Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Dapat pagu Rp182M, ANTARA komitmen produksi berita program Asta Cita

    Dapat pagu Rp182M, ANTARA komitmen produksi berita program Asta Cita

    ANTARA – Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA mendapatkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp182.178.954.000. Pada rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Kamis (4/9), Direktur Utama LKBN Akhmad Munir menyampaikan dengan pagu tersebut ANTARA akan memproduksi 171.035 berita Public Service Obligation (PSO) sesuai penugasan pemerintah dan juga mengangkat program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. (Setyanka Harviana Putri/Anggah/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bisa rampung di masa sidang bulan ini.

    Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan bahwa saat ini RUU Kepariwisataan sudah mencapai tahap finalisasi karena pembahasan substansi perubahannya sudah selesai. Kini, tahapan pembahasan masuk ke tahap sinkronisasi melalui Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus.

    “Masa reses kalau tidak salah, tidak berubah, nanti jadwalnya itu di 2 Oktober. Jadi sebelum 2 Oktober ini sudah selesai,” kata Bane kepada ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Di tahapan akhir ini, menurut dia, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi meluruskan pasal-pasal yang masih perlu dikoreksi. Menurut dia, tahapan tersebut melibatkan ahli bahasa agar tidak ada pengguna bahasa yang salah.

    Dia menjelaskan bahwa ada sejumlah substansi perubahan yang penting dalam RUU Kepariwisataan untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia. Di antaranya, kata dia, pendidikan kepariwisataan akan diatur dalam RUU tersebut agar bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap.

    Legislator yang membidangi urusan pariwisata, perindustrian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif itu, mengatakan bahwa pendidikan soal kepariwisataan juga akan masuk ke dalam kurikulum formal di tingkat sekolah dasar.

    Selain itu, RUU Kepariwisataan juga akan mengatur soal keselamatan di bidang pariwisata. Jangan sampai, kata dia, kecelakaan yang terjadi di destinasi wisata beberapa waktu lalu kembali terulang hingga menjadi sorotan publik.

    “Nah itu yang harus penuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Jadi artinya tujuannya semata-mata demi kenyamanan, demi keamanan, dan keselamatan wisatawan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

    Rapat tersebut digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, pukul 13.00 WIB. Rapat akan berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I.

    Selain itu, Komisi I DPR RI mengundang Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk juga mengikuti rapat kerja dan anggaran tersebut.

    Pada awal September 2025, Komisi VII DPR RI menggelar sejumlah rapat dengan mitra-mitranya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2026.

    Komisi VII DPR mempunyai mitra, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan ANTARA.

    Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mendorong agar anggaran bagi mitra-mitra komisinya itu bisa lebih besar sebab mitra-mitra Komisi VII DPR mendapatkan anggaran paling kecil dibandingkan mitra dari komisi-komisi lainnya.

    Menurut dia, anggaran optimal dibutuhkan agar kementerian dan lembaga bisa menjalankan programnya dengan maksimal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin Usul Tambahan Anggaran Rp 1,46 Triliun, Ini Alasannya – Page 3

    Kemenperin Usul Tambahan Anggaran Rp 1,46 Triliun, Ini Alasannya – Page 3

    “Keikutsertaan Indonesia pada INNOPROM 2026 merupakan upaya strategis memperkuat hubungan industri dengan Rusia. Ini sekaligus melanjutkan kesuksesan partisipasi Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2023 yang menghasilkan komitmen investasi senilai Rp30 triliun dari 19 kerja sama. Nilai investasi itu mencapai lebih dari 200 kali lipat dibandingkan anggaran keikutsertaan sebesar Rp140 miliar,” jelas Agus.

    Selain itu, alokasi juga diperuntukkan bagi kegiatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan IKM melalui sertifikasi dan adopsi teknologi, restrukturisasi mesin dan peralatan industri, hingga penyelenggaraan pendidikan vokasi di berbagai tingkatan.

    Di hadapan Komisi VII DPR RI, Menperin menegaskan pentingnya dukungan legislatif terhadap rencana kerja Kemenperin tahun 2026. “Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota dewan agar percepatan pembangunan industri nasional dapat terwujud secara optimal. Industri adalah motor penggerak ekonomi kita, dan keberlanjutannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, serta dukungan DPR RI,” ujar dia.

     

  • Anggota DPR yakini travel warning tak berdampak ke industri pariwisata

    Anggota DPR yakini travel warning tak berdampak ke industri pariwisata

    “Travel warning merupakan imbauan yang sifatnya agar warga negara asing yang bersangkutan berhati-hati. Berbeda dengan travel banned yang melarang perjalanan pada wilayah tertentu,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah meyakini bahwa travel warning atau peringatan perjalanan ke Indonesia oleh beberapa negara tidak akan berpengaruh pada industri pariwisata tanah air.

    Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan normalnya kegiatan pariwisata di beberapa lokasi wisata, antara lain di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Travel warning merupakan imbauan yang sifatnya agar warga negara asing yang bersangkutan berhati-hati. Berbeda dengan travel banned yang melarang perjalanan pada wilayah tertentu,” kata Erma, panggilan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Sebagai informasi, sejumlah negara, mulai dari Australia, Prancis, hingga Singapura mengeluarkan peringatan perjalanan ke Indonesia di tengah situasi maraknya demonstrasi besar di Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia.

    Erma mengatakan saat ini kondisi Indonesia berangsur pulih dan membaik sehingga dirinya meyakini keempat negara tersebut pasti akan segera mencabut peringatan perjalanan.

    Jika peringatan perjalanan dicabut, kata dia, maka juga akan berpengaruh pada pergerakan industri pariwisata yang memberikan efek domino terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri kreatif.

    “Meningkatnya angka pengangguran membuat kedua sektor tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi masyarakat dalam membangun ekonomi keluarga,” ujarnya.

    Diketahui, sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang tinggal di Indonesia atau hendak berkunjung ke Indonesia, mulai dari Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Prancis, Jepang, Filipina, Inggris, hingga Kanada.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin Minta Tambahan Anggaran Rp 1,4 T buat Pameran di Rusia-Hilirisasi

    Menperin Minta Tambahan Anggaran Rp 1,4 T buat Pameran di Rusia-Hilirisasi

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta tambahan anggaran Rp 1,46 triliun untuk tahun depan. Pagu anggaran Kemenperin tahun 2026 ditetapkan Rp 2,5 triliun, yang berasal dari rupiah murni Rp 2,08 triliun, PNBP Rp 69,9 miliar, dan BLU Rp 342,4 miliar.

    Dengan demikian maka total usulan pagu alokasi Kemenperin tahun 2026 mencapai Rp 3,97 triliun. Menurut Agus, tambahan tersebut digunakan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan sektor industri.

    “Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri nasional yang akan kami sampaikan dalam pengusulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,46 triliun. Tambahan ini ditujukan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan sektor industri,” ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

    Secara rinci, sebesar Rp 202,5 miliar akan dipakai untuk mendukung Indonesia dalam pameran industri internasional atau INNOPROM di Rusia tahun 2026. Indonesia merupakan partner country dalam acara tersebut.

    “Kemudian pengadaan peralatan laboratorium pendukung penetapan SNI wajib sebesar Rp 185 miliar. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi sebesar Rp 120,09 miliar, program hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas Rp 113 miliar,” sebut Agus.

    Kemudian, program pengembangan industri kecil menengah melalui kegiatan sertifikasi adopsi teknologi, kemitraan pembiayaan dan akses pasar sebesar Rp 107 miliar, dan program restrukturisasi mesin dan peralatan sebesar Rp 101,85 miliar

    “Program penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah vokasi industri Rp 76,25 miliar, diklat vokasi sektor industri prioritas sebesar Rp 53,90 miliar” tutup Agus.

    (ily/ara)

  • Nilai Tambah Manufaktur RI Peringkat 13 Dunia, Tembus Rp 4,3 Kuadriliun

    Nilai Tambah Manufaktur RI Peringkat 13 Dunia, Tembus Rp 4,3 Kuadriliun

    Jakarta –

    Indonesia mencatat capaian penting di sektor manufaktur global sepanjang 2024. Data terbaru Bank Dunia menunjukkan nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia tembus US$ 265,07 miliar atau setara Rp 4.349 triliun (kurs Rp 16.400)

    Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-13 dunia, melampaui rata-rata MVA global yang hanya US$ 78,73 miliar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, capaian ini mencerminkan daya saing manufaktur yang semakin kuat.

    “Data terkini yaitu dari Global Manufacturing Value Added atau MVA pada tahun 2024 yang dirilis oleh Bank Dunia, nilai MVA Indonesia pada tahun 2024 mencapai US$ 265,07 miliar dolar, jauh melampaui rata-rata MVA dunia yang sebesar hanya US$ 78,73 miliar,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

    Industri manufaktur di Indonesia dinilai memiliki struktur yang cukup mendalam dari sektor hulu sampai hilir. Hal ini berdampak positif pada peningkatan nilai tambah (value added) sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memimpin jauh di atas Thailand yang berada di urutan kedua. Menurut Agus, MVA Thailand hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.

    “Di Asia Tenggara tentu kita pasti lebih tinggi dari negara-negara lain dan ranking kedua MVA di Asia Tenggara atau ASEAN itu diduduki oleh Thailand yang jumlah atau nilai MVA-nya hanya setengah dari jumlah atau nilai MVA yang dicatat oleh Indonesia,” ungkapnya.

    Agus juga menegaskan bahwa Indonesia masih di bawah China, Jepang, India, dan Korea Selatan untuk level Asia. Namun, Agus optimis dalam beberapa tahun ke depan Indonesia mampu menyusul MVA negara-negara lain.

    “Kami sangat meyakini dalam lima sama sepuluh tahun ke depan kalau kita bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk sektor manufaktur, kita akan mudah bisa menyusul negara-negara yang tadi saya sampaikan,” tutup Agus.

    (ily/ara)

  • DPR segera tuntaskan RUU Kepariwisataan setelah sempat tertunda

    DPR segera tuntaskan RUU Kepariwisataan setelah sempat tertunda

    “Tinggal sedikit lagi kemarin. Kalau situasi tenang, kemarin itu sudah selesai,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bakal segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah hampir selesai, tetapi sempat ditunda karena dinamika politik yang terjadi pekan lalu.

    Setelah situasi tenang, menurut dia, pembahasan untuk merampungkan RUU tersebut bakal digelar dalam beberapa hari ke depan. Pada Rabu ini, pihaknya pun menggelar rapat dengan Kementerian Pariwisata untuk membahas rencana kerja dan anggaran.

    “Tinggal sedikit lagi kemarin. Kalau situasi tenang, kemarin itu sudah selesai,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa tuntutan dan kritik dari masyarakat yang terjadi saat adanya aksi demonstrasi itu harus direspons dengan baik oleh DPR. Sehingga dia pun sempat menunda pembahasan RUU itu untuk memberi ruang kepada masyarakat.

    Di sisi lain, dia pun mendorong agar anggaran untuk Kementerian Pariwisata di tambah. Karena dalam RUU yang akan segera rampung itu, menurut dia, ada penambahan porsi tugas bagi Kementerian Pariwisata.

    “Maka butuh anggaran baru, jadi nggak bisa sama dengan anggaran sebelumnya di mana masih UU lama,” kata Saleh.

    Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp1,85 triliun.

    Dia mengatakan pihaknya merancang lima program unggulan untuk 2026, yakni penerapan destinasi wisata bersih, sinergi peningkatan keselamatan wisata untuk wisata ekstrem, pariwisata naik kelas, event by Indonesia, dan program desa wisata.

    “Menimbang Astacita sebagai prioritas nasional dengan program prioritas yang diarahkan pada pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan,” kata Widiyanti.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menperin Lapor Kinerja Industri Manufaktur ke DPR, Investasi Tembus Rp 366 T

    Menperin Lapor Kinerja Industri Manufaktur ke DPR, Investasi Tembus Rp 366 T

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan kinerja Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) atau manufaktur ke Komisi VII DPR RI. Dari sisi penanaman modal, Agus menyebut IPNM menyumbang investasi Rp 366 triliun pada semester I-2025.

    Jumlah tersebut setara 39% dari total realisasi investasi di periode tersebut yang mencapai Rp 942 triliun. Agus menilai capaian ini menjadi salah satu modal untuk memastikan sektor manufaktur mampu terus ekspansi, berinovasi, serta membuka lapangan pekerjaan.

    “Realisasi investasi IPNM selama periode Januari sampai Juni tahun ini mencapai Rp 366,6 triliun atau menyumbang sekitar 39% dari total investasi nasional yang sebesar Rp 942,9 triliun,” sebut Agus dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

    Menurut Agus, kepercayaan investor terhadap IPNM cenderung menguat secara konsisten. Sementara itu dari sisi ekspor, pada semester I 2025 IPNM berkontribusi atas US$ 128,13 miliar atau 80% dari total ekspor nasional yang sebesar US$ 160,16 miliar.

    Secara kumulatif, selama bulan Januari hingga Juli tahun 2025, surplus perdagangan Indonesia mencapai US$ 23,65 miliar yang utamanya disumbang oleh surplus perdagangan komoditas non migas sebesar US$ 34,06 miliar.

    Pertumbuhan Industri

    Lalu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor IPNM mencatatkan pertumbuhan 5,60% year-on-year. Angka itu lebih tinggi dari data pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,12%.

    “Angka ini memperlihatkan ekspansi yang sehat, selaras dengan perannya sebagai pilar utama ekonomi dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 16,92%,” tuturnya.

    Kemudian Indeks Kepercayaan Industri (IKI), kondisi manufaktur dalam negeri terus menunjukkan tren positif. IKI bulan Agustus 2025 tercatat berada di level 53,55 atau ekspansif. Sementara itu PMI dari S&P tercatat berada di level 51,5.

    Menurut Agus hal ini ini menandakan optimisme pelaku usaha terhadap prospek industri. Meskipun jika dilihat dari utilisasinya, angkanya masih berada di level 62%, sehingga butuh strategi khusus untuk memperluas akses pasar.

    “Angka ini masih menunjukkan banyaknya ruang bagi manufaktur untuk dapat mengoptimalkan kapasitas produksi nasional atau kapasitas produksi di pabrik masing-masing. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan adalah perluasan akses pasar baik global maupun perlindungan akses pasar domestik termasuk dengan cara penguatan kerja sama internasional dan juga promosi produk-produk nasional di kancah dunia,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Kemenperin Dorong Gen Z Jadi Motor Industri Lewat Industrial Fest”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ily/ara)

  • Menperin Minta Tambah Anggaran Rp1,46 T Untuk Pameran di Rusia-Vokasi

    Menperin Minta Tambah Anggaran Rp1,46 T Untuk Pameran di Rusia-Vokasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2,501 triliun dengan Sumber Dana Dari Rupiah Murni sebesar Rp 2,08 triliun, kemudian PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 69,9 miliar dan BLU (Badan Layanan Umum) sebesar Rp 342,4 miliar.

    Namun angka itu dirasa masih kurang sehingga Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengajukan tambahan anggaran untuk Kemenperin sebesar Rp 1,46 Triliun, sehingga total usulan pagu alokasi tahun 2026 mencapai hampir Rp 4 triliun, tepatnya Rp 3,97 triliun.

    “Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri nasional yang akan kami sampaikan dalam pengusulan tambahan anggaran sebesar 1,46 triliun. Tambahan ini ditujukan untuk membiayai 222 kegiatan strategis yang dinilai dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan sektor industri,” kata dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (3/2025).

    “Tambahan anggaran ini akan kami arahkan pada sejumlah kegiatan utama antara lain yang pertama berada Indonesia sebagai partner country pada penyelenggaraan pameran industri internasional INAPROM tahun 2026 di Rusia ini sebesar 202,5 miliar,” lanjutnya.

    Kemudian pengadaan peralatan laboratorium pendukung penetapan SNI wajib sebesar 185 miliar, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan vokasi sebesar 120,09 miliar, program hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas 113 miliar, program pengembangan industri kecil menengah melalui kegiatan sertifikasi adopsi teknologi kemitraan, pembiayaan dan akses pasar sebesar 107 miliar.

    “Kemudian program restrukturisasi mesin dan peralatan sebesar 101,85 miliar, program penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah vokasi industri 76,25 miliar, diklat vokasi sektor industri prioritas sebesar 53,90 miliar,” ujar Agus Gumiwang.

    Jika dibagi kepada masing-masing unit eselon I, Sekretariat Jenderal mengusulkan tambahan sekitar Rp127,3 miliar sehingga total alokasinya menjadi Rp417,5 miliar. Ditjen Industri Agro mengajukan tambahan Rp87,9 miliar dengan total alokasi Rp186,5 miliar. Ditjen IKFT mendapatkan tambahan Rp93 miliar, sehingga totalnya Rp196,5 miliar.

    Sementara itu, Ditjen ILMATE mengajukan tambahan Rp87,5 miliar, sehingga total alokasi mencapai Rp194,7 miliar. Ditjen IKMA menjadi salah satu unit dengan tambahan terbesar, yakni Rp243,9 miliar, sehingga totalnya Rp482,8 miliar. Inspektorat Jenderal menambahkan Rp43 miliar, menjadikan total Rp105,5 miliar.

    BSKJI (Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri) menjadi unit dengan usulan tambahan paling besar dengan tambahan Rp655,7 miliar, sehingga total alokasi mencapai Rp1,4 triliun. Ditjen KPAII mengajukan tambahan Rp25,2 miliar dengan total Rp185,8 miliar. Terakhir, BPSDM mengajukan tambahan Rp101,9 miliar, sehingga total alokasinya Rp796,4 miliar.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]