Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • UU Pariwisata disahkan, Komisi VII DPR kunker ke desa wisata Tomohon

    UU Pariwisata disahkan, Komisi VII DPR kunker ke desa wisata Tomohon

    Inilah kunjungan kerja pertama kali Komisi VII ke Tomohon setelah disahkan UU tentang pariwisata.

    Manado (ANTARA) – Komisi VII DPR-RI dalam kunjungan kerja (kunker0 ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengunjungi Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, yang menjadi salah satu desa wisata hasil diinisiasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    “Jadi tujuan kami ke sini untuk melihat salah satu desa wisata. Kami mendapatkan informasi dari Kementerian Pariwisata bahwa di Kota Tomohon ada desa wisata Kakaskasen Dua,” kata Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga di Tomohon, Jumat.

    Lamhot mengatakan tanggal 2 Oktober 2025 DPR-RI baru menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi Undang-Undang.

    “Inilah kunjungan kerja pertama kali Komisi VII ke Tomohon setelah disahkan UU tentang pariwisata. Mudah-mudahan nanti desa wisata lainnya di luar Kakaskasen Dua mendapatkan juga perhatian baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sekaligus juga dari Pemerintah Kota Tomohon,” ujar Lamhot.

    Dia menjelaskan muatan-muatan materi atau norma hukum, salah satunya yang termasuk di dalam undang-undang tersebut adalah mengenai desa wisata.

    “Desa wisata ini menjadi perhatian kami ketika dalam proses pembentukan undang-undang tersebut,” ucap Lamhot.

    Dia menyebutkan di dalam Undang-Undang Kepariwisataan sudah disebutkan secara spesifik bahwa desa wisata itu diklasifikasikan menjadi empat yaitu desa wisata rintisan, desa wisata berkembang, desa wisata maju, dan desa wisata mandiri.

    Setelah Undang-Undang Kepariwisataan tersebut disahkan, kata dia, diharapkan dapat diaplikasikan untuk pengembangan sektor wisata di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tomohon dan Sulawesi Utara.

    Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR-RI yang digelar di Taman Kelong, Kelurahan Kakaskasen Dua tersebut ikut dihadiri Wakil Wali Kota Sendy Rumajar, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tomohon, Kelompok Sadar Wisata Kakaskasen Dua, serta undangan lainnya.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggandeng DLU Holding menyalurkan bantuan logistik bagi korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan darurat diberikan kepada wali santri, relawan, serta santri yang terdampak.

    Bambang menegaskan dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga melibatkan jejaring dunia usaha agar pasokan bantuan tetap berkelanjutan.

    “Saya ajak beberapa pengusaha untuk ikut berpartisipasi menyalurkan sembako kepada wali santri dan relawan,” kata katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10).

    Kapoksi Komisi VII DPR RI itu juga menekankan pentingnya keselamatan para santri. “Evakuasi harus sesuai SOP agar santri yang masih terjebak di runtuhan bisa diselamatkan,” tegasnya.

    Selain paket sembako, bantuan berupa bahan pokok juga disalurkan untuk menopang dapur umum. Setiap harinya, dapur umum menyiapkan 1.000-1.500 porsi makanan bagi keluarga korban dan relawan.

    (akn/ega)

  • Komisi VII: Pengesahan UU Kepariwisataan perkuat kebijakan nasional

    Komisi VII: Pengesahan UU Kepariwisataan perkuat kebijakan nasional

    “Pariwisata adalah mesin pertumbuhan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang tentang Kepariwisataan menjadi momentum penting untuk memperkuat kebijakan nasional agar pariwisata Indonesia bisa bersaing di tingkat global.

    Dia mengatakan pariwisata terbukti menjadi sektor strategis yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, kata dia, pada 2019 devisa pariwisata Indonesia mengalahkan migas, mineral, dan batubara.

    “Pariwisata adalah mesin pertumbuhan ekonomi,” kata Lamhot di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, RUU Kepariwisataan yang disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis ini, menurut dia, memiliki penekanan pada pemerataan pembangunan pariwisata, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga peningkatan promosi di kancah internasional.

    Berdasarkan data UN Tourism dan World Travel Tourism Council (WTTC) pada 2024, menurut dia, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 1,5 miliar kunjungan, setara kondisi normal sebelum pandemi. Pendapatan global dari sektor pariwisata mencapai 2 triliun dolar AS, naik 14 persen dibanding 2019.

    Indonesia, kata dia, mencatat devisa pariwisata sebesar 16,71 miliar dolar AS pada 2024, tetapi 44 persen di antaranya masih terkonsentrasi di Bali. Kondisi ini, menurut dia, menunjukkan belum meratanya pengembangan pariwisata di Indonesia.

    “Pemerintah sudah menetapkan lima destinasi super prioritas, seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, dan Raja Ampat. Tapi peran Badan Otorita Pariwisata di sana harus diperkuat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas, tidak hanya Bali,” katanya.

    Untuk itu, dia pun mendorong pemerintah meningkatkan anggaran promosi pariwisata baik melalui platform digital maupun pameran internasional. Menurut dia, diaspora Indonesia di luar negeri juga bisa dilibatkan sebagai duta promosi.

    “Keberhasilan pariwisata Indonesia ditentukan oleh kemampuan mengelola kelestarian alam dan budaya, penguatan kelembagaan, SDM berkualitas, serta partisipasi aktif masyarakat,” katanya.

    Dengan begitu, dia pun menyatakan setuju terhadap RUU Perubahan Ketiga atas UU Kepariwisataan untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI.

    “Semoga sektor pariwisata benar-benar menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

    Keputusan persetujuan RUU Kepariwisataan itu dilakukan pada Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Dasco yang dijawab setuju oleh para anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat sebut TVRI sudah modernisasi teknologinya

    Pengamat sebut TVRI sudah modernisasi teknologinya

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik dari Institute Development of Policy And Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro menjelaskan TVRI saat ini telah sukses memodernisasi teknologinya.

    Riko mengatakan hal itu menanggapi pernyataan anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief yang berharap manajemen TVRI segera memperbaiki fasilitas pemancar, studio dan teknologi, terutama daerah pedalaman dan pulau terluar.

    “Ada pernyataan beliau yang kurang tepat dan tidak memahami TVRI secara mendalam. Beliau mengatakan, seolah-olah teknologi TVRI tertinggal dari televisi swasta. Padahal, jangan salah, TVRI saat ini sudah dan telah sukses memodernisasi teknologinya,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tak hanya itu, LPP TVRI ini merupakan stasiun televisi perdana dan yang paling awal bermigrasi dari analog ke digital. “TVRI migrasi dari analog ke digital tepatnya, pada 2 November 2022. Itu sesuai yang diamanatkan UU Ciptakerja, sedangkan televisi swasta baru belakangan,” katanya.

    TVRI juga memiliki keunggulan lain seperti jumlah pemancar yang lebih banyak daripada televisi swasta. “Kalau kita perhatikan lebih jauh secara real, TVRI mempunyai coverage (cakupan) penyiaran sampai pelosok negeri di seluruh Indonesia,” kata Riko.

    Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mengimbau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk banyak berbenah usai mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sehingga maksimal melayani masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola tersebut.

    Menurut dia, kehadiran TVRI sebagai televisi publik yang dipercaya menayangkan turnamen akbar tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat, agar mendapatkan akses pertandingan tim nasional tanpa hambatan izin siar.

    “Kami ucapkan selamat buat TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, dengan adanya hak siar itu masyarakat dapat menikmati dengan gratis, serta bisa melaksanakan nonton bareng tanpa dibayangi izin hak siar,” kata Hendry di Jakarta, Selasa (30/9).

    Menurut dia, setelah mendapatkan hak siar itu, TVRI perlu melakukan perbaikan fasilitas penyiaran, agar layanan maksimal atau menjangkau seluruh pelosok negeri.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR: RUU Kepariwisataan dibawa ke Rapat Paripurna besok

    Komisi VII DPR: RUU Kepariwisataan dibawa ke Rapat Paripurna besok

    “Insya Allah, RUU Kepariwisataan segera disahkan di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dibawa ke Rapat Paripurna yang akan digelar pada Kamis (2/10) besok.

    Adapun besok rencananya Rapat Paripurna akan beragendakan Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Menurut dia, pengesahan RUU Kepariwisataan dalam waktu dekat merupakan hal penting agar Komisi VII DPR bisa segera membahas RUU lainnya di masa sidang selanjutnya.

    “Insya Allah, RUU Kepariwisataan segera disahkan di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan,” kata Chusnunia di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, RUU Kepariwisataan telah tuntas di tingkat I setelah disetujui oleh anggota dan fraksi partai politik yang ada di Komisi VII DPR RI.

    Dia menjelaskan ada sejumlah substansi penting di dalam RUU Kepariwisataan mulai dari kewajiban pemerintah daerah menyusun rencana induk pengembangan pariwisata sebelum mengambil kebijakan, penguatan promosi wisata melalui kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dengan sertifikasi kompetensi, hingga dukungan pendanaan dan fasilitas dari pemerintah pusat telah rampung dibahas.

    “RUU ini juga menegaskan prinsip pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal, serta perlindungan hukum bagi investor dengan kepastian perizinan yang sesuai tata ruang,” kata dia.

    Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan, dia berharap pengesahan UU Kepariwisataan itu akan menciptakan keberpihakan anggaran agar sektor pariwisata mendapat perhatian yang lebih besar, sejalan dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

    “Lewat UU Kepariwisataan yang baru kita berharap pariwisata ke depan akan menghadirkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian alam, dan keadilan sosial, selain itu inovasi berbasis teknologi sangat penting agar pariwisata Indonesia mampu bersaing di era global,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, Hari Kesaktian Pancasila 2025 hingga TVRI dapat hak siar Piala Dunia. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Hari Kesaktian Pancasila 2025: Tema, susunan upacara, dan link panduan

    Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk mengenang kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Salah satu tradisi yang selalu digelar adalah upacara bendera, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga satuan pendidikan. Untuk tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman resmi sebagai acuan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Airlangga: Program magang nasional Siap Kerja meluncur 15 Oktober

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa program magang nasional Siap Kerja resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Ramai baliho Israel, Kemlu RI tegaskan tidak ada normalisasi

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Trump umumkan rencana damai Gaza

    Utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut tercapainya perdamaian di Gaza dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik lain, termasuk di Ukraina.

    Gedung Putih pada Senin merilis rencana damai 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza, usulan paling rinci sejak perang pecah. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Komisi VII imbau TVRI untuk berbenah usai dapat hak siar Piala Dunia

    Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mengimbau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk banyak berbenah usai mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sehingga maksimal melayani masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola tersebut.

    Menurut dia, kehadiran TVRI sebagai televisi publik yang dipercaya menayangkan turnamen akbar tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat, agar mendapatkan akses pertandingan tim nasional tanpa hambatan izin siar. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Terpopuler, Hari Kesaktian Pancasila hingga TVRI hak siar piala dunia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, Hari Kesaktian Pancasila 2025 hingga TVRI dapat hak siar Piala Dunia. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠Hari Kesaktian Pancasila 2025: Tema, susunan upacara, dan link panduan

    Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk mengenang kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Salah satu tradisi yang selalu digelar adalah upacara bendera, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga satuan pendidikan. Untuk tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman resmi sebagai acuan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Airlangga: Program magang nasional Siap Kerja meluncur 15 Oktober

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa program magang nasional Siap Kerja resmi diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Ramai baliho Israel, Kemlu RI tegaskan tidak ada normalisasi

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui dan melakukan normalisasi dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kemlu dalam menanggapi baliho yang saat ini ramai di media sosial, di mana di dalam baliho tersebut Israel menyertakan foto Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Trump umumkan rencana damai Gaza

    Utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff menyebut tercapainya perdamaian di Gaza dapat membuka jalan bagi penyelesaian konflik lain, termasuk di Ukraina.

    Gedung Putih pada Senin merilis rencana damai 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza, usulan paling rinci sejak perang pecah. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Komisi VII imbau TVRI untuk berbenah usai dapat hak siar Piala Dunia

    Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mengimbau Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) untuk banyak berbenah usai mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026, sehingga maksimal melayani masyarakat untuk menikmati ajang sepak bola tersebut.

    Menurut dia, kehadiran TVRI sebagai televisi publik yang dipercaya menayangkan turnamen akbar tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat, agar mendapatkan akses pertandingan tim nasional tanpa hambatan izin siar. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, pesawat T-50i TNI AU hingga bangunan pesantren diaudit

    Kemarin, pesawat T-50i TNI AU hingga bangunan pesantren diaudit

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (30/9). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Anggota DPR sambut baik rencana TVRI pegang hak siar Piala Dunia 2026

    Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut baik rencana penugasan Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026, sehingga masyarakat dapat menikmatinya dengan gratis.

    Selengkapnya di sini

    2. Pesawat T-50i baru milik TNI AU datang November tahun ini

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana memastikan pesawat tempur baru buatan Korea Selatan, T-50i akan datang pada November 2025.

    Selengkapnya di sini

    3. Anggota DPR minta bangunan pesantren diaudit imbas musibah Sidoarjo

    Anggota Komisi XIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengaudit bangunan pesantren-pesantren secara menyeluruh, imbas adanya musibah bangunan roboh di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

    Selengkapnya di sini

    4. Pimpinan DPR terima audiensi serikat pekerja soal RUU Ketenagakerjaan

    Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) guna mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Selengkapnya di sini

    5. Makan siang di Istana, Prabowo anugerahi Ray Dalio Tanda Jasa Utama

    Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi bintang Tanda Jasa Utama kepada investor kawakan global Ray Dalio usai keduanya makan siang bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Pengesahan UU Kepariwisataan perkuat kebijakan nasional

    Wakil Ketua Komisi VII usulkan bentuk pansus soal Krakatau Steel

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengurai persoalan Krakatau Steel di antaranya terkait utang, produk yang dinilai kurang kompetitif, serta bahan baku yang masih bergantung pada impor.

    Lamhot dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan penyelesaian masalah tidak cukup hanya dibahas di tingkat Panitia Kerja (Panja) DPR, tetapi perlu ditingkatkan ke pansus.

    “Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan,” kata dia.

    Menurut Lamhot, pansus diperlukan karena persoalan Krakatau Steel melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta lintas komisi di DPR. “Idealnya pansus, supaya bisa melibatkan lintas komisi dan menghasilkan rekomendasi politik yang lebih komprehensif,” ucapnya.

    Dia menyebut usulan pembentukan pansus merupakan bentuk keseriusan DPR untuk mencari solusi menyeluruh. Dengan pansus, parlemen bisa memanggil kementerian/lembaga dan pihak terkait secara lebih luas, sekaligus mengawal restrukturisasi Krakatau Steel agar berjalan efektif.

    “Kalau masalah hulunya bisa diselesaikan melalui koordinasi pansus, hilirisasi baja akan lebih kokoh, dan Krakatau Steel bisa kembali menjadi industri besi dan baja kebanggaan nasional,” ujarnya.

    Adapun dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR di Senayan, Senin (29/9), Lamhot menuturkan ketergantungan penuh pada bahan baku impor membuat biaya produksi baja Krakatau Steel jauh lebih tinggi dibandingkan harga market di tingkat global.

    Sebagai contoh, kata dia, harga slab baja di pasar internasional berkisar 500 dolar AS per ton, sementara produk Krakatau Steel bisa mencapai 535 dolar AS per ton. “Ada gap sekitar 35 dolar AS per ton sehingga industri pengguna baja pasti akan lebih memilih harga yang jauh lebih murah,” katanya.

    Di sisi lain, Lamhot menyebut restrukturisasi utang saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Dia menekankan bahwa perbaikan Krakatau Steel tidak bisa hanya mengandalkan proteksi berupa bea masuk atau kebijakan safeguard.

    “Kalau bahan baku masih 100 persen impor, harga produk KS (Krakatau Steel) tidak akan pernah bisa kompetitif. Investasi di hulu harus segera dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR sambut baik rencana TVRI pegang hak siar Piala Dunia 2026

    Anggota DPR sambut baik rencana TVRI pegang hak siar Piala Dunia 2026

    Pekanbaru (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut baik rencana penugasan Lembaga Penyiaran Publik TVRI untuk menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026, sehingga masyarakat dapat menikmatinya dengan gratis

    Hendry Munief mengatakan mendukung TVRI sebagai televisi publik untuk dapat menyediakan tontonan olahraga sepak bola bergengsi bagi masyarakat luas. Dukungan ini sejalan dengan aspirasi agar rakyat mendapatkan akses gratis terhadap pertandingan tim nasional.

    “Kita ucapkan selamat buat TVRI mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Piala Dunia ini ajang bergengsi, selalu ditunggu masyarakat. Dengan izin siar Piala Dunia dipegang TVRI kita harapkan masyarakat dapat dapat melaksanakan nonton bareng (nobar) tanpa dibayangi izin hak siar,” kata Hendry Munief dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Selasa.

    Kemudian lanjutnya agar memberikan pelayanan terbaik dia berharap manajemen TVRI segera memperbaiki fasilitas pemancar, studio dan teknologi terutama daerah pedalaman dan pulau terluar. Revitalisasi infrastruktur untuk cakupan publikasi yang lebih luas dan berkualitas diperlukan karena banyak fasilitas TVRI ini sudah tua dan berumur sehingga harus dipastikan kualitas dan kapasitasnya.

    “Di Komisi VII kita juga sudah menyetujui tambahan anggaran untuk perbaikan pelayanan di TVRI. Ini salah satu yang kita harapkan, manajemen memperbaiki fasilitas pemancar, studio dan teknologi pendukungnya yang sudah berumur. Bukan untuk anggaran makan minum di kantor,” tegas Legislator Daerah Pemilihan Riau ini.

    Menurutnya semakin bagus kualitas pemancar TVRI, semakin puas masyarakat. Jika TVRI mampu memberikan pelayanan yang bagus untuk program ini maka akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat seperti sektor “hospitality”

    “Jika semua ini berjalan dengan baik, ekonomi akan bergerak. Kuliner, cafe, kedai kopi, ‘marchandise’, industri garmen atau tekstil akan menggeliat. Ini yang harapkan.” tuturnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.