Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • 5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi para pelaku usaha Pertashop dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/11).

    Rombongan DPRD Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, didampingi Ketua Komisi D, Kadir Halid, serta sejumlah anggota Komisi D lainnya.

    Turut hadir perwakilan DPW SPRINDO Migas Sulawesi dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.

    Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulsel menyampaikan keluhan para pelaku Pertashop di daerah yang selama hampir lima tahun terakhir kesulitan beroperasi secara optimal.

    “Kami mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi kami terkait Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun tidak berjalan. Dalam waktu dekat, Komisi VI akan memanggil pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mencari solusi agar pelaku Pertashop di Sulsel bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat, khususnya pengguna BBM Pertalite,” ujar Sufriadi Arif.

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyebut hasil pertemuan tersebut merupakan langkah positif bagi keberlangsungan usaha Pertashop di daerah.

    “Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh pimpinan Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan nasib pelaku Pertashop agar bisa kembali berjualan Pertalite. Ke depan akan ada RDP lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas. Ini tentu hasil perjuangan yang baik dari teman-teman di Komisi D DPRD Sulsel,” kata Kadir Halid.

  • Pertamina Kejar Merger 3 Subholding Migas Rampung 1 Januari 2026

    Pertamina Kejar Merger 3 Subholding Migas Rampung 1 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan penggabungan atau merger tiga subholding hilir migas dapat rampung pada 1 Januari 2026. Adapun, ketiga subholding itu yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membidik merger tiga anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) rampung pada 1 Januari 2026.

    “Kita sih kejarnya mudah-mudahan per 1 Januari 2026 sudah terlaksana [merger] gitu,” ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025).

    Simon menyampaikan rencana merger tiga anak usaha tersebut sudah sampai di tahap finalisasi dan akan dilaporkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Pelaporan ke Danantara, tutur Simon, bertujuan untuk memperoleh persetujuan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penggabungan ketiga anak usaha itu pertama kali Simon sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN di Jakarta, Kamis (11/9).

    Langkah konsolidasi ini tak lepas dari tantangan global, seperti penurunan harga hingga permintaan minyak dunia, yang menekan kinerja subholding perseroan. Sebagai contohnya yang dialami PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

    Diberitakan sebelumnya, Simon mengungkapkan bahwa margin bisnis kilang makin kecil seiring turunnya permintaan, sementara kapasitas produksi kilang global meningkat.

    “Dengan marginnya semakin kecil, tentunya secara keseluruhan, secara konsolidasi kan akan berpengaruh kurang baik ke bottom line perusahaan. Dengan demikian, supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara kilang, PIS, dan PPN,” ujar Simon, Kamis (11/9/2025).

    Simon juga mengatakan bahwa langkah ini juga sebagai upaya penyelarasan strategi bisnis dengan pemegang saham baru, BPI Danantara.

    “Dulu kan gini, dulu kan kita satu ini juga ya, antara hulu hilir, kemudian kita melakukan saat itu subholding, holdingisasi supaya bergerak lebih hijau. Tetapi sebagai organisasi, sebagai institusi yang tentunya terus berkembang, kita harus menyesuaikan juga perkembangan situasi,” kata Simon.

  • DPR RI Tegaskan Industri Elektronik Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

    DPR RI Tegaskan Industri Elektronik Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam menghadapi era kompetisi global dan derasnya arus impor produk asing, kebijakan pemerintah semestinya berpihak pada industri elektronik nasional. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menguatkan Industri Elektronik Indonesia: Dari Pelaku Usaha untuk Masa Depan Bangsa”.

    Lebih lanjut, Darmadi bilang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi elektronik di kawasan Asia Tenggara, akan tetapi hingga kini masih banyak bergantung pada impor komponen dan produk jadi dari luar negeri. Kendati begitu, dia menilai hal tersebut bisa menjadi tantangan sekaligus peluang strategis guna memperkuat basis industri dalam negeri.

    “Kita tidak boleh terus bergantung pada produk asing. Negara harus hadir dengan kebijakan yang melindungi dan memperkuat pelaku usaha nasional. Industri elektronik harus tumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegas Darmadi Durianto dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/11/2025).

