Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • KPPU Bilang Starlink Harus di Daerah 3T RI, Ini Respons Komdigi

    KPPU Bilang Starlink Harus di Daerah 3T RI, Ini Respons Komdigi

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespon terkait hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyarankan pemerintah agar penyedia jasa internet low earth orbit (LEO) Starlink agar satelit milik Elon Musk itu diprioritaskan melayani daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    Plt Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Ismail mengaku bahwa pihaknya baru menerima hasil kajian KPPU terkait area layanan Starlink di Tanah Air. Sebagai informasi, Starlink masuk dan resmi tersedia akses internetnya di Indonesia pada Mei 2024.

    “Ya, baru kita terima itu. Kita mau bahas apa ruangnya Komdigi atau bukan, kita belum tahu,” ujar Ismail ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pemerintah belum melakukan langkah yang akan diambil seiring dengan telah diterbitkannya hasil kajian KPPU terkait Starlink di Indonesia.

    “Belum, masih dibahas internal. Baru saja 2-3 hari karena baru terima dan kami lagi kaji,” ucapnya.

    Ismail menambahkan bahwa Komdigi tidak akan meregulasi Starlink jika belum mengetahui secara pasti mengetahui betul menyangkut persoalan cakupan layanan internet antara satelit LEO itu dengan pemain eksisting.

    “Ya, makanya kita lihat dulu apakah itu wilayah regulasinya persaingan usaha di Komdigi atau justru di KPPU,” kata Plt Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi Ismail.

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelesaikan kajian terkait layanan internet berbasis satelit, Starlink, yang sempat bikin heboh saat masuk ke pasar Indonesia.

    Sebagai informasi, KPPU telah mengkaji masuknya penyedia jasa internet Low Earth Orbit (LEO) dari berbagai aspek seperti kebijakan Pemerintah, persepsi konsumen, kesiapan infrastruktur atau teknologi, dan konsentrasi pasar jasa internet. Kajian ini mulai dilaksanakan sejak Mei 2024 sampai dengan Oktober 2024, dilakukan melalui diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) dengan DPR RI, Kementerian dan Lembaga, asosiasi, pelaku usaha dan akademisi.

    Disampaikan Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamenggala kajian tersebut untuk mendapatkan data primer yang komprehensif, juga dilakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan internet.

    “Berdasarkan kajian tersebut, KPPU menyarankan Presiden RI agar Pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan penyediaan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” ungkap Mulyawan dikutip dari siaran pers, Jumat (29/11).

    Lebih lanjut, KPPU juga menyarankan penyediaan jasa internet di daerah 3T tersebut mengutamakan kemitraan antara penyedia jasa internet berbasis LEO dengan pelaku jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

    Saran tersebut disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 November 2024 kepada Presiden RI dan tembusan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Komunikasi dan Digital.

    (agt/fay)

  • PLN Targetkan Penjualan Listrik 327,7 TWh Tahun Depan, Tumbuh 6,7%

    PLN Targetkan Penjualan Listrik 327,7 TWh Tahun Depan, Tumbuh 6,7%

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menargetkan penjualan listrik perseroan pada 2025 dapat mencapai 327,7 Tera Watt hour (TWh). Angka itu tumbuh 20,47 TWh atau 6,7% terhadap prognosa penjualan tahun 2024.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan penjualan listrik oleh perseroan pada 2024 diperkirakan akan mencapai 307,23 TWh. Nah pada tahun depan targetnya naik lagi menjadi 327,7 TWh.

    “Kami sedang berjuang ini masih ada waktu sebulan bagaimana dari 300 TWh kami bisa mencapai target 307,2 TWh, kemudian di 2025 nanti kami bisa meningkat sekitar 6,7% menjadi 327,7 TWh,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Darmawan mengakui target tersebut agak sedikit agresif. Jika melihat ke belakang, pertumbuhan permintaan selama 2015-2019 hanya 4,5% per tahun.

    “Agak tinggi ini targetnya sehingga memang kami juga sudah waspada dan kami mengerahkan seluruh kekuatan kita dari atas, kemudian dari Pangdam, Dandim, sampai Danramil ke bawah semuanya agar ini bisa tercapai di 2025 nanti,” ucapnya.

    Dengan adanya pertumbuhan penjualan listrik, maka diharapkan kondisi keuangan perseroan semakin menguat. Adapun hingga Oktober 2024, kinerja penjualan listrik tercatat tumbuh sebesar 16,36 TWh atau 6,88% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

    “1 TWh itu gross revenue menambah sekitar Rp 1,65 triliun,” ungkap Darmawan.

    (acd/acd)

  • Bos PLN Pamer Pangkas Utang Rp 55 T di DPR

    Bos PLN Pamer Pangkas Utang Rp 55 T di DPR

    Jakarta –

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo membeberkan keberhasilan perusahaan dalam menurunkan utang selama beberapa tahun terakhir. Utang berhasil diturunkan karena kinerja perusahaan terus meningkat.

    Darmawan mengatakan total utang perseroan pada 2023 mencapai Rp 396 triliun. Jumlah itu sudah turun Rp 55 triliun, dari kondisi 2020 yang senilai Rp 451 triliun.

    “Pertumbuhan revenue berjalan sangat sehat, net profit berjalan juga meningkat dengan drastis sehat, kemudian juga kita melihat liabilities utang kami ini juga berhasil kami turunkan,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Darmawan menyebut laba bersih PLN terus meningkat hingga mencapai Rp 22,1 triliun pada 2023. Padahal di 2020 laba bersih perusahaan hanya Rp 5,9 triliun, di 2021 Rp 13,2 triliun dan 2022 Rp 14,4 triliun.

    “Selama 3 tahun berturut-turut kondisi keuangan kami adalah kinerja keuangan yang terbaik dalam sejarah PLN,” ucapnya.

    Selain itu, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau pengukuran arus kas yang tersedia untuk membayar kewajiban utang juga meningkat dari 1,40x di 2020 menjadi 1,72x di 2023. Ini menunjukkan kondisi perseroan yang semakin sehat.

    “Jadi kalau operating revenue kami tinggi dan debt service pembayaran utang tahunan bisa kami turunkan, maka rasionya akan naik dan itu semakin sehat. Kita melihat dari 1,4 di 2023 naik menjadi 1,72, jadi kami melihat kondisi keuangan PLN terutama untuk pengelolaan utangnya bisa diturunkan dan rasio penerimaan operating revenue kami dibanding dengan pembayaran utang kami juga semakin besar,” imbuhnya.

    (acd/acd)

  • Raksasa Produsen Kaca China Mau Masuk Rempang, tapi Terganjal Lahan

    Raksasa Produsen Kaca China Mau Masuk Rempang, tapi Terganjal Lahan

    Jakarta –

    Produsen kaca asal China, Xinyi rencananya mau investasi di kawasan Rempang Eco City, Batam. Di sisi lain, ada penolakan masyarakat terhadap pembangunan kawasan Rempang Eco City.

    Apakah Xinyi tetap masuk Rempang? Menuru tSekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Xinyi Group masih berkomitmen untuk berinvestasi ke proyek Rempang Eco City. Nilai investasi Xinyi diperkirakan mencapai US$ 11,6 miliar.

    “Kami tetap berharap yang Batam ini mudah-mudahan tidak terganggu dengan isu apapun, karena kan investor yang lain menjadikan (Xinyi) itu sebagai ukuran. Jadi kami jaga, kami paham harus menyeimbangkan dengan isu-isu kemasyarakatan dan sebagainya, tapi dari sisi investasi kami jaga betul kepercayaan. Xinyi sampai hari ini insyaallah masih tetap komitmen,” kata Susiwijono, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Meski lahan yang akan dipergunakan Xinyi masih terkendala, Susiwijono mengatakan saat ini proses pengurusan izin dasar mulai dari tata ruang, lokasi, AMDAL, pelepasan kawasan, semuanya sedang berprogres. Menurutnya, proses tersebut bisa berjalan relatif cepat.

    “Mudah-mudahan kalau bisa itu nanti ya di awal-awal tahun depan (2025) kita bisa segera dorong untuk (mulai pembangunan),” ujarnya.

    Di sisi lain, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengatakan, hingga saat ini status lahan untuk proyek Rempang Eco City masih belum clear.

    Dengan demikian, Rudi belum bisa memastikan apakah Xinyi bisa mulai masuk tahun depan atau belum.

    “Seharusnya tahun depan sudah clear. Tapi saya kira, ini tetap lanjut lah kita selesaikan,” kata Rudi, ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Saat ini BP Batam tengah dalam proses pembangunan 350 unit rumah di Tanjung Banun untuk relokasi warga. Rudi mengatakan, BP Batam menargetkan agar pembangunan rumah bisa dilanjutkan hingga 961 unit pada 2025.

    Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad menjelaskan, lahan belum bisa dipergunakan lantaran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri hingga saat ini belum menetapkan hak pengelolaan (HPL) terhadap BP Batam.

    Ini menjadi syarat agar tanah bisa dialokasikan ke PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan yang mendapat konsesi pengembangan Rempang. HPL bisa terbit apabila relokasi rampung dilakukan.

    “Salah satu syarat untuk alokasi tanah ke MEG kemudian ke Xinyi itu kan harus HPL BP Batam dulu terbit. Salah satu syarat yang selalu diminta oleh ATR/BPN adalah tanahnya harus clean and clear. Itu kira-kira yang sedang kita terus perjuangkan,” ujar Sudirman.

    Di sisi lain, Sudirman mengatakan, luas area Rempang yang dijadikan investasi sebesar 8 ribu hektare, di mana Xinyi hanya mengambil sekitar 1.000 hektare. Dengan demikian masih ada 7 ribu hektare lagi yang siap dipergunakan untuk investor lainnya masuk.

    “Mungkin ada investor lain yang diharapkan bisa mulai masuk tahun 2025,” katanya.

    (shc/hns)

  • Ekspansi BNI ke Belanda diharapkan berdampak positif ke kinerja bank

    Ekspansi BNI ke Belanda diharapkan berdampak positif ke kinerja bank

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistyo. ANTARA/HO-BNI

    Ekspansi BNI ke Belanda diharapkan berdampak positif ke kinerja bank
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistyo mengatakan ekspansi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BNI ke Belanda diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja bank, terutama terhadap performa bisnis di luar negeri.

    “Untuk BNI khususnya, beberapa waktu lalu kita kunjungan ke luar negeri dan melihat ekspansi BNI waktu itu di Belanda. Kita harapkan growth-nya semakin baik di luar negeri,” kata Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut, kehadiran BNI di Belanda tidak hanya diharapkan untuk berkontribusi pada kinerja perusahaan, tetapi juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada diaspora Indonesia dalam memperoleh akses perbankan.

    “Bisa memberikan layanan ke diaspora yang ada di sana,” sambung dia.

    Di Belanda, BNI hadir lewat Kantor Luar Negeri (KLN) Amsterdam yang mewadahi layanan perbankan untuk sekitar 2 juta diaspora Indonesia di negeri tersebut.

    BNI Amsterdam pun turut melayani pengusaha diaspora yang ingin mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Salah satu komitmennya adalah dengan aktif menyalurkan Diaspora Loan yang ke depannya akan terus ditingkatkan.

    Debitur Diaspora Loan BNI di Belanda didominasi oleh usaha kuliner Indonesia. Selain memberikan pembiayaan, BNI juga mengintegrasikan Diaspora Loan dengan program Xpora. Hal ini bertujuan untuk mempermudah restoran-restoran tersebut dalam mendapatkan bahan baku dan menu sampingan dari Indonesia.

    Baru-baru ini, BNI juga terlibat dalam sosialisasi Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN), bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Implementasi KMILN memungkinkan diaspora, termasuk yang berstatus warga negara asing (WNA), untuk membuka rekening Diaspora Saving serta memanfaatkan layanan perbankan lainnya.

    Kerja sama itu terjalin melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu pada 27 Agustus 2024.

    Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Mayerfas menilai dukungan BNI terhadap program KMILN mempertegas perannya sebagai bank global.

    Sumber : Antara

  • Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    Bahlil Sebut Ojol Tidak Bisa Isi BBM Bersubsidi, DPR Protes Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa saat lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa ojek online (ojol) tidak memenuhi kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite lantaran dianggap sebagai kegiatan usaha yang dipekerjakan.

    Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi para pengemudi Ojol yang statusnya adalah mitra dari aplikasi. Pernyataan yang disampaikan Bahlil Lahadalia dinilai menantang para pengemudi ojol dan berpotensi untuk melakukan protes secara besar-besaran

    Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, menegaskan tidak setuju dengan kebijakan tersebut dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro.

    “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

    Politisi Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Merujuk data yang diolah dari berbagai sumber, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. Angka ini mencakup mitra dari berbagai platform.

    Rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator. Menurut survei terbaru, rata-rata perbulan pendapatan pengemudi ojek online berada di bawah Rp 3,5 juta dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur.

  • FPKS DPR: Jaga Kualitas BBM Pertamina, Perlu Audit Menyeluruh

    FPKS DPR: Jaga Kualitas BBM Pertamina, Perlu Audit Menyeluruh

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin mendukung PT Pertamina (Persero) segera melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.

    Menurut Amin, langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas BBM yang sampai ke konsumen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

    Amin menegaskan, pengawasan kualitas BBM adalah bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Audit ini diharapkan dapat mendeteksi adanya potensi penyimpangan, seperti campuran bahan yang tidak sesuai standar atau praktik curang lainnya.

    “Kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sangat tinggi. Namun, kepercayaan itu harus terus dijaga dengan memastikan produk BBM yang dijual benar-benar berkualitas,” katanya.

    Dia menyebut. kualitas BBM yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi kendaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih dan penghematan ekonomi masyarakat.

    “Oleh karena itu, Pertamina harus memastikan bahwa seluruh SPBU, baik yang dikelola langsung maupun yang bermitra, mematuhi standar kualitas BBM yang berlaku,” ujar Amin.

    Audit berkala adalah langkah strategis untuk menjaga reputasi Pertamina sebagai BUMN energi yang terpercaya.

    Kasus kerusakan sejumlah mesin kendaraan yang mengkonsumsi BBM jenis Pertamax berpotensi merusak kepercayaan konsumen. Dan itu akan mengganggu kampanye pemerintah agar masyarakat beralih menggunakan Pertamax untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi.

    “Jangan sampai, animo masyarakat untuk beralih dari BBM bersubsidi ke Pertamax, dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan sesaat dengan memanipulasi kualitas BBM,” tegas Amin.

    Selain audit internal, Amin juga mendorong Pertamina untuk berkolaborasi dengan regulator terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dalam memastikan standar operasional di lapangan terpenuhi.

    Dia juga mengingatkan bahwa kemitraan dengan SPBU swasta tidak boleh menjadi celah bagi penurunan kualitas layanan.

    “Kami di Komisi VI akan terus memantau proses ini. Kami ingin memastikan bahwa BBM yang digunakan masyarakat sesuai dengan klaim produk yang tertera di SPBU, baik dari sisi oktan, efisiensi, maupun dampak lingkungan,” tegasnya. (ted)

  • Ojol Bakal Dilarang Gunakan Pertalite, Anggota Komisi VI DPR: Tak Berpihak ke Pelaku Usaha Mikro

    Ojol Bakal Dilarang Gunakan Pertalite, Anggota Komisi VI DPR: Tak Berpihak ke Pelaku Usaha Mikro

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah berencana melarang pengemudi ojek online (Ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau BBM jenis Pertalite.

    Pemerintah beralasan ojol bukan kendaraan berplat kuning yang memang untuk transportasi umum.

    Ojol dinilai sebagai bisnis pribadi dan mayoritas tergolong orang mampu karena punya kendaraan pribadi.

    Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya.

    Menurut Amin, kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro. 

    “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” kata Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

    Wakil Ketua Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. 

    Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Amin merujuk data yang dihimpun dari berbagai sumber, jumlah pengemudi ojol di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2024. 

    Angka ini mencakup mitra dari berbagai platform. 

    Rata-rata penghasilan pengemudi ojek online di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jumlah pesanan, dan sistem insentif dari aplikator. 

    Menurut survei terbaru, per bulan, rata-rata pendapatan mereka berada di bawah Rp 3,5 juta, dengan jam kerja antara 8 hingga 12 jam per hari tanpa hari libur.

    “Kita harus memahami bahwa pengemudi ojek online bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari sektor usaha mikro yang memiliki kontribusi nyata terhadap roda perekonomian,” ucapnya. 

    Menurut Amin, melarang mereka menggunakan BBM bersubsidi sama saja membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

    Lebih lanjut, dia juga menyoroti bahwa subsidi BBM bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. 

    Pengemudi ojek online termasuk dalam kelompok tersebut, sehingga tidak adil jika mereka dikecualikan dari akses subsidi yang seharusnya mereka terima.

    Amin Ak mengimbau pemerintah untuk mencari solusi lain yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.

    “Jika ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan subsidi BBM, pemerintah bisa meningkatkan pengawasan atau merancang skema distribusi yang lebih tepat sasaran,” ucapnya.

    “Namun, jangan sampai para pelaku usaha mikro dan kecil justru menjadi korban dari kebijakan ini,” imbuhnya.

    Amin Ak pun berharap kebijakan yang diambil pemerintah selalu berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. (*)
     

  • 3 Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 serta Partai Pengusungnya Megapolitan

    3 Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 serta Partai Pengusungnya Megapolitan

    Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024 serta Partai Pengusungnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pilkada Jawa Barat 2024
    akan dimeriahkan oleh empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
    Keempat calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat itu yakni Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwinatarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
    Masyarakat dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat pada hari ini, Rabu 27 November 2024.
    Berikut nama kandidat calon gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat:
    Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwinatarina merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 1.
    Pasangan ini diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
    Acep Adang Ruhiat juga merupakan kader dari PKB, yang saat ini masih menjabat di Komisi VI DPR RI.
    Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 2.
    Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 
    Jeje merupakan Bupati Pangandaran yang sudah menjabat sejak 2016.
    Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3.
    Pasangan ini diusung oleh Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Ahmad Syaikhu merupakan Presiden PKS sejak 2020. Sementara itu, Ilham Habibie merupakan putra mantan Presiden BJ Habibie.
    Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4.
    Pasangan ini diusung oleh 14 partai politik, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, Hanura, Gelora, Garuda, PKN, Partai Buruh, PRIMA, Perindo, PBB, dan Partai Ummat.
    Dedi Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra dan pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendag Klaim Harga Minyakita di Pasaran Normal Jelang Nataru

    Mendag Klaim Harga Minyakita di Pasaran Normal Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan harga Minyakita telah kembali normal secara nasional di pasaran menjelang momentum Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Adapun, harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng subsidi itu sebesar Rp15.700 per liter.

    “[Harga Minyakita] kan sudah normal, besok kita mau [undang produsen dan distributor]. Jadi itu secara nasional [Minyakita sudah normal],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Hanya saja, Budi mengaku Minyakita di wilayah Indonesia bagian timur mengalami lonjakan harga. Namun, dia kembali menegaskan bahwa harga Minyakita di wilayah barat dibanderol normal.

    “Tetapi itu [Minyakita] kebanyakan daerah timur yang harga tinggi, tetapi di [wilayah] barat normal semua. Kemarin saya ke Klaten, Yogya, normal semua, nggak ada masalah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Budi mengungkap bahwa Kemendag berencana mempertemukan produsen dan distributor minyak goreng agar menyuplai pasokan sehingga harga menjadi normal. Adapun, pertemuan ini akan dilakukan pada Kamis (28/11/2024) mendatang.

    “Saya kira yang lainnya bagus, harganya tidak ada masalah. Mudah-mudahan sampai Nataru [Natal dan Tahun baru] ini semua berjalan dengan baik,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Mendag Budi sempat mengakui harga MinyaKita dibanderol Rp17.000 per liter, harga yang dijajakan ini merupakan rata-rata harga nasional.

    “Minyak goreng sampai Selasa itu harganya Rp17.000 per kilogram [liter], itu harga nasional, rata-rata harga nasional,” kata Budi dalam Rapat Kerja Menteri Perdagangan dengan Komisi VI DPR di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Namun demikian, Budi mengeklaim tidak semua wilayah mematok harga MinyaKita di atas HET. Namun, dia juga tak mengelak bahwa harga MinyaKita melonjak secara nasional, terutama di wilayah timur.

    “Jadi, memang ada yang tinggi, ada yang sama sesuai harga [HET], tetapi secara nasional memang naik, di wilayah timur memang rata-rata lebih tinggi. Jadi terjadi kenaikan sekitar 8,28% di atas HET yaitu Rp15.700,” ujarnya.

    Budi menyebut lonjakan harga MinyaKita yang terjadi di Indonesia timur lantaran rantai pendistribusian yang panjang dibandingkan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 (Permendag 18/2024) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

    “Seharusnya distribusinya itu kan dari produsen, kemudian D1, D2, dan pengecer. Namun di lapangan ini ada terjadi beberapa transaksi dari pengecer ke pengecer,” jelas Budi.

    Pada raker itu, Budi juga menyatakan pihaknya bakal memanggil para distributor minyak goreng agar mengikuti aturan Permendag 18/2024.

    Perlu diketahui, Pasal 8 Permendag 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajibn melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

    Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.