Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    DPR Apresiasi Kementerian BUMN Efisiensi Anggaran dengan Pangkas Fasilitas Pimpinan

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengapresiasi kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Erick dinilai menciptakan budaya kerja BUMN yang lebih efektif dan efisien.

    “Kami mengapresiasi dan turut bangga atas kinerja Menteri BUMN Erick Thohir yang menurut survei LSI menjadi salah satu dari 10 menteri dengan kinerja terbaik di pemerintahan Prabowo Subianto,” ujar Anam saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Menurut dia, langkah efisiensi ini tidak menghambat program Kementerian BUMN dalam meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia mengibaratkan peran Kementerian BUMN sebagai striker dalam tim sepak bola.

    “Kalau dalam sepak bola, kementerian lain itu seperti bek atau penjaga gawang, tapi Kementerian BUMN merupakan striker. Ibaratnya mendapatkan striker yang hebat itu tentu tidak mudah. Namun dengan striker yang hebat dapat mencetak gol. Begitu juga Kementerian BUMN dengan biaya pengelolaan yang tidak murah, maka kinerjanya semakin optimal,” kata politikus PDIP itu.

    Anam juga mengingatkan pemerintah terkait potensi dampak negatif jika efisiensi terlalu ketat hingga melemahkan stamina Kementerian BUMN dalam mencapai target laba. Dia tak ingin keterbatasan anggaran menurunkan stamina Kementerian BUMN dalam membawa BUMN mencapai laba sesuai target pemerintah.

    “Saya tidak bisa membayangkan sangat ngeri sekali kalau BUMN ini staminanya menurun. Kalau laba BUMN turun 1 persen saja, maka negara akan kehilangan potensi Rp2 triliun lebih,” ucapnya.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Yulisman mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Erick. Dia menyoroti efisiensi signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas dan fasilitas untuk pimpinan.

    “Persentase efisiensi (Kementerian BUMN) tertinggi berasal dari perjalanan dinas yang mencapai 54 persen. Selain itu, pengurangan fasilitas untuk pimpinan hingga 70 persen juga merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi,” ujar Yulisman.

    Menurut dia, efisiensi bukan hal baru bagi Erick. Sejak awal menjabat Menteri BUMN, Yulisman menyebut Erick telah konsisten melakukan perampingan dan reformasi dalam tata kelola BUMN. Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah pengurangan jumlah BUMN dari ratusan entitas menjadi sekitar 40-an perusahaan.

  • Budi Arie Jelaskan Nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi

    Budi Arie Jelaskan Nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan nasib terkait 1.235 Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Sebanyak 1.235 petugas penyuluh koperasi tersebut terkena dampak efisiensi anggaran karena masuk dalam alokasi pengadaan barang dan jasa.

    Budi Arie mengatakan petugas tersebut masih berstatus sebagai pegawai kontrak. Kendati demikian, Budi Arie menegaskan masih membutuhkan kehadiran petugas penyuluh koperasi. Bukan tidak mungkin ke depan, pihaknya akan tetap memperpanjang kontrak.

    “PPKL itu kan kontrak. Kita beresin (kelanjutan) kontraknya, Karena kita perlu juga kan. Mudah-mudahan (diperpanjang), diharapkan, sabar dulu,” kata Budi Arie saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2/2025).

    Saat ditanya mengenai pos anggaran yang bakal digunakan terkait pembiayaan atau gaji petugas penyuluh koperasi, Budi menyebut pihaknya masih mengkaji dan berdiskusi lebih lanjut.

    “Ya justru itu. Makanya nanti kita lagi diskusi untuk penyelesaian ini. Tapi yang pasti kita perlu petugas penyuluh koperasi lapangan. Belum tahu (masuk pos anggaran mana), nanti kan kita asesmen lagi. Karena nanti ada yang sudah kerja di PNS, sudah di mana,” tambah Budi Arie.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (12/2), Budi menyatakan bahwa sebanyak 1.235 PPKL akan terdampak dari pemangkasan anggaran Kementerian Koperasi yang semula sebesar Rp 473 miliar menjadi Rp 317 miliar. Namun, Budi menepis kabar PHK tersebut. Budi berencana akan reformulasi petugas penyuluh tersebut menjadi Sarjana Penggerak Koperasi.

    “Bukan di-PHK, itu PPKL, bukan di-PHK. Skemanya barang dan jasa sehingga kita ingin mengusahakan supaya tetap bisa membantu pergerakan koperasi di Indonesia. Kita nanti sesuaikan Sarjana Penggerak Koperasi atau apa. Nantilah itu masih ada dalam lanjutannya,” kata Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

    Budi menerangkan peran petugas penyuluh koperasi ini penting lantaran dapat membantu gairah masyarakat untuk berkoperasi. Menurut Budi, keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Padahal koperasi yang ada Indonesia berjumlah besar, sekitar 130 ribu.

    (rrd/rrd)

  • Erick Thohir Optimistis Target Dividen BUMN Rp90 Triliun Tercapai

    Erick Thohir Optimistis Target Dividen BUMN Rp90 Triliun Tercapai

    JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target setoran dividen atau bagi hasil keuntungan perusahaan pelat merah ke negara tahun 2025 sebesar Rp90 triliun dapat tercapai.

    “Untuk yang target tahun ini Rp90 triliun. Saya rasa karena performance-nya di tahun 2024 untuk dividen 2025 aman,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa, 13 Februari.

    Erick bilang perusahaan pelat merah telah mengalokasikan dividen untuk negara sebesar Rp20,5 triliun per Januari 2025. Artinya, tersisa Rp69,5 triliun lagi dari total target dividen di 2025.

    “Tadi saya cek juga, alhamdulillah sudah terindikasi walaupun confirm angkanya itu Rp20,5 triliun yang akan dialokasikan buat negara Januari ini,” ujar Erick.

    Terkait dengan target dividen tahun 2026, Erick mengaku tidak bisa menyampaikannya. Sebab, dua bilang setoran dividen di 2026 akan dipengaruhi oleh performa perusahaan di tahun ini.

    “Untuk dividen 2026, saya mohon maaf belum bisa menjawab sekarang. Karena kami melihat kondisi makronya juga,” tuturnya.

    Di siai lain, Erick juga melihat potensi kerja sama dengan beberapa negara untuk membantu performa BUMN di tengah tantangan yang dihadapi di tahun ini. Seperti Turki, Amerika Serikat, Filipina, India dan Jepang.

    “Nah ini yang kita coba lihat potensi-potensinya. Plus kemarin yang dengan Turki itu juga kita surplus kalau enggak salah Rp1,5 miliar,” tuturnya.

    “Jadi mungkin ini coba kita lihat potensi perdagangan south-south juga implikasi dengan BUMN, tentu konteksnya tidak menyeluruh, tapi potensi itu yang kita lihat untuk kinerja tahun ini,” sambungnya.

  • Prabowo Umumkan Danantara Akan Diluncurkan 24 Februari 2025

    Prabowo Umumkan Danantara Akan Diluncurkan 24 Februari 2025

    Prabowo Umumkan Danantara Akan Diluncurkan 24 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    mengumumkan bahwa Badan Pengelola (BP) Daya Anagata Nusantara (
    Danantara
    ) akan resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025.
    Hal ini disampaikan Prabowo pada saat mengisi acara dalam di forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, secara virtual.
    “Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia,
    sovereign wealth fund
    terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dollar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” ujar Prabowo, dalam siaran pers yang diterima, pada Kamis (13/2/2025).
    Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
    Ia berharap semua proyek tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.
    Adapun pendanaan awal untuk Danantara diproyeksi mencapai 20 miliar dollar AS.
    “Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai 20 miliar dollar AS. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dollar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ungkapnya.
    Prabowo juga menekankan keyakinannya akan kemajuan Indonesia ke depan.
    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respons soal kemungkinan BP Danantara bisa diresmikan (launching) dalam waktu dekat.
    Prasetyo memberikan sinyal positif soal kemungkinan Danantara bisa diluncurkan pada kuartal I 2025.
    “Insyaallah, doakan aja. Insyaallah, doakan,” ujar Prasetyo usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
    Pada Selasa (4/2/2024) lalu, DPR telah akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Di dalam RUU ada sejumlah pokok pikiran terkait perbaikan aturan soal BUMN. Salah satunya soal pengaturan Danantara.
    Prasetyo menyebut, memang ada urgensi untuk mengesahkan RUU BUMN secepatnya. Terlebih pemerintah ingin memperkuat perekonomian nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Efisiensi anggaran Kemenperin upaya agar keuangan efektif