    Dalam forum diskusi tersebut, para pelaku usaha dari Perprindo (Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia) yang dihadiri oleh Ketua Umum PERPRINDO Budi Mulia dan Sekjen PERPRINDO Andy Arif Widjaja dan turut hadir APITU Indonesia (Asosiasi Praktisi Pendingin dan Tata Udara Indonesia), serta ASISI (Asosiasi Teknisi Refrigerasi Dan Tata Udara) turut menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait tantangan di sektor industri elektronik.

    Beberapa isu utama yang dibahas meliputi ketergantungan bahan baku impor, kurangnya dukungan riset dan inovasi, keterbatasan sertifikasi produk dan tenaga kerja, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ketua umum Perprindo menyoroti pentingnya pembinaan industri peralatan rumah tangga lokal agar mampu bersaing dengan produk asing melalui kebijakan insentif fiskal dan keringanan bea masuk untuk bahan baku domestik.

    Di sisi lain, perwakilan APITU Indonesia menekankan perlunya standarisasi tenaga ahli pendingin dan tata udara, sedangkan ASISI menegaskan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor keamanan digital dan sistem integrasi elektronik yang menjadi fondasi infrastruktur industri masa depan.

    Untuk itu, Darmadi Durianto menegaskan, hasil FGD ini akan menjadi bahan masukan strategis bagi Komisi VI DPR RI dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan industri nasional yang lebih berpihak kepada produsen lokal.

    “Kemandirian industri elektronik adalah bagian dari perjuangan ideologis kita untuk berdikari dalam ekonomi. Semangat Trisakti Bung Karno mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menguasai alat produksinya sendiri,” ujar Darmadi.

    Pada akhirnya, FGD tersebut ditutup dengan kesepakatan strategis untuk membentuk tim kerja lintas asosiasi dan pemerintah yang akan berperan dalam memperkuat sinergi kebijakan industri. Termasuk, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menata rantai pasok industri elektronik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing.

    Selain itu, disepakati pula pembentukan Divisi Advokasi Pajak di lingkungan Perprindo, yang bertujuan membantu para anggota dalam penataan laporan keuangan, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta menciptakan tata kelola usaha yang lebih transparan dan professional. Berbekal semangat gotong royong dan kolaborasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI senantiasa berkomitmen untuk terus memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan industri nasional, terutama sektor elektronik yang menjadi tulang punggung kemajuan bangsa di era digital.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Kemenperin dorong perlindungan pasar dan investasi baru industri baja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan pihaknya tengah memperkuat perlindungan pasar dan menarik investasi baru industri baja guna memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini 55 persen dipenuhi impor.

    “Industri baja nasional perlu memperkuat perlindungan dan standar khususnya untuk produk hilir, mendorong investasi di hulu, dan mengembangkan baja ramah lingkungan,” katanya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Disampaikan dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 24 untuk logam dasar ada 562 perusahaan dan KBLI 25 barang logam, bukan mesin dan peralatannya, terdapat 1.592 perusahaan.

    Wamenperin menyatakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi baja dengan produksi nasional, dan perbedaan tersebut diisi oleh 55 persen impor yang mayoritas berasal dari China.

    Adapun untuk produksi baja, Indonesia menempati peringkat 14 dunia di tahun 2024 yaitu sebesar 18 juta ton, naik 110 persen dari 2019.

    Total produksi baja kasar dunia pada 2024 sebanyak 1,884 miliar ton, yang mana China merupakan produsen terbesar dengan produksi baja kasar sebanyak 1,005 miliar ton (53,3 persen produksi dunia), kemudian disusul oleh India dengan total sebanyak 149,4 juta ton (7,9 persen produksi dunia).

    Sementara utilisasi industri baja nasional sekitar 50 persen, sehingga banyak industri baja nasional yang tidak aktif (idle) karena produknya tidak terserap pasar.

    Selain itu, sebagian besar produsen baja nasional saat ini masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur, yang selama ini menjadi pasar utama industri baja dalam negeri.

