Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • KALEIDOSKOP 2024: Impor Ilegal Tekan Industri Tekstil hingga Polemik Anggaran MBG

    KALEIDOSKOP 2024: Impor Ilegal Tekan Industri Tekstil hingga Polemik Anggaran MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Banjir barang impor menjadi hal yang ramai dibahas sepanjang 2024. Barang-barang dari luar negeri, terutama China, membuat industri tekstil dalam negeri terpukul. Di sisi lain, pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan pada tahun ini. 

    Berikut adalah rangkuman Bisnis mengenai sejumlah peristiwa penting pada industri perdagangan sepanjang 2024:

    Banjir Impor Tekstil Ilegal

    Sepanjang 2024, pemerintah masih menemukan produk impor ilegal alias barang selundupan. Padahal, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membentuk Satuan Tugas

    (Satgas) Impor Ilegal.

    Teranyar, Kemendag melalui Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor kembali menyita 90.000 rol kain tekstil dan produk tekstil (TPT) berupa kain gulungan asal China yang diduga ilegal. Totalnya, ribuan rol kain ilegal ini bernilai Rp90 miliar.

    Kemendag menyatakan akan terus memantau arus pergerakan barang impor ilegal (selundupan) yang masuk dan beredar di Indonesia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pergerakan barang ilegal di Indonesia bakal terdeteksi sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau (Permendag 27/2024) yang diundangkan sejak 1 November 2024. Adapun, Permendag 27/2024 akan berlaku dalam 90 hari setelah diundangkan, yaitu mulai 1 Februari 2025.

    Di sisi lain, Komisi VI DPR mempertanyakan efekivitas Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal di tengah maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia, khususnya impor tekstil ilegal.

    Barang temuan impor ilegalPerbesar

    Prabowo Turun Gunung Atasi Minyakita

    Presiden Prabowo Subianto mengerahkan agar Perum Bulog ikut membantu mendistribusikan Minyakita hingga ke Indonesia timur, seiring dengan harganya yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang semestinya Rp15.700 per liter. 

    Sebelumya, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan bahwa harga Minyakita di pasar tradisional dibanderol di rentang Rp16.500-Rp17.000 per liter.

    Dalam kesempatan berbeda, Kantor Staf Presiden (KSP) menduga telah terjadi rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas HET.

    Berdasarkan temuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada 2023, terdapat kasus Minyakita yang dibuka dan dijual sebagai minyak curah.

    Teranyar, Kemendag akan mengenakan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku usaha yang mendistribusikan Minyakita di atas HET. Sanksi ini dikenakan lantaran Kemendag menduga salah satu penyebab kenaikan harga Minyakita di tingkat konsumen langsung akibat adanya pelanggaran oleh pelaku usaha.

    Mengacu laman Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, per 13 Desember 2024, harga Minyakita secara rata-rata nasional dibanderol Rp17.100 per liter. Harga Minyakita tertinggi terjadi di Papua Tengah, yakni seharga Rp19.000. 

  • Kanang Minta Kenaikan PPN 12% Ditunda karena Berimbas ke BUMN

    Kanang Minta Kenaikan PPN 12% Ditunda karena Berimbas ke BUMN

    Madiun (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono alias Kanang mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kanang saat melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Kereta Api PT INKA, yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada Minggu (22/12/2024) pukul 10.00 WIB.

    Mantan Bupati Ngawi ini menyoroti dampak potensial kenaikan PPN terhadap kinerja berbagai sektor, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kenaikan PPN 12% akan memengaruhi biaya produksi, yang pada akhirnya berimbas pada kenaikan harga jual produk,” ungkapnya.

    Pria yang akrab disapa Kanang ini menjelaskan bahwa peningkatan harga jual bisa menimbulkan dilema bagi konsumen, terutama terkait daya beli mereka. “Ketika harga barang naik, konsumen akan mempertimbangkan daya beli mereka dan kemungkinan besar mencari alternatif lain,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kanang menambahkan bahwa kenaikan PPN bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, penundaan kebijakan ini dinilai perlu. “Masih ada cara lain untuk mendongkrak keuangan negara selain menaikkan PPN,” tuturnya.

    Kanang juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan negara dan peningkatan nilai ekonomi. Menurutnya, jika pembangunan berjalan baik tetapi tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, hasilnya tetap kurang optimal.

    “Pertumbuhan yang melemah justru berbahaya, karena bisa memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal inilah yang sedang kami kaji secara mendalam,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Frustasi, Satu Keluarga Bunuh Diri Karena Pinjol

    Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Frustasi, Satu Keluarga Bunuh Diri Karena Pinjol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan total utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasal dari pinjol mencapai Rp 19 triliun pada Mei 2023. Lalu, pada Maret 2024, Bank Indonesia melaporkan bahwa kredit pinjol per Maret 2024 sudah melampaui angka Rp64 triliun.