    Anggota DPR: Efisiensi anggaran Kemenperin upaya agar keuangan efektif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kaisar Abu Hanifah mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang terjadi pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

    Maka dari itu, menurut dia, Komisi VII DPR RI pun menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenperin tahun 2025. Keputusan itu disahkan dalam rapat bersama antara Komisi VII DPR RI dan Kemenperin.

    “Semoga langkah restrukturisasi anggaran Kemenperin 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sektor perindustrian nasional kita,” kata Kaisar di Jakarta, Kamis.

    Dia menilai bahwa efisiensi anggaran merupakan upaya yang penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan industri di Indonesia.

    “Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita,” kata dia.

    Adapun Kemenperin mengefisienkan anggaran Rp883 miliar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, sehingga anggaran yang dikelola menjadi sebesar Rp1,63 triliun dari pagu anggaran sebelumnya yang sebesar Rp2,51 triliun.

    Efisiensi yang dilakukan tersebut yakni sebesar 35 persen dari pagu sebelumnya, dan diterapkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Dengan adanya efisiensi tersebut, Kementerian Perindustrian telah melakukan efisiensi penggunaan listrik 80 persen, serta menurunkan penggunaan air dan biaya telepon hingga 50 persen.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Erick Thohir Potong Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Senilai Rp7 Miliar – Halaman all

    Erick Thohir Potong Anggaran Fasilitas Pimpinan Kementerian BUMN Senilai Rp7 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memotong anggaran fasilitas pimpinan BUMN sebesar Rp 7 miliar, menyusul adanya kebijakan pemangkasan anggaran di kementeriannya sebesar Rp 115,6 miliar.

    “Saya rasa memang pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih ada penghematan di 7 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erick merincikan penghematan ini dilakukan dengan mengurangi anggaran pengadaan souvenir untuk tamu luar negeri yang bertamu di Kementerian BUMN hingga efisiensi perjalanan dinas pimpinan dalam acara seremonial.

    “Itu salah satunya memang kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri biasanya kan suka tukeran souvenir itu yang kita beli dari UMKM ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable,” ucap Erick.

    “Lalu ada beberapa rapat kemarin dengan Asian Development Bank (ADB), IMF ya kita tidak bisa hadir. Kita pakai Zoom saja seperti zaman Covid,” tambah dia.

    Kendati begitu, Erick memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN, seperti klinik hingga day care.

    “Kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2. Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik day care dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” ucap dia.

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN, termasuk sekuriti dan office boy di tengah kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

    “Kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick.

     

  • Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    “Efisiensi lainnya di protokoler, karena kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN seperti klinik hingga day care. Sebab, penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian BUMN menyasar untuk fasilitas pimpinan.

    Dia mengatakan, pengurangan fasilitas pimpinan di Kementerian BUMN, menghemat anggaran sebesar Rp 7 miliar.

    “Kita jaga juga mengenai day care karena itu fasilitas penting buat pegawai kami karena kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2,” ucap Erick.

    “Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan. Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik deker dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” sambung dia.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, pagu anggaran BUMN telah diusulkan sebesar Rp 215 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025. 

    Mulanya, pagu anggaran BUMN sebesar Rp 277,5 miliar kemudian mengalami efisiensi sebanyak Rp 115,6 miliar. Sehingga sisa pagu BUMN menjadi Rp 161,9 miliar.

    Efisiensi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada, karena memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp 215 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Erick, usulan pagu anggaran BUMN menjadi Rp 215 miliar itu untuk menjalankan program-program kementerian yang sudah dilakukan efisiensi seperti pemotongan 54 persen anggaran perjalanan dinas.

    Kemudian 50 persen pengurangan anggaran untuk biaya pengawasan BUMN serta 41 persen pengurangan biaya untuk fasilitas IT. Pengurangan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 90 persen, lalu biaya fasilitas pimpinan dikurangi 70 persen.

