Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Fenomena One Piece: menggali harta karun ekonomi kreatif Indonesia

    Fenomena One Piece: menggali harta karun ekonomi kreatif Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Seruan di media sosial untuk mengibarkan bendera bajak laut One Piece menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia memicu perdebatan. Ada yang menyebutnya protes simbolik, ada pula yang menganggapnya provokasi.

    Simbol Jolly Roger Topi Jerami bukan sekadar lambang fiktif. Bagi jutaan penggemarnya di Indonesia, simbol ini mewakili perlawanan terhadap ketidakadilan, solidaritas, dan semangat kebebasan berekspresi.

    Namun, di balik kontroversi ini, terselip potensi besar yang kerap diabaikan: kekuatan budaya populer sebagai motor ekonomi kreatif Indonesia.

    Indonesia bukannya tidak memiliki produk budaya populer. Beberapa karya anak bangsa menunjukkan potensi model ekonomi kreatif seperti itu. Sebut saja Si Juki karya Faza Meonk, berkembang dari komik digital menjadi serial animasi, film layar lebar, dan produk merchandise.

    Ada pula Nussa dan Rara karya The Little Giantz, sukses dari YouTube hingga layar lebar dengan ekosistem dakwah kreatif.

    Tak kalah penting, BumiLangit Universe dengan karakter Gundala dan Sri Asih, membangun narasi lintas media layaknya Marvel Cinematic Universe.

    Pemerintah sebenarnya menyadari potensi ini. Dalam Rapat Kerja DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif pada Juli 2025, ekonomi kreatif dicanangkan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    Targetnya, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8,37 persen dan nilai ekspor 32,94 miliar dolar AS pada 2029. Sektor animasi, video, musik, aplikasi, dan gim menjadi ujung tombak.

    Subsektor animasi Indonesia tercatat tumbuh 6,5 persen pada 2024 dengan nilai Rp10,78 triliun. Ekspor animasi dan video juga terus meningkat, meski dominasi Intellectual Property (IP) lokal di pasar global masih terbatas.

    Pemerintah memiliki delapan prioritas Asta Ekraf yaitu pengembangan SDM kreatif, penguatan ekosistem kelembagaan, pengembangan kekayaan intelektual (IP) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), akses pembiayaan, riset dan inovasi, digitalisasi, promosi dan pemasaran, serta penguatan jejaring pelaku ekraf nasional dan global.

    Ekosistem bisnis kreatif

    Kita bisa belajar dari ekosistem bisnis One Piece. Manga ini telah terjual lebih dari 500 juta kopi di seluruh dunia dan memegang rekor Guinness sebagai seri manga terbanyak terbit oleh satu penulis.

    One Piece berkembang menjadi waralaba besar dengan pendapatan miliaran dolar dari merchandise, film, theme park, hingga kolaborasi brand ternama. Awalnya dirancang selesai dalam lima tahun, kini serial ini berjalan lebih dari dua dekade berkat narasi yang terus relevan.

    Ekosistem ini menjadi contoh nyata bagaimana IP yang kuat mampu menciptakan rantai ekonomi dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi nilai budaya pop. Ini adalah model ekonomi kreatif berbasis IP yang layak ditiru.

    Karya-karya anak bangsa tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya mampu membangun IP lokal yang kuat, dengan fanbase solid dan potensi monetisasi besar.

    Potensi ini seharusnya membuka gerbang bisnis beragam, dari penjualan merchandise dan adaptasi media hingga pariwisata, kuliner, bahkan teknologi.

    Kekuatan utama budaya populer terletak pada kemampuannya menciptakan narasi kuat dan mengikat.

    Jutaan penggemar global membentuk komunitas loyal yang tak hanya mengonsumsi, tapi juga aktif memproduksi konten turunan dan mempromosikan merek secara organik. Komunitas inilah pondasi utama pengembangan ekonomi kreatif.

