Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025).

    RAPBN dan Nota Keuangan yang akan disampaikan memuat gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk subsidi energi. Terkait subsidi energi, Prabowo sempat menyoroti penyalurannya yang belum tepat sasaran.

    Belakangan, sang Kepala Negara ingin memangkas subsidi energi, khususnya BBM, dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah ingin menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    Lalu, bagaimana proyeksi subsidi energi pada 2026 dan realisasinya dalam 5 tahun terakhir?

    Bila mengacu usulan yang disepakati Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, volume BBM bersubsidi untuk 2026 disepakati sebesar 19,05 juta-19,28 juta kiloliter. Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebesar 0,52 juta-0,54 juta kl dan minyak solar sebesar 18,53 juta-18,74 juta kl.

    Volume LPG 3 kg dipatok sebesar 8,31-8,76 juta MTon. Sementara itu, subsidi listrik tahun depan dipatok sebesar Rp97,37-104,97 triliun.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memproyeksi besaran subsidi energi akan tumbuh di kisaran 8% hingga 10% pada tahun ini. 

    Dia menjelaskan, dengan asumsi harga minyak mentah yang relatif rendah di kisaran US$60 hingga US$80 per barel serta pertumbuhan konsumsi BBM yang juga tidak signifikan, pertumbuhan konsumsi listrik dan BBM tidak akan melonjak drastis. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

    “Karena itu, diperkirakan pertumbuhan subsidi energi akan mencapai dua kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu di kisaran 8%-10%,” kata Ishak kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025).

    Ishak menambahkan bahwa di tengah pelemahan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tahun depan diproyeksikan masih rendah, pemerintah perlu menjaga agar subsidi tetap dipertahankan. Hal ini diperlukan agar tidak menekan daya beli dan semakin menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Adapun, realisasi subsidi energi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Bisnis, realisasi subsidi energi pada 2020 mencapai Rp108,84 triliun atau 113,84% melebihi pagu APBN Perpres 72/2020.

    Perinciannya, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp47,73 triliun, atau 116,11% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik mencapai Rp61,10 triliun atau 112,13% dari pagu APBN Perpres 72/2020. 
    Secara umum, persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target.

    Sementara itu, realisasi subsidi energi sepanjang 2021 mencapai Rp142 triliun. Angka ini melonjak 30,5% dibanding 2020. Adapun, subsidi energi 2021 diberikan dalam bentuk subsidi BBM yang mencapai 16 juta kiloliter dan subsidi LPG 3 kg mencapai 7,12 juta metrik ton.

    Lalu, subsidi listrik bagi rumah tangga berdaya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni sebanyak 32,5 juta pelanggan. Kemudian, diskon tarif listrik bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA sebanyak 30,8 juta pelanggan, serta diskon tarif listrik bagi pelaku bisnis dan industri daya 450 VA kepada 430.000 pelanggan.

    Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp171,86 triliun. Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp115,61 triliun atau 77,40% dari pagu. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,24 triliun atau 94,43% dari pagu.

    Berikutnya, realisasi anggaran untuk subsidi energi pada 2023 mencapai Rp164,3 triliun, turun sebesar 4,4% secara tahunan. 

    Tercatat, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sepanjang 2023 terealisasi sebesar Rp95,6 triliun atau turun 17,3%. Sementara itu, anggaran subsidi listrik terealisasi sebesar Rp68,7 triliun atau tumbuh 22,2%.

    Khusus untuk 2024, realisasi penyaluran subsidi energi hanya tercatat per 30 November yang mencapai Rp157,16 triliun. Perinciannya, subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp92,98 triliun dan subsidi listrik Rp64,18 triliun. Sementara pagu anggaran subsidi energi pada 2024 mencapai Rp186,9 triliun.

    Adapun untuk 2025 ini, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. Per semester I/2025, total realisasi subsidi energi mencapai Rp66,89 triliun atau sekitar 32,9% dari pagu APBN 2025.

