Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pemerintah Awasi Ketat Penerapan PPN 12 Persen – Halaman all

    Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Pemerintah Awasi Ketat Penerapan PPN 12 Persen – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Firnando Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang-barang mewah yang rencananya mulai diberlakukan pada Januari 2025.

    Dia menyebut tak kalah penting pemerintah benar-benar melakukan klasifikasi terhadap barang mewah yang pantas dikenakan PPN 12 persen. 

    Sehingga menurutnya jangan sampai, kenaikan PPN 12 persen itu justru malah menyasar produk dari UMKM.

    “Jadi pemerintah harus siap dengan pengawasan dan klasifikasi 12 persen dan 11 persen antara barang mewah dan barang UMKM,” kata Firnando kepada wartawan, Minggu (8/12/2024).

    Firnando mendukung kenaikan PPN terhadap barang-barang mewah. Dia berharap kebijakan tersebut bisa membuat UMKM di Tanah Air berkembang.

    “Jadi ide ini sangat baik, dan semoga ini tetap bisa membuat UMKM kita terus maju dan bisa menopang perekonomian kita,” ujarnya.

    Wakil Rakyat Dapil Jawa Tengah (Jateng) I itu kembali meminta agar pemerintah tidak memberikan ruang kepada pengusaha untuk berbuat ‘nakal’ atau mengakali barangnya agar mendapatkan PPN 11 persen. 

    Sebaliknya, kata dia, para pemangku kepentingan tidak bolah menghalalkan segala cara untuk membuat produk UMKM terkena PPN 12 persen.

    Firnando bahkan mendesak pemerintah untuk tidak segan menindak para pengusaha yang mencoba mengakali PPN 12 persen. 

    Apalagi, kenaikan PPN itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang harus ditaati semua pihak.

    “Ini sudah keputusan pemerintah bahwa barang mewah harus dikenakan PPN 12 persen. Sebaliknya, UMKM harus mendapatkan 11 persen sehingga mereka bisa terus berkontribusi untuk rakyat Indonesia dan negara ini,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Dasco mengungkapkan PPN 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 hanya untuk barang mewah. Ini disampaikan Dasco usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membahas rencana kenaikan PPN mulai 1 Januari 2025 dan aspirasi masyarakat.

    “Ada 3 poin, yang pertama, untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi, secara selektif,” kata Dasco.

  • PLTS Terapung Rp 900 Miliar Bakal Dibangun di Danau Singkarak

    PLTS Terapung Rp 900 Miliar Bakal Dibangun di Danau Singkarak

    Jakarta –

    Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung bakal dibangun di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Proyek ini merupakan kerja sama antara PT PLN Indonesia Power bersama investor asal Arab Saudi .

    “PLN Indonesia Power bersama investor Arab Saudi akan bekerja sama membangun PLTS terapung di Danau Singkarak,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dilansir dari Antara, Sabtu (7/12/2024).

    Andre mengatakan, nilai investasi proyek tersebut ditafsir mencapai Rp 900 miliar. Menurutnya Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja Kementerian BUMN telah melakukan rapat dengar pendapat bersama PLN untuk menindaklanjuti pembangunan PLTS terapung tersebut.

    Pembangunan PLTS terapung tersebut berangkat dari keberhasilan PLTS di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan PLTS Cirata akan diadopsi di Danau Singkarak.

    “Jadi, keberhasilan pembangunan PLTS di Cirata ini akan kita adopsi di Danau Singkarak,” ujar dia pula.

    Dalam waktu dekat Komisi VI DPR bersama PLN dan Kabupaten Tanah Datar terlebih dahulu menyosialisasikan rencana proyek tersebut. Tujuannya agar proyek di bidang energi ini didukung serta membawa manfaat bagi masyarakat di Ranah Minang terutama di sekitar Danau Singkarak.

    “Pembangunan PLTS ini harus menguntungkan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan ekosistem Danau Singkarak serta membuka lapangan pekerjaan,” kata dia menegaskan.

    Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah akan membangun dua PLTS terapung yakni di Danau Singkarak dan Waduk Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

    Untuk PLTS terapung di Danau Singkarak diketahui berkapasitas 90 megawatt (MW). Sementara, PLTS di Waduk Saguling berkapasitas 60 MW. Pengembangan kedua PLTS ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih, dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

    (ily/hns)

  • Tol Padang-Sicincin Uji Coba 15 Desember, Tak Dipungut Biaya

    Tol Padang-Sicincin Uji Coba 15 Desember, Tak Dipungut Biaya

    Padang, CNN Indonesia —

    Uji coba Jalan Tol Padang-Sicincin dijadwalkan akan dilakukan pada 15 Desember 2024 atau sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025.