    Pemerintah dan industri wajib serius memanfaatkan potensi ini. Investasi pada talenta lokal—animator, komikus, desainer—sangat krusial.

    Kolaborasi antara pemegang lisensi budaya populer dengan UMKM juga dapat membuka pasar baru dan mendorong inovasi produk.

    Bayangkan desa-desa tematik dari Si Juki misalnya, atau festival kuliner bertema karakter yang menunjukkan bagaimana imajinasi dari budaya populer dapat diterjemahkan menjadi nilai ekonomi nyata.

    Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya populer juga mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi. Aplikasi mobile, game interaktif, atau pengalaman VR yang terinspirasi dari karya-karya populer itu dapat menarik generasi muda dan menciptakan aliran pendapatan baru.

    Dengan demikian, budaya populer bukan lagi hiburan pasif, melainkan ekosistem dinamis yang menawarkan peluang tak terbatas untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan identitas budaya melalui medium yang digemari global.

    Ekosistem bisnis One Piece adalah contoh nyata rantai nilai ekonomi kreatif: kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Tantangan besar muncul di tahap konservasi atau pelestarian nilai kreatif.

    Tanpa dukungan kebijakan dan fasilitas, nilai ekonomi dari kreativitas komunitas ini akan menguap. Pemerintah perlu hadir dengan program-program yang memungkinkan kreativitas komunitas menjadi sumber ekonomi berkelanjutan.

    Strategi penguatan ekonomi kreatif tidak cukup hanya dengan target PDB atau ekspor. Perlu ada keberanian merangkul dinamika budaya populer.

    Festival budaya pop, kolaborasi lisensi IP lokal-global, hingga event kreatif bertema nasionalisme inklusif, harus didorong sebagai medium sinergi antara aspirasi rakyat dan visi pembangunan.

    Di era digital, kekuatan narasi dan simbol budaya pop jauh lebih efektif menjangkau generasi muda dibanding retorika formal kenegaraan.

    Inisiatif seperti pengibaran bendera One Piece membuktikan bahwa ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya soal produk, tetapi juga soal makna dan narasi. Komunitas kreatif mampu mengolah simbol global menjadi ekspresi lokal yang relevan dengan kondisi sosial.

    Inilah aset tak ternilai yang, jika dikelola dengan baik, dapat menguatkan identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Indonesia harus memanfaatkan potensi budaya pop dan subkultur kreatif sebagai bagian integral dari strategi ekonomi nasional. Jika tidak, kita akan terus tertinggal dalam gelombang ekonomi kreatif global.

    Kini saatnya pemerintah, pelaku industri, dan komunitas kreatif bersinergi. Bukan untuk memadamkan kreativitas, tetapi memastikan bahwa setiap ekspresi, simbol, dan cerita menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa kreatif yang berdaya saing di pentas dunia.

    *) Rioberto Sidauruk adalah Pemerhati Industri Ekraf saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rahayu Saraswasti Buka Suara soal Sugiono Disebut Gantikan Muzani jadi Sekjen Gerindra

    Rahayu Saraswasti Buka Suara soal Sugiono Disebut Gantikan Muzani jadi Sekjen Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati buka suara soal kabar adanya perombakan struktur Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, terkhusus perubahan posisi sekretaris jenderal.

    Menurutnya, hingga sejauh ini masih belum ada Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra. Bahkan, SK Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra saja masih belum keluar. Rahayu juga membantah adanya isu internal dalam partai. 

    “Enggak ada SK. SK KLB juga belum keluar. Nggak ada isu internal,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

    Meski demikian, wanita yang juga menjadi pimpinan Komisi VII DPR RI ini menyebut dirinya tidak mengetahui pasti apakah posisi Ahmad Muzani tergantikan dengan Menteri Luar Negeri, Sugiono sebagai Sekjen Gerindra.

    “Enggak tahu juga. Karena itu prerogatif ketua umum yang formatur tunggal,” tegasnya.

    Sebagai informasi, KLB yang disebut Rahayu membuahkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. 

