Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Komisi VI DPR panggil Pertamina pada 12 Maret bahas korupsi minyak

    Komisi VI DPR panggil Pertamina pada 12 Maret bahas korupsi minyak

    “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin kan teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 Maret ya, menanyakan perkembangan kasus,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VI DPR RI menjadwalkan untuk memanggil PT Pertamina (Persero) untuk menghadiri rapat guna membahas kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang anak usaha Pertamina kurun waktu 2018-2023 pada Rabu, 12 Maret 2025.

    “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin kan teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan memanggil Pertamina rencananya tanggal 12 Maret ya, menanyakan perkembangan kasus,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selain membahas ihwal kasus korupsi dengan skema blending –proses pencampuran– bahan bakar minyak (BBM) itu, dia menyebut Komisi VI DPR RI juga akan membahas terkait kesiapan PT Pertamina menghadapi momentum Hari Raya Lebaran.

    “Kedua, kami akan menanyakan kesiapan Pertamina dalam persiapan menghadapi Lebaran,” ucapnya.

    Dia mengatakan pihaknya baru memanggil PT Pertamina untuk rapat pada 12 Maret karena Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi telah lebih dulu menggelar rapat dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

    “Kenapa kita panggil belakangan? Karena Komisi XII sudah panggil dan mereka (Pertamina) kan sekarang lagi bolak-balik ke Kejaksaan agung. Kita berikan ruang lah untuk mereka melakukan jawaban. Tentu Komisi VI sebagai mitra akan memanggil, nah rencananya tanggal 12 Maret,” ucapnya.

    Terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang memunculkan isu pertalite (RON 90) dioplos menjadi pertamax (RON 92) di tengah masyarakat, dia menekankan telah ada klarifikasi terkait hal tersebut dari pemangku kepentingan terkait.

    “Ya, saya rasa kan jelas ya penjelasan Pertamina kemarin, lalu penjelasan teman-teman DPR Komisi XII dan juga Kejaksaan Agung kan jelas bahwa tidak ada oplosan, silakan masyarakat mengkonsumsi Pertamina,” tuturnya.

    Untuk itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak ragu dalam menggunakan BBM dari Pertamina lantaran kekhawatiran akan penurunan kualitasnya.

    “Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, konsumen Pertamina, tidak usah ragu bahwa kami sudah cek, teman-teman DPR melalui Komisi XII sudah cek, Kejaksaan pun sudah menyampaikan bahwa kualitas pertamax ya pertamax, bukan barang oplosan untuk saat ini. Jadi mari kita gunakan kembali Pertamina tidak usah ragu,” katanya.

    Dia menegaskan pula komitmen pihaknya untuk ikut melakukan fungsi pengawasan terkait kasus yang mendapatkan sorotan publik beberapa waktu belakangan itu.

    “Kami di DPR akan memantau, terus memastikan bahwa kualitasnya (Pertamax) sesuai RON 92. Jadi tetap jangan ragu kan Kejaksaan Agung sudah mengklarifikasi hal itu,” ucap dia.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menyatakan tidak ada skema oplosan dalam proses BBM Pertamina, serta menegaskan bahwa blending dan oplosan merupakan dua skema yang berbeda.

    “Ini harus digarisbawahi. Nggak ada itu skema oplosan. Itu nggak ada. Skema blending itu betul. Kita harus bedakan skema blending dengan oplosan,” ucap Bambang Haryadi ketika melakukan sidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis (27/2).

    Dia pun mengatakan BBM Pertamina sudah melalui program sertifikasi dan diuji oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang beroperasi di bawah Kementerian ESDM.

    Dengan demikian, Bambang menyampaikan produk BBM Pertamina yang beredar di lapangan sudah melalui proses pengawasan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Andre Rosiade soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan Itu Indah

    Andre Rosiade soal Puan Bareng Prabowo-SBY-Jokowi: Persatuan Itu Indah

    Jakarta –

    Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade menanggapi momen kebersamaan antara Ketua DPR sekaligus Ketua PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat retret kepala daerah. Andre menilai momen tersebut sebagai persatuan.

    “Kan persatuan itu indah. Kenapa sih ribut-ribut? Negara ini kan bisa besar, kalau negara ini bersatu,” kata Andre di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Andre mengatakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto adalah sosok yang merangkul semua pihak. Andre mengatakan negara Indonesia akan maju jika elitenya bersatu.

    “Jadi gini intinya, Pak Prabowo selalu mengajarkan kepada kita semua, kader Gerindra, bahwa syarat salah satu negara maju itu adalah elitenya bersatu,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

    “Kan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sejak zaman dulu. Waktu kampanye juga beliau menyampaikan. Elite bersatu. Dan Pak Prabowo kan ingin seluruh elitenya bersatu sehingga kita solid, Indonesia akan jadi negara maju,” sambungnya.

