bertajuk ‘Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy’ itu diselenggarakan oleh para mahasiswa CSU dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlangsung di Black Honors College Conference Room, salah satu fasilitas utama di kampus terbesar dan terkemuka di kota Sacramento itu, Selasa, 10 Juni 2025 waktu setempat.
     
    Konferensi ini dihadiri oleh President CSU Sacramento, Dr. Luke Wood, serta mahasiswa-mahasiswa CSU dari lintas bidang studi. Dalam acara ini, Puan didampingi oleh Ketua Komisi V DPR Lasarus, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit, dan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam.

    Selain Puan, sejumlah tokoh juga menjadi pembicara dalam konferensi ini yaitu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Dr. George Iwan Marantika dari APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasti Indonesia), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid yang merupakan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, dan Dr. Inge Gunawan, Dosen di beberapa Perguruan Tinggi dan Penggerak Pendidikan dan Entrepreneurship di daerah 3T.
     
    Mengawali pidatonya di kampus yang dikenal dengan sebutan Tree Campus itu, Puan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat untuk delegasi Indonesia. Ia juga mengaku senang bisa berkunjung ke CSU yang sangat asri karena memiliki area perkebunan dan konservasi.
     

    “Atas nama delegasi Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sacramento State University atas keramahannya menjadi tuan rumah acara ini,” kata Puan.
     
    Puan lantas mengatakan secara demografi, jumlah penduduk perempuan di dunia mencapai lebih dari 49,7 persen atau 4,09 miliar penduduk perempuan. Fakta juga menunjukan bahwa perempuan adalah konsumen paling kuat dalam dunia ekonomi.
     
    Besarnya kekuatan perempuan secara global, khususnya di Indonesia disebut menjadi kekuatan tersendiri. Puan mengatakan perempuan merupakan separuh dari energi besar Indonesia yang berperan aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan riset.
     
    “Hampir setengah dari 280 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Banyak perempuan yang telah berkontribusi terhadap kemajuan signifikan bagi Indonesia,” ungkap Puan.
     
    Puan juga memaparkan sejarah keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia, termasuk keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik harus memiliki minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Sehingga keterlibatan perempuan di kancah politik terbuka luas.
     
    “Selama periode 2019–2024, proporsi perempuan di parlemen berhasil mengalami peningkatan dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” ujar Puan.
     
    Tak hanya itu, Puan juga menyebut perempuan di Indonesia berhasil berperan di tingkat kepemimpinan nasional sebagai pemimpin negara yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Ia juga menyinggung soal dirinya yang merupakan Ketua DPR perempuan pertama setelah 74 tahun Indonesia nerdeka.
     
    Mantan Menko PMK itu pun menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender sebagai bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Puan menegaskan, perbedaan biologis tidak boleh menjadi perbedaan peran di berbagai aspek kehidupan.
     
    “Kesetaraan gender mengakui bahwa hak politik, sosial, ekonomi dan budaya laki-laki dan perempuan adalah sama,” tegasnya.
     
    Meski demokrasi sudah tumbuh, hal itu tidak serta merta menjamin hak perempuan. Menurutnya, memperjuangkan kesetaraan gender bukan soal dominasi, tetapi menemukan koridor bersama untuk saling berperan secara adil dalam segala aktivitas kehidupan.
     
    “Kita harus terus mengingatkan bahwa melibatkan perempuan dalam proses pembangunan lebih dari sekedar tindakan afirmatif, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Perempuan dan laki-laki harus berjuang bersama, bukan untuk mengesampingkan satu sama lain,” papar Puan.
     
    Selain itu kesetaraan gender, Puan juga menyinggung tantangan krisis global yang sedang dihadapi dunia. Ia menyerukan pentingnya membangun ketangguhan global. 
     
    Sebab krisis ini berdampak pada berbagai sektor dan industri, termasuk bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim, penurunan ekonomi, harga energi yang tinggi, dan dampak perang.
     
    “Tantangan-tantangan ini mengharuskan kita untuk memiliki ketangguhan. Yaitu bagaimana kita mampu pulih dari keterpurukan, bagaimana kita dapat beradaptasi, dan bagaimana kita dapat menjadi lebih kuat dalam membangun resiliensi di berbagai tingkatan,” jelas dia.
     