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat ketidaktegasan tersebut, sebutnya, masyarakat Indonesia semakin terjerat kasus mengerikan ini.

    Baginya, hal ini menunjukkan betapa cepat pertumbuhan dan mudahnya masyarakat terjerat pada rentenir pinjol. Ia pun meminta pemerintah segera menyelesaikan regulasi soal pinjol ini, yang disebut bisa mudah diatasi manakala ada ketegasan dan keberpihakan pada rakyat.

    “Korban Pinjol terus bermunculan karena dianggap sebagai solusi saat membutuhkan uang cepat tanpa ribet. Padahal, justru menyusahkan di kemudian hari dengan bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak jelas,” Mufti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12/2024).

    Kendati Pemerintah telah melakukan penutupan terhadap situs pinjol ilegal, dirinya menyebut pengawasan yang tidak ketat tetap membuat pinjol-pinjol kerap bermunculan.

    “Tanpa pengawasan yang memadai dan sanksi yang tegas, akibatnya korban terus bermunculan. Pemerintah tak berdaya karena pinjol makin merajalela, rakyat menderita,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah seharusnya secepatnya mengambil langkah yang lebih tegas terkait pinjol karena semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Pinjol, tegasnya, berdampak secara signifikan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, bahkan pada kasus kriminal.

  • Minyakita Dijual di Atas HET, Kemendag Ungkap Modus Distributor Nakal

    Minyakita Dijual di Atas HET, Kemendag Ungkap Modus Distributor Nakal

    Kabupaten Bekasi –

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan sejumlah modus distributor nakal yang menyebabkan harga Minyakita dijual mahal di pasar. Beberapa waktu lalu, Kemendag sempat menemukan harga Minyakita dibanderol di atas Rp 17.000/liter dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700/liter.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Rusmin Amin mengatakan pihaknya terus memantau dan menelusuri berbagai modus yang menyebabkan harga Minyakita naik, salah satunya rantai distribusi yang panjang.

    “Ada beberapa modus yang kami temukan. Jelaslah masalah rantai dari distributor 2 ke konsumen rumit karena banyak layernya yang akhirnya harga konsumen tidak sesuai dengan harga pemerintah yaitu sesuai dengan HET Rp 15.700,” kata Rusmin usai meninjau distribusi minyak goreng di Kawasan Marunda Center, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

    Dia menjelaskan modus tersebut ditemukan saat melakukan pengawasan di Bandung, Jawa Barat. Rusmin menjelaskan ada pengecer yang menjual kembali Minyakita ke distributor lain. Padahal seharusnya pengecer menjual langsung ke konsumen.

    “Yang namanya pengecer, kalau menurut saya itu bukan pengecer harusnya, distributor. Jadi dia jual lagi, ada yang minta dari grosir, ada yang minta dari ritel, nanti grosir jual lagi, ya kasihan pengecer, yang definisi pengecer, yang ada di pasar, dia dapatkan minyak, itu harganya memang sudah dekat-dekat ke harga HET,” jelas Rusmin.

    Di Jakarta Rusmin juga menemukan praktik bundling Minyakita dengan komoditas lain. Hal ini tentunya dapat menyulitkan konsumen.

    “Nah kami menemukan di wilayah Jakarta, ada praktek lain yang sifatnya bundling. Kalau orang bisa beli Minyakita Rp 15.700, di satu sisi dia juga harus beli komoditas lain dan bisa saja komoditas minyak goreng dengan merek yang lain. Nah ini kan kalau bagi konsumen menyulitkannya, kita punya uang misalkan Rp 20.000 tadinya harapannya bisa mengkonsumsi minyak goreng, minyak kita, akhirnya nggak bisa saja dibeli karena tadi ada praktik bundling,” terang Rusmin.

    Rusmin menyebut praktik tersebut terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta. Namun, dia enggan menyebutkan lokasinya.

    Dia hanya menerangkan pihaknya terus mendalami praktek modus tersebut. Menurut Rusmin, praktek bundling itu biasanya juga terjadi di tingkat distributor.

    “Ini lagi kita pelajari jangan-jangan misalkan ternyata sampai ke distributor juga ada bundling, kan justru itu mendistorsi harga ya,” imbuh Rusmin.