    Puan sebelumnya mengungkapkan isi obrolan dengan Presiden Prabowo, Jokowi dan SBY di retret kepala daerah. Puan menyebut obrolan tersebut berlangsung santai.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi). Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/2).

    Puan menyebut Presiden RI ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sebenarnya juga diundang dalam gelaran retret ini. Ia pun menyampaikan pesan dari sang ibunda yang berharap pelaksanaan retret berjalan dengan baik.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Legislator: Pentingnya prioritaskan produk lokal melalui kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya memprioritaskan produk dalam negeri melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan daya saingnya dengan produk dari luar negeri.

    “Kita prioritaskan produk dalam negeri asal produknya bersaing, kompetitif, dan diminati. Bagaimana caranya? Silakan berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Kawendra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Kawendra saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Len Industri (Persero) dan subholding-nya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia menyoroti dominasi produk asing yang langsung menarik perhatian masyarakat saat diluncurkan, terutama di sektor otomotif dan industri strategis.

    “Jangan hanya produk dari luar yang begitu launching di tanah air langsung digandrungi, masuk ke berbagai pameran otomotif dan mendapatkan perhatian. Kita harus memastikan produk kita punya nilai lebih dan mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.

    Untuk itu, dia berharap agar produk lokal semakin dominan di pasar nasional ke depannya.

    Kawendra kemudian menyinggung soal kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pedoman pula bagi industri dalam negeri.

    “Pada era efisiensi saat ini, tentu kita dukung penuh kebijakan Pak Prabowo. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mendorong public-private partnership agar tidak terus-menerus bergantung pada PNM (Penyertaan Modal Negara),” ucapnya.

    Menurut dia, efisiensi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta akan mempercepat kemandirian industri nasional, sebagaimana visi Presiden Prabowo dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada impor.

    “Kita akan lebih bangga mempersembahkan sesuatu bagi negara. Kita bisa mendorong kreativitas dalam produksi dan operasional yang tentu saja akan berkontribusi terhadap keuangan negara,” ujarnya.

    Kawendra menegaskan agar PT Len Industri harus menjadi salah satu ujung tombak dalam mewujudkan visi kemandirian industri teknologi dalam negeri.

    Sebagaimana visi Presiden Prabowo tentang efisiensi, inovasi, dan kemandirian industri nasional, dia berharap PT Len Industri maupun industri lokal lainnya dapat semakin berkembang, menciptakan produk unggulan yang mampu bersaing di pasar global, serta berkontribusi bagi perekonomian dan pertahanan negara.

    “Saya yakin LEN ini menjadi harapan besar kita untuk bisa memproduksi lebih banyak teknologi yang tidak hanya untuk pertahanan saja,” kata dia.

    RDP Komisi VI DPR dengan PT Len Industri (Persero) tersebut beragendakan pembahasan evaluasi kinerja korporasi tahun 2024, serta penyampaian rencana kerja dan roadmap korporasi tahun 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    Bandung (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosInd) mengungkapkan bahwa persoalan status kontrak ribuan mitra mereka yang sempat mencuat, kini telah dibahas di tingkat manajemen salah satu perusahaan tertua di Indonesia itu.

    “Jadi tuntutan itu sudah dibahas langsung pada saat itu juga. Saat ini di tingkat manajemen. Dan kami selalu terbuka untuk berdialog dengan mitra guna mencari solusi terbaik. Kami terus mengadakan pertemuan berkala dan forum komunikasi agar aspirasi mitra dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik.,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pos Indonesia Andi Bintang dalam sambungan telepon pada ANTARA di Bandung, Kamis.

    Hal ini disampaikan Andi sehubungan dengan FSP ASPEK Indonesia yang mengadukan PT Pos Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Komisi IX DPR, pasca Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI.

    Pengaduan ini, karena PT Pos Indonesia dinilai melakukan intimidasi berupa ancaman memberhentikan akses pekerjaan bagi para mitranya, agar mereka menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dinilai merugikan pekerja.

    Inti dari tuntutan pekerja mitra di PT Pos Indonesia, adalah untuk mengubah status Mitra menjadi PKWT yang dinilai serikat sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

    Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk bahwa selama ini pekerja mitra di PT Pos Indonesia tidak bisa merasakan libur kerja karena jam kerja yang ditetapkan sebanyak dua ratus jam dalam sebulan.

    “Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur maksimal seratus enam puluh jam dalam sebulan, tanpa hak cuti apapun alasannya, baik sakit ataupun kedukaan, jika kurang maka akan dikenakan sanksi pemotongan upah, di mana upah yang diterimanya pun jauh dari UMP/UMK, karena hitungannya dari komisi per surat/paket yang diantar bagi mitra antaran, begitupun mitra loket, hanya fee dari setiap transaksi, tanpa ada transparansi terkait perhitungan fee yang diterima,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan para pekerja mitra juga selama ini tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya saat Iedul Fitri, dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang notabene pekerjaan mereka berisiko tinggi kecelakaan kerja, karena sehari-hari di jalan mengantar surat/paket.