    Kemudian, KLB juga turut menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing DPP Partai Gerindra periode 2020—2025.

    Ketiga, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, tak hanya menjadi Ketua Umum tetapi partai juga turut menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra.

    Lebih lanjut, Muzani menyebut kongres memandatkan Prabowo menjadi formatur tunggal, termasuk menentukan kepengurusan baru. Terakhir, katanya, Prabowo juga diminta kembali menjadi calon presiden (capres) pada 2029. 

    Siapa Ahmad Muzani?

    Melansir dari laman resmi Partai Gerindra, Ahmad Muzani lahir di Tegal pada 15 Juli 1968 (56 tahun), dia adalah seorang pengusaha yang juga politisi dari Gerindra. 

    Sebelum berkiprah dalam dunia politik, Muzani dulunya adalah seorang wartawan majalah Amanah pada 1989. Kemudian, pada 1995 Sekjen Gerindra ini menjadi redaktur redaksi Radio Ramako FM. Karier kewartawanannya terus berlanjut hingga menjadi pimpinan redaksi Berpolitik.com pada 1999.

    Adapun, karier politiknya di Gerindra dimulai sejak menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2009 – 2012, berlanjut menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2012 – 2014. Selanjutnya menjadi Sekjen Partai Gerindra pada 2015 – 2020, dan Ketua Fraksi Partai Gerindra, 2014 – 2019. 

    Pria yang juga pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia (PII) ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I dan akhirnya mulus melenggang ke Senayan untuk periode 2009-2014. Pada saat itu, dia tergabung dalam Komisi I.  

    Kemudian, pada periode 2014 – 2019 ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dan ditunjuk menadi Ketua Fraksi dari Partai Gerindra di DPR RI.

  • Komisi VII: Konservasi Mangrove Buka Peluang Ekonomi Bagi Warga – Page 3

    Komisi VII: Konservasi Mangrove Buka Peluang Ekonomi Bagi Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mujakkir Zuhri menegaskan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati pada 26 Juli 2025, diharapkan menjadi momen penting dalam pengembangan wisata mangrove.

    Menurut dia, tema “Melindungi Lahan Basah untuk Masa Depan Kita”, menjadi peringatan penting soal konservasi dan rehabilitasi lahan, juga menekankan peran krusial ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon, pelindung pantai, dan habitat bagi berbagai biota laut.

    “Peringatan ini lebih dari sekadar seremonial, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat mangrove,” kata Mujakkir melalui siaran persnya, Senin (28/7/2025).

    Mujakkir berharap, Wisata Mangrove Ketapang Urban Aquaculture di Kabupaten Tangerang bagian Utara dapat menjadi model pengembangan wisata mangrove yang berkelanjutan.

    Dia percaya, potensi wisata mangrove sangat besar dalam mendorong ekonomi lokal melalui menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menarik wisatawan, sektor ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap umkm.

    “Masyarakat lokal juga dapat berperan sebagai pemandu wisata, pengelola warung makan, atau penyedia akomodasi,”jelas dia.

    Selain itu, Mujakkir menambahkan, wisata mangrove juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menjual produk lokal, makanan, kerajinan tangan, dan jasa lainnya. Seehingga meningkatkan pendapatan mereka.

    “Pengembangan ekonomi kreatif juga dapat terwujud melalui produk-produk berbasis mangrove yang menarik bagi wisatawan,” jelas dia.

     

  • Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Novita Hardini mengingatkan agar kebijakan perpajakan digital atau e-commerce jangan sampai menekan pelaku UMKM.

    Saat kunjungan kerja spesifik ke Danau Toba, Sumatera Utara (25/7), dia mengatakan di tengah gencarnya digitalisasi ekonomi, perhatian pemerintah seharusnya tak hanya sebatas pada legalitas dan formalitas, tetapi juga pada keberlanjutan usaha kecil yang rentan terhempas beban regulasi yang tidak proporsional.