    Selama uji coba tersebut, penggunaan oleh masyarakat tidak akan dikenakan biaya. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Andre Rosiade, yang meninjau langsung lokasi jalan tol pada Sabtu (7/12).

    “Kita kembali meninjau rencana operasional tol Padang-Sicincin hari ini. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, bahwa rencana ini sudah on the track. Sesuai dengan rencana semula. Mohon doa dan dukungan, Insya Allah kita bisa melaksanakan ujicoba operasional tol jelang Nataru,” kata Andre kepada wartawan.

    “Tanggal 15 Desember 2024 nanti, tol Padang-Sicincin akan bisa dioperasikan,” tambah Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR-RI itu.

    Jalan tol Padang-Sicincin ini diharapkan bisa diresmikan Presiden Prabowo Subianto, bersamaan dengan peresmian Pasar Raya Padang Fase VII dan ground breaking flyover Sitinjau Lauik.

    “Presiden dalam waktu dekat rencananya meresmikan sejumlah proyek di Jawa Tengah dan Sumatra. Pak Menteri PU mengusulkan yang diresmikan itu termasuk proyek di Sumatra Barat, yakni peresmian pasar raya Fase VII dan peletakan batu pertama fly over Sitinjau Lauik juga. Tentu kita menunggu kepastiannya dari istana,” ungkap Andre.

    Ia menyebut, seluruh izin dan kelayakan fungsi operasional sudah selesai.

    “Tidak ada lagi persoalan, walaupun masih ada beberapa persen pekerjaan yang belum selesai, termasuk nanti ke depan, kita tentu akan buka gerbang tol di Lubuk Alung. Sekarang kan gerbang tol ada di Padang dan Sicincin. Nah, nanti akan ada gerbang tol di Lubuk Alung untuk seksi Sicincin-Bukittinggi,” katanya.

    Andre mengatakan, pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi diperkirakan baru bisa dimulai tahun 2026 mendatang.

    “Kapan dilaksanakan? Ini menunggu penyertaan modal negara (PMN) yang anggarannya nanti akan disiapkan untuk tahun 2026,” katanya.

    Eksekutif Vice President (EVP) Divisi Pembangunan Jalan Tol PT. Hutama Karya, Pulung Satio A mengucapkan terima kasih kepada Andre Rosiade yang selama ini sangat mendukung pembangunan jalan tol Padang-Sicincin.

    Ia menyatakan, selama uji coba operasional di masa libur Nataru, pengguna jalan tidak dipungut biaya. Dengan demikian diharapkan, jalan tol Padang-Sicincin ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumbar sepenuhnya.

    “Seperti biasa saat dioperasikan itu ada masa-masa tidak dipungut biaya atau gratis,” tuturnya.

    Padang-Sicincin merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra Padang-Pekanbaru. Pembangunannya dimulai sejak 20 Desember 2018 lalu.

    Tol Padang-Pekanbaru akan menghubungkan Padang dengan Pekanbaru, Riau. Ruasnya berada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau melewati Lembah Anai yang merupakan deretan tebing curam yang terletak di Padang Panjang, terus menyeberang jurang di Ngarai Sianok, Bukittinggi dan bersambung dengan kelok sembilan di Payakumbuh

    (ned/dna)

  • IAS, Adnan, dan Appi Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel Gantikan Taufan Pawe, Siapa Jago?

    IAS, Adnan, dan Appi Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel Gantikan Taufan Pawe, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepemimpinan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan di bawah komando Taufan Pawe disinyalir bakal dievaluasi DPP. Bocoran itu disampaikan Politisi Senior Golkar Nurdin Halid.

    Hal itu merujuk pada hasil yang diperoleh Golkar di Pemilu 2024 ini. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, partai Golkar kehilangan kursi ketua DPRD di beberapa Kabupaten/kota. Seperti DPRD Sulsel, DPRD Luwu Utara, DPRD Maros dan DPRD Palopo.

    Bukan hanya itu ada sekitar 8 kader Golkar yang tumbang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin.