    “Hal tersebut menyebabkan pengembangan produk baja untuk sektor lain yang bernilai tambah tinggi, seperti otomotif, perkapalan, dan alat berat, masih relatif terbatas,” kata dia.

    Padahal, sektor-sektor tersebut, lanjut Wamenperin, memerlukan jenis baja dengan spesifikasi khusus, seperti baja paduan (alloy steel) dan baja khusus (special steel), yang memiliki potensi pasar besar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Wamenperin menyampaikan pihaknya telah mengupayakan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat industri baja nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

    Beberapa kebijakan tersebut antara lain penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta pengaturan larangan dan/atau pembatasan (lartas) yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk baja dalam negeri.

    Saat ini, sudah diterapkan 29 SNI secara wajib untuk produk logam, 23 di antaranya adalah untuk produk baja, dan enam untuk produk nonbaja.

    Selain itu, pemerintah mengimplementasikan smart regulation agar iklim investasi di sektor baja menjadi lebih kondusif, inovatif, dan mendukung terciptanya rantai pasok industri yang terintegrasi serta berdaya saing tinggi.

    Dalam upaya melindungi industri baja nasional dari perdagangan tak sehat (unfair trade), diberlakukan pula trade remedies berupa bea masuk anti dumping (BMAD) yang bertujuan untuk melindungi industri baja nasional dari dumping produk baja oleh negara-negara produsen utama, dengan pengenaan tarif BMAD yang bervariasi sesuai produk dan negara asal.

    Beberapa produk baja yang dikenakan BMAD diantaranya slab, billet, hot rolled coil (HRC) asal China, India, Thailand, Taiwan, Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 58 SPBU "Nakal" di Sumbar Disanksi, Pertamina Blokir 3.500 Kendaraan Regional 9 November 2025

    58 SPBU "Nakal" di Sumbar Disanksi, Pertamina Blokir 3.500 Kendaraan Regional 9 November 2025

    58 SPBU “Nakal” di Sumbar Disanksi, Pertamina Blokir 3.500 Kendaraan
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara memberikan sanksi kepada 58 SPBU di Sumatera Barat. Sanksi diberikan mulai dari peringatan hingga penghentian pasokan BBM sementara, sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
    “Sepanjang tahun ini sudah 58 SPBU yang kita sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya,” kata Sales Area Manager Retail Sumbar
    Pertamina
    Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, kepada wartawan saat sidak di SPBU Aie Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Minggu (9/11/2025).
    Sidak dilakukan bersama anggota DPR RI, Andre Rosiade, menindaklanjuti antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Sumbar.
    Selain sanksi terhadap SPBU, Pertamina juga memblokir sekitar 3.500 nomor polisi kendaraan yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.
    Pemblokiran dilakukan melalui sistem digitalisasi
    MyPertamina
    agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.
    Dalam sidak tersebut, tim meninjau pelayanan SPBU dan berdialog dengan pengelola serta masyarakat untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
    Pertamina menyebut telah melakukan penataan ulang pasokan dari fuel terminal terdekat, mempercepat distribusi mobil tangki, serta berkoordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah.
    Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengapresiasi langkah Pertamina dalam penertiban penggunaan BBM subsidi di lapangan.
    “Kami mengapresiasi langkah cepat Pertamina yang langsung turun ke lapangan memastikan pasokan dan pelayanan BBM berjalan dengan baik. Penertiban SPBU dan pemblokiran ribuan kendaraan penyalahguna subsidi adalah langkah tegas yang patut didukung demi keadilan energi bagi masyarakat,” ujar Andre.
    Andre mendorong agar Pertamina berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk menindaklanjuti kendaraan yang telah diblokir.
    “Kami mendorong Pertamina untuk berkoordinasi dengan Polda Sumbar guna menindak tegas kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran dan
    penyalahgunaan BBM subsidi
    . Langkah ini penting agar pengawasan di lapangan dapat dilakukan lebih terarah dan memberikan efek jera,” tambahnya.
    Andre juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih dan membeli BBM sesuai kebutuhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Bisnis.com, JAKARTA — Bobibos, bensin jenis baru berasal dari tanaman, tengah menjadi perbincangan publik. Bahan bakar nabati yang diklaim ramah lingkungan itu merupakan besutan PT Inti Sinergi Formula, bagian dari Sultan Sinergi Indonesia Group.

