Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Anggota DPR usul pembentukan sistem cadangan darurat industri nasional

    Anggota DPR usul pembentukan sistem cadangan darurat industri nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mengusulkan agar pemerintah membentuk sistem cadangan darurat industri nasional guna memitigasi ketegangan geopolitik global terhadap industri nasional di tanah air.

    “Mendorong kepada pemerintah, mudah-mudahan juga disetujui oleh teman-teman dan pimpinan di Komisi VII, agar kita seharusnya mempunyai dan membentuk sistem cadangan darurat industri nasional,” kata Ilham di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Ilham pada rapat Komisi VII DPR RI dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza yang membahas dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional.

    Menurut dia, sistem cadangan darurat industri nasional tersebut diperlukan sebab ketegangan geopolitik yang tak berkesudahan berpotensi menggerus ketahanan industri nasional.

    Ilham menjelaskan sistem tersebut seperti halnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun khusus pada sektor industri.

    Dia menuturkan sistem tersebut dapat berupa pusat pemantauan logistik; gudang cadangan bahan baku, seperti semi konduktor, pupuk dan baja; serta dana tanggap darurat industri yang bisa digunakan secara fleksibel di masa-masa krisis.

    Selain untuk mitigasi, Ilham juga memandang sistem tersebut perlu diwujudkan sebagai langkah awal sebelum menuju reformasi industri nasional guna menjaga rantai pasok yang dibutuhkan oleh industri-industri nasional.

    “Karena apa? Karena dengan terjaga rantai pasok bahan baku industri kita, mudah-mudahan industri kita, industri nasional kita masih bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun,” tuturnya.

    Ilham menambahkan, “Jadi, pimpinan itu beberapa catatan yang mungkin nanti bisa menjadi kesimpulan dan bisa menjadi stimulus khusus agar industri nasional kita tetap terjaga walau di masa krisis.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza untuk membahas dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang memimpin jalannya rapat.

    Dia lantas berkata, “Tentu nanti akan dikaitkan dengan topik-topik lain yang berkenan dengan atau terkait dengan hal tersebut.”

    Dia lantas mempersilakan Wamenperin Faisol Riza menyampaikan paparannya, terkhusus soal bagaimana perkembangan dan pengembangan perindustrian di Indonesia.

    “Dengan tingkat kesulitan masuk bahan baku, kemudian ekspor-impor, kemudian ada tarif, ada macam-macam itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menuturkan bahwa konflik yang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dan Israel dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalamnya sebagai peristiwa yang akan berpengaruh luas terhadap situasi politik global.

    “Lebih khusus kepada situasi ekonomi dunia, khususnya perdagangan global,” katanya.

    Peristiwa tersebut, kata dia, menambah deret panjang persoalan ekonomi global, menyusul penetapan kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump hingga ketegangan perang dagang AS-China.

    Dia pun menggarisbawahi konflik geopolitik yang terus berlangsung dan ketegangan hubungan di antara beberapa negara memicu berbagai macam persoalan di sektor ekonomi. Mulai dari, harga energi yang naik, bahan baku, dan mengganggu rantai pasok pasar global.

    Bahkan, lanjut dia, muncul ancaman nyata terhadap pasokan energi di dalam negeri setelah Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz.

    “Karena ada sekitar 20 juta barel per hari melewati selat itu, itu akan berpengaruh besar. Nah, energi ini menjadi sumber produksi, sumber energi untuk produksi di sektor industri,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan kondisi tersebut dapat mengancam kelangsungan industri nasional di Tanah Air, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif, yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor.

    “Penurunan permintaan ekspor ini juga bukan karena tanpa alasan, ketegangan global pun di mana yang kita hadapi bukan hanya di sisi produksi, tetapi juga untuk ekspor mengalami tantangan besar,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) guna menjaga hubungan baik dengan mitra dagang Indonesia di berbagai negara dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi konflik yang memanas di timur tengah. Menurut dia, timur tengah adalah kawasan strategis bagi perekonomian.