    “Jangan sampai UMKM yang baru belajar bernafas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan raksasa, tapi tulang punggung ekonomi rakyat,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Anggota komisi DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi itu menegaskan kebijakan perpajakan harus memperhatikan realitas di lapangan.

    Ia mencontohkan banyak pelaku UMKM yang sudah berusaha mengurus legalitas, seperti sertifikasi halal, hak merek, hingga Perseroan Terbatas (PT) perorangan, namun masih menghadapi kendala birokrasi yang lamban.

    “Dari dua tahun lalu daftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Ini kan ironis, sudah didorong untuk formal tapi tidak difasilitasi dengan cepat, sekarang malah dihadapkan pajak,” ujarnya.

    Novita mengatakan pajak e-commerce yang dibebankan pada pelaku usaha kecil bisa menjadi penghambat, alih-alih pendorong.

    Dia menilai fokus saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, keberlanjutan produksi, dan edukasi digital yang konkret.

    UMKM, kata dia, memerlukan perlu kepastian, bukan kejutan, sehingga jangan sampai hari ini bisa berjualan, tetapi besok tidak bisa.

    “Yang mereka butuhkan adalah kestabilan agar bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan berputar ekonominya,” ucap Novita menambahkan.

    Lebih lanjut, dirinya turut mengingatkan agar berbagai program pemerintah tidak hanya bersifat pada seremoni, sehingga harus ada program nyata yang bisa menyentuh langsung kebutuhan UMKM dari pembiayaan, digitalisasi, hingga penguatan rantai pasok dan pasar.

    Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi adanya kolaborasi antar kementerian, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, dan lembaga-lembaga lainnya.

    Tetapi, dia mengajak kolaborasi kementerian/lembaga tersebut bukan hanya soal penandatanganan nota kesepahaman, melainkan mengenai output dan dampak nyata, apalagi jika menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Jawa Timur tersebut pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM.

    Novita juga mengajak seluruh pemangku kebijakan agar tidak menjadikan pajak sebagai instrumen yang membebani pelaku usaha kecil, tetapi sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Kalau UMKM kita kuat, ekonomi nasional juga kuat. Tapi kalau mereka tersungkur karena kebijakan yang tidak adil, kita semua yang akan rugi,” tuturnya.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang merancang kebijakan baru terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang di platform e-commerce.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan rencana ini pada dasarnya merupakan pergeseran mekanisme pembayaran pajak.

    Jika sebelumnya pedagang daring wajib membayar PPh secara mandiri, nantinya lokapasar (marketplace) akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh 22 atas setiap transaksi pedagang pada e-commerce.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan dalam rancangan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang e-commerce, pemerintah akan memberikan pengecualian. Pedagang yang memiliki penghasilan di bawah Rp500 juta dalam satu tahun tidak akan dikenakan pungutan PPh 22.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR ingatkan masyarakat dilibatkan dalam pengembangan Toba

    Anggota DPR ingatkan masyarakat dilibatkan dalam pengembangan Toba

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan agar masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam pelestarian dan pengembangan kawasan Danau Toba bila nantinya kembali mendapat green card (kartu hijau) dari UNESCO.

    “Kita sering bicara stakeholders, tapi lupa share holder. Apa yang kita lakukan tidak akan berguna kalau enggak ada dampak untuk masyarakat,” kata Bane dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kaldera Toba, Sumatera Utara, Sabtu.

    Dia mendorong pemerintah untuk memastikan kemajuan kawasan Danau Toba sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Untuk itu, menurut dia, harus ditetapkan zonasi wisata di kawasan Danau Toba, seperti kawasan wisata massal atau wisata kekhususan (edukasi-penelitian).

    Hal tersebut, kata dia, agar keanekaragaman hayati kawasan Danau Toba tetap terjaga, namun tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danau Toba kawasan terintegrasi, harus dibangun sama-sama. Zonasi juga perlu, mana pariwisata massal dan pariwisata kekhususan. Karena kalau biodiversitnya enggak dijaga, percuma juga,” ujarnya.