    “Dan mampu bertransformasi menjadi lebih baik sesuai dengan konteks lokal yang unik di setiap daerah,” tambah Puan.
     
    Meski ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, Puan berpandangam bahwa hal tersebut belum seiring dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak mmasyarakat yang harus diperhatikan.
     
    Untuk itu, Puan menekankan pentingnya kerja sama antarbangsa dalam menghadapi tantangan global karena setiap negara disebut membutuhkan negara lainnya.
     
    “Setiap Negara membutuhkan kerja bersama antar negara untuk dapat membangun tatanan dunia yang lebih baik, tatanan yang memiliki nilai kemanusiaan; hubungan antarmanusia dan hubungan antarbangsa yang mengutamakan kemajuan bersama dan terbebas dari eksploitasi, dominasi, maupun penjajahan baru,” sebut cucu Bung Karno itu.
     
    Dalam konteks ini, Puan berpandangan peran perempuan dapat memberikan sudut pandang berbeda. Menurutnya, perempuan memiliki paradigma berbeda yang akan memberikan kontribusi dalam cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.
     
    “Peran perempuan dalam ikut membangun tatatanan dunia yang lebih baik bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, akan memberikan masa depan yang bermartabat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” urai Puan.
     
    Puan juga menekankan urgensi kehadiran perempuan di arena diplomasi. Ia menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam kebijakan publik yang inklusif.
     
    “Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan upaya pemulihan dan pembangunan tata dunia yang lebih baik, yang membebaskan tata dunia dari ketidakadilan struktural, diskriminasi gender, stereotip, kesenjangan kelompok masyarakat, dan eksploitasi,” ujar dia.
     
    Namun, Puan melihat saat ini masih banyak ditemukan konstruksi sosial yang menghambat hak perempuan untuk maju dan sejahtera. Sebagai Ketua DPR RI, ia menyampaikan bahwa  Indonesia ikut berkomitmen dalam Pertemuan Parlemen P20 atau forum parlemen negara G20 dan pertemuan Parlemen internasional lainnya untuk terus menyuarakan kesetaraan gender.
     
    “Bahwa inklusi sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam memajukan dan mensejahterakan umat manusia. Kemajuan dan kesejahteraan umat manusia terwujud apabila perempuannya juga maju dan sejahtera,” kata Puan.
     
    Sementara itu President CSU Sacramento, Luke Wood dalam sambutannya mengatakan sangat senang dan bangga menyambut kedatangan Puan. Ia menyebut moment ini sebagai bagian dari membangun jembatan antara kebudayaan dan kemanusiaan kedua bangsa. 
     
    “Rekam jejak Ibu Ketua DPR sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR menunjukkan semangat demokrasi yang kuat dan membuat CSU Sacramento merasa kagum,” kata Luke Wood.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Profil Tifatul Sembiring, Mantan Presiden PKS dan Menkominfo di DPR RI

    Profil Tifatul Sembiring, Mantan Presiden PKS dan Menkominfo di DPR RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Tifatul Sembiring bukanlah nama yang asing di kancah perpolitikan Indonesia, ia merupakan salah satu tokoh sentral Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Saat ini, ia mengemban amanah sebagai anggota DPR RI, di mana ia aktif bertugas di Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

    Perjalanan panjangnya di dunia politik nasional dimulai dari pendirian Partai Keadilan yang bertransformasi menjadi PKS hingga menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika, mencerminkan dedikasi dan kontribusinya yang signifikan.

    Sosok Tifatul Sembiring

    Tifatul Sembiring lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 28 September 1961. Pendidikan awalnya ditempuh di STM Pembangunan dan SMA IPA di Jakarta, sebelum melanjutkan studi di bidang komputer di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer.

    Ia melengkapi jenjang akademisnya dengan meraih gelar magister dari International Politic Centre for Asian Studies Strategic di Islamabad, Pakistan.

    Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Tifatul sempat berkarier di PT PLN dari tahun 1982 hingga 1989, khususnya di unit Pusat Pengaturan Beban Jawa, Bali, dan Madura. Pengalaman di sektor energi ini memberinya bekal teknis yang berharga, yang kemudian relevan dengan posisinya di Komisi VII DPR RI.

