Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    DPR Minta Truk ODOL dan Pajero-Fortuner Dilarang Beli Solar Subsidi

    Jakarta –

    Skema baru subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih disiapkan. Kendaraan-kendaraan seperti Pajero Sport dan Fortuner diminta untuk dilarang menggunakan BBM subsidi.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berharap penggunaan BBM subsidi lebih tepat sasaran. Untuk itu, dibutuhkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

    “Tinggal Perpres 191/2014 itu direvisi, Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) bisa usulkan ke Presiden, itu jelas tuh, truk industri, truk ODOL (over dimension over loading), mobil-mobil kayak Pajero, Fortuner, kelas menengah itu nggak boleh (pakai BBM subsidi). Itu surplus Pertamina itu aman itu soal subsidi,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pertamina dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Menurut Andre, kelemahan Perpres tersebut adalah masih banyak ditemukan kendaraan mewah dan kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya menggunakan BBM subsidi. Padahal menurutnya, BBM subsidi tersebut semestinya dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, ekonomi lemah.

    “Mulai dari yang tidak berhak seperti truk ODOL, truk industri bahkan mobil-mobil yang berharga Rp 700 juta, Pajero, Fortuner, dan rasanya orang mampu, bisa mengonsumsi solar subsidi,” ucap Andre.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, saat ini pengguna bahan bakar Solar subsidi sudah tercatat 100 persen. Profil pengguna dan pembeli serta aktivitas pembeli di SPBU sudah bisa didapatkan.

    “Sehingga sistem tersebut nantinya akan kita gunakan untuk men-support keputusan pemerintah pada saat nanti Perpres 191 itu ditetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi target yang akan diberikan izin untuk memperoleh produk subsidi,” kata Riva.

    “Begitu juga untuk produk Pertalite, bahwa per saat ini pendaftarannya itu sudah di angka 83 persen. Dan Insyaallah untuk tahun 2024 ini seluruh pengguna gasoline Pertalite itu nanti sudah bisa dicatatkan sehingga data tersebut juga nantinya akan bisa digunakan untuk me-manage siapa-siapa saja yang dapat memperoleh produk subsidi tersebut,” ujarnya.

    (rgr/din)

  • 40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    40 Juta Tiang Listrik Bisa Jadi Tempat Ngecas Mobil Listrik

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) akan menyulap tiang listrik untuk menjadi tempat mengisi ulang daya baterai kendaraan listrik. Bahkan, sebanyak 40 juta unit tiang listrik yang ada di Indonesia bisa dijadikan tempat ngecas mobil listrik.

    Mendukung transisi ke kendaraan listrik, PT PLN menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, tak cuma SPKLU, pihaknya juga menyediakan fasilitas pengisian baterai kendaraan listrik di tiang listrik.

    “Kemarin saya menanyakan ke tim berapa jumlah tiang listrik yang kita kelola. Ternyata dihitung-hitung ada 40 juta tiang listrik yang kita kelola, sekitar itu,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    Darmawan tak menyangka populasi kendaraan listrik di Indonesia meningkat tajam. Maka dari itu, pihaknya harus menyediakan fasilitas pendukung.

    “Kami juga membangun SPKLU dan juga bahkan kami membangun SPKLU berbasis pada tiang listrik yang jumlahnya 40 juta itu, untuk memfasilitasi itu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, menurut Darmawan, penjualan mobil listrik di Indonesia jauh di atas perkiraan. Untuk mendukung kendaraan listrik, PLN bekerja sama dengan pabrikan yang menjual kendaraan listrik.

    “Maka, begitu ada pembelian mobil listrik kami harus memasang home charging. Dan ini kami kerja sama dengan Mercedes, dengan Nissan, dengan Toyota, dengan Mitsubishi, dengan Wuling, dengan BYD dan lain-lain, sehingga kalau ada pembelian mobil listrik kami yang jemput bola kami akan meningkatkan kapasitas daya yang terpasang, kami membantu juga memasang home charging. Kami harus membangun SPKLU, kalau dulu naik mobil bensin tidak ada masalah, mau ke Jawa Timur monggo, tapi begitu naik mobil listrik, setiap 300 km harus ngecas,” ujarnya.