    Badan Pengelola (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) menyatakan revalidasi (peninjauan kembali) status Geopark Kaldera Toba telah dilakukan pada 21-25 Juli 2025, dengan tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan.

    Hasil revalidasi status Geopark Kaldera Toba secara resmi akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile.

    Revalidasi status itu dilakukan setelan pada rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023 menyatakan, kawasan Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    DPR tekankan sinergi industri perkuat Politeknik Petrokimia Banten

    Kabupaten Serang (ANTARA) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya sinergi antara industri dan pemerintah dalam memperkuat Politeknik Industri Petrokimia Banten guna menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor kimia dan petrokimia.

    “Politeknik Petrokimia ini punya potensi luar biasa. Di Banten saja ada lebih dari 20 perusahaan petrokimia, dan masing-masing butuh ribuan tenaga kerja. Tapi sekarang baru 124 lulusan, meskipun semuanya terserap,” kata Evita saat meninjau Kampus Politeknik Banten di Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa.

    Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, khususnya di Kementerian Perindustrian, menurut Evita, perlu adanya investasi langsung dari industri dalam bentuk beasiswa, pelatihan, hingga dukungan sarana laboratorium.

    “Menyekolahkan SDM (sumberdaya manusia) itu bukan pengeluaran, tapi investasi karena nanti mereka (industri) juga yang pakai,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata dia, Komisi VII DPR RI akan mendorong dari sisi alokasi anggaran. Namun ia juga menekankan kolaborasi konkret antara politeknik dan dunia usaha menjadi kunci.

    “Kita ini jangan hanya andalkan APBN, tapi industri harus ikut membesarkan kampus ini,” ujarnya.

    Evita juga menyoroti pentingnya penguatan kurikulum berbasis teknologi dan digitalisasi karena Politeknik Petrokimia Banten telah memiliki visi besar ke arah sana, sehingga perlu dukungan anggaran dan SDM berkualitas untuk mewujudkannya.

    “Saya sudah sampaikan ke Pak Dirut dan Kementerian Perindustrian agar duduk bersama industri. Harus ada grand design Politeknik ke depan, ini kan dibentuk juga atas dorongan industri waktu itu,” ujar dia.

    Menurut Evita, komitmen industri selama ini sudah terlihat, termasuk melalui hibah tanah dan keterlibatan dalam kerja sama pendidikan.

    Namun, dia berharap kontribusi itu tidak berhenti di awal. “Kita nggak boleh puas. Industri harus lebih aktif lagi dalam membesarkan kualitas pendidikan vokasi ini,” katanya.

    Ia menegaskan pentingnya politeknik sebagai penopang hilirisasi industri petrokimia, yang disebutnya sebagai mother of industrial.

    “Petrokimia itu sektor strategis karena jadi bahan baku banyak industri lain. Maka politeknik seperti ini adalah fondasi,” ujar Evita.

    Dia menyampaikan bahwa kunjungan Komisi VII DPR RI ini akan dilanjutkan dialog dengan perusahaan-perusahaan petrokimia besar di Banten.

    “Kami akan kunjungi industri-industri setelah ini. Kita ingin tahu seberapa besar komitmen mereka terhadap pendidikan vokasi yang mereka sendiri usulkan saat awal berdirinya politeknik ini,” ucapnya.

    Evita berharap agar kampus politeknik ini menjadi contoh sukses pendidikan vokasi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan industri.

    “Bukan hanya outputnya terserap, tapi juga kampusnya jadi pusat inovasi dan keunggulan vokasi petrokimia Indonesia,” katanya.

    Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Banten, selain dipimpin oleh Evita Nursanty sebagai ketua tim dan Lamhot Sinaga (wakil ketua tim), juga hadir anggota komisi dewan tersebut, seperti Banyu Biru Djarot, Maria Lestari, Muzakkir Zuhri, H. Kardaya Warnika, Jamal Mirdad, Rico Sia, Siti Mukaromah, Alifudin serta Muhammad Hatta.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Komisi VII DPR RI kunjungan kerja spesifik ke PTKI Medan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, Sumatera Utara, sebagai upaya mencari masukan terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang industri.

    Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII, Chusnunia Chalim di Medan, Senin, mengatakan, kunjungan kali ini khusus melihat peran Kementerian Perindustrian dalam hal penyediaan sumber daya manusia dalam bidang industri, dan khususnya kali ini melakukan dialog dengan jajaran PTKI Medan.

    PTKI Medan memang merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Perindustrian yang konsen dalam menciptakan lulusan handal pada bidang industri dan kimia.

    PTKI ke depan diharapkan bisa lebih berkembang, termasuk menjawab berbagai tantangan terkini dalam pengembangan bidang industri. Karena memang pastinya tak bisa kalau hanya menerapkan metode lama, sementara industrinya terus bergerak maju seiring perkembangan zaman.

    Ia mengatakan, ada beberapa poin penting yang ingin dibahas dalam pertemuan dengan pihak PTKI Medan yang secara umum demi menjawab tantangan dan situasi terkini dalam hal kebutuhan SDM di dunia industri dengan berbagai perkembangannya.

    Poin penting lain yang ingin diketahui adalah apa yang menjadi target dan program PTKI Medan dalam pengembangan dan kampus demi menghasilkan lulusan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang industri.

    “Kalau ada usulan-usulan yang selama ini belum terakomodir, bisa disampaikan dalam forum ini sehingga bisa kita diskusikan dengan harapan bisa diwujudkan di tahun tahun mendatang. Yang jelas dunia industri kita butuh SDM yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan dunia industri. Nah ini menjadi tantangan kita semua,” katanya.

    Direktur PTIK Medan, Poltak Evencus Hutajulu, mengatakan PTKI Medan memiliki tiga program studi yakni teknik kimia, teknik mekanika dan agrobisnis kelapa sawit dengan jumlah mahasiswa aktif saat ini sebanyak 1.078 orang.

    Para mahasiswa tersebut berasal dari Sumatera Utara 807, Riau 111, Sumatera Barat 13, Aceh 11, Jambi 11, Kalimantan Barat 7, Sumatera Selatan 6, Jawa Barat 6, Kepulauan Riau 5, Bengkulu 5, Jakarta 3, Sulawesi barat 2, Lampung 2, Kaltim 2, Kalteng 2, Babel 2, Papua 1, Kalimantan Utara 1, Jawa Timur 1 dan Banten 1.

    Sejumlah mahasiswa juga mendapat beasiswa dari berbagai oerusahaan melalui kerja sama yang dilakukan yakni dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT.Ecogreen oleochemical, PTPN IV, PT Inalum, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Toba Pulp Lestari, Pemkot Dumai dan RAPP.

    Untuk pengembangan PTKI Medan ke depannya, pihaknya telah menyusun sejumlah program, di antaranya pembukaan program studi baru berstandar global,kerja sama strategis dengan institusi luar negeri, magang internasional di industri global dan peningkatan kompetensi dosen.

    “Tentunya untuk rencana pengembangan tersebut, kami sangat membutuhkan dukungan semua pihak. Jumlah alumni PTKI Medan per 2024 tercatat sebanyak 9.113 orang yang saat ini sudah bekerja di sejumlah perusahaan ternama baik di Indonesia maupun internasional,” katanya.

    Pewarta: Juraidi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Membidik peluang strategis industri Indonesia di INNOPROM 2026

    Membidik peluang strategis industri Indonesia di INNOPROM 2026

    Ilusterasi (ANTARA/Innoprom.com/ddn)

    Membidik peluang strategis industri Indonesia di INNOPROM 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Indonesia berpeluang besar mengukir sejarah baru dalam pameran industri internasional INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia. Dalam pameran tersebut, Indonesia hadir sebagai partner country. Status kehormatan ini memberikan kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi ekonomi dan industri Indonesia  ke mata dunia. Langkah strategis ini mendapat lampu hijau legislatif.

