Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Sudah Tidak Jabat Menkominfo, Budi Arie Tetap Didesak Umumkan Pemilik Akun Fufufafa

    Sudah Tidak Jabat Menkominfo, Budi Arie Tetap Didesak Umumkan Pemilik Akun Fufufafa

    GELORA.CO  – Budi Arie Setiadi tetap didesak untuk mengumumkan pemilik akun Fufufafa meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini berganti nama menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).

    Budi Arie saat ini ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

    Desakan ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, saat rapat kerja (raker) dengan jajaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang turut dihadiri oleh Budi Arie.

    Mufti menuturkan warganet masih menunggu pengumuman dari pemerintah tentang pemilik akun Fufufafa ini.

    Pasalnya, akun tersebut kerap mengunggah tulisan bernada menghina Prabowo.

    Dia mengaku turut tidak terima dengan unggahan akun Fufufafa karena kerap menghina Prabowo.

    “Ada komentar netizen yang menarik yaitu soal ‘ada bangsa kita yang melecehkan bangsa kita sendiri’ yaitu Fufufafa katanya mereka.”

     

    “Mohon maaf, Pak Menteri kan pernah di Komdigi kan ya, kami pengin tanyakan pak agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita pak, saya juga tidak terima,” ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2024) dikutip dari YouTube TV Parlemen.

    Meski Budi Arie sudah tidak menjabat sebagai Menkodigi, Mufti berharap Budi Arie tetap mengumumkan pemilik akun Fufufafa tersebut.

    Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi simpang siur di publik tentang pemilik akun itu.

    Pasalnya, warganet kerap menuding Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik akun Fufufafa.

    Selain itu, Mufti mengatakan disampaikannya identitas pemilik akun tersebut agar pemerintah bisa berfokus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

    “Kami pengin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufufafa itu bukan yang dituduhkan oleh netizen ini.”

    “Makannya sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara dan kegalauan masyarakat ini tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufufafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen ini sebenarnya siapa, Pak,” katanya.

    Budi Arie Sempat Ngaku Tak Tahu Pemilik Akun Fufufafa, tapi Bisa Sebut Bukan Milik Gibran

    Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie sempat menyebut belum mengetahui pemilik akun Kaskus bernama Fufufafa yang tengah viral di media sosial (medsos).

    Ketidaktahuan Budi Arie soal pemilik akun Fufufafa sempat disampaikannya pada 10 September 2024 lalu.

    “Kita enggak tahu, tunggu lagi. Tunggu saja entar ada waktunya,” katanya.

    Namun, meski belum mengetahui, Budi Arie bisa menyebut bahwa akun tersebut bukanlah milik wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

    “Bukanlah, (akun Fufufafa) bukan (milik Gibran),” ujarnya.

    Dua hari berselang, pernyataan serupa kembali disampaikan Budi Arie. Dia mengungkapkan pihaknya belum mengetahui pemilik akun Fufufafa tersebut.

    Sosok yang juga merupakan Ketua Pro Jokowi (Projo) itu menyatakan akan mengumumkan pemilik akun itu jika sudah diketahui.

    Namun, lagi-lagi, Budi Arie menegaskan bahwa akun tersebut bukanlah milik Gibran.

    “Nanti diumumin, kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran,” ujarnya di Kantor Kominfo, Jakarta pada 12 September 2024.

    Bahkan, dia menyebut bahwa isu pemilik akun Fufufafa adalah milik Gibran sebagai upaya adu domba.

    “Bukan, bukan (bukan punya Gibran). Itu upaya mengadu domba,” katanya.

    Lalu, pada awal Oktober 2024, Budi Arie kembali ditanya awak media tentang perkembangan penyelidikan pemikik akun Fufufafa.

    Namun, dia justru menyebut tidak tahu apa itu Fufufafa. Padahal, sebelumnya, dia seakan mengetahui maksud dari Fufufafa karena bisa mengeklaim bahwa pemilik akun itu bukanlah Gibran.

    “Fufufafa itu apa sih?” katanya setelah peluncuran Disaster Prevention Inofrmation System (DPIS) di Jakarta pada 1 Oktober 2024.