    Lihat juga Video: Waka Komisi VI DPR Buka Suara soal Rencana Kenaikan Harga Minyakita

    (ara/ara)

  • Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (
    PPN
    ) menjadi 12 persen.
    Menurutnya, ada kemungkinan terjadi inflasi terhadap kenaikan PPN di tahun depan.
    “Ini soal kekhawatiran, mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).
    Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen, yang hanya akan diterapkan ke barang mewah pada tahun depan.
    “Kita lihat saja sebulan ke depan apakah kenaikan PPN menjadi 12 persen sebagaimana tertuang dalam UU Harmonisasi perpajakan yang ke depan akan diterapkan pada pajak barang mewah apakah mempengaruhi tidak terhadap kelas menengah ke bawah,” tuturnya.
    Selain itu, anggota Komisi VI DPR RI ini berharap ada formulasi lain dari pemerintah imbas kenaikan PPN tersebut.
    Sebab, saat ini pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Dan kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan tarif PPN tetap naik mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
    Pengumuman itu disampaikan oleh Menko Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).
    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).
    Namun, kata dia, tarif
    PPN 12 persen
    ini tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 59 Tahun 2020.
    Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako, termasuk beras, daging, telur ikan, susu, serta gula konsumsi.
    Di samping itu, pembebasan PPN berlaku pula untuk jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.
    Guna mengantisipasi dampak
    kenaikan PPN 12 persen
    , pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Hadapi Masalah Keuangan, PR BUMN Pangan Wujudkan Swasembada

    Video: Hadapi Masalah Keuangan, PR BUMN Pangan Wujudkan Swasembada

    Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mendorong peran BUMN Pangan dalam meningkatkan produktivitas produk pangan menuju target swasembada pangan RI 2028.

    Dalam upaya meningkatkan peran BUMN Pangan, DPR mendorong perbaikan kinerja dan pengelolaan keuangan yang masih mengalami persoalan. Hal ini penting dilakukan agar BUMN Pangan juga harus mampu berperan menjaga stabilitas stok dan harga pangan.

    Seperti apa DRP mendorong peran BUMN menuju target swasembada pangan RI? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 13/12/2024)

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • Soal Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu bagi Masyarakat, Walhi: Butuh Ribuan Tahun untuk Karst Kembali

    Soal Semen Tonasa Disebut Hanya Sisakan Debu bagi Masyarakat, Walhi: Butuh Ribuan Tahun untuk Karst Kembali

    Misalnya Peraturan Menteri ESDM No 17 tahun 2012. Kemudian Peraturan Daerah Sulsel Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep.

    “Namun sampai saat ini aturan teknis terkait dengan Perda ini belum ditindaklanjuti di level daerah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar menyoroti pengelolaan PT Semen Tonasa. Ia menyebut perusahaan di bawah naungan Semen Indonesia itu tidak lagi kokoh dan kuat.

    “Semen Tonasa yang dulu dikenal kokoh dan kuat, sekarang enggak lagi Pak. Udah enggak kuat, juga enggak kokoh,” kata Ismail saat rapat bersama Semen Indonesia Group (SIG) di Gedung DPR RI, Rabu (3/12/2024).

    Itu disampaikan di hadapan Direktur Utama (Dirut) SIG Donny Arsal. Ismail pun menyarankan Semen Tonasa jadi strategic holding dari sebelumnya operating holding.

    “Kalau saya perhatikan, karena hampir seluruh strategic holding bapak tarik ke pusat, Pak. Saya tidak tahu, apakah bapak tidak percaya orang Sulawesi atau gimana Pak. Padahal orang Sulawesi jadi Wapres pun bisa, Pak. Apalagi hanya urus semen Indonesia, Pak,” ucap Ismail.

    Wacana itu pun menyeruak. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengaku mempertimbangkan usulan tersebut.

    “5 tahun ke depan ini kita akan men-define holding yang lebih bisa dijalankan seperti tipe apa. Nah, apakah itu strategic ataupun operating,” ujar Erick di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (5/12/2024).

    “Nah, ini kita lagi lihat mengenai data, numbers, SOP (standard of procedures), penugasan. Nah, ini kita coba lihat secara helicopter view, tidak hanya strategic atau ini, nggak bisa. Jadi, kita harus sama-sama,” tambahnya.

  • Kata DPR Soal Aturan Barang Mewah Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025

    Kata DPR Soal Aturan Barang Mewah Dikenakan Kenaikan PPN 12 Persen di 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan, dari 11 persen menjadi 12 persen, per Januari 2025 mendatang.

    Usai menemui Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, DPR menegaskan bahwa kenaikan PPN ini disasar hanya untuk pembelian barang mewah, dengan tetap mengecualikan layanan dasar bagi masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, perbankan, kebutuhan barang pokok.

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah diputuskan oleh DPR bersama Pemerintah pada 2022 lalu.

    Akan tetapi Herman tetap mengingatkan adanya potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat.

    Penurunan daya beli ini, jelasnya, akan berimbas terhadap penyerapan sektor produktif, hingga penurunan minat terhadap investasi dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi.

    Karena itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan kajian komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum penerapan kebijakan tersebut.

    “Meski disebut menyasar kepada pembelian barang mewah saja, saya tetap menanti penjelasan lebih lanjut dari pemerintah yang dikategorikan sebagai barang mewah serta turunannya dan substitusinya agar tidak terjadi kekeliruan,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu, Senin (9/12/2024).

    Lebih lanjut, ia juga menilai pentingnya pemberlakuan diskresi berupa pemberian insentif pajak pada sektor-sektor tertentu, seperti sembako, kepada masyarakat.