    Mereka adalah Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid, Ketua Golkar Sinjai Andi Kartini Ottong, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Enrekang Muh Irpan, Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Toraja Utara Yohanis Bassang, serta Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso.

    “Jadi semuanya harus dievaluasi terhadap kegagalan yang tidak bisa kita pertahanan,” tegas Nurdin Halid di Makassar, Jumat (6/12/2024).

    Sehingga kata wakil ketua Komisi VI DPR RI itu, pengurus Golkar yang baru nanti harus segera membicarakan 4 tahun depan, apa strategi apa yang dia akan lakukan agar Golkar kembali berjaya di Sulsel.

    “Pengurus yang baru nanti harus membicarakan 4 tahun ke depan, agar pemilu 2029 kita bisa merebut kembali ketua DPRD dan memperbanyak ke terpilih di Pilkada,” jelasnya.

    Menurut Nurdin, hasil pada Pemilu 2024 mencerminkan kualitas kepemimpinan partai di daerah.

    “Hasil Pemilu dan Pilkada adalah cerminan dari sejauh mana mesin partai berjalan efektif. Jika ada kekurangan, ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Golkar di Sulsel,” kata Nurdin Halid.

  • Erick Thohir Pertimbangkan Semen Indonesia Jadi Strategic Holding, Buntut Semen Tonasa yang Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    Erick Thohir Pertimbangkan Semen Indonesia Jadi Strategic Holding, Buntut Semen Tonasa yang Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait usulan DPR RI agar Semen Indonesia Group jadi strategic holding.

    “5 tahun ke depan ini kita akan men-define holding yang lebih bisa dijalankan seperti tipe apa. Nah, apakah itu strategic ataupun operating,” ujar Erick di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (5/12/2024).

    “Nah, ini kita lagi lihat mengenai data, numbers, SOP (standard of procedures), penugasan. Nah, ini kita coba lihat secara helicopter view, tidak hanya strategic atau ini, nggak bisa. Jadi, kita harus sama-sama,” tambahnya.

    Hal tersebut, kata Erick sesuai program Asta Cita Presiden Prabowo, Kementerian BUMN akan mendorong korporasi yang lebih efisien.

    “Memang kan salah satu program ke depan yang kita sedang rapihin lagi, dan kita akan juga paparkan ke Bapak Presiden, bahwa program-program besar apa yang kita sedang akan inisiasi untuk mendukung program Asta Cita-nya beliau,“ terang Erick.

    Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar menyoroti pengelolaan PT Semen Tonasa. Ia menyebut perusahaan di bawah naungan Semen Indonesia itu tidak lagi kokoh dan kuat.

    “Semen Tonasa yang dulu dikenal kokoh dan kuat, sekarang enggak lagi Pak. Udah enggak kuat, juga enggak kokoh,” kata Ismail saat rapat bersama Semen Indonesia Group (SIG) di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2024). 

    Itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal. Ismail pun menyarankan Semen Tonasa jadi strategic holding dari sebelumnya operating holding.

    “Kalau saya perhatikan, karena hampir seluruh strategic holding bapak tarik ke pusat, Pak. Saya tidak tahu, apakah bapak tidak percaya orang Sulawesi atau gimana Pak. Padahal orang Sulawesi jadi Wapres pun bisa, Pak. Apalagi hanya urus semen Indonesia, Pak,” ucap Ismail.

  • Nurdin Halid Beri Sinyal Kepemimpinan Golkar Sulsel Bakal Dievaluasi, Taufan Pawe di Ujung Tanduk?

    Nurdin Halid Beri Sinyal Kepemimpinan Golkar Sulsel Bakal Dievaluasi, Taufan Pawe di Ujung Tanduk?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga senior Partai Golkar, Nurdin Halid, menegaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu dan Pilkada yang diraih Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel). 

    Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan partai di daerah.

    “Hasil Pemilu dan Pilkada adalah cerminan dari sejauh mana mesin partai berjalan efektif. Jika ada kekurangan, ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Golkar di Sulsel,” kata Nurdin Halid kepada wartawan, Jumat (6/12/2024).

    Ia menilai, Partai Golkar di Sulsel memiliki potensi besar untuk terus menjadi kekuatan utama dalam peta politik regional. 

    Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai jika partai mampu merespons dinamika politik lokal dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan yang solid.