    Angka itu terdiri atas subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai 30,28 triliun dan subsidi listrik mencapai Rp26,61 triliun.

  • Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi

    Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina dinilai berkontribusi besar pada upaya swasembada energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Kinerja Pertamina pada semester I-2025 dinilai sejalan dengan semangat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Capaian tersebut dinilai sangat mendukung upaya pencapaian ketahanan dan swasembada energi nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mengatakan keberhasilan Pertamina menjaga produksi minyak dan gas (migas) hingga 1,04 juta barel setara minyak per hari menjadi modal penting menuju kemandirian energi.

    “Ya, tentu. Jadi, ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan ketahanan energi dalam rangka menciptakan kemandirian dan swasembada energi ke depan,” ujar Eddy kepada media, Selasa (12/8).

    Eddy meyakini, kemampuan Pertamina menemukan cadangan migas baru akan berkontribusi pada peningkatan produksi dan lifting minyak nasional. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai lifting 1 juta barel minyak per hari pada 2030.

    “Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan hulu Pertamina di bidang eksplorasi dan pengeboran menghasilkan cadangan baru. Hal ini akan menambah peluang bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan lifting minyak sesuai target,” ucapnya.

    Ia menambahkan, capaian ini menjadi tonggak penting ketahanan energi, khususnya di sektor migas, mengingat konsumsi minyak mentah nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksinya masih di bawah 600 ribu barel per hari.

    Senada, Direktur Eksekutif Economic Society Network Institute, Acuviarta Kartabi, menilai capaian Pertamina sejalan dengan semangat HUT ke-80 RI yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

    “Ya, me-remind tema Pak Presiden Prabowo yaitu pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan seperti tertuang dalam RPJM. Jadi ada inklusivitas, tidak hanya pertumbuhan tetapi juga pemerataan,” ujarnya.

    Menurutnya, kontribusi Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Saya kira akan lebih sehat, akan membantu mengurangi beban defisit APBN. Salah satu hal yang paling penting adalah kita mampu memperbaiki manajemen energi kita. Ini kontribusi Pertamina yang sangat baik,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Selasa (12/8).

    Acuviarta menambahkan, capaian tersebut dalam jangka menengah diyakini mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah, sehingga menghemat anggaran negara. Sementara dalam jangka pendek, hal ini memperkuat ketahanan stok BBM nasional.

    Selain itu, Pertamina juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen. “Kontribusi itu akan terjaga, bahkan bisa semakin meningkat,” tutupnya.

    Sebelumnya, Pertamina mencatat produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) hingga semester I-2025. Produksi tersebut terdiri atas 557 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan 2.798 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

    Di sektor eksplorasi, Pertamina juga agresif mencari cadangan migas baru dengan melakukan survei seismik 3D sepanjang 539 kilometer persegi pada periode yang sama.

    Sumber : Radio Elshinta

  • One for All Tuai Sorotan

    One for All Tuai Sorotan

    Jakarta –

    Film berjudul Merah Putih: One for All menuai sorotan negatif dari warganet Indonesia. Tak hanya dari warganet, sejumlah anggota DPR RI juga ternyata turut memberikan catatan atas film tersebut.

    Warganet ramai menyoroti film animasi tersebut lantaran tampilan visualnya. Beberapa di antaranya bahkan menyoroti fakta terkait biaya pembuatan film animasi itu.

    Hampir sama dengan warganet, anggota DPR RI Lalu Hadrian Irfani juga memberikan sejumlah catatan terhadap film animasi itu. Ia sebetulnya menyambut positif produksi karya anak bangsa itu, tetapi ia berharap masukan dari publik dijadikan pembelajaran ke depannya.