    Aktivitas organisasinya telah dimulai sejak masa muda, terlihat dari keterlibatannya di pelajar Islam Indonesia (PII) dan Yayasan Pendidikan Nurul Fikri. Masa reformasi menjadi titik balik krusial dalam perjalanan politiknya, di mana ia ikut mendirikan Partai Keadilan.

    Kepercayaan pun diberikan kepadanya untuk menjabat sebagai humas partai, kemudian ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I Sumatra. Puncak kariernya di internal partai diraih pada tahun 2005, saat ia terpilih sebagai presiden PKS melalui sidang Majelis Syuro.

    Peran di Eksekutif dan Legislatif

    Pada tahun 2009, setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, Tifatul Sembiring dipercaya menduduki kursi ketua Komisi I DPR RI. Tak berselang lama, ia kemudian ditunjuk sebagai menteri komunikasi dan informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Selama menjabat sebagai menteri, ia menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses telekomunikasi hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil, serta berupaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor komunikasi.

    Setelah masa tugasnya di kabinet berakhir, Tifatul kembali mengabdi di parlemen. Ia tercatat pernah menduduki berbagai komisi, antara lain Komisi VI (2014-2016) dan Komisi III (2016-2017).

    Sejak tahun 2017 hingga saat ini, ia aktif di Komisi VII DPR RI. Di komisi ini, Tifatul memegang dua posisi strategis sebagai ketua Fraksi PKS di MPR RI dan ketua kelompok Fraksi (Poksi) PKS di Komisi VII.

    Kontribusi di Komisi VII

    Di Komisi VII, Tifatul Sembiring terlibat aktif dalam pembahasan isu-isu krusial yang berkaitan dengan ketahanan energi nasional, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan perumusan kebijakan riset nasional.

    Dengan latar belakang teknis yang kuat dari pengalaman sebelumnya di PLN, serta pengalaman eksekutif sebagai menteri, Tifatul Sembiring menjadi salah satu anggota DPR RI yang berperan penting dalam perumusan kebijakan di sektor energi dan teknologi.

    Perjalanan politik Tifatul Sembiring, mulai dari pendiri partai, presiden PKS, hingga menteri Komunikasi dan Informatika, menunjukkan kapasitas dan kontribusinya yang berkelanjutan bagi bangsa.

  • Profil Chusnunia Chalim, Mantan Wagub Lampung Kini di Komisi VII DPR

    Profil Chusnunia Chalim, Mantan Wagub Lampung Kini di Komisi VII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Chusnunia Chalim kembali mencuat di kancah politik nasional setelah berhasil melenggang ke Senayan sebagai wakil ketua Komisi VII DPR RI hasil Pemilu 2024.

    Ia mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan (dapil) Lampung II, dengan raihan suara mencapai 143.422. Meski bukan peraih suara terbanyak di dapil tersebut, jumlah tersebut cukup untuk mengantarkannya duduk di kursi parlemen.

    Kini, ia dipercaya sebagai salah satu wakil ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi isu energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

    Profil Chusnunia Chalim

    Chusnunia Chalim lahir di Lampung Timur, pada 12 Juli 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di berbagai institusi ternama, mulai dari IAIN Walisongo Semarang dari fakultas syariah, Universitas Saburai dari fakultas hukum.

    Kemudian, ia meraih gelar magister di Universitas Nasional dengan jurusan ilmu politik dan Universitas Indonesia dengan kenotariatan. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Malaya, Malaysia, dengan fokus pada sastra dan ilmu sosial.

    Pendidikan nonformalnya ditempuh di dua pesantren di Jawa Tengah pada akhir 1990-an, memperkuat dasar keagamaannya. Sejak masa kuliah, Chusnunia aktif di berbagai organisasi mahasiswa, termasuk PB PMII dan forum-forum mahasiswa daerah, yang membentuk karakter kepemimpinannya sejak dini.

    Kiprah Politik dari Daerah Hingga Nasional

    Karier politik Chusnunia dimulai sejak awal 2000-an bersama PKB. Ia pernah menjabat sebagai kepala administrasi Fraksi PKB di DPRD Jawa Tengah dan menjadi staf pengurus DPP PKB di Jakarta. Bahkan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dipercaya menjadi staf khusus menteri.