    Budi lantas berdalih bahwa kapasitasnya sebagai menteri terlalu besar untuk mengurusi satu akun.

    “Oh. Saya nggak tahu. Kamu ini nanya-nanya. Eh, saya ngurusin ratusan juta akun bukan satu akun,” katanya.

  • Prabowo Kejar Ford-Volkswagen untuk Investasi di Indonesia

    Prabowo Kejar Ford-Volkswagen untuk Investasi di Indonesia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal mengejar Ford dan Volkswagen untuk berinvestasi di Indonesia saat melakukan kunjungan luar negeri.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan lawatan ke luar negeri selama 15 hari. Prabowo rencananya akan berkunjung ke beberapa negara, mulai dari China, AS, hingga London. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo disebut akan mengejar investasi Ford Motor Company sekaligus Volkswagen untuk berinvestasi di Indonesia terkait dengan ekosistem baterai kendaraan listrik.

    “Dengan rencana kunjungan Pak Presiden, kemarin kita sudah masukan ke Pak Menteri Luar Negeri juga, untuk mulai mendorong investasi Ford Motor Company di Indonesia. Kita ingin menjadi sebuah supply chain ekosistem EV battery dunia, dan juga Volkswagen,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dikutip detikFinance.

    Dalam materi yang Erick paparkan pada rapat dengan Komisi VI DPR, PT Vale Indonesia Tbk telah menjalin kerja sama dengan Ford Motor dan Volkswagen untuk berinvestasi sebesar US$ 6,5 miliar dalam mendukung hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

    Sebelumnya diketahui, Volkswagen memang telah berinvestasi di Indonesia lewat kolaborasinya dengan Vale. VW melakukan downstreaming dari nikel kemudian proyek kedua mereka akan sampai membangun prekursor dari baterai.

    Memang, rencana tersebut belum bisa dipaparkan secara lebih detail. Namun yang pasti, Kemenperin siap memfasilitasi rencana ini agar bisa tereksekusi dengan lancar. Terlebih di kawasan industri Batang, Jawa Tengah, terdapat kawasan khusus bagi industri yang berasal dari Jerman.

    “Nah proyek ketiga, kita sudah dapat komitmen dalam waktu dekat akan memulai membuka fasilitas EV (electric vehicle/kendaraan listrik) di Indonesia,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada April 2024.

    Adapun saat ini investasi ekosistem kendaraan listrik yang akan berjalan antara CATL dan MIND ID. Tahun 2026 akan ada produk baterai yang dihasilkan.

    (dry/din)

  • Legislator nilai Nicke bawa kemajuan besar bagi Pertamina

    Legislator nilai Nicke bawa kemajuan besar bagi Pertamina

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator nilai Nicke bawa kemajuan besar bagi Pertamina
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengapresiasi Nicke Widyawati, yang posisinya sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan Simon Aloysius Mantiri. Menurut Nasim, Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan. 

    ”Apresiasi besar untuk Bu Nicke. Dalam kepemimpinannya, Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina,” jelas Nasim kepada media hari ini, Selasa (5/11). 

    Selama menakhodai Pertamina, jelas Nasim, Nicke berhasil menorehkan kinerja yang luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan. ”Yang tidak terlupakan, pada 2020 mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan saat itu, banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim. 

    Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022. ”Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina,” imbuhnya. 

    Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut. 

    Tidak hanya itu. Nasim menyebut, Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM. ”Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” jelas Nasim, yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR. 

    Karena pondasi Pertamina yang kuat itulah, Nasim optimistis, Simon Aloysius Mantiri akan mampu melanjutkan performa membanggakan seperti dilakukan Nicke. ”Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke,” kata Nasim. 

    Optimisme Nasim bukan tanpa alasan. Nasim menyebut, Simon merupakan pemimpin muda yang sarat pengalaman. Sebelum menjadi menggantikan Nicke, misalnya, Simon sudah terlebih dahulu menjadi Komisaris Utama Pertamina, sehingga sangat mengenal BUMN ini. Simon, kata Nasim, juga berpengalaman memimpin berbagai perusahaan. ”Sebagai pemimpin muda tentu memiliki banyak terobosan, kami berharap Pak Simon bisa semakin membawa kemajuan. Apalagi, pondasi Pertamina sudah sangat kuat,” pungkas Nasim.