    Saat ini PLN sudah memiliki 2.490 unit SPKLU untuk kendaraan listrik roda empat, 9.956 unit SPKLU roda dua, 2.200 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) serta 24.099 pelanggan home charging. PLN juga menargetkan 1.000 unit SPKLU di tiang listrik tahun ini.

    (rgr/din)

  • Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan rencana menghapus ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi BBM. Sebab, menurutnya, ‘pasukan hijau’ tersebut masuk kategori rentan.

    Rieka menjelaskan, ojol merupakan pekerja informal yang semua kebutuhan kerjanya dipenuhi sendiri, mulai dari kendaraan, bahan bakar, sampai keperluan sehari-hari. Mereka tidak ditanggung perusahaan seperti pekerja formal. Itulah mengapa, mencabut subsidi BBM, membuat hidup mereka makin berat.

    “Rencana kementerian terkait yang mau menghapus ojol dari penerima BBM subsidi, tolong diusulkan agar dikaji ulang. Karena ojol pekerja sektor informal yang termasuk rentan, mereka tidak punya jaminan apapun selain bayar sendiri,” ujar Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina.

    Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Foto: Grandyos Zafna

    Kata Rieke, hidup ojol sudah susah dengan potongan aplikasi yang besar. Maka, sudah selayaknya mereka mendapat kemudahan melalui subsidi BBM.

    “Kemudian ada masalah dengan operator, potongan tinggi dan sebagainya. Karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, maka terindikasi kuat mereka masuk definisi fakir miskin,” tuturnya.

    [Gambas:Youtube]

    Di kesempatan yang sama, Rieke berkisah soal pengalamannya berbaur dengan ojol. Dia pernah membantu memulangkan jenazah anak driver ojol yang terkena online scamming ke Kamboja. Pekerja tersebut, saking susahnya, sampai harus menyewa motor. Bukan milik pribadi.

    “Mohon dukungannya, agar pencabutan subsidi ojol dibatalkan. Kasihan mereka, kasihan betul,” kata dia.

    Bahlil Lahadalia Foto: Ilyas Fadilah

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • Bos Pertamina Tanggapi Viral Mobil Rusak Disebut karena Pertamax

    Bos Pertamina Tanggapi Viral Mobil Rusak Disebut karena Pertamax

    Jakarta –

    Belum lama ini viral keluhan dari pemilik kendaraan yang menyebutkan mobilnya rusak diduga karena Pertamax. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menanggapi kasus viral itu.

    Video yang beredar luas di media sosial itu menyebutkan ada beberapa mobil yang ditangani di bengkel Daihatsu Cibinong. Tak cuma satu, tampak ada beberapa mobil yang harus dikuras bensinnya lantaran mengalami masalah serupa.

    Pertamina langsung turun tangan menguji sampel Pertamax yang dikeluhkan tersebut. Berdasarkan uji sampel disebutkan, Pertamax telah memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan.

    “Untuk yang menyangkut hal yang viral kemarin, jadi dari Pertamina kami juga sudah melakukan uji sampel untuk beberapa SPBU di Cibinong, begitu juga kami kerja sama dengan LAPI ITB, dan juga dari Lemigas. Tentunya memang setelah dicek parameter dan standar yang sudah ada di Pertamax itu sudah lolos uji standar untuk digunakan sebagai bahan bakar,” kata Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/11/2024).

    “Namun tetap, ini juga tidak membuat kami berpuas diri. Tentunya, segala hal, apa pun yang kami dapat masukan dari masyarakat untuk bisa mendorong perbaikan kinerja dan pelayanan kami ke masyarakat akan kami terima dengan hati terbuka dan dengan sangat senang sekali. Jadi kami tidak melihat ini sebagai ancaman ataupun kalau bisa dikatakan misalnya ada berita hoax, apakah ini menyerang reputasi Pertamina, bagi kami tidak. Karena justru yang harus diuntungkan dari semua ini adalah rakyat. Jadi bagaimana caranya, kita lakukan mitigasi, kita lakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, untuk membuat semua masukan yang kita dapat dari masyarakat dapat kita jawab dengan sebaik-baiknya,” beber Simon.

    Simon menegaskan, pihaknya telah melakukan uji dengan menggandeng lembaga bersertifikasi nasional dan internasional. Meski begitu, Simon mengatakan pihaknya akan terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas bahan bakar yang dijualnya.

    “Kita tidak akan berpuas diri, kita akan terus mencari solusi yang terbaik. Dan masalah ini tidak akan hanya berhenti sampai di sini saja, tapi akan jadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Jadi bukan kami membela diri bahwa kualitas BBM kami sudah sesuai standar, itu yang berbicara adalah fakta dan hasil ilmiah. Namun tentunya kami akan terus berbenah diri dan untuk meningkatkan kualitas produk Pertamina supaya jauh lebih baik. Jadi apa pun saran yang kami terima dari masyarakat akan kami terima dengan sebaik-baiknya,” pungkas Simon.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, melalui tim LAPI ITB kemudian mencoba untuk menganalisa endapan itu dengan membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan melalui metode EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy).

    Ahli Konversi Energi Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri memastikan kandungan di dalam BBM jenis Pertamax bukan penyebab rusaknya mesin kendaraan seperti yang diklaim.

    Adapun berdasarkan hasil EDS tersebut tim Lemigas menemukan bahwa endapan tersebut tidak berasal atau tercipta dari bahan bakar Pertamax seperti yang diklaim.

    “Ternyata senyawa pembentuk endapan tersebut tidak ditemukan dalam bahan bakar yang dianalisis (Pertamax-red)” ungkap Tri.

    (rgr/dry)

  • Pertamina Jadi Penyumbang Pajak Terbesar ke Negara, Capai Rp 304 Triliun – Page 3

    Pertamina Jadi Penyumbang Pajak Terbesar ke Negara, Capai Rp 304 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) mencatatkan diri sebagai BUMN penyumbang pajak terbesar ke negara, didukung oleh kinerja perusahaan yang terus membaik.

    Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, menyampaikan bahwa setoran pajak mendominasi kontribusi perusahaan kepada negara. Sebanyak 74 persen dari total setoran ke negara merupakan komponen pajak.

    “Secara konsisten, kami dapat menyetor pajak. Pada tahun 2023, kami berhasil memberikan kontribusi berupa pajak, dividen, PNBP, dan signature bonus sebesar Rp 304 triliun, menjadikan kami BUMN penyumbang pajak terbesar di negara ini,” ujar Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Persentase setoran pajak Pertamina menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Pada 2021, pajak menyumbang 70 persen dari total Rp 167,7 triliun kontribusi perusahaan ke negara. Pada 2022, angka tersebut meningkat menjadi 71 persen dari Rp 307,2 triliun. Sementara pada 2023, pajak mencakup 74 persen dari total Rp 304,7 triliun.

    Selain kontribusi pajak, Pertamina juga menjadi BUMN dengan belanja produk dalam negeri terbesar, yakni mencapai Rp 374 triliun. Belanja ini memberikan dampak ekonomi hingga Rp 1.900 triliun dan melibatkan 4,1 juta tenaga kerja.

    “Estimasi efek pengganda dari belanja domestik ini mencapai Rp 1.900 triliun, dengan 4,1 juta pekerja terlibat dalam kegiatan kami,” tambah Wiko.

    Laba Bersih Capai Rp 42 Triliun

    Pertamina mencatatkan laba bersih sebesar USD 2,66 miliar atau sekitar Rp 42,1 triliun (kurs Rp 15.833) hingga Oktober 2024. Kinerja positif ini didorong oleh pendapatan perusahaan yang mencapai USD 62,5 miliar dalam periode Januari–Oktober 2024.

    “Hingga Oktober 2024, kami berhasil membukukan laba bersih USD 2,66 miliar dengan pendapatan sebesar USD 62,5 miliar,” ungkap Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Pada tahun 2022, laba bersih Pertamina tercatat sebesar USD 3,81 miliar dengan pendapatan USD 84,9 miliar. Angka tersebut meningkat pada 2023 menjadi USD 4,4 miliar, meski pendapatan menurun ke USD 75,8 miliar.

     

  • Rawan Monopoli, Starlink Tak Boleh Dipakai di Kota

    Rawan Monopoli, Starlink Tak Boleh Dipakai di Kota

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan internet berbasis satelit seperti Starlink diminta untuk berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia. Hal ini terlihat dalam kajian yang dirilis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

    Menurut kajian, layanan Low Earth Orbit (LEO) harus diprioritaskan pada 3T. Ini juga dilakukan bekerja sama dengan jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM.

    “Berdasarkan kajian tersebut, KPPU menyarankan Presiden RI agar Pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan penyediaan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Lebih lanjut, KPPU juga menyarankan penyediaan jasa internet di daerah 3T tersebut mengutamakan kemitraan antara penyedia jasa internet berbasis LEO dengan pelaku jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM dengan mempertimbangkan kepentingan nasional,” kata Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamenggala dalam keterangan resminya, Rabu (4/12/2024).

    Terkait kajian itu juga telah diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan tembusan pada beberapa pihak lain, mulai dari Pimpinan DPR RI.

    Pimpinan Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Komunikasi dan Digital.

    KPPU juga menjelaskan layanan penyedia internet seluler, fiber optik dan satelit memiliki kategori yang berbeda. Setiap jenis teknologi memiliki kebutuhan spesifik konsumen pada penyediaan layanan internet.

    Selain itu penyedia layanan internet LEO memiliki keunggulan teknologi dibandingkan layanan lain. Pada akhirnya membuat layanan LEO bisa menjual jasanya pada wilayah yang tidak bisa dijangkau pelaku usaha lain.

    Layanan internet langsung ke ponsel atau dikenal sebagai direct-to-cell disinggung pula dalam keterangan tersebut. KPPU menilai layanan itu bisa membuat persaingan tidak sehat antar-pelaku usaha yang tidak memiliki layanan serupa.

    “Pengembangan teknologi satelit LEO juga dapat terus berkembang, di antaranya pengembangan teknologi Direct to Cell. Teknologi direct to cell ini berpotensi pelaku usaha penyedia jasa internet melalui LEO dapat menjadi pelaku usaha dominan di wilayah tersebut dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha nasional yang tidak memiliki teknologi satelit LEO,” jelasnya.

    Starlink diketahui telah meluncurkan layanan ini secara bertahap. Dimulai tahun ini dengan kemampuan teks, dan akan diikuti voice, data serta IoT pada tahun depan.

    Untuk itu, KPPU menilai penting mengawasi persaingan usaha secara konsisten. Dengan begitu bisa menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

    “Hal ini menjadi krusial guna menjaga dinamika pasar yang adil dan kompetitif, serta memastikan perkembangan industri yang berkelanjutan,” tuturnya.

    Starlink, layanan internet LEO milik SpaceX, beroperasi di Indonesia sejak awal tahun ini. Operasi perdana Starlink di Bali disaksikan sendiri oleh CEO SpaceX Elon Musk.

    (dem/dem)

  • Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bos PLN Curhat SPKLU di Rest Area Hanya Laku saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) menjelaskan kondisi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di rest area hanya ramai pada momentum Lebaran. Padahal, jumlah SPKLU disebut telah meningkat seiring dengan masifnya mobil listrik asal China di dalam negeri. 

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, meskipun sepi, pihaknya tidak serta merta mencabut fasilitas pengisi daya untuk EV tersebut. Terlebih, telah terjadi peningkatan transaksi SPKLU 5 kali lipat saat periode mudik Lebaran dalam setahun terakhir dan diproyeksi terus meningkat. 

    “Saat ini di rest area, stasiun charging kami, stasiun pengisian kendaraan listrik umum [SPKLU] kami tidak laku, hari ini tidak laku, hanya laku pada saat Lebaran,” kata Darmawan dalam RDP di Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia memastikan pihaknya tidak akan mengurangi fasilitas SPKLU di rest area guna mengantisipasi lonjakan penggunaan kendaraan listrik ketika momentum mudik pada Lebaran tahun depan. 

    Adapun, PLN mencatat peningkatan transaksi di SPKLU yang dikelolanya terhitung sejak Lebaran tahun 2023 yang mencapai 2.500 transaksi. Sementara itu, tahun ini meningkat 5 kali lipat hingga 12.600 transaksi. Tahun depan, PLN memproyeksi peningkatan SPKLU naik menjadi 64.600 transaksi. 

    “Kami tidak mungkin membiarkan nanti pada saat Lebaran, mobil mudiknya 5 kali lipat, tahu-tahu ada 100-200 kehabisan listrk di tengah jalan,” tuturnya. 

    Bahkan, Darmawan menuturkan bahwa PLN berencana untuk melakukan penyesuaian jumlah dan penambahan SPKLU di sejumlah rest area. PLN disebut juga akan memodifikasi jenis charging station agar lebih efisien. 

    Umumnya, kendaraan listrik yang melakukan pengisian baterai di SPKLU bisa memakan waktu hingga 3 jam. PLN akan membangun SPKLU mid-charging sehingga waktu pengisian hanya membutuhkan waktu 2 jam. 

    “Kalau fast charging masih sekitar 15-20 menit, beda dengan mengisi bensin satu menit rampung. Jadi kalau antreannya 10, 10 kali 20 menit, 200 menit, itu artinya 3,5 jam. Nah, maka selama Lebaran, direksi PLN itu sekarang ini menjadi sibuk karena ada mobil listrik yang makin meningkat,” terangnya. 

    Sebelumnya, Darmawan menyebut pertumbuhan SPKLU yang makin masif seiring dengan kehadiran berbagai jenis mobil listrik asal China di pasar Indonesia.

    “Di tahun 2025 ini kami sudah agak gemeteran ini, kalau meningkat 5 kali lipat, kami sudah siap-siap memasang SPKLU di rest area dan di sekitarnya,” jelasnya. 

  • Kilang Minyak Raksasa Ditargetkan Mulai Beroperasi di 2025

    Kilang Minyak Raksasa Ditargetkan Mulai Beroperasi di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) menyampaikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang akan menjadi kilang paling modern di Indonesia ini ditargetkan selesai pada 2025 mendatang.

    Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro mengungkapkan bahwa proyek RDMP Balikpapan cukup penting karena akan berkontribusi pada imbal hasil produk atau Yield Valuable Product (YVP). Mengingat, proyek RDMP Kilang Balikpapan akan meningkatkan kapasitas kilang sebesar 100 ribu bph dari sebelumnya 260 ribu bph menjadi 360 ribu bph.

    “Tahun depan kita harapkan kilang di Balikpapan bisa meningkat kapasitasnya menjadi tambahan 100 ribu barrel oil per day. Ini tentu saja sangat penting di kilang baru tersebut karena akan menaikkan yield valuable product juga,” kata Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Sebelumnya, Corporate Secretary PT KPI Hermansyah Y. Nasroen menjelaskan, meskipun proyek RDMP Balikpapan akan tuntas sepenuhnya pada 2025, namun proses peningkatan kapasitas kilang menjadi 360 ribu bph telah berhasil dilakukan belum lama ini.

    “Kapasitas terpasang 300 ribu bph untuk CDU IV sejak pertengahan Mei,” ujar Hermansyah kepada CNBC Indonesia, Selasa (21/5/2024).

    Hermansyah menjelaskan, Kilang Balikpapan sendiri memiliki dua Crude Distillation Unit (CDU). Pertama yakni CDU IV yang ditingkatkan kapasitas pengolahannya dari 200 ribu bph menjadi 300 ribu bph. Lalu terdapat CDU V yang mempunyai kapasitas sebesar 60 ribu bph.

    “Kemarin selama revamp, CDU V beroperasi terus. Yang di revamp CDU IV. Jadi secara total ya sudah 360 ribu bph,” ujarnya.

    Selain menaikkan kapasitas pengolahan minyak, nanti akan ada tambahan produksi produk petrokimia hingga 225 ribu ton per tahun.

    “Jadi tahun 2024 ini akan ada beberapa milestone. Pertama kapasitas naik jadi 360 ribu bph, lalu pembangunan unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) dan berikutnya gasoline block. In shaa Allah 2025 selesai secara keseluruhan,” kata Hermansyah.

    (hsy/hsy)

  • Pertamina Salurkan 39,7 Juta Kiloliter BBM Subsidi per Oktober 2024

    Pertamina Salurkan 39,7 Juta Kiloliter BBM Subsidi per Oktober 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) mencatat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi atau public service obligation (PSO) mencapai 39,7 juta kiloliter per Oktober 2024.

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, penyaluran BBM subsidi tersebut sebagai bentuk perusahaan memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dia juga berharap penyaluran BBM subsidi bisa tembus 48,6 juta kiloliter pada akhir 2024.

    “Sampai dengan Oktober kita sudah menyalurkan BBM PSO 39,7 juta kiloliter dan kita harap di akhir tahun 48,6 juta kiloliter,” kata Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Selain BBM PSO, Wiko mencatat penyaluran BBM nonsubsidi telah mencapai 37,2 juta kiloliter per Oktober 2024. Dia pun menargetkan penyaluran BBM nonsubsidi bisa mencapai 39,1 juta kiloliter pada akhir tahun ini.

    Sementara itu, penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) telah mencapai 6,9 juta ton per Oktober 2024 ini. Wiko pun menargetkan penyaluran LPG bisa menyentuh level 8,3 juta ton pada akhir 2024.

    Di sisi lain, Wiko mengamini penggunaan bahan bakar berbasis fosil ini masih tinggi. Berdasarkan catatannya, pemasaran energi fosil tumbuh 4% selama 2020 hingga 2023.

    “Volume sale 2020 sampai 2023 naik 4%, walaupun kita diskusi pentingnya energi yang lebih bersih lagi, tapi fakta pertumbuhan demand fosil ini naik 4%,” kata Wiko.

    Oleh karena itu, dia pun memperkirakan penggunaan energi fosil masih akan tinggi hingga 2030 mendatang.

    “Kami memperkirakan sampai 2030 kebutuhan untuk bahan bakar berbasis fosil akan meningkat. Setelah itu kita perkirakan baru akan turun sehingga penting bagi kita untuk menjaga produktivitas hulu, keandalan supply BBM dan keandalan pengolahan kita,” ucap Wiko.

  • Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, skema baru penyaluran subsidi BBM masih terus digodok.

    Simon menjelaskan bahwa Pertamina menjadi bagian dari satuan tugas (Satgas) BBM subsidi tepat sasaran yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Pertamina, kata Simon, mengambil bagian untuk memberikan data-data calon penerima subsidi BBM. Selanjutnya, semua data dari Pertamina akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kemarin yang akan menjadi leading sektor di situ adalah BPS. Semua pembaruan data ini bisa benar-benar mencerminkan dan menggambarkan kondisi penerima manfaat yang sebaik-baiknya,” jelas Simon dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Oleh karena itu, Simon menyebut, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait target penerima subsidi BBM itu. Dia pun memastikan segala keputusan akan diambil secara adil.

    “Tentunya segala hal yang akan diambil akan melewati proses diskusi dan lintas kementerian, tentunya untuk mencari solusi mana yang paling baik,” kata Simon.

    Adapun, pemerintah berencana menyalurkan subsidi BBM secara kombinasi atau blending antara skema subsidi langsung pada barang dengan bantuan langsung tunai (BLT).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, opsi skema subsidi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detail oleh sang kepala negara. 

    “Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Untuk subsidi barang langsung, dia mengatakan, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

    “Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

    Sedangkan, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, Pertamina, Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh BPS. 

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tutur Bhalil. 

    Ketua Umum Golkar itu pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu. Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi untuk masyarakat mampu kemungkinan naik. 

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.