    “Kami harus melihat ke dalam, mengidentifikasi apa yang kurang, dan memperbaikinya. Bukan hanya soal jumlah kursi atau kemenangan Pilkada, tetapi juga bagaimana Golkar mampu menjadi partai yang benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Nurdin menggarisbawahi pentingnya membangun sinergi antara pengurus partai, kader, dan masyarakat. 

    “Kader Golkar harus lebih dekat dengan rakyat. Ini yang akan menjadi kunci kesuksesan ke depan,” ujarnya.

    Evaluasi ini, tambah Nurdin, tidak hanya sebagai langkah refleksi, tetapi juga untuk menyusun strategi baru menghadapi Pemilu dan Pilkada mendatang. 

    “Dengan kepemimpinan yang terarah, saya yakin Golkar Sulsel bisa kembali memperkuat posisinya di tingkat lokal maupun nasional,” tandasnya.

  • Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu untuk Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PKS, Ismail Bachtiar menyoroti pabrik Semen Tonasa Indonesia yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi selatan.

    Dalam rapat perdana tersebut, Ismail mengeluhkan perubahan kualitas Semen Tonasa yang tidak seperti dulu.

    “Semen Tonasa yang dulu dikenal kokoh dan kuat sekarang gak lagi pak, udah gak kuat udah gak lagi kokoh,” katanya dikutip dari akun Instagram miliknya Jumat (6/12/2024).

    Ismail mengungkap permasalahan ini terjadi karena strategic holding ditarik ke pusat.

    “Kalau saya perhatikan ternyata masalahnya karena hampir seluruh strategic holding, bapak tarik ke pusat,” sambungnya.

    “Saya gak tahu apa bapak tidak percaya orang Sulawesi atau bagaimana padahal orang Sulawesi jadi wapres pun bisa, apalagi hanya ngurusin semen Indonesia pak,” tegasnya.

    Ismail menekankan agar pihak terkait memperhatikan kesejahteraan tenaga outsourcing yang ada di Semen Tonasa.

    Apalagi dia mendapati tidak ada permasalahan produksi di pabrik. Hanya saja regulasi yang diharapnya berbeda dengan kenyataannya.

    Blak-blakan Ismail mengungkap pihak yang mendapat kerugian paling banyak adalah masyarakat di sekitar pabrik.

    “Produksinya bagus, produksinya dipaksa. Semennya diambil semua ke Jakarta dan hanya sisakan debunya untuk masyarakat di sana,” katanya.

    “Saya gak tega gunungnya diketuk, tanahnya diambil yang bapak sisakan hanya debunya bagi masyarakat,” sambungnya.

    Terakhir, Ismail meminta agar pengelolaan di pabrik Semen Tonasa sebaiknya dipegang oleh orang Sulawesi itu sendiri.

  • Berapa Daya Listrik Minimal Pasang Home Charging Mobil Listrik?

    Berapa Daya Listrik Minimal Pasang Home Charging Mobil Listrik?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Memasang instalasi home charging atau pengisi baterai mobil listrik di rumah membutuhkan daya listrik yang besar. Perusahaan milik negara PT PLN (Persero) merekomendasi daya listrik minimum untuk pemasangan perangkat tersebut setidaknya 7.700 Volt Ampere (VA).

    Keberadaan alat cas baterai di rumah lebih praktis dan efisien bagi konsumen sebab tidak perlu repot mencari lokasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang masih jarang ditemui.

    “Mobil listrik ini layaknya handphone. Pengisian daya dilakukan pada malam hari di rumah masing-masing. SPKLU hanya digunakan ketika perjalanan jarak jauh,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di keterangan resminya.

    Menurut Darmawan penggunaan mobil listrik untuk kebutuhan sehari-hari umumnya tidak akan melebihi 100 km. Dari perspektif ini mobil dengan kapasitas baterai untuk 200 km sudah cukup memenuhi hal tersebut dan bisa dicas di rumah.

    Namun, perlu diingat bahwa home charging tidak dapat dipasang sembarangan. Darmawan mengingatkan PLN sudah bekerja sama dengan para Agen Pemegang Merek (APM) dan dealer kendaraan listrik agar setiap pembelian kendaraan listrik langsung mendapatkan layanan pemasangan home charging gratis.

    Sementara Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti menjelaskan daya listrik minimum di rumah untuk home charging sebesar 7.700 VA buat pengecasan mobil listrik.

    “Untuk home charging ini kan daya yang diperlukan rata-rata sekitar 7.000 VA. Jadi kalau di rumahnya sudah tinggi, mungkin enggak perlu tambah daya, cuma kalau masih di bawah itu dan memang diperlukan, itu bisa tambah daya,” kata Edi di Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12), dikutip dari CNBC Indonesia.

    Biaya

    Pada sebagian merek mobil listrik biasanya pemasangan home charging sudah termasuk dalam harga beli, namun bila tidak Anda mesti mengetahui berapa biayanya dari PLN.

    PLN saat ini memiliki promo Super Everyday untuk penyambungan baru (PB) pengisian daya home charging. Promo ini dapat diikuti setiap golongan tarif pelanggan PLN, dengan rincian pelanggan tegangan rendah (TR) 1 Fasa sampai dengan daya 7.700 VA dan Pelanggan TR 3 Fasa sampai dengan daya 13.200 VA.

    Pelanggan berhak mendapatkan harga spesial di mana pelanggan 1 Fasa dengan pilihan daya akhir 7.700 VA cukup membayar Rp 850 ribu dari harga normal Rp 7,49 juta.

    Sementara, bagi pelanggan 3 Fasa dengan pilihan daya akhir 13.200 VA hanya membayar Rp 3,5 juta dari harga normal Rp 14,6 juta.

    Keuntungan lainnya bagi konsumen yaitu mendapatkan diskon tarif tenaga listrik sebesar 30 persen pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB dari pemakaian home charging.

    Layanan home charging ini akan tersambung dengan Electric Vehicle Digital Services (EVDS) yang disiapkan PLN sehingga pelanggan bisa mengatur waktu pengisian daya hingga melihat histori pengisian daya kendaraan listrik.

    (rac/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Komisi VI Minta Kementerian BUMN Evaluasi Holding Semen dan Kinerja Direksi SIG

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Semen Indonesia Group (SIG) diubah menjadi strategic holding dari sebelumnya operating holding. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menganggap perusahaan semen pelat merah itu hanya menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usahanya yang tersebar di daerah.

    “Kalau boleh kita rekomendasi aja, Semen Indonesia ini menjadi strategic holding aja, jangan lagi jadi operating holding, supaya adil. Kayak misalnya ini anak-anak perusahaan cuman dikasih permain-mainannya setiap bulan, setiap minggu. Yang bagus-bagusnya ditarik ke pusat,” kata Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat dengan direksi SIG, Rabu (4/12/2024).

    Praktik holding yang menikmati hasil aktivitas operasi entitas-entitas usaha yang tersebar di daerah itu diungkapkan anggota Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, yang menyoroti kemerosotan PT Semen Tonasa.

    Menurut Ismail, penyebabnya adalah karena hampir seluruh strategic holding PT Semen Tonasa ditarik ke pusat oleh SIG. Ia mengatakan kinerja produksi PT Semen Tonasa bagus, kemudian diambil oleh SIG dan disisakan ‘debunya’ untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

    Ismail meminta Direktur Utama SIG Donny Arsal untuk mempercayakan pengelolaan hal-hal strategis kepada entitas usaha yang berada di daerah tersebut.

    Tak hanya menyoroti efektivitas holding, Komisi VI DPR juga meminta kinerja Direksi SIG dievaluasi. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar,Ahmad Labib, mempertanyakan menurunnya penjualan atau market share SIG dalam 5 tahun terakhir dan malah kalah saing dengan kompetitornya, Indocement yang justru market share-nya terus tumbuh.

    Termasuk, kata Labib, penurunan ini juga terjadi pada kemampuan perusahaan mendapatkan laba ataureturn on asset(ROA) dibandingkan dengan kompetitor yang malah mengalami kenaikan.

    Labib mengatakan, ROA standar industri sebesar 5%. Sementara ROA SIG yang memang sudah rendah, yaitu 3% di 2019 justru semakin terpuruk menjadi 2,65% di 2023. Hal berbeda dengan ROA Indocement, yang naik dari 6,6% di 2019 menjadi 7% di 2023.

    Senada, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto mengatakan kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan turunnya pangsa pasar semen SIG menjadi sinyal bahwa direksi tidak bekerja maksimal.

    Dia pun meminta direksi SIG segera merumuskan strategi marketing agar SIG kembali menguasai pangsa pasar semen di Indonesia.

    “Kesalahan ini harus segera dideteksi, apa penyebabnya. Kami harapkan SIG bekerja maksimal. Meski kapasitasnya melebihi demand, tetapi kalau kita bandingkan dengan pesaing, mereka lebih baik. Ini kan direksinya orang hebat semua, apa yang salah di sini,” kata Darmadi.

    (tor/gbr)

  • Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Begini Lho Cara Strategis Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi

    Jakarta: Distribusi pupuk subsidi masih terus menjadi perhatian banyak pihak, utamanya di tengah target pemerintah Prabowo-Gibran untuk mewujudkan swasembada pangan di 2027.
     
    Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Indonesia (Persero), Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan rantai distribusi pupuk bersubsidi.
     
    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi pupuk bersubsidi dan mendukung produktivitas sektor pertanian nasional. Selama ini, distribusi pupuk bersubsidi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rantai distribusi yang panjang hingga potensi penyalahgunaan.
    “Pertama, (permasalahan) kepada ketidaktepatan sasaran. Itu sebenarnya permasalahannya bukan dari Pupuk Indonesia lagi, itu di pemerintah dari Kementerian sampai gubernur dan bupati. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan (pemenuhan alokasi pupuk) oleh pupuk (Pupuk Indonesia) itu bisa semua, cuma regulasinya, mulai dari SK yang (ada) perlambatan, kelompok-kelompok di bawah yang harus ditentukan sasarannya agar tepat,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, Rabu, 4 Desember 2024.
     
    Panjangnya proses birokrasi distribusi pupuk subsidi juga berakibat pada lambatnya penyerapan pupuk subsidi. “Kemenko Pangan sudah mengatakan, ini permasalahan yang pertama dari (distribusi) pupuk ini berbelit-belitnya regulasi. Sekarang SK dari Kementan turun ke gubernur, paling keluar 25 persen, 50 persen, nah sampai ter-update periode kemarin itu baru 50 persen. Otomatis kekurangan di bawah dirasakan. Di dapil saya mayoritas 65 persen petani kesulitan (mendapatkan pupuk) kenapa, kita sudah dapat alokasi yang sudah ditarget dan itu pun belum tentu tepat sasaran,” ujar Nasim.
     
    Nasim juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan distribusi pupuk. “Ini yang harus evaluasi dari kedinasan, bagaimana-RDKK yang harus dievaluasi per tahun minimal. Lalu bagaimana KP3 PL-nya bisa mengecek, nah itu yang tahu dari kelompok tani dan untuk memproses kelompok tani saja susah,” tegas dia.
     
     

    Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi

    “Pengawasan itu (melibatkan) semua unsur, Kepolisian, Dandim, dalam satu pengawasan itu perlu diawasi yang terjadi penyelewengan seperti dijual di atas HET, termasuk di distributor, kios, itu oknum. Perlu pengawasan yang maksimal ke depan,” kata dia.
     
    Sementara itu, meskipun di tengah berbagai tantangan birokrasi dan tata kelola distribusi, hingga 30 November 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan sebesar 6,7 juta ton pupuk bersubsidi. Angka tersebut setara 88,9 persen dari total kontrak penyaluran yaitu sebesar 7,54 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup 3,2 juta pupuk NPK, 3,4 juta pupuk urea, dan 40 ribu pupuk organik.
     
    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi dalam RDP tersebut mengungkapkan, proses penetapan volume (alokasi pupuk bersubdisi) itu berjenjang mulai dari petani ke penyuluh, penyuluh kepada bupati lalu ke gubernur, kemudian kepada Kementan dan begitu disetujui turun lagi dari Kementan ke gubernur, lalu ke bupati, penyuluh dan petani. Sehingga jika berjenjang seperti itu, mungkin begitu (pupuk bersubsidi) sampai ke petani, sudah selesai panen.
     
    “Di zaman pemerintah sebelumnya sudah banyak perbaikan, namun pak Prabowo mengambil langkah yang dramatis lagi, tidak hanya diperbaiki di level Kementan namun langsung menjadi sebuah Perpres. Saya sepakat, kami akan sikapi dengan sangat hati-hati karena Perpres ini harapannya menyederhanakan semua, sehingga petani menjadi mudah menebus pupuk,” tutur dia.
     
    Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI sepakat mendorong percepatan pengesahan Perpres untuk menyederhanakan rantai distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, rapat gabungan dengan Komisi IV juga dinilai pentinguntuk memastikan regulasi dan distribusi yang tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)