    Terpisah, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron juga memberi pernyataan senada. Terkait Nikce Widyawati, Herman mengatakan, bahwa Nicke telah berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja Pertamina saat ini, meski tantanganya tidak mudah. ”Pertamina juga dapat melewati masa krisis baik karena covid 19 maupun krisis ekonomi global,” kata Herman. 

    Karena itulah, lanjut Herman, direksi dan komisaris Pertamina yang baru diharapkan dapat menjalankan, meningkatkan, dan melakukan akselerasi capaian pertamina, khususnya dalam target kedaulatan energi.  

    Sumber : Elshinta.Com

  • Legislator: Nicke Bawa Kemajuan Pertamina

    Legislator: Nicke Bawa Kemajuan Pertamina

    Jakarta: Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama Pertamina. Rekam jejak Nicke selama memimpin Pertamina diapresiasi sejumlah legislator.
     
    Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengatakan Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Menurut dia, sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan. 
     
    “Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina,” kata Nasim melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
    Selama menakhodai Pertamina, lanjut Nasim, Nicke menorehkan kinerja luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan.
     
    “Yang tidak terlupakan, pada 2020 Pertamina mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan, saat itu banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim. 
     
    Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022. 
     
    “Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina,” ujar dia.
     
    Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut. 
     

    Tidak hanya itu, Nasim menyebut Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM. 
     
    “Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” kata Nasim yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR. 
    Patut dilanjutkan

    Karena pondasi Pertamina yang kuat itulah, Nasim optimistis, Simon Aloysius Mantiri akan mampu melanjutkan performa membanggakan seperti dilakukan Nicke. “Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke,” kata Nasim. 
     
    Optimisme Nasim bukan tanpa alasan. Nasim menyebut, Simon merupakan pemimpin muda yang sarat pengalaman. Sebelum menjadi menggantikan Nicke, misalnya, Simon sudah terlebih dahulu menjadi Komisaris Utama Pertamina, sehingga sangat mengenal BUMN ini. 
     
    Simon, kata Nasim, juga berpengalaman memimpin berbagai perusahaan. “Sebagai pemimpin muda tentu memiliki banyak terobosan, kami berharap Pak Simon bisa semakin membawa kemajuan. Apalagi, pondasi Pertamina sudah sangat kuat,” kata Nasim.
     
    Terpisah, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron juga memberi pernyataan senada. Terkait Nikce Widyawati, Herman mengatakan, bahwa Nicke telah berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja Pertamina saat ini, meski tantanganya tidak mudah. 
     
    “Pertamina juga dapat melewati masa krisis baik karena covid-19 maupun krisis ekonomi global,” kata Herman. 
     
    Karena itulah, lanjut Herman, direksi dan komisaris Pertamina yang baru diharapkan dapat menjalankan, meningkatkan, dan melakukan akselerasi capaian pertamina, khususnya dalam target kedaulatan energi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Bocoran! Bulog Bakal Jadi Badan Langsung di Bawah Prabowo

    Bocoran! Bulog Bakal Jadi Badan Langsung di Bawah Prabowo

    Jakarta

    Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

    Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

    Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

    “Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan ‘Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.’ Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim,” kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

    “Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong,” jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

    Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

    “Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat,” jelas Wahyu.

    Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

    “Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi ‘Ketua Kelasnya’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

    (hns/hns)

  • iPhone 16 Dilarang Beredar di Indonesia, Masyarakat Ucapkan Selamat Tinggal ke Apple

    iPhone 16 Dilarang Beredar di Indonesia, Masyarakat Ucapkan Selamat Tinggal ke Apple

    Jakarta, Beritsatu.com – Masyarakat Indonesia mengucapkan selamat tinggal ke produk Apple, khususnya iPhone. Hal ini diucapkan warganet di akun Instagram resmi Apple, setelah perusahaan teknologi itu enggan berinvestasi di Indonesia dan meminta tax holiday selama 50 tahun.

    “Selamat tinggal Apple, jangan pernah gunakan Apple dan saya tidak akan pernah menggunakan produk Apple,” ucap warganet dikutip dari kolom komentar Instagram @apple, Selasa (5/11/2025).

    “Selamat tinggal Apple dan selamat datang Samsung Galaxy AI,” tulis warganet lainya.

    Warganet menyebut untuk penjualan produk Apple di Indonesia cukup besar, tetapi perusahaan itu enggan membayar pajak di Tanah Air.

    “Keuntungan elite, bayar pajak sulit,” ucap warganet.

    Sementara, warganet lain menyayangkan Apple yang enggan berinvestasi di Indonesia, padahal peminat produk iPhone cukup besar di Tanah Air.

    “Apple memiliki banyak pengguna di Indonesia, tetapi sulit berinvestasi di sini. Sayang sekali,” ucap warganet lainya.

    Diketahui, hingga saat ini seri iPhone 16 masih dilarang untuk beredar di Indonesia. Hal ini karena Apple belum memenuhi aturan TKDN sebesar 35%.

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam bahkan kesal dengan pihak Apple. Hal ini karena perusahaan itu meminta keringanan bebas pajak atau tax holiday selama 50 tahun di Indonesia.

    Ia pun memberikan dukungan ke pemerintah Indonesia untuk melarang peredaran seri iPhone 16 di Indonesia.

    “Sedang ramai di media sosial soal iPhone 16 dilarang masuk Indonesia dan alasan dari pemerintah, yakni karena iPhone meminta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini. iPhone ini memang sudah layak diblokir dari negara kita,” tegas Mufti saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

    Ia melanjutkan, Apple sudah memetik banyak untung dari pasar penjualan iPhone dan Mac serta produk lainnya di Indonesia. Namun, ketika diminta berinvestasi, Apple justru meminta tax holiday 50 tahun.

    “Kami dan rakyat Indonesia marah kepada Apple. Kalau perlu, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk. Ini pelecehan terhadap negara kita,” pungkas Mufti.

  • Belum kantongi Izin Edar iPhone 16, Apple Minta Ketemu Menperin – Page 3

    Belum kantongi Izin Edar iPhone 16, Apple Minta Ketemu Menperin – Page 3

    Sebelumnya, Komisi VI DPR turut menyoroti pelarangan masuknya iPhone 16 ke Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, diketahui penyebab pelarangan tersebut adalah adanya pemintaan Apple soal tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. 

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menegaskan permintaan tersebut sangat keterlaluan dan bahkan tergolong gila. Oleh karena itu ia menyebut iPhone lyak diblokir dari Indonesia.

    “Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita,,” ujar Mufti dalam rapat Komisi VI, Senin (4/11/2024).

    “Mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun,” sambung Mufti.

    Oleh karena itu, Mufti berharap Erick turun tangan dan membantu agar Indonesia tidak bergantung dengan produk iPhone.

    “Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak,” kata dia.

  • Warganet Sindir Apple yang Ingin Tidak Bayar Pajak 50 Tahun di Indonesia

    Warganet Sindir Apple yang Ingin Tidak Bayar Pajak 50 Tahun di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Warganet Indonesia ramai-ramai berkomentar terkait sikap produsen iPhone, Apple yang tak ingin membayar pajak di Indonesia. Warganet pun menyayangkan perusahaan teknologi raksasa selevel Apple ingin bebas membayar pajak di Tanah Air.

    Bahkan, warganet pun mengucapkan selamat tinggal ke iPhone lantaran produk Apple terbaru tak bisa dipasarkan di Indonesia karena kurangnya nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu enggan berinvestasi di Indonesia.  

    “Sekelas iPhone gini minta pajak gratis selama 50 tahun?” tulis warganet di kolom komentar Instagram resmi Apple, dikutip Selasa (5/11/2024).

    Sementara, warganet lain menyayangkan Apple yang tidak berinvestasi di Indonesia, padahal peminat produk iPhone cukup besar di Tanah Air.

    “Apple memiliki banyak pengguna di Indonesia, tetapi sulit berinvestasi di sini. Sayang sekali,” ucap warganet lainya.

    Beberapa komentar juga mengucapkan selamat tinggal ke iPhone dan mengaku akan beralih ke raksasa teknologi Korea Selatan (Korsel), Samsung.

    “Selamat tinggal Apple dan selamat datang Samsung Galaxy AI,” tulis warganet.

    “Selamat tinggal Apple, jangan gunakan Apple dan saya tidak pernah menggunakan Apple,” ucap warganet lainnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam merasa geram dengan pihak Apple. Hal ini karena perusahaan itu meminta keringanan bebas pajak atau tax holiday selama 50 tahun di Indonesia. Mufti pun memberikan dukungan ke pemerintah Indonesia untuk melarang peredaran seri iPhone 16 di Indonesia.

    “Sedang ramai di media sosial soal iPhone 16 dilarang masuk Indonesia dan alasan dari pemerintah, yakni karena iPhone meminta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini. iPhone ini memang sudah layak diblokir dari negara kita,” tegas Mufti saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR, Senin (4/11/2024).

    Ia melanjutkan, Apple sudah memetik banyak untung dari pasar penjualan iPhone dan Mac serta produk lainnya di Indonesia. Namun, ketika diminta berinvestasi, Apple justru meminta tax holiday 50 tahun.

    “Kami dan rakyat Indonesia marah kepada Apple. Kalau perlu, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk. Ini pelecehan terhadap negara kita,” kata Mufti.

    Diketahui, hingga saat ini seri iPhone 16 masih dilarang untuk beredar di Indonesia. Hal ini karena Apple belum memenuhi aturan TKDN sebesar 35%.

  • DPR Apresiasi Prestasi Pertamina di Bawah Nicke Widyawati, Yakin Bakal Suskes Dilanjutkan Simon – Page 3

    DPR Apresiasi Prestasi Pertamina di Bawah Nicke Widyawati, Yakin Bakal Suskes Dilanjutkan Simon – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengapresiasi Nicke Widyawati, yang posisinya sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan Simon Aloysius Mantiri.

    Menurut Nasim, Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan.

    ”Apresiasi besar untuk Bu Nicke. Dalam kepemimpinannya, Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina,” jelas Nasim di Nusantara I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Selama menakhodai Pertamina, jelas Nasim, Nicke berhasil menorehkan kinerja yang luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan.

    ”Yang tidak terlupakan, pada 2020 mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan saat itu, banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim.

    Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022. ”Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina,” imbuhnya.

    Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut.

    Tidak hanya itu. Nasim menyebut, Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM.

    ”Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” jelas Nasim, yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR.

     

  • Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mendesak Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN bermitra dengan Koperasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan membangun ketahanan energi baru terbarukan.

    Hal itu disampaikan Nurudin Halid dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Nurdin Halid mengapresiasi kinerja hebat BUMN di bawah komando Erick Thohir lewat berbagai terobosan transformatif dalam 5 tahun. “Prestasi itu pula yang mendasari Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN 5 tahun ke depan,” ujar Nurdin mengawali paparannya.

    Nurdin Halid juga meyakini BUMN akan terus berkembang maju sebagai motor pembangunan nasional, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara dan memberdayakan masyarakat kecil lewat program KUR, Program Mekar, dan Program Makmur.

    Namun, Nurdin Halid mengingatkan Erick Thohir bahwa BUMN tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan misi besar Presiden Prabowo menghilangkan kemiskinan, swasembada pangan, dan energi bersih.

    “Strategi hilirisasi sumber daya alam sudah tepat sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3. Namun, pelakunya harus libatkan masyarakat yang terkonsolidasi dalam koperasi, BUMN, dan pihak swasta. Jika kolaborasi ketiga pelaku ekonomi ini bisa ditata dengan baik, maka Pak Erick Thohir telah menjalankan Ekonomi Konstitusi, Ekonomi Pancasila,” tegas Nurdin.

    Nurdin menjelaskan, hilirisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu bagus tetapi belum tentu meningkatkan taraf hidup rakyat.