    Pengalaman eksekutifnya sangat mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai bupati Lampung Timur periode 2016-2021 dan melanjutkan pengabdian sebagai wakil gubernur Lampung untuk periode 2019-2024. Setelah menyelesaikan masa tugasnya di pemerintahan daerah, Chusnunia kembali ke legislatif dan kini mengemban amanah di Komisi VII DPR RI.

    Sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim mengemban tanggung jawab penting dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, khususnya di sektor energi, riset, teknologi, serta lingkungan hidup.

  • Anggota Komisi VII DPR RI apresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil

    Anggota Komisi VII DPR RI apresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil

    “Peresmian Galeri Soekarno Kecil adalah awal narasi pembentukan karakter seorang bapak bangsa, sang proklamator, semoga literasi kesejarahan Bung Karno semakin terang dalam sejarah Indonesia. Legacy beliau,”

    Kota Mojokerto (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Banyu Biru Djarot mengapresiasi peresmian Galeri Soekarno Kecil di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Purwotengah, Kota Mojokerto oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa.

    “Peresmian Galeri Soekarno Kecil adalah awal narasi pembentukan karakter seorang bapak bangsa, sang proklamator, semoga literasi kesejarahan Bung Karno semakin terang dalam sejarah Indonesia. Legacy beliau,” katanya.

    Ia mengatakan, hal ini cukup penting karena Bung Karno adalah milik rakyat Indonesia mengingat napak tilas perjuangan Soekarno harus menjadi edukasi bagi generasi ke depan.

    “Nilai ‘jas merah’ harus terjaga,” katanya.

    Ia menuturkan, kurasi dan seni visualisasi galeri ini luar biasa di luar bayangan museum pada umumnya.

    “Beyond my imagination. Perpaduan antara histori otentik yang terdigitalisasi dan adopsi artificial intelligence menjadi faktor pembeda yang signifikan,” ujarnya.

    Ia salut dengan tim kurator dan seluruh pihak yang terlibat serta memberikan apresiasi kepada Pemkot Mojokerto dalam hal ini Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Sandi dan juga jajaran.

    “Semoga galeri ini menjadi daya tarik wisata sejarah bagi seluruh anak bangsa dan bahkan wisman internasional karena galeri nya sangat modern dan keren,” katanya.

    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon meresmikan Galeri Soekarno Kecil di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Purwotengah, Kota Mojokerto, Jawa Timur.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Kota Mojokerto mengatakan galeri ini dibangun untuk mengenang dan menghidupkan kembali jejak masa kecil Presiden pertama RI, Ir. Soekarno yang pernah menghabiskan masa kecilnya selama kurang lebih 8,5 tahun di Kota Mojokerto.

    Ia menegaskan pentingnya masa kecil Bung Karno di Mojokerto sebagai fase pembentukan karakter yang kemudian membentuk arah pemikiran dan kepemimpinan beliau di masa depan.

    “Masa kecil Bung Karno di Mojokerto adalah masa-masa informative years masa pembentukan karakter, kepercayaan, dan pola pikir. Kota Mojokerto telah memberikan satu ekosistem conditioning yang luar biasa kepada pendiri bangsa kita,” katanya.

    Ia juga menekankan pentingnya sejarah sebagai fondasi identitas bangsa di tengah derasnya arus informasi global.

    “Sejarah memberikan jati diri. Tanpa narasi sejarah yang kuat, kita akan kehilangan koordinat dalam era globalisasi. Galeri Soekarno Kecil ini adalah bagian dari upaya memperkuat memori kolektif bangsa,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII apresiasi Prabowo dan Bahlil cabut IUP tambang Raja Ampat

    Komisi VII apresiasi Prabowo dan Bahlil cabut IUP tambang Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia atas langkah tegas mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di wilayah pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Tindakan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata di Raja Ampat yang menjadi salah satu kekayaan ekowisata dunia,” kata Lamhot di Jakarta, Selasa.

    Dia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan menolak praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, terutama di wilayah konservasi dan pariwisata unggulan seperti Raja Ampat.

    “Ini menjadi preseden penting bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Pemerintah harus terus memperketat pengawasan dan seleksi terhadap pemberian izin tambang di wilayah-wilayah sensitif secara ekologis,” kata dia.