    “Info terkait film ini cukup terbatas. Di berbagai media di internet, hanya menyebutkan bahwa animasi ini adalah film animasi lokal yang bertema nasionalisme, tetapi kontroversi utamanya justru terletak pada kualitas dan anggaran pembuatannya,” kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Lalu Hadrian menyebut warganet banyak yang mengomentari terkait kualitas visual dari film animasi itu. Kendati demikian, pimpinan Komisi X DPR RI mengapresiasi pembuatan film Merah Putih: One for All.

    “Berbagai media juga menyebut bahwa respons publik justru antara apresiasi terhadap pesan dan kekecewaan atas kualitas visual,” ujar Lalu Hadrian.

    “Saya mengapresiasi saja hadirnya film Merah Putih: One for All sebagai bagian dari kontribusi kreatif dalam menanamkan nilai kebangsaan dan persatuan,” tambahnya.

    Wakil Ketua Komisi X DPR ini menilai kritikan dari publik menjadi bagian evaluasi ke depannya. Ia juga meminta pemerintah mendukung karya anak bangsa.

    “Bagi saya, masukan publik terhadap animasi tersebut, adalah bagian dari proses evaluasi yang penting untuk mendorong pelaku industri kreatif agar terus berbenah dan meningkatkan kualitas karyanya,” kata Lalu Hadrian.

    “Bagi saya, dukungan dari siapapun, termasuk dari pemerintah dan masyarakat, diperlukan untuk mendukung masyarakat film Indonesia. Dukungan ini diperlukan sebagai bagian dari upaya kita dalam memajukan konten kreatif, terutama konten film animasi Indonesia,” imbuhnya.

    Dunia Animasi Tidak Mudah

    Tak cuma Lalu Hadrian, anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, juga memberikan tanggapan terkait polemik film animasi ‘Merah Putih: One for All’. Ia memandang proses pembuatan film animasi memang tidak mudah.

    “Pertama, saya ingin mengapresiasi upaya sineas dan animator kita yang telah berusaha menghadirkan film ini. Dunia animasi itu tidak mudah, membutuhkan SDM kreatif, teknologi mumpuni dan biaya yang besar,” kata Ilham kepada wartawan, Senin (11/8).

    Ia pun berharap agar kritikan publik terhadap film animasi tersebut dijadikan pembelajaran. Dengan begitu, perfilman animasi Indonesia bisa semakin baik lagi.

    “Kritik itu bagian dari proses pembelajaran agar ke depan kualitas karya kita semakin baik dan mampu bersaing di tingkat global,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia juga optimistis film animasi Indonesia bisa lebih berkembang. Menurutnya, industri kreatif harus mampu hasilkan karya yang betul-betul diminati masyarakat.

    “Dengan pendampingan yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas animasi tanpa kehilangan identitas budaya Indonesia. Industri kreatif kita harus mampu menghasilkan karya yang tidak hanya diminati di pasar lokal, tetapi juga diakui di pasar internasional,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat. Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang san

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai diperlukannya evaluasi terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Menurut BHS, sapaan akrabnya, usulan peninjauan ulang tersebut untuk memastikan IKN mampu menggantikan Jakarta menjadi ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, BHS menerangkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, dikunjungi oleh kurang lebih 10 juta jiwa.

    Untuk mengakomodasi pergerakan puluhan juta orang tersebut, Jakarta memiliki moda transportasi yang memadai.

    “Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki,” katanya.

    Akan tetapi, apabila ibu kota dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur, akan ada penyesuaian akomodasi yang digunakan.

    BHS menilai, masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengakses pusat pemerintahan serta perusahaan-perusahaan besar di IKN, akan memerlukan transportasi udara dan laut untuk bisa menjangkau ibu kota.

    Dipaparkan BHS, apabila ada 2 juta orang yang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan angkutan udara dengan tarif Rp1,5 juta untuk mengakses wilayah tersebut, maka jutaan masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi.

    Jumlah pengeluaran tersebut, sambung dia, belum termasuk dengan akomodasi penginapan. Dirinya memperkirakan, masyarakat bisa mengeluarkan uang hingga triliunan dalam satu tahun hanya demi mengakses IKN.

    “Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan,” katanya.

    BHS juga menyoroti masih kurangnya infrastruktur transportasi udara di Kalimantan Timur untuk bisa mengakomodasi jutaan masyarakat.

    Dia menilai, infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat.

    Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang sangat kecil.

    “Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menuju ke IKN, mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” ucapnya.

    BHS menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh dipersulit dengan rencana dan kebijakan adanya ibu kota baru.

    “Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,”

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada publik.

    Saat melakukan kunjungan reses ke Kantor Biro LKBN ANTARA Biro Jawa Timur, di Surabaya, Rabu, Bambang menyatakan bahwa keberadaan ANTARA harus dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,” ujar Bambang Haryo.

    Dalam kunjungan tersebut, Bambang yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI itu menyampaikan bahwa ANTARA perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan dan publikasi pemerintahan.

    Menurutnya, capaian-capaian penting pemerintah, seperti ketahanan pangan, ekspor komoditas ke luar negeri, kemajuan pendidikan dan sektor kesehatan, harus diberitakan secara luas melalui ANTARA.

    “Jika media swasta satu kali memberitakan, ANTARA bisa tiga hingga empat kali. ANTARA harus menjadi tolok ukur pemberitaan nasional, seperti pada masa lalu,” katanya.

    Politisi dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa dalam era maraknya informasi media sosial, peran ANTARA menjadi semakin penting untuk menjadi penyeimbang, khususnya dalam menyaring informasi yang baik dan membangun tentang pemerintah.

    “Tidak semua berita negatif itu disukai publik. Saya sendiri merasakan, konten positif di media sosial pribadi justru lebih banyak mendapatkan respons baik. Ini menunjukkan masyarakat tetap ingin mendapatkan informasi yang sehat dan membangun,” ujar Legislator dari Dapil Jatim I, Surabaya-Sidoarjo ini.

    Kepala LKBN ANTARA biro Jawa Timur, Rachmat Hidayat mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo dalam rangka reses.

    “Kami berharap pemerintah bisa meng-endorse ANTARA pada publik, sehingga masyarakat bisa mengenal ANTARA sebagai kantor berita negara,” ujarnya.

    Lanjutnya, selama ini ANTARA menjadi lembaga pemerintah yang selalu menyajikan berita positif dan berimbang atas sejumlah capaian kinerja pemerintah.

    “Tak hanya itu, ANTARA memiliki segmentasi yang jelas sehingga informasi yang disampaikan ANTARA sudah tersampaikan pada pemangku kebijakan dan pembaca yang tepat,” ujarnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya darip

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono berkomitmen untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah kesenian tradisional Ludruk.

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya daripada pariwisata alam. Ini yang perlu dikembangkan,” katanya di sela mengunjungi Rumah Budaya di Anggaswangi, Sidoarjo, Selasa.

    Ia mengatakan, di rumah budaya tersebut tempat berkumpul semua seniman-seniman yang masih eksis termasuk di dalamnya adalah seniman Ludruk yang saat ini di Sidoarjo tinggal empat grup.

    “Sidoarjo merupakan kabupaten tempat cikal bakal Kerajaan Majapahit, cikal bakal Kerajaan Jenggolo dan sebagainya. Dan dan di sini begitu banyak tokoh-tokoh kerajaan-kerajaan yang zaman dulu adalah yang terhebat, terbaik dan termasyhur di seluruh Nusantara ini. Jadi ini yang patut kita dukung,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan tadi ee ada progra Pak Prabowo yaitu UMKM maupun E-Kraf dimana bisa menggunakan apa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk jaminan pinjaman sampai Rp100 juta.

    “Itu bisa dimanfaatkan untuk seniman-seniman ini yang juga perajin. Jadi ini kita harapkan dengan adanya fasilitas yang diberikan sama Pak Prabowo ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

    Salah satu seniman Ludruk Surono mengaku senang dengan kedatangan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono karena memberi wawasan, memberi pencerahan.

    “Beliau juga memfasilitasi dan untuk menghidupkan lagi untuk seni Ludruk. Saya sangat berterima kasih,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,”

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono meminta pengelola untuk mempertahankan status Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pasar Sukodono, Sidoarjo.

    Ia mengatakan, Pasar Sukodono menjadi sorotan karena merupakan satu-satunya pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), meskipun termasuk dalam kategori pasar kelas menengah.

    Bambang Haryo di Sidoarjo, Selasa mengatakan dari sekitar 15 ribu pasar tradisional yang ada di Indonesia, hanya sekitar 40 pasar yang telah berstandar SNI. Oleh karena itu, ia menilai pencapaian Pasar Sukodono sangat layak diapresiasi dan dijadikan contoh nasional.

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,” katanya.

    Ia berharap, status SNI yang dimiliki Pasar Sukodono bisa menjadi inspirasi bagi pengelola pasar tradisional lainnya, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan secara umum di Indonesia.

    “Pasar Sukodono harus jadi percontohan. Jangan sampai mundur hanya karena kurang perhatian atau pengelolaan,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Pasar Sukodono Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo Budi Pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia menyatakan siap menjaga dan meningkatkan standar yang telah dicapai.

    “Terima kasih kepada Pak Bambang atas motivasi dan arahannya. Kami akan terus menjaga kebersihan, keamanan, dan fasilitas pasar agar standar SNI tetap terjaga,” tutur Budi.

    Ia menjelaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan yang diberikan demi mempertahankan predikat SNI tersebut.

    “Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo kami berkomitmen untuk mempertahankan status SNI ini, agar masyarakat tahu bahwa Sidoarjo memiliki pasar tradisional yang berkualitas nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Sektor Pariwisata Bisa Dorong Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Jakarta –

    Pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional.

    Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengungkapkan kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam merupakan potensi besar yang belum sepenuhnya digarap maksimal.

    “Pengembangan pariwisata yang berbasis pada kekayaan budaya Indonesia termasuk budaya lokal, sejarah, dan tradisi harus menjadi prioritas,” ujar Gandung dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Ia mencontohkan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi yang telah berhasil membangun ekosistem pariwisata berbasis budaya. Wisatawan, kata dia, tidak hanya berkunjung sekali, tetapi cenderung kembali karena merasa terikat secara emosional dengan pengalaman yang mereka alami.

    “Wisatawan yang datang ke Yogyakarta pasti menyimpan seribu rindu untuk kembali. Destinasi wisata seperti ini memberikan rasa nyaman, tenang, damai, dan menghadirkan pengalaman baru yang berbeda. Ini harus menjadi contoh baik bagi destinasi lainnya di Indonesia,” jelas dia.

    Anggota Fraksi Partai Golkar itu menekankan bahwa dengan optimalisasi potensi budaya, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia merujuk pada data devisa dari sektor pariwisata Indonesia yang mencapai US$ 3,74 miliar pada tahun 2024, dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 4,01 hingga 4,5%.

    “Sektor pariwisata tidak hanya mendatangkan devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 25 juta orang. Ini adalah sektor yang nyata dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Gandung juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pariwisata berbasis budaya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pelaku industri pariwisata.

    “Kita perlu membangun pariwisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Butuh kerja sama lintas kementerian dan berbagai pemangku kepentingan agar pembangunan pariwisata tidak hanya bersifat temporer, tapi berdampak jangka panjang,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Gandung mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian, di antaranya adalah pengembangan infrastruktur di daerah-daerah dengan potensi budaya tinggi, promosi pariwisata berbasis budaya melalui kanal domestik dan internasional, serta pelatihan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan pelayanan prima bagi wisatawan.

    “Dengan langkah strategis dan komitmen bersama untuk menjalankannya, saya sangat optimis bahwa pariwisata berbasis budaya dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Gandung.

    (kil/kil)

  • Perkuat Sistem Peringatan Dini Nasional

    Perkuat Sistem Peringatan Dini Nasional

    Jakarta: Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, industri, lembaga internasional, dan masyarakat dalam upaya memperkuat ketangguhan nasional terhadap bencana.

    EDRR 2025 menghadirkan fokus utama pada solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif. 

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan EDRR 2025, akan diselenggarakan workshop bertajuk “Early Warning for All” pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Main Hall A – Conference A, JIEXPO Kemayoran. Workshop ini merupakan kolaborasi antara Kemenko PMK, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, UN Women, dan mitra lainnya, dengan tujuan membangun sistem peringatan dini yang inklusif, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Project Director EDRR 2025, Vista Limbong menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan EDRR tahun ini. Workshop EDRR 2025 mengusung tema “Early Warning for All”.

    “Melalui workshop ‘Early Warning for All’, kami bersama Kemenko PMK ingin menegaskan bahwa sistem peringatan dini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor. Ini adalah bagian penting dari visi besar EDRR 2025 untuk membangun ekosistem kebencanaan yang lebih tangguh dan terintegrasi,” ujar Vista dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
     

    Workshop ini menjadi elemen krusial dalam seminar dan pameran EDRR 2025, karena membahas langsung upaya peningkatan kapasitas sistem peringatan dini sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, teknologi, dan peran aktif masyarakat. 

    Lebih dari sekadar forum diskusi, workshop ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi sistem peringatan dini sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.
    Keynote Speaker Workshop “Early Warning for All”
    Workshop “Early Warning for All” akan menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si, selaku Keynote Speaker, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial – Kemenko PMK. Adapun para narasumber utama yang akan berpartisipasi dalam diskusi strategis ini antara lain:

    Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., selaku Kepala BNPB
    Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., selaku Ph.D, Plt. Kepala BMKG
    Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc., selaku Kepala Badan Geologi
    Fifi Aleyda Yahya, selaku Dirjen Komunikasi Publik selaku Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi)
    Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan – Kementerian Dalam Negeri
    Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., selaku Deputi Pencegahan – BNPB
    Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, M.Sc., selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)

    Untuk memperkaya perspektif, sesi ini juga akan menghadirkan penanggap diskusi yaitu:

    Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Si, selaku Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
    Solly Andriany Gantina, selaku Anggota Komisi VII DPR RI
    Ardito Marzooki Kodijat, selaku National Professional Officer at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

    Diskusi akan dipandu oleh dua moderator berpengalaman:

    Titi Moektijasih, selaku Analis Kebencanaan – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA)
    Morry Efriana, selaku Asisten Deputi Penanganan Bencana – Kemenko PMK
    EDRR 2025

    Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran di Hall A1–A3, Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. EDRR 2025 diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium, dengan dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) selaku Co-Host.

    Jakarta: Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. Pameran ini menjadi ajang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, industri, lembaga internasional, dan masyarakat dalam upaya memperkuat ketangguhan nasional terhadap bencana.
     
    EDRR 2025 menghadirkan fokus utama pada solusi kebencanaan, tanggap darurat, dan penyelamatan, sebagai bagian dari upaya mempercepat penguatan sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif. 
     
    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan EDRR 2025, akan diselenggarakan workshop bertajuk “Early Warning for All” pada Kamis, 14 Agustus 2025 di Main Hall A – Conference A, JIEXPO Kemayoran. Workshop ini merupakan kolaborasi antara Kemenko PMK, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi, UN Women, dan mitra lainnya, dengan tujuan membangun sistem peringatan dini yang inklusif, efektif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    Project Director EDRR 2025, Vista Limbong menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan EDRR tahun ini. Workshop EDRR 2025 mengusung tema “Early Warning for All”.
     
    “Melalui workshop ‘Early Warning for All’, kami bersama Kemenko PMK ingin menegaskan bahwa sistem peringatan dini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor. Ini adalah bagian penting dari visi besar EDRR 2025 untuk membangun ekosistem kebencanaan yang lebih tangguh dan terintegrasi,” ujar Vista dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Agustus 2025.
     

     
    Workshop ini menjadi elemen krusial dalam seminar dan pameran EDRR 2025, karena membahas langsung upaya peningkatan kapasitas sistem peringatan dini sebagai garda terdepan dalam mitigasi bencana. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan ilmiah, teknologi, dan peran aktif masyarakat. 
     
    Lebih dari sekadar forum diskusi, workshop ini juga menjadi momentum untuk memperkuat integrasi sistem peringatan dini sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional yang berkelanjutan.
    Keynote Speaker Workshop “Early Warning for All”
    Workshop “Early Warning for All” akan menghadirkan Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si, selaku Keynote Speaker, yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial – Kemenko PMK. Adapun para narasumber utama yang akan berpartisipasi dalam diskusi strategis ini antara lain:
     
    Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., selaku Kepala BNPB
    Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., selaku Ph.D, Plt. Kepala BMKG
    Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc., selaku Kepala Badan Geologi
    Fifi Aleyda Yahya, selaku Dirjen Komunikasi Publik selaku Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkodigi)
    Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, selaku Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan – Kementerian Dalam Negeri
    Dra. Prasinta Dewi, M.A.P., selaku Deputi Pencegahan – BNPB
    Prof. Dr. Ir. Harkunti P. Rahayu, M.Sc., selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
     
    Untuk memperkaya perspektif, sesi ini juga akan menghadirkan penanggap diskusi yaitu:
     
    Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Si, selaku Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)
    Solly Andriany Gantina, selaku Anggota Komisi VII DPR RI
    Ardito Marzooki Kodijat, selaku National Professional Officer at United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
     
    Diskusi akan dipandu oleh dua moderator berpengalaman:
     
    Titi Moektijasih, selaku Analis Kebencanaan – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA)
    Morry Efriana, selaku Asisten Deputi Penanganan Bencana – Kemenko PMK
    EDRR 2025

    Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 bakal digelar pada 13-15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran di Hall A1–A3, Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran. EDRR 2025 diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan, Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium, dengan dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) selaku Co-Host.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Komisi VII DPR minta izin wisata di Taman Nasional Komodo dikaji ulang

    Komisi VII DPR minta izin wisata di Taman Nasional Komodo dikaji ulang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengkaji ulang pemberian Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).

    Apalagi, sebut dia, sudah ada peringatan dari UNESCO terkait status warisan dunia Taman Nasional Komodo.

    Evita dalam keterangan di Jakarta, Selasa mendesak pembangunan infrastruktur di kawasan TNK dihentikan apabila tidak sejalan dengan prinsip konservasi, pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta berpotensi merugikan masyarakat lokal.

    Hal itu disampaikan Evita menanggapi protes dari masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, DPRD setempat, dan berbagai pihak lainnya terhadap rencana pembangunan resort dengan 619 fasilitas wisata oleh PT Kencana Watu Lestari (PT KWT) di Pulau Padar serta perusahaan lain yang beroperasi di kawasan TNK.

    “Kita menyadari pentingnya dukungan infrastruktur pariwisata, terutama di destinasi super prioritas seperti Labuan Bajo dan sekitarnya. Namun, jika pembangunan resort dan infrastruktur dilakukan secara masif di Pulau Padar, Pulau Rinca, dan pulau-pulau lain di dalam kawasan TNK, maka hal itu harus dihentikan apabila bertentangan dengan semangat konservasi,” ujarnya.

    Ia melanjutkan “Apalagi hal ini berpotensi merusak Outstanding Universal Value (OUV) TNK sebagaimana yang telah diingatkan oleh UNESCO. Bila ingin membangun, sebaiknya dilakukan di luar kawasan taman nasional”.

    Sebagai informasi, PT KWT memperoleh konsesi di Pulau Padar seluas 426,07 hektar berdasarkan SK No. 796/Menhut-II/2014. PT KWT sendiri disebut memiliki konsesi selama 55 tahun di kawasan tersebut.

    Sementara, PT Segara Komodo Lestari (PT SKL) mendapat konsesi seluas 22,10 hektar di Loh Buaya, Pulau Rinca, melalui SK No. 7/1/IUPSWA/PMDN/2015.

    Pemberian izin tersebut dimungkinkan setelah terjadinya perubahan zonasi TNK pada tahun 2012, dari zona konservasi menjadi zona pemanfaatan yang diduga saat itu tidak dilaporkan kepada UNESCO. Undang-Undang di Indonesia memang memperbolehkan pembangunan di zona pemanfaatan, namun tidak berlaku untuk zona inti dan rimba.

    Adapun Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991, jauh sebelum izin-izin usaha tersebut diberikan. Pada tahun 2021, UNESCO bahkan telah mengeluarkan peringatan kepada Pemerintah Indonesia terkait pembangunan yang terlalu masif di kawasan TNK.

    Menteri Kehutanan sebelumnya sempat mengeluarkan SK evaluasi terhadap izin IUPSWA melalui SK No.SK.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022, namun izin-izin tersebut tampaknya tetap berjalan.

    “Mengkaji ulang izin-izin tersebut, termasuk perubahan zonasi sejak tahun 2012 adalah hal yang sangat wajar,” kata Evita.

    Jika perubahan zonasi tersebut terbukti mengganggu habitat komodo, lanjut Evita, maka sudah seharusnya dikembalikan ke zonasi sebelumnya, yakni dari zona pemanfaatan menjadi zona inti atau zona rimba.

    “Artinya, tidak boleh ada pembangunan resort atau fasilitas wisata dalam kawasan taman nasional, dan seluruh aktivitas semestinya diarahkan ke luar kawasan,” ucapnya.

    Evita mengingatkan bahwa hewan Komodo adalah satwa liar yang bergerak bebas tanpa mengenal batas zonasi. Jika pembangunan dilakukan secara masif di dalam kawasan, menurutnya, ruang hidup Komodo akan semakin terdesak karena peningkatan aktivitas manusia.

    “Oleh karena itu, penataan ruang harus dilakukan secara cermat dan tidak boleh sembarangan diubah-ubah. Kita mendengar bahwa UNESCO sangat prihatin terhadap perubahan zonasi tahun 2012 tersebut,” ungkap Evita.

    Pimpinan Komisi Pariwisata DPR itu meminta TNK yang juga merupakan situs Warisan Dunia UNESCO untuk diperhatikan secara khusus. Evita mendorong pemerintah lebih serius mengurus keberlanjutan destinasi wisata Indonesia berkelas dunia tersebut.

    “Status taman nasional ini tidak bisa disamakan dengan taman nasional lain. Setiap proyek pembangunan harus dinilai secara menyeluruh dengan pendekatan analisis dampak dalam konteks situs warisan dunia,” ujarnya.

    Evita pun mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana Pasal 33 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengubah keutuhan zona inti taman nasional.

    Sementara, dalam Pasal 35 disebutkan bahwa pemerintah berwenang menghentikan pemanfaatan dan bahkan menutup taman nasional jika dibutuhkan.

    “Kita juga mendorong adanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat adat dan lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan taman nasional. UU Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa konservasi adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Sayangnya, masyarakat justru seringkali tidak dilibatkan,” tuturnya.

    Evita juga meminta pemerintah melakukan audit independen terhadap seluruh proyek pariwisata yang sedang berjalan di TNK. Ia menekankan setiap proyek harus sejalan dengan standar perlindungan situs warisan dunia UNESCO.

    “Sekali lagi, saya minta agar suara UNESCO benar-benar diperhatikan. Jangan sampai status warisan dunia Komodo ini dicabut karena aktivitas bisnis yang mengancam kelestarian komodo serta nilai alam dan budaya kawasan ini,” ujar Evita.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.