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengatakan bahwa ada sebagian besar bahan baku di ekosistem industri dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Menurut dia, Kemenperin perlu mengecek dampak ketersediaan bahan baku di saat kondisi timur tengah yang memanas tersebut.

    “Nah itu tentu kalau datang dari luar negeri pasti ada kewaspadaan tertentu, atau mungkin bisa jadi barang-barang itu naik (harga),” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Kemenperin membuat secara rinci tantangan-tantangan perindustrian agar bisa mencari solusi demi industri-industri di Indonesia bisa bertahan.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta Menteri Perindustrian perkuat perlindungan investasi

    Anggota DPR minta Menteri Perindustrian perkuat perlindungan investasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini saat rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, meminta perlindungan investasi diperkuat untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

    Dia mengatakan saat ini terdapat berbagai tantangan dalam menarik dan mempertahankan investasi, termasuk masalah intervensi dari kelompok tertentu yang sangat marak terjadi hingga berpotensi mengganggu iklim investasi.

    “Banyak investasi yang masuk, tetapi kemudian tidak berlanjut karena maraknya isu-isu, seperti pemalakan, premanisme dan intervensi dari ormas-ormas atau LSM dengan kepentingan tertentu,” kata Novita.

    Menurut dia, negara perlu hadir dan menjamin iklim investasi yang masuk agar tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

    Selain itu, dia berharap Kementerian Perindustrian fokus memitigasi krisis energi global dan mendorong investasi hijau lahir dari daerah, dengan memberi insentif kepada daerah yang konsisten membangun ekosistem industri hijau guna menarik investasi hijau di Indonesia.

    Novita juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan instansi terkait dapat memperkuat kebijakan yang mendukung iklim investasi stabil dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional serta perluasan pasar ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi yang kokoh, terutama berbasis ekonomi kerakyatan.

    Menurut dia, stabilitas ekonomi nasional merupakan hal yang penting di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    Kemenperin ungkap kondisi industri Indonesia di tengah isu global

    ANTARA – Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian melakukan rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/)7). Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan kondisi perindustrian nasional di tengah situasi global dan mengungkap langkah antisipasi Kementerian Perindustrian.
    (Setyanka Harviana Putri/Azhfar Muhammad Robbani/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Permendag 8/2024 Dicabut, Anggota DPR: UMKM Bisa Terhimpit Barang Impor Murah