    Bobibos merupakan singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! BBN ini diciptakan melalui riset panjang selama 1 dekade oleh M. Ikhlas Thamrin bersama tim. 

    Diluncurkan di Bumi Sultan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Minggu (2/11/2025), Bobibos juga telah diuji pada mobil Fortuner dan Alphard.

    Founder Bobibos M. Ikhlas Thamrin mengatakan, peluncuran tersebut menjadi simbol kolaborasi antara inovator muda, pelaku usaha nasional, dan masyarakat daerah dalam mendorong kemandirian energi Indonesia. Dia menuturkan, inovasi ini merupakan hasil perjalanan panjang yang berawal dari keresahan akan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

    “Kami ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui ilmu pengetahuan. Setelah lebih dari 10 tahun riset mandiri, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas melalui keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

    Profil Produsen Bobibos, Sultan Sinergi Indonesia Group

    Dilansir dari laman resmi perusahaan, Sultan Sinergi Indonesia Group dipimpin oleh Mulyadi sebagai direktur utama. Mulyadi juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra.

    Mulyadi juga hadir pada acara peluncuran Bobibos di Bogor pada pekan lalu. Saat itu, dia mengatakan bahwa peluncuran Bobibos merupakan langkah nyata menuju kedaulatan energi bangsa.

    “Dulu kita berjuang menolak kenaikan harga BBM, kini saatnya kita melahirkan solusi. Indonesia harus berani bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen energi terbarukan,” ujarnya.

    Mulyadi juga mengungkapkan bahwa Bobibos telah melalui tahap uji sertifikasi dari lembaga resmi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, Bobibos juga siap dikembangkan lebih luas melalui kerja sama lintas sektor.

    Adapun, PT Sultan Sinergi Indonesia adalah holding company yang berfokus pada investasi di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, perhotelan, pertambangan, perkebunan, properti, dan transportasi. 

    Dengan visi menciptakan investasi berkelanjutan yang berdampak positif bagi perekonomian, perusahaan ini mengedepankan integritas, inovasi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap proyeknya.

    Perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Jonggol, Kabupaten Bogor itu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui proyek-proyek ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan kesejahteraan. 

    Sebagai mitra pembangunan masa depan, PT Sultan Sinergi Indonesia bekerja untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keseimbangan lingkungan di Indonesia.

  • Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Bisnis.com, JAKARTA — Bobibos, bensin jenis baru berasal dari tanaman, tengah menjadi perbincangan publik. Bahan bakar nabati yang diklaim ramah lingkungan itu merupakan besutan PT Inti Sinergi Formula, bagian dari Sultan Sinergi Indonesia Group.

    Bobibos merupakan singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! BBN ini diciptakan melalui riset panjang selama 1 dekade oleh M. Ikhlas Thamrin bersama tim. 

    Diluncurkan di Bumi Sultan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Minggu (2/11/2025), Bobibos juga telah diuji pada mobil Fortuner dan Alphard.

    Founder Bobibos M. Ikhlas Thamrin mengatakan, peluncuran tersebut menjadi simbol kolaborasi antara inovator muda, pelaku usaha nasional, dan masyarakat daerah dalam mendorong kemandirian energi Indonesia. Dia menuturkan, inovasi ini merupakan hasil perjalanan panjang yang berawal dari keresahan akan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

    “Kami ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui ilmu pengetahuan. Setelah lebih dari 10 tahun riset mandiri, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas melalui keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

    Profil Produsen Bobibos, Sultan Sinergi Indonesia Group

    Dilansir dari laman resmi perusahaan, Sultan Sinergi Indonesia Group dipimpin oleh Mulyadi sebagai direktur utama. Mulyadi juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra.

    Mulyadi juga hadir pada acara peluncuran Bobibos di Bogor pada pekan lalu. Saat itu, dia mengatakan bahwa peluncuran Bobibos merupakan langkah nyata menuju kedaulatan energi bangsa.

    “Dulu kita berjuang menolak kenaikan harga BBM, kini saatnya kita melahirkan solusi. Indonesia harus berani bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen energi terbarukan,” ujarnya.

    Mulyadi juga mengungkapkan bahwa Bobibos telah melalui tahap uji sertifikasi dari lembaga resmi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, Bobibos juga siap dikembangkan lebih luas melalui kerja sama lintas sektor.

    Adapun, PT Sultan Sinergi Indonesia adalah holding company yang berfokus pada investasi di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, perhotelan, pertambangan, perkebunan, properti, dan transportasi. 

    Dengan visi menciptakan investasi berkelanjutan yang berdampak positif bagi perekonomian, perusahaan ini mengedepankan integritas, inovasi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap proyeknya.

    Perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Jonggol, Kabupaten Bogor itu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui proyek-proyek ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan kesejahteraan. 

    Sebagai mitra pembangunan masa depan, PT Sultan Sinergi Indonesia bekerja untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keseimbangan lingkungan di Indonesia.

  • Andre Rosiade-Dirut HK Pastikan Tol Sicincin-Bukittinggi Mulai Dibangun Akhir 2026

    Andre Rosiade-Dirut HK Pastikan Tol Sicincin-Bukittinggi Mulai Dibangun Akhir 2026

    Jakarta –

    Proyek Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi akan dimulai akhir 2026 atau awal 2027. Kabar baik untuk masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Direktur Utama PT Hutama Karya (HK) Koentjoro.

    Proyek Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat. Keberadaan tol ini nantinya memperpanjang tol Padang-Sicincin sepanjang 36 KM yang saat ini sudah beroperasi.

    “Insya Allah di akhir 2026 atau awal 2027 kita mulai, start,” kata Koentjoro pada pertemuan yang juga dihadiri Wali Kota Pariaman Yota Balad di Jakarta, Jumat (6/11/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Andre menegaskan kembalinya status PSN pada proyek ini menjadi titik balik penting bagi percepatan pembangunan tol. Status tersebut memastikan dukungan anggaran, kemudahan izin, dan penyelesaian kendala teknis yang sempat menghambat.

    “Ini kabar gembira untuk masyarakat Sumbar. Hutama Karya melalui Pak Koentjoro memastikan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi akan dimulai, kalau tidak akhir 2026, Insya Allah awal 2027,” ujar Andre yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).

    “Tol ini akan jadi solusi bagi konektivitas Sumbar. Selain mempercepat perjalanan, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih Pak Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang terus berkomitmen membangun Sumbar. Terima kasih Pak Menteri PU dan Dirut HK serta jajaran,” kata Ketua Gerindra Sumbar ini.

    (aud/idh)

  • Fraksi Golkar terima audiensi KAMMI bahas pemilu dan ketahanan energi

    Fraksi Golkar terima audiensi KAMMI bahas pemilu dan ketahanan energi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menerima audiensi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11) untuk membahas sejumlah isu strategis.

    Adapun, isu yang dibahas mulai dari ideologi partai politik, sistem pemilu hingga kebijakan energi nasional.

    Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat mengapresiasi atas keterbukaan Partai Golkar terhadap generasi muda dan aktivis.

    Menurutnya, tidak banyak partai politik yang memberi ruang bagi kader muda untuk tumbuh, seraya menyoroti pentingnya mengembalikan orientasi partai pada ideologi dan pendidikan politik.

    Menanggapi hal tersebut, Sarmuji menegaskan Partai Golkar konsisten memperkuat kapasitas kader melalui lembaga pendidikan politik.

    “Golkar memiliki Golkar Institute dan akan segera mendirikan Golkar Academy. Ini lembaga untuk meningkatkan kapasitas pejabat publik agar tidak hanya piawai menggalang suara tetapi juga memiliki kemampuan teknokratis,” kata Sarmuji.

    KAMMI mengharapkan agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024 yang memerintahkan pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah pada 2029 dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Kebijakan itu untuk memberikan kepastian hukum dan waktu persiapan bagi partai maupun masyarakat.

    KAMMI juga mendukung langkah Partai Golkar dalam pembahasan RUU Pilkada, RUU Pemilu, dan RUU Partai Politik yang dinilai saling berkaitan. Selain itu, KAMMI mendorong penerapan sistem pemilu campuran karena sistem pemilu yang berlaku sekarang lebih banyak mudaratnya.

    Mengenai sistem pemilu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menyebut setiap sistem memiliki sisi positif dan negatif. Sistem proporsional terbuka yang berlaku saat ini, menurutnya, merupakan koreksi dari sistem proporsional tertutup yang dahulu membuat caleg nomor satu hampir pasti terpilih tanpa perlu turun ke rakyat.

    “Seburuk-buruknya sistem sekarang, caleg atau anggota DPR dipaksa untuk turun ke lapangan. Tapi ya setiap solusi pasti disertai problem baru, Today’s problem comes from yesterday’s solution, masalah hari ini adalah hasil solusi masa lalu. Tugas kita meminimalkan problem barunya,” ujarnya.

    Sarmuji juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden yang masih sering menjadi perdebatan publik.

    “Kita harus patuh pada putusan MK tetapi MK juga memandang perlu ada rekayasa konstitusional agar tidak terlalu banyak calon presiden. Misalnya, hanya partai yang punya kursi di parlemen yang bisa mencalonkan. Ini untuk menjaga keseimbangan sistem presidensial,” katanya.

    Ia melanjutkan “Ini untuk mencegah terjadinya calon tunggal atau sedikit calon sehingga tidak kompatibel dengan sistem presidensial yang kita anut. Karena kalau terlalu banyak calon, tidak baik juga bagi sistem ketatanegaraan kita.”

    Audiensi tersebut juga membahas soal ketahanan energi nasional, termasuk kebijakan kebijakan bahan bakar dengan etanol yang digagas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. KAMMI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai isu energi merupakan pilar strategis kedaulatan bangsa.

    “Siapa yang punya kedaulatan energi, dia akan menjadi negara besar. Kebijakan etanol ini energi bersih, energi terbarukan, dan bisa menghidupkan pertanian, petani singkong, petani tebu, dan sebagainya,” kata Sarmuji.

    Namun, ia mengakui setiap kebijakan baik kerap menghadapi resistensi, seperti penolakan sebagian kalangan terhadap etanol, padahal manfaatnya jelas.

    “Bukan hanya energi bersih yang dihasilkan tetapi juga memakmurkan petani karena permintaan singkong, tebu dan bahan etanol lainnya meningkat,” tutur Sarmuji.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memanfaatkan aset tidur milik badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah untuk menjadi pusat bisnis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

    Rivqy menjelaskan mendukung kebijakan tersebut karena dinilai sebagai terobosan yang kreatif dan strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Ini langkah konkret dan kreatif. Banyak aset tidur yang berada di lokasi strategis, dan seharusnya bisa difungsikan untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta ekonomi kreatif,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan upaya Menko PM perlu didukung karena UMKM saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Dengan demikian, kata dia, setiap kebijakan yang membuka akses dan memperluas ruang usaha UMKM harus didukung bersama.

    Sementara itu, dia mengatakan dirinya siap berkolaborasi dengan pemerintah sebagai anggota DPR yang membidangi BUMN.

    “Kami siap berkolaborasi dengan BUMN sebagai mitra Komisi VI DPR untuk memfasilitasi program ini. Saya juga melihat keseriusan Bapak Muhaimin selaku Menko PM yang hari ini turun langsung meninjau lokasi Pasar 1001 Malam di Laswi Heritage, Bandung, Jawa Barat,” katanya.

    Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) sebagai landasan hukum penggunaan aset tidur milik pemerintah untuk aktivitas UMKM.

    Rencana Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari program Pasar 1001 Malam, sebuah inisiatif membangun pusat bisnis dan kolaborasi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan aset tidur pemerintah di berbagai lokasi strategis.

    Program tersebut, kata Muhaimin, bertujuan mempercepat peningkatan skala UMKM, terutama melalui perluasan akses pasar yang selama ini menjadi salah satu kendala utama UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi dan gempuran barang impor.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.