    Dengan pencabutan ini, dia berharap pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dapat terus mengedepankan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan jangka panjang.

    “Kelestarian Raja Ampat memiliki peran sangat penting bagi pariwisata nasional Indonesia di mata dunia karena kawasan ini merupakan salah satu destinasi ekowisata laut terbaik di dunia,” kata dia.

    Dia menilai langkah Prabowo dan Bahlil itu juga merupakan simbol dari program Asta Cita yang selalu mengutamakan ekonomi berkelanjutan melalui Pariwisata.

    Menurut dia, banyak data empiris yang menyebutkan bahwa ekowisata di Raja Ampat berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama dalam sektor perhotelan, transportasi laut, dan pemandu wisata.

    “Selain itu juga Raja Ampat sudah diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” katanya.

    Menurut dia, keanekaragaman hayati Raja Ampat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan internasional, terutama penyelam dan peneliti lingkungan laut. Jika ekosistem ini rusak, maka daya tarik utama Raja Ampat akan hilang.

    “Citra Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga alamnya dapat meningkatkan investasi di sektor pariwisata hijau dan menjalin kerja sama internasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Dina Lorenza, dari Aktris hingga Jadi Anggota Komisi VII DPR

    Profil Dina Lorenza, dari Aktris hingga Jadi Anggota Komisi VII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Dina Lorenza Audria, aktris dan presenter berbakat, kini menorehkan prestasi baru sebagai anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024–2029.

    Terpilih mewakili Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III, yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, Dina Lorenza membawa semangat pengabdian untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

    Berikut ini profil lengkap dan perjalanan karier Dina Lorenza.

    Profil Dina Lorenza

    Dina Lorenza Audria lahir di Jakarta pada 22 Mei 1975. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Yasporbi, melanjutkan ke SMPN 115, dan SMA Negeri 3 Jakarta. Pendidikan tingginya di Universitas Terbuka difokuskan pada ilmu pemerintahan dan komunikasi, khususnya bidang hubungan masyarakat (Humas).

    Karier gemilang Dina di dunia hiburan dimulai pada awal 1990-an melalui ajang Cover Girl. Namanya melejit berkat peran dalam sinetron populer, seperti “Gerhana”, “Si Yoyo”, dan “Tukang Bubur Naik Haji”.

    Selain berakting, Dina juga dikenal sebagai pembawa acara infotainment ternama, seperti “Hot Shot” di SCTV. Pesona dan bakatnya menjadikan Dina Lorenza salah satu figur publik yang dicintai masyarakat Indonesia.

    Pada Pemilu 2024, Dina Lorenza mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari dapil Jawa Timur III. Dengan perolehan suara mencapai 52.983, dia berhasil mengamankan kursi di legislatif.

    Pada 1 Oktober 2024, Dina resmi dilantik sebagai anggota DPR dan ditugaskan di Komisi VII, yang membidangi sektor energi, inovasi dan teknologi, lingkungan hidup, serta industri strategis.

    Sebagai anggota Komisi VII DPR, Dina Lorenza aktif terlibat dalam pembahasan isu-isu strategis nasional, seperti transisi energi, pengawasan sektor pertambangan, dan pengembangan industri hilirisasi.

    Meski berlatar belakang dunia hiburan, Dina menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memahami dan memperjuangkan isu-isu krusial di tingkat nasional. Komitmennya terhadap keberlanjutan dan kemajuan industri mencerminkan visinya untuk Indonesia yang lebih baik.

    Selain karier politiknya, Dina Lorenza dikenal sebagai ibu tunggal yang inspiratif. Ia kerap menyuarakan pentingnya pendidikan, kemandirian perempuan, dan peran aktif wanita dalam politik. Dalam berbagai wawancara, Dina menegaskan keputusannya terjun ke dunia politik bukanlah sekadar perpanjangan ketenaran, melainkan wujud pengabdian tulus kepada masyarakat.

    Transformasi Dina Lorenza dari bintang hiburan menjadi anggota DPR menunjukkan semangatnya yang luar biasa dalam berkontribusi untuk bangsa. Sebagai anggota Komisi VII, dia kini memikul tanggung jawab besar untuk mengawasi kebijakan strategis yang berdampak pada kemajuan Indonesia.