    Permendag 8/2024 Dicabut, Anggota DPR: UMKM Bisa Terhimpit Barang Impor Murah

    Permendag 8/2024 Dicabut, Anggota DPR: UMKM Bisa Terhimpit Barang Impor Murah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VII DPR Beniyanto merespons pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang menuai perhatian luas, terutama dari pelaku industri dan pelaku
    UMKM
    .
    Beniyanto mengingatkan agar setiap langkah deregulasi yang diambil tetap berada dalam koridor pembangunan nasional, khususnya
    hilirisasi industri
    dan pemberdayaan UMKM.
    “Setiap kebijakan deregulasi tidak boleh hanya berorientasi pada pelonggaran perdagangan. Ia harus sejalan dengan arah besar pembangunan nasional:
    hilirisasi industri
    dan pemberdayaan UMKM,” kata Beniyanto, dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
    Beniyanto menuturkan, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebelumnya mengatur mekanisme impor barang tertentu, termasuk pengawasan dan pembatasan produk yang berpotensi menyaingi produksi dalam negeri.
    Pencabutan regulasi ini, kata dia, berisiko membuka keran impor secara berlebihan tanpa mekanisme pengendalian yang memadai.
    “Ketika produk luar masuk tanpa filter yang tepat, UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional bisa terhimpit oleh banjir barang impor yang murah namun masif,” ujar dia.
    Beniyanto pun menekankan bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan strategi fundamental untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong daya saing industri nasional.
    Oleh karena itu, dia menekankan, deregulasi harus dilandasi oleh pendekatan lintas sektor yang mempertimbangkan keterkaitan antara perdagangan, industri, energi, dan teknologi.
    “Komisi VII DPR RI terus mendorong koordinasi yang lebih kuat antarkementerian, agar kebijakan perdagangan tidak berjalan sendiri dan malah kontraproduktif terhadap arah kebijakan industri nasional,” kata dia.
    Ia menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang terhadap pencabutan Permendag 8/2024 agar tidak melemahkan posisi industri nasional, terutama pelaku UMKM yang sedang berjuang pulih pasca pandemi.
    “Deregulasi tidak boleh hanya menjadi instrumen pelonggaran pasar. Ia harus diarahkan untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat dan kompetitif,” imbuh Beniyanto.
    “Transparansi dan keberpihakan pada kepentingan nasional harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses deregulasi,” sambung dia.
    Sebelumnya, pemerintah resmi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
    Perubahan tersebut diumumkan secara resmi oleh pemerintah per Senin (30/6/2025).
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, revisi Permendag 8/2024 berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
    Setelah itu, proses penyusunan revisi dilakukan dengan usulan dari kementerian dan lembaga (K/L), asosiasi,
    stakeholder
    terkait, kajian dampak analisis, serta rapat kerja teknis.
    Dari proses tersebut, dilakukan perubahan terhadap larangan dan pembatasan impor (lartas impor) sepuluh komoditas utama.
    Artinya, sepuluh komoditas ini mendapatkan relaksasi dari pemerintah.
    “Oleh karena itu seluruhnya telah dilaksanakan dan perubahan lartas (impor) itu mencakup relaksasi komoditas, dan untuk detailnya kami persilakan kepada Pak Menteri Perdagangan (Mendag),” ujar Airlangga, saat konferensi pers di gedung Kementerian Perdagangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR RI jadi pembicara kunci ANTARA “goes to campus”

    Anggota DPR RI jadi pembicara kunci ANTARA “goes to campus”

    Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Iman Adinugraha menjadi pembicara kunci pada kegiatan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA “goes to campus” yang diikuti sekitar 120 mahasiswa Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

    Antara goes to campus juga berisi kuliah umum literasi media bertajuk “Peran Media Dalam Membangun Peradaban Bangsa Di Era Digital” yang disampaikan oleh Redaktur Pelaksana Direktorat Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Teguh Priyanto.

    Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV (meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu menuturkan peran media dalam membangun peradaban bangsa di era digital sangat strategis.

    Media sebagai pilar peradaban bangsa, berperan sebagai agen literasi dan Pendidikan. “Media ini sangat penting. Media membantu kita menerima informasi aktif tetapi juga bisa menganalisis, mengevaluasi kebenaran sumber informasi,” katanya.

    Dengan media, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, termasuk dari kalangan mahasiswa. “Mahasiswa juga dapat mengkritisi kiprah DPR RI hingga DPRD di daerah,” kata Iman Adinugraha yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi.

    Media juga bisa menjadi sarana untuk menangkal hoaks, misinformasi, dan disinformasi. “Ini, kan, luar biasa sekarang ini,” kata Wakil Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat ini.

    Sementara itu Teguh Priyanto menyampaikan materi berjudul “Media Massa & Peradaban Bangsa”. Diawali dengan pertanyaan, peradaban bangsa macam apa yang hendak kita bangun?

    Disampaikan bahwa panggilan media untuk membangun peradaban bangsa, dilakukan dengan mengawal jurnalisme Indonesia, menjadi duta informasi bangsa, dan mengawal narasi kebangsaan.

    Posisi atau titik berdiri media massa sebagai penjaga peradaban bangsa, adalah dengan mengembangkan jurnalisme positif. Jurnalisme positif dilakukan dengan membangkitkan optimisme, menginspirasi, dan membangun; mendidik, mencerahkan, memberdayakan masyarakat; menjaga ketenteraman dan kedamaian masyarakat.