    Erick menegaskan bahwa untuk kendaraan dinas, BUMN telah memangkas anggaran hingga 66 persen. Dia bilang, Kementeriannya sekarang beralih dari kendaraan mobil listrik menjadi mobil hybrid.

    “Lalu 66 persen menyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid tujuannya tadi listrik sekarang hybrid harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” jelas Erick.

    Selain itu, penghematan 43 persen untuk kegiatan rapat, meniadakan juga hal-hal yang seremonial. Terakhir, 39 persen efisiensi pemakaian gedung.

    “Jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1 sampai 2 bulan ke depan,” ungkap Erick.

  • Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar hingga menjadi Rp 161,9 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar.

    Namun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir usul agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Lantaran angka tersebut jadi batas minimum Kementerian BUMN beroperasi.

    “Kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Imbas pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang lebih besar dari kebutuhan.

    “Semoga ada jalan, nanti kita tunggu satu dua bulan dua bulan ke depan,” imbuh dia.

    Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

    Secara alokasi, Erick memaparkan, pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

    “Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen,” terang Erick.

    Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

    “Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” imbuh Erick.

    Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” tutur Erick.

     

  • Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Erick Thohir Pastikan Tak PHK Karyawan Imbas Efisiensi Anggaran, Office Boy hingga Satpam Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tak ada pengurangan jumlah staf atau sumber daya manusia (SDM) setelah kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang dilakukan pemerintah. 

    Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya belum mengurangi jumlah petugas keamanan (security) dan petugas operasional kebersihan (office boy). Erick masih memaksimalkan anggaran di kementerian untuk mempekerjakan kelompok pekerja tersebut. 

    “Pengurangan pegawai belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” ungkap Erick Thohir saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025). 

  • Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    Mobil Listrik Pejabat BUMN Diganti Jadi Hybrid Gegara Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kementeriannya memangkas pagu anggaran sebesar Rp115,6 miliar. Awalnya, total pagu 2025 adalah sebesar Rp277,5 miliar.

    Pada saat ini, sisa anggaran di Kementerian BUMN adalah sebesar Rp161,9 miliar. Hasil dari pemangkasan anggaran itu pun berdampak pada sejumlah pos, termasuk fasilitas pimpinan yang dikurangi sebesar 70 persen, serta penyesuaian kendaraan dinas 66 persen.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” kata Erick Thohir saat rapat dengan Komisi VI DPR, Kamis 13 Februari 2025.

    Dia menjelaskan bahwa anggaran awal yang sebesar Rp277,5 miliar terdiri dari Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp197,4 untuk program dukungan manajemen.

    Akan tetapi, dia telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minumum operasional sebesar Rp215 miliar yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk program dukungan manajemen.

    Usul Efisiensi Anggaran Tak Sampai di Bawah Rp215 Miliar

    Erick Thohir mengusulkan agar efisiensi anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp215 miliar, karena angka itu merupakan batas minimum kementerian untuk beroperasi.

    “Kemarin jam 2 siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan. Tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ada,” tuturnya.

    Erick Thohir menyampaikan, saat ini Kementerian BUMN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp161,9 miliar setelah dilakukan efisiensi belanja. Anggaran pascaefisiensi tersebut memangkas kurang lebih 58 persen dari pagu anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp277,5 miliar.

    Dia menjelaskan bahwa minimum operasional Kementerian BUMN kurang lebih di angka Rp215 miliar. Oleh karena itu, dia mengajukan pengurangan efisiensi anggaran kepada Kementerian Keuangan.

    Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir merincikan bahwa Rp215 miliar tersebut terdiri atas hasil pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen, hingga memotong biaya program pengawasan BUMN sebesar 50 persen.

    “Kalau kita tahu, pengawasan (BUMN) itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, efisiensi Rp215 miliar tersebut juga terdiri atas pengurangan fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan ATK sebesar 90 persen, pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, dan menyesuaikan kendaraan dinas sehingga memangkas biaya sebesar 66 persen.

    Erick Thohir juga memangkas hal-hal lainnya seperti kegiatan rapat, hal-hal seremonial, efisiensi pemakaian gedung, dan lain-lain.

    “Semoga ada jalan (pengurangan efisiensi), kami tunggu saja 1–2 bulan ke depan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News