    Komisi VII DPR RI, dalam Rapat Dengar Pendapat pada 17 Juli 2025, secara tegas mendukung terselenggaranya Indonesia sebagai partner country pada pameran industri internasional ‘INNOPROM’ di Rusia tahun 2026 dalam rangka promosi industri nasional di tingkat global. Dukungan ini menegaskan komitmen bersama eksekutif dan legislatif demi kesuksesan partisipasi Indonesia.

    INNOPROM adalah pameran industri internasional terkemuka yang diadakan setiap tahun sejak 2010. Setelah Arab Saudi menjadi negara mitra pada 2025, giliran Indonesia di 2026. Ajang ini merupakan platform strategis mempertemukan lebih dari 60 negara peserta, menampilkan lebih dari 11.000 perusahaan dan organisasi di atas area pameran seluas 50.000 meter persegi.

    Ribuan pelaku industri berkumpul berfokus pada bisnis dan inovasi. Sebagai partner country, Indonesia berpotensi besar memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan perdagangan, mempromosikan investasi, serta memperluas kerja sama industri dan inovasi. Status partner country memungkinkan Indonesia mengangkat citra negara melalui sorotan media internasional, pelaku industri global, dan investor. Namun, status ini harus diterjemahkan dalam bentuk konkret yang dirasakan langsung oleh industri dan masyarakat.

    Pengalaman negara sebelumnya, seperti India di Hannover Messe 2015 dan Uni Emirat Arab di Expo 2020 Dubai, menunjukkan bagaimana status partner country dapat menjadi jembatan meningkatkan investasi dan membangun citra sebagai negara dengan potensi industri besar.

    Strategi Raih Untung

    Agar partisipasi Indonesia di INNOPROM 2026 berdampak signifikan, pemerintah perlu menetapkan tujuan jelas dan fokus. Setiap kegiatan selama pameran harus mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia.

    Potensi Indonesia dalam sektor unggulan, seperti manufaktur, teknologi, dan industri hijau, harus menjadi sorotan utama. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kerja sama industri Indonesia-Rusia telah mencakup sektor vital seperti pupuk, farmasi dan peralatan medis, metalurgi, galangan kapal, serta sektor halal.

    INNOPROM adalah momentum tepat mengukuhkan kerja sama tersebut sekaligus menjajaki peluang baru. Total perdagangan Indonesia-Rusia pada 2024 diproyeksikan mencapai 3.981 juta dollar AS; partisipasi aktif di INNOPROM dapat menggenjot angka ini lebih tinggi.

    Penting menunjukkan keunggulan Indonesia, baik dari sisi produk, inovasi, maupun kapasitas industri. Melalui momentum INNOPROM ini, Indonesia harus aktif meluncurkan inisiatif bilateral dan membangun kemitraan bisnis jangka panjang yang tidak hanya menarik perhatian investor, tetapi juga meningkatkan profil industri negara secara global.

    Jadikan partisipasi ini sebagai batu loncatan menuju upaya diplomasi perdagangan, industri, dan inovasi yang lebih besar, sekaligus memberikan gambaran arah transformasi industri Indonesia yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan. Selain Rusia, INNOPROM membuka pintu lebar bagi pasar non-tradisional di kawasan Commonwealth of Independent States (CIS).

    Dengan total populasi 246,4 juta dan PDB 7,669 miliar dollar AS pada 2023, serta total perdagangan Indonesia-CIS mencapai 4.898,2 juta dollar AS pada 2024, pasar CIS adalah ceruk menjanjikan bagi produk dan investasi Indonesia.

    Kesiapan Kunci Sukses

    Keberhasilan pameran seperti INNOPROM tidak bisa hanya diukur dari keramaian stan. Ukuran keberhasilan yang lebih relevan adalah output konkret: jumlah pembeli (buyer) terverifikasi, potensi nilai investasi, dan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditindaklanjuti. Selain itu, kunjungan VIP dari negara lain dan paparan media internasional juga menjadi indikator penting. INNOPROM bukan hanya ajang pamer produk, tetapi juga kesempatan mendapatkan masukan berharga dari pasar luar negeri.

    Feedback ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, harga, layanan, hingga kemasan, agar produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Arab Saudi, partner country INNOPROM 2025, menunjukkan bagaimana status ini dimanfaatkan fokus pada sektor strategis.

    Delegasinya membawa lembaga negara dan perusahaan industri terkemuka mewakili sektor prioritas, seperti listrik, elektrifikasi, peralatan dan layanan minyak dan gas, industri konversi hilir, kimia, pertambangan, logam, dirgantara, dan keamanan siber. Indonesia bisa belajar dari pendekatan ini menonjolkan sektor unggulan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, seperti industri digital, energi terbarukan, dan manufaktur ramah lingkungan.

    Kesiapan finansial juga krusial. Komisi VII DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian pada TA 2025 sebesar Rp11,965 miliar, dialokasikan untuk persiapan pameran industri internasional ‘INNOPROM’ tahun 2026.

    Dukungan anggaran ini menunjukkan keseriusan dan komitmen politik menyukseskan gelaran ini. INNOPROM 2026 adalah peluang emas bagi Indonesia menunjukkan kemajuan dan potensi industri kita kepada dunia. Peluang ini terwujud jika Indonesia memiliki tujuan jelas, strategi terarah, dan fokus pada sektor yang benar-benar dapat mendorong perubahan positif perekonomian nasional. Dengan dukungan penuh Komisi VII DPR RI, Indonesia memiliki fondasi kuat menghadapi ajang ini.

    Indonesia harus siap menghadapinya dengan persiapan matang, sehingga dapat memaksimalkan status partner country ini dan membawa hasil optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII DPR tinjau KEK Singhasari, desak investasi berskala besar

    Komisi VII DPR tinjau KEK Singhasari, desak investasi berskala besar

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meninjau perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (15/7). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR menegaskan pentingnya penguatan peran kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri digital berbasis budaya sehingga memampukan KEK Singhasari menarik investasi berskala besar untuk membuka lapangan kerja padat karya. (Achmad Saif Hajarani/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta pemerintah hadir atasi masalah industri semen

    Komisi VII DPR minta pemerintah hadir atasi masalah industri semen

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta pemerintah hadir guna mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh industri semen di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, dalam keterangan yang diterima pada Selasa, mengatakan harga produk semen Indonesia masih kalah bersaing dengan semen impor, terutama dari produk China.

    “Pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman ini,” kata Evita saat kunjungan kerja ke Semen Indonesia Group (SIG) di Bogor, Jawa Barat.

    Dia pun setuju apabila ada pemberian insentif bagi industri semen yang menerapkan ekosistem energi terbarukan dan penerapan sistem tersebut tidak murah.

    Menurut dia, proyek-proyek strategis nasional harus diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan produk Semen Indonesia Group.

    Selain itu, menurut dia, pemerintah juga perlu memikirkan mobilisasi bagi industri semen untuk bisa mendistribusikan produk-produknya.

    Misalnya, kata dia, keberadaan infrastruktur masih diperlukan bagi para pelaku industri.

    “Mereka punya masalah, pemerintah harus cari solusi dalam hal ini. Kemudian juga membuka pangsa pasar internasional,” kata dia.

    Dia pun berharap pemerintah benar-benar hadir dalam menangani masalah industri semen, karena DPR RI ingin industri nasional di semua sektor berkembang.

    Untuk itu, dia juga meminta agar para pelaku industri semen untuk saling berkonsolidasi guna merumuskan masalah-masalah yang membutuhkan bantuan dari pemerintah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.