    “Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja layaknya sama-sama menguntungkan, bukan menindas salah satu pihak, apalagi adanya unsur intimidasi. Selama ini pekerja dengan status mitra di PT Pos Indonesia telah bekerja dengan baik, ikut memajukan PT Pos Indonesia, karena apa yang mereka kerjakan core bisnisnya PT Pos Indonesia, yang seharusnya jika sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan” ucapnya.

    Atas tuntutan dari para mitra tersebut, Andi menyampaikan isu terkait status kontrak mitra telah menjadi perhatian serius manajemen perusahaan dan memahami pentingnya kesejahteraan para pekerja mitra.

    “Oleh karena itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap sistem kerja, upah, dan jaminan sosial. Kami juga sedang mengkaji peningkatan kesejahteraan mitra, termasuk sistem kerja dan kompensasi,” ujarnya.

    Pos Indonesia, kata dia, sedang melakukan kajian bersama tim legal untuk memastikan bahwa kontrak kerja mitra tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas operasional dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

    Saat ini, tambah Andi, skema kemitraan juga telah mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyarankan kepesertaan jaminan sosial secara mandiri.

    “Namun, kami sedang mengkaji kemungkinan skema perlindungan yang lebih baik bagi para mitra, termasuk opsi kepesertaan jaminan sosial secara mandiri atau melalui program kerja sama,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Pegadaian Cetak Sejarah dengan Bank Emas Pertama di RI

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto resmikan Layanan Bank Emas Pegadaian yang berlangsung di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/02). Peresmian tersebut ditandai dengan emas batangan yang dimasukkan ke dalam treasure box oleh Presiden Prabowo, didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Pegadaian Damar Latri Setiawan & Dirut BSI Hery Gunardi.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki Bank Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Kamis (27/2/2025).

    Bank Emas atau Bullion Bank merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang terhimpun dalam Asta Cita Prabowo-Gibran. Bank Emas hadir dengan tujuan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan emas dalam negeri. Dengan adanya Bank Emas, diharapkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, hingga membuka lapangan kerja baru dengan target hingga 1,8 juta.

    “Saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita memiliki ekosistem layanan Bank Emas pertama di Republik kita,” tambah Prabowo.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan juga mengungkapkan, sebagai pelopor Bank Emas (Kegiatan Usaha Bullion) di Indonesia, Pegadaian optimis dalam menjalankan Layanan Bank Emas tersebut.

    “Alhamdulillah Bank Emas Pegadaian sah diresmikan oleh Bapak Presiden. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami, selain menjadi pelopor Bank Emas, ini juga menjadi tonggak sejarah baru dimana Pegadaian berperan dalam mendukung Asta Cita, untuk kemajuan ekonomi Indonesia melalui hilirisasi untuk meningkatkan daya saing di dalam negeri,” ujar Damar.

    Sebelumnya, Pegadaian yang tergabung dalam Holding BRI, resmi mengantongi izin menjalankan kegiatan usaha bulion yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir Desember 2024 lalu yang menjadikan Pegadaian sebagai Bank Emas pertama di Indonesia. Melalui surat tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bulion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

    Pegadaian dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni menjadi lembaga penyaluran bulion mulai dari penyimpanan agunan gadai yang 90% berupa emas, ruang penyimpanan emas dengan standar Internasional terbesar di Indonesia hingga adanya beragamnya produk emas Pegadaian yang semakin melengkapi ekosistem emas tersebut.

    Setelah resmi menghadirkan fitur produk Deposito Emas yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital sejak 15 Januari 2025 lalu, kini saldo Deposito Emas Pegadaian telah mencapai lebih dari 300 kilogram. Adanya layanan bulion di Pegadaian diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memilih Investasi emas, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset emas melalui layanan dan produk Pegadaian.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, Panglima TNI Jend TNI Agus Subiyanto, SE MSi, Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi & Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Bank Indonesia , Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Direktur Utama BRI, Mandiri, BNI, serta Duta Besar Negara sahabat, seperti UAE, Swiss, Australia, Inggris, Kuwait, Malaysia, Singapore dan lainnya.

    (akn/ega)

  • Komisi VI DPR agendakan rapat bahas isu oplos Pertalite jadi Pertamax

    Komisi VI DPR agendakan rapat bahas isu oplos Pertalite jadi Pertamax

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa komisinya dalam waktu dekat mengagendakan rapat untuk membahas isu bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite.

    Komisi VI DPR RI membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

    “Setiap terjadi hal-hal yang menjadi isu publik itu nanti Komisi VI akan memanggilnya (pihak terkait, red.) karