Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VII DPR

  • Komisi VII DPR minta pemerintah tingkatkan keterlibatan UMKM dalam MBG

    Komisi VII DPR minta pemerintah tingkatkan keterlibatan UMKM dalam MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim meminta pemerintah untuk terus meningkatkan keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis(MBG) sebagai upaya memperluas manfaat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

    Menurut dia, keterlibatan UMKM adalah amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama.

    “Para UMKM tersebut harus terus didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan besar,” kata Chusnunia di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan dari total anggaran MBG, di antaranya 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur, mulai dari sayuran, hasil peternakan, perikanan, hingga perkebunan.

    Menurut dia, hal itu adalah peluang besar bagi 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan untuk tumbuh dan berkembang.

    “Dengan demikian perekonomian masyarakat akan ikut tumbuh dan juga membuka lapangan kerja baru,” kata dia.

    Dia mencontohkan program makan siang di Brazil, yakni Programa Nacional da Alimentacao Escolar (PNAE), sukses karena melibatkan petani skala kecil yang menyediakan bahan pangan.

    Meskipun begitu, dia menyadari bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM mulai dari standarisasi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan, minimnya informasi teknis, serta keterbatasan akses pembiayaan.

    “Kami terus meminta pemerintah untuk terus melakukan pelatihan pemberdayaan UMKM dan kelompok masyarakat terkait kualitas produk dan sertifikasi agar dapat terlibat sebagai penyuplai dalam mendukung program MBG di berbagai daerah,” katanya.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa dalam Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115, mengamanatkan penggunaan produk dalam program MBG harus berasal dari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus menjadi pihak yang diprioritaskan.

    Dia pun berharap UMKM sektor pangan mampu menjadi tulang punggung keberhasilan program agar MBG menjadi ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda, di mana anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    Aceh Tamiang (beritajatim.com) – Sinergi kepedulian dari sektor swasta dan perwakilan rakyat yakni PT Dharma Lautan Utama (DLU) Holding dan anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) terwujud nyata dalam respons bencana banjir di Aceh Tamiang.

    Pada Rabu (10/12/2025), PT. DLU, perusahaan yang dikenal sebagai armada pelayaran Nasional, menunjukkan komitmennya yang kuat dengan mendukung penuh inisiatif BHS Peduli Banjir Aceh Tamiang, yang dipimpin oleh BHS.

    Total dua belas unit truk logistik yang berisi penuh bantuan penting berhasil dikerahkan, menandai upaya penyaluran bantuan skala besar yang efisien.

    ​Peran DLU dalam misi kemanusiaan ini tidak hanya mengirim bantuan berupa logistik, tetapi juga penguatan tim yang turut serta langsung ke lokasi. Kedatangan BHS ke Aceh Tamiang didampingi langsung oleh para Direktur PT. Dharma Lautan Utama. Kehadiran jajaran manajemen perusahaan ini menegaskan bahwa solidaritas terhadap korban bencana adalah tanggung jawab bersama, dan DLU membuktikan diri sebagai pilar dalam penyediaan armada serta donasi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    ​Setibanya di lokasi, tim BHS Peduli dan jajaran Direksi DLU disambut oleh aparatur pemerintah setempat seperti Muhammad Bardinsyah Daulay dari BPBD Aceh Tamiang, serta Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, Zainal Abidin, di Posko Bantuan Jembatan Kampung.

    Sebelum proses penyerahan, BHS, ditemani perwakilan DLU, sempat mengunjungi Posko Kesehatan untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu dan anak-anak. Mereka kemudian melanjutkan interaksi ke posko pengungsian utama yang terletak di atas Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Jembatan Kualasimpang untuk memastikan para pengungsi menerima dukungan moral dan menyemangati mereka tetap tabah.

    “​Dua belas truk yang dikerahkan DLU memuat beragam kebutuhan pokok darurat, meliputi beras, minyak goreng, snack/roti, gerobak dorong, dan kebutuhan vital lainnya. Penyaluran bantuan yang fokus ini dibagi ke tiga titik strategis,” ucap Direktur utama PT DLU Erwin H Poedjono.

    Titik utama berada di Posko Kampung Suka Jadi (Dusun Citra, Kelurahan Sukajadi) yang diterima oleh Moch. Iman selaku Kepala Dusun. Titik kedua adalah Posko Gerindra, yang bantuan tersebut diterima anggota DPRA Edy Assarudin, dan titik ketiga, bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Aceh Tamiang di Pendopo Kabupaten, menandakan koordinasi yang kuat antara DLU, BHS Peduli, dan pemerintah daerah.

    “”Kami hadir untuk memastikan bantuan benar -benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Gerindra berkomitmen selalu berada di tengah rakyat terutama saat bencana terjadi,” ucap BHS.

    ​Pada kesempatan tersebut, Zainal Abidin, Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam serta secara khusus mengapresiasi kontribusi PT. Dharma Lautan Utama dan Fraksi Gerindra. Dia menekankan pentingnya bantuan ini mengingat kerusakan masif di wilayahnya,

    “Di mana terdapat dua puluh sembilan rumah hancur total dan empat puluh tujuh unit mengalami kerusakan berat. Keterlibatan aktif DLU dalam pengiriman dua belas truk logistik ini menjadi bukti nyata kepedulian armada pelayaran Nasional terhadap krisis kemanusiaan di Aceh Tamiang,” pungkasnya. (tok/ian)

  • DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    DPR Sebut Tambang Ilegal Bikin Negara Rugi Ribuan Triliun Rupiah

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, mengingatkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal dapat merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

    Hal itu dia sampaikan dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dia mulanya menegaskan bahwa menteri di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) harus memiliki kompetensi dalam memberantas PETI.

    Menurut Ramson, permasalahan PETI harus dilihat secara menyeluruh. Pasalnya, dia menilai keberadaan PETI dapat merugikan negara hingga ribuan triliun, terlebih jumlah PETI saat ini mencapai lebih dari 2.700 titik.

    “Ribuan triliun sudah habis dari tambang ilegal ini,” ucap Ramson.

    Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), khususnya Satgas Halilintar, yang difokuskan untuk memberantas PETI.

    Menurut Ramson, keberadaan Satgas Halilintar juga perlu didukung oleh kebijakan dari kementerian terkait untuk menggalakkan pemberantasan PETI.

    “Saya sangat hormat pada kegiatan Presiden Prabowo melakukan tindakan extraordinary, yaitu membentuk Satgas Halilintar,” ujar Ramson.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Halilintar, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memverifikasi 120 perusahaan tambang yang terindikasi melakukan pelanggaran.

    Dia mengatakan ratusan perusahaan itu tersebar di 12 wilayah mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Gorontalo, hingga Bangka Belitung.

    “Sampai dengan hari ini, kita sudah melakukan verifikasi atau pemanggilan kepada perusahaan tambang yang teridentifikasi melakukan pelanggaran itu sebanyak 120 perusahaan,” ujar Febriel.

    Dia menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mengelola sejumlah komoditas yang berbeda. Komoditas yang paling mendominasi adalah nikel, batu bara, emas, bijih tembaga, besi, hingga batu kapur.

    “Dengan berbagai komoditas, memang sementara ini mayoritas didominasi oleh komoditas nikel. Nikel, batu bara, bijih tembaga, emas, batu kapur sampai besi,” imbuhnya.

    Febriel menegaskan pihaknya masih terus melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang diduga melanggar di kawasan tambang. Secara total, masih ada 200 perusahaan lagi yang masuk daftar verifikasi Satgas Halilintar PKH.

    Belakangan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya PETI di Tanah Air. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi kegiatan pertambangan dan ekspor komoditas ilegal yang selama ini menyebabkan kerugian besar bagi negara.

    Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan terhadap bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan nilai kerugian mencapai Rp800 triliun.

    Menurutnya, praktik tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis seperti timah, batu bara, dan hasil mineral lainnya telah menyebabkan kerugian negara antara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun selama hampir dua dekade.

    Jika dihitung secara konservatif, kata Prabowo, nilai kerugian nasional bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Katakanlah kita ambil angka rendahnya, Rp20 triliun tiap tahun. Itu pun sudah Rp800 triliun dalam 20 tahun. Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?” tegasnya.

    Dia juga menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap amanah konstitusi, karena kekayaan alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat justru dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

  • Anggota DPR: Pindad harus jadi motor inovasi industri pertahanan

    Anggota DPR: Pindad harus jadi motor inovasi industri pertahanan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot mengatakan bahwa PT Pindad yang memiliki sejarah panjang harus mampu menjadi motor bagi inovasi industri pertahanan di Indonesia.

    Dia menyampaikan bahwa Pindad yang tumbuh sejak masa awal Republik Indonesia, merupakan simbol perjalanan bangsa dalam membangun kekuatan pertahanan berbasis produksi dalam negeri.

    “Pindad adalah wajah sejarah perjuangan kemandirian alutsista Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era modern. Tugas kita hari ini adalah memastikan kejayaan itu berlanjut dan bertransformasi sesuai tuntutan zaman,” kata Banyu di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI pun melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad (Persero) di Provinsi Jawa Barat pada 4–6 Desember 2025 untuk meninjau penguatan industri pertahanan nasional.

    Kunjungan tersebut sebagai upaya memastikan arah pembangunan industri pertahanan selaras dengan visi kemandirian teknologi nasional dan kebutuhan pertahanan masa depan.

    Menurut dia, peran Pindad dalam bidang pertahanan merupakan hal penting sebagai fondasi kemandirian industri pertahanan Indonesia.

    Transformasi industri pertahanan tidak hanya memperkuat elemen pertahanan negara, tetapi juga membuka peluang lahirnya pusat-pusat inovasi teknologi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional.

    “Pengembangan mobil Maung electric vehicles menakar potensi Integrasi AI pada alutsista dan percepatan industri drone nasional adalah representasi nyata kemandirian teknologi bangsa,” katanya.

    Kunjungan itu, kata dia, menegaskan upaya untuk memastikan PT Pindad mampu berdiri sejajar dengan industri pertahanan global melalui inovasi, penguatan kapasitas, dan modernisasi teknologi.

    Dengan dukungan regulasi dan pendampingan berkelanjutan, dia berharap Pindad terus menjadi pilar kemandirian pertahanan sekaligus penggerak ekonomi nasional berbasis inovasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pergeseran prioritas lahan dari industri dan sektor strategis lainnya menjadi perkebunan sawit bisa mengancam kedaulatan, keberlanjutan ekologi, dan peluang industri masa depan.

    Jika semua lahan diprioritaskan untuk sawit, menurut dia, Indonesia akan kehilangan ruang bagi inovasi industri baru.

    “Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungi,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dengan tantangan tata ruang, kebutuhan energi, dan perubahan iklim global, menurut dia, inovasi teknologi hijau adalah jalan paling rasional untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang berdaya saing tinggi tanpa merusak lingkungan.

    “Industri harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada SDA mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah dengan teknologi tinggi dan energi bersih,” kata dia.

    Menurut dia, arah pembangunan industri nasional harus mengambil lompatan besar menuju teknologi ramah lingkungan dan kemandirian bahan baku.

    Dia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bertumpu pada model industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam mentah. Menurut dia, teknologi kendaraan listrik tanpa bensin bukan hanya sekadar tren global, melainkan sudah harus menjadi kebutuhan nasional.

    “Kita harus berinvestasi pada industri masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan tidak merusak lingkungan,” kata dia.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya membangun rantai pasok bahan baku dalam negeri yang memenuhi standar keberlanjutan. Tanpa itu, menurut dia, industri Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan impor dan rawan krisis pasokan.

    “Pemasok bahan baku di dalam negeri harus kita siapkan. Standarnya harus hijau, berkelanjutan, dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Kalau tidak, inovasi teknologi kita hanya akan berjalan setengah hati,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta agar strategis nasional memikirkan roadmap masa depan yang aman secara bisnis dan ramah lingkungan. Menurut dia, keputusan strategis hari ini akan menentukan lingkungan hidup generasi mendatang, sehingga industri harus mulai memperhitungkan dampak ekologis secara serius.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong penguatan ekosistem industri perkapalan

    Komisi VII DPR dorong penguatan ekosistem industri perkapalan

    “Dari tujuh galangan kapal yang mereka miliki, Cirebon ini adalah salah satu galangan kapal yang terkecil,”

    Cirebon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan industri perkapalan nasional agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri dalam negeri, terutama di sektor logistik dan konektivitas maritim.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja spesifik di Cirebon, Jawa Barat, untuk melihat langsung kondisi galangan berskala kecil yang dikelola oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

    “Dari tujuh galangan kapal yang mereka miliki, Cirebon ini adalah salah satu galangan kapal yang terkecil,” kata Lamhot di Cirebon, Kamis.

    Ia menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan, untuk melihat langsung kondisi dan memberikan dorongan agar fasilitas yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat berkembang.

    “Justru kami sengaja datang ke sini (Cirebon) untuk melihat galangan kapal yang terkecil yang dikelola mereka,” katanya.

    Menurutnya, industri perkapalan, khususnya di sektor galangan, saat ini belum menjadi sektor yang mendapat perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

    Padahal, kata dia, Indonesia sebagai negara maritim memerlukan armada perkapalan yang kuat guna mendukung konektivitas, logistik, dan mobilitas antardaerah.

    Ia menilai ekosistem bisnis industri galangan kapal belum tumbuh optimal, terlihat dari dominasi pemain swasta dibanding BUMN yang hanya menguasai sekitar dua persen.

    “Terus terang, sekarang ini kan industri perkapalan ini belum bisa menopang dalam konteks daya saing industri nasional. Kehadiran kami ke sini ingin mendorong hal tersebut,” katanya.

    Lamhot menuturkan banyak sektor membutuhkan dukungan kapal nasional, termasuk pertambangan yang memerlukan tongkang maupun fasilitas penyimpanan.

    Ia menekankan kebutuhan kapal nasional sebenarnya bisa diproduksi oleh industri dalam negeri, apabila dukungan ekosistem dan kebijakan lebih diperkuat.

    Selain itu, ia menyebutkan daerah pesisir seperti Cirebon dan Subang memiliki potensi besar untuk pengembangan galangan.

    Ia mencontohkan Batam sebagai kawasan yang berhasil untuk sektor tersebut, meski bukan daerah pesisir, tetapi tumbuh karena statusnya sebagai free trade area yang menawarkan banyak kemudahan.

    “Mungkin insentif-insentif seperti itu ke depan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, sehingga ekosistem industri kapal nasional ini bisa tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Rudolf Valintino Bey menyambut baik kunjungan Komisi VII DPR, karena menjadi dorongan penting bagi perusahaannya dalam menghadapi berbagai kendala regulasi dan pengembangan usaha.

    Ia mengatakan Komisi VII DPR merespons baik kebutuhan industri perkapalan dan siap memberikan dukungan, termasuk melalui koordinasi dengan Komisi VI.

    Rudolf menambahkan, dukungan parlemen diharapkan mampu memberikan ruang regulasi yang lebih berpihak pada penguatan galangan kapal nasional agar dapat berkembang dan menopang kebutuhan industri dalam negeri.

    “Komisi VII DPR RI sangat merespon tentang industri perkapalan, dan kunjungan beliau itu membuat kami lebih semangat,” tuturnya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dorong PT Pindad lakukan otomatisasi guna tekan reject rate

    Legislator dorong PT Pindad lakukan otomatisasi guna tekan reject rate

    “Tadi terungkap ternyata kebanyakan masih manual. Tapi kita dorong ke arah sana untuk lini produksi yang automatisasi. agar reject rate-nya benar-benar turun,”

    Bandung (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Ilham Permana mendorong industri pertahanan PT Pindad melakukan otomatisasi pada sektor produksinya, guna menekan lagi angka tingkat penolakan produk (reject rate) yang saat ini ditargetkan 3,5 persen secara keseluruhan.

    Menurut anggota dewan Dapil Jawa Barat III ini, otomatisasi sangat penting bagi Pindad yang merupakan industri pertahanan dengan kebutuhan presisi yang tinggi.

    “Tadi terungkap ternyata kebanyakan masih manual. Tapi kita dorong ke arah sana untuk lini produksi yang automatisasi. agar reject rate-nya benar-benar turun,” kata Ilham usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR di PT Pindad Bandung, Kamis.

    Ilham mengatakan Komisi VII DPR sendiri mendorong agar target kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) nasional pada tahun 2029 dapat tercapai.

    Dengan salah satu yang dilakukan adalah dengan terus melakukan pemantauan ke berbagai sektor manufaktur, termasuk industri pertahanan yang kali ini dilakukan, dengan “belanja masalah” guna memastikan visi besar kemandirian alutsista benar-benar diimplementasikan sesuai rencana.

    “Jadi memang kami melakukan berbagai kunjungan ke berbagai sektor manufaktur. Salah satunya industri pertahanan. Kami ingin belanja permasalahan serta memastikan bahwa sesuai dengan visi besar kita, kemandirian alutsista di tahun 2029 dapat diwujudkan,” ujar Ilham.

    Ilham menjelaskan, dalam kunjungan yang diisi diskusi bersama jajaran Direksi Defend ID dan PT Pindad, Komisi VII menemukan sejumlah kemajuan signifikan dalam rekayasa teknologi yang dilakukan Pindad.

    Inovasi tersebut, kata dia, dinilai mampu menjawab berbagai persoalan yang menjadi tantangan industri pertahanan nasional.

    “Kami mendengar langsung dari Dirut Defend ID dan Dirut Pindad bahwa banyak rekayasa teknologi telah dilakukan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan. Kami sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi kemandirian industri pertahanan kita,” ucapnya.

    Salah satu isu klasik di sektor manufaktur yang kembali diutarakan adalah ketersediaan bahan baku.

    Ilham mencontohkan masalah propelan komponen penting dalam amunisi yang selama ini sulit diperoleh dan berharga mahal.

    Namun, lanjut Ilham, Pindad telah menemukan jalan keluar melalui rekayasa industri yang dikembangkan secara mandiri.

    “Tadi kita dengar masalah propelan. Tapi ternyata Pindad sudah punya way out, sudah punya rekayasa industri sehingga persoalan yang selama ini menghambat dapat mereka pecahkan. Ini pencapaian yang sangat kami apresiasi,” katanya.

    Dalam kunjungan spesifik ini, diikuti oleh sebagian anggota Komisi VII DPR. Anggota legislatif yang hadir disambut oleh direksi PT Pindad, Defend ID, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Komisi VII kunjungi Pindad, optimistis industri pertahanan cemerlang

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI pada Kamis melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pindad Bandung, dan optimistis industri pertahanan Indonesia ke depan akan cemerlang.

    “Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh industri pertahanan, khususnya Pindad ya. Ke depan cemerlang lah industri pertahanan kita,” kata Wakil Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, usai meninjau Pindad Bandung, Kamis.

    Evita merasa optimistis karena dia melihat Pindad sudah bisa mandiri dalam bahan baku, yang biasanya menjadi isu tersendiri dari industri dalam negeri.

    Pindad sendiri, lanjut Evita, merasa optimistis kemandirian industri pertahanan tahun 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana, bahkan bisa memenuhi kebutuhan luar negeri.

    “Bahkan mereka optimistis dengan perkembangan-perkembangan yang ada di lini produksinya bukan hanya pertahanan, tidak hanya menembus pasar domestik saja, tapi juga ekspor yang memang sudah dilaksanakan,” ucapnya.

    Kemandirian industri pertahanan tahun 2029, kata Evita, optimistis bisa didapatkan, khusus Pindad

    DPR dalam pertemuan itu, kata dia, berkomitmen untuk membantu mempermudah regulasi demi membuka akses pasar ekspor.

    “Jadi mereka bilang ketika mau ekspor ada jenjang dan bertahap cukup panjang. Jadi kami nanti coba dukung ke depan mudah-mudahan jarak waktu kepengurusan bisa dipersingkat,” tuturnya.

    Dalam kunjungan spesifik ini, sebagian anggota Komisi VII DPR yang hadir disambut oleh direksi PT Pindad, Defend ID, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta penyederhanaan akses KUR bagi pelaku UMKM songket

    Anggota DPR minta penyederhanaan akses KUR bagi pelaku UMKM songket

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot meminta adanya penyederhanaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang memproduksi songket sebagai identitas budaya dari Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan bahwa UMKM songket masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti tingginya biaya produksi, terbatasnya akses modal, minimnya adopsi teknologi, dan belum kuatnya perlindungan hukum atas motif kain yang rawan dijiplak. Situasi itu dinilai menghambat nilai ekonomi produk serta melemahkan posisi perajin sebagai penjaga tradisi.

    “Songket bukan sekadar kain, tetapi identitas budaya Palembang dan kebanggaan bangsa. Perlindungan hukum, akses modal, digitalisasi, dan regenerasi perajin adalah kunci menjaga keberlanjutannya,” kata Banyu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut Banyu, perlu ada perluasan pelatihan literasi digital, dan penguatan pemasaran berbasis teknologi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sentra dalam memperkuat ekosistem UMKM kreatif.

    Ia mengatakan sentra songket memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan lintas generasi.

    Di sisi lain, ia mengatakan bahwa perlindungan hak cipta motif songket harus menjadi prioritas, terutama setelah munculnya polemik pencantuman unsur songket sebagai warisan budaya Malaysia oleh UNESCO.

    Menurut ia, langkah diplomasi budaya dan penegasan legalitas motif tradisional Indonesia harus diperkuat untuk menjaga martabat perajin.

    Banyu pun berharap upaya yang dilakukan terhadap UMKM songket itu bisa memperkuat posisi UMKM tradisional agar tetap bertahan dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Kom

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pengembangan Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Evita mengungkapkan BIP kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda.

    “Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berbagai permasalahan yang dihadapi BIP disampaikan langsung oleh Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen kepada Evita dan delegasi Komisi VII yang berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah.

    Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi BIP diantaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.

    Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan BIP.

    “Jadi, awal tahun nanti, Komisi VII dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri, akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.