    Selain itu juga merajut kebangsaan, dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menjaga dan merawat kebinekaan; serta menangkal sentimen suku, agama ras, dan antargolongan (SARA) dan radikalisme.

    Selanjutnya, menjaga keindonesiaan, dengan melestarikan budaya dan kearifan lokal, mengangkat potensi ekonomi bangsa, mengangkat pembangunan dan pendidikan SDM unggul, dan mengangkat inovasi dan kreativitas anak bangsa.

    Direktur University Office CSA Teddy Lesmana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ANTARA atas kegiatan tersebut sehingga dapat memberikan pencerahan kepada para mahasiswa.

    Ia mengatakan ANTARA merupakan media terpercaya dan kredibilitasnya diakui dengan kekuatan wartawan yang tersebar di negeri ini.

    ANTARA “goes to campus” di Universitas Nusa Putra itu merupakan kegiatan pada hari kedua program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari Perum LKBN ANTARA setelah pada Senin (30/6) memberikan pelatihan peningkatan kompetensi jurnalistik Teknik Dasar Penulisan Berita Standar Kantor Berita di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), yang diikuti para mahasiswa UMMI dan dari Universitas Nusa Putra.

    Pewarta: Budi Setiawanto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Minta Evaluasi SOP Wisata Ekstrem Usai WN Brasil Juliana Marins Tewas di Rinjani

    Anggota DPR Minta Evaluasi SOP Wisata Ekstrem Usai WN Brasil Juliana Marins Tewas di Rinjani

    Anggota DPR Minta Evaluasi SOP Wisata Ekstrem Usai WN Brasil Juliana Marins Tewas di Rinjani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VII DPR RI
    Yoyok Riyo Sudibyo
    mendesak ada evaluasi terhadap Standard Operating Procedure (SOP) di destinasi
    wisata ekstrem
    usai insiden tewasnya warga negara Brasil,
    Juliana Marins
    , akibat jatuh di
    Gunung Rinjani
    , Lombok, Nusa Tenggara Barat.
    Yoyok mengatakan, insiden tersebut merupakan peringatan keras bagi semua pihak agar lebih serius memperhatikan untuk keselamatan wisatawan, terutama di destinasi dengan risiko tinggi.
    “SOP bagi wisata ekstrem perlu dievaluasi betul-betul. Pengawasan harus ditingkatkan. Harus ada pemandu atau guide tour yang dinamakan porter. Pendamping tidak boleh meninggalkan siapapun sendirian,” kata Yoyok dalam siaran pers, Selasa (1/7/2025).
    “Pendaki juga harus mentaati segala peraturan sebelum naik gunung yang ditentukan di basecamp masing-masing pengelola. Biasanya peraturannya dituliskan oleh pengelola yang dipasang di basecamp,” ucap dia melanjutkan.
    Apalagi, kata Yoyok, insiden serupa kembali terjadi hanya beberapa hari setelah kejadian Juliana ketika seorang pendaki asal Malaysia berinisial NAH dilaporkan terpeleset di jalur menuju Danau Segara Anak Rinjang.
    “Lokasi jatuhnya Juliana bukanlah titik baru bagi kecelakaan. Kawasan yang sama juga telah mencatat beberapa insiden. Seharusnya pengelola mampu menangani situasi darurat, termasuk tertib mengenai kawasan alam dengan risiko medan dan cuaca,” tutur Yoyok.
    Politikus Partai Nasdem ini pun meminta Kementerian Pariwisata untuk segera melakukan kajian manajemen krisis dan mengambil langkah konkret agar insiden ini tidak berdampak besar pada citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
    Menurut dia, kejadian ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, terutama dalam sektor wisata ekstrem.
     
    “Kita punya banyak sekali potensi wisata, termasuk gunung-gunung yang memiliki daya tarik bagi wisatawan yang suka mendaki. Jadi harus ada pembenahan terhadap perencanaan untuk kejadian darurat agar peristiwa seperti Juliana di Gunung Rinjani tidak terjadi lagi,” kata Yoyok.
    “Tidak ada yang tahu kapan kecelakaan akan terjadi, tapi kita bisa mengupayakan untuk meminimalisir insiden di kawasan wisata dengan memperkuat sisi keamanan dan faktor keselamatan bagi pengunjung,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota Komisi VII DPR usulkan Ahmad Tohari terima Nobel Sastra

    Anggota Komisi VII DPR usulkan Ahmad Tohari terima Nobel Sastra

    “Novel Ronggeng Dukuh Paruk tidak hanya sebuah karya sastra, tapi juga berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya, khususnya Jawa. Apresiasi masyarakat internasional terlihat dengan alih bahasa novel tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah, mengusulkan sastrawan kenamaan Ahmad Tohari untuk menerima penghargaan Nobel Sastra karena berkontribusi besar dalam melestarikan budaya lokal melalui karya sastranya, khususnya novel Ronggeng Dukuh Paruk.

    Menurut dia, novel fenomenal Ronggeng Dukuh Paruk berperan penting dalam pelestarian tari lengger, tarian khas Banyumas. Karya yang telah dicetak ulang hingga 21 kali sejak terbit pada 1982 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Italia, menunjukkan apresiasi internasional yang luas.

    “Novel Ronggeng Dukuh Paruk tidak hanya sebuah karya sastra, tapi juga berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan budaya, khususnya Jawa. Apresiasi masyarakat internasional terlihat dengan alih bahasa novel tersebut,” kata dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa lengger sebagai tarian tradisional Banyumas, memiliki nilai sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam melawan penjajah Belanda.

    Dia menjelaskan bahwa tarian lengger dilakukan oleh laki-laki yang berdandan seperti wanita. Asal-usulnya, tarian itu dilakukan oleh para lelaki untuk mengelabui para penjajah.

    “Jadi mereka sebenarnya ini adalah pahlawan-pahlawan kita yang berperang untuk kemerdekaan kita. Sudah seharusnya kesenian ini dilestarikan dan bisa se-terkenal Tari Kecak dari Bali,” kata dia.

    Dia berharap pemerintah menyambut usulan ini sebagai usulan pemerintah. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimana ketergantungan terhadap teknologi sangat tinggi, menurut dia, pemerintah perlu mengapresiasi sosok yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda.

    Sementara itu, Ahmad Tohari berpandangan bahwa saat ini budaya membaca sangat menurun terutama di kalangan anak muda. Padahal, kata dia, karya-karya sastra lahir dari orang-orang yang rajin membaca.

    Dia pun menyambut positif usulan sebagai salah satu penerima Nobel Sastra. Menurut dia, generasi muda harus mulai terdorong untuk mencintai karya sastra sebagai bentuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR Ingatkan Krisis Iran-Israel Alarm Reformasi Industri Nasional

    Anggota DPR Ingatkan Krisis Iran-Israel Alarm Reformasi Industri Nasional

    Jakarta –

    Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, mendukung langkah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) dalam merespons dampak konflik geopolitik Iran-Israel terhadap sektor industri nasional. Menurutnya, krisis global ini tak hanya mengancam pasokan energi dan bahan baku, tapi juga menjadi momentum reformasi industri nasional.

    Ilham menyoroti dampak langsung dari konflik Iran-Israel yang sudah terlihat dari lonjakan harga minyak mentah dunia. Per 19 Juni 2025, harga minyak Brent tercatat berfluktuasi antara USD 73 – USD 92 per barel. Bahkan, beberapa analis memperkirakan harga bisa tembus USD 100 jika Selat Hormuz-jalur penting yang menangani 30% pengiriman minyak global-terganggu.

    “Lonjakan harga ini akan menghantam biaya produksi industri kita yang sangat bergantung pada energi fosil impor, terutama dari kawasan Timur Tengah,” ujar Ilham dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

    Di sisi lain, Ilham juga menyoroti tekanan pada sektor manufaktur nasional. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia tercatat turun ke level 46,7 pada April 2025 yang merupakan level terendah dalam empat tahun terakhir. Meski pada Mei sedikit membaik menjadi 47,4, angka tersebut masih berada di bawah ambang batas ekspansi (50).

    “Dengan situasi geopolitik yang makin tidak menentu, bukan tidak mungkin angka PMI akan kembali turun atau stagnan dalam waktu dekat,” tegasnya.

    Melihat kondisi ini, Ilham mendorong pembentukan sistem tanggap darurat industri nasional atau “cadangan darurat Indonesia”-semacam “BNPB” untuk industri-guna menghadapi gangguan rantai pasok global. Berdasarkan laporan UNCTAD Mei 2025, konflik di Timur Tengah dan Laut Merah telah memaksa pengalihan rute pengiriman Asia-Eropa melalui Tanjung Harapan, memperpanjang waktu tempuh hingga 15 hari dan meningkatkan biaya kontainer hingga 200%.

    “Tanpa sistem cadangan dan respons cepat, industri kita bisa lumpuh bahkan saat permintaan pasar tetap tinggi,” katanya.

    Ilham juga menekankan pentingnya pendalaman kebijakan hilirisasi. Data Kementerian Investasi mencatat nilai investasi hilirisasi pada kuartal I 2025 mencapai Rp136,3 triliun-naik hampir 80% dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai hilirisasi harus diperluas ke sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, elektronik, dan makanan-minuman yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

    Sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, Ilham menilai ketahanan energi nasional juga menjadi prioritas utama. Ia mendorong percepatan transisi energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan infrastruktur distribusi energi di daerah tertinggal, serta optimalisasi potensi energi surya, panas bumi, dan bioenergi. Program ini tak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi impor yang rawan gejolak geopolitik, tapi juga untuk menjamin ketersediaan energi murah dan berkelanjutan. Dengan cadangan EBT sebesar 437 GW, Indonesia disebut punya peluang besar menjadi kekuatan energi hijau di Asia Tenggara.

    Sebagai bagian dari strategi ketahanan industri, Ilham mendukung pemanfaatan skema Local Currency Settlement (LCS) dari Bank Indonesia untuk meredam tekanan nilai tukar dalam pembelian bahan baku impor. Skema ini sudah diterapkan dengan sejumlah negara mitra seperti Cina, Jepang, Malaysia, dan Thailand, tetapi belum dioptimalkan oleh pelaku industri.

    “Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah, ini adalah solusi konkret untuk menstabilkan biaya input produksi,” ujarnya.

    Ilham menegaskan bahwa industri tidak lagi bisa dilihat sebagai mesin ekonomi semata. Dalam kondisi krisis global berulang, industri harus diposisikan sebagai pilar ketahanan nasional. Ia mencontohkan Amerika Serikat, India, Brasil, hingga Turki yang telah menggunakan kekuatan industri sebagai alat mempertahankan posisi tawar di kancah geopolitik.

    “Indonesia juga harus mulai melihat industri sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer. Siapa yang bisa menjaga pasokan energi dan pangannya sendiri akan bertahan. Siapa yang bergantung, akan kalah,” tegasnya.

    Ia pun menyatakan komitmennya untuk terus mendorong sinergi dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan jangka panjang di sektor industri. Termasuk penguatan aspek legislasi, insentif investasi, dan percepatan infrastruktur logistik.

    “Kita tidak sedang menghadapi badai biasa. Ini gelombang besar perubahan tatanan dunia. Indonesia harus siap menjadi jangkar stabilitas kawasan lewat kekuatan industrinya sendiri,” pungkasnya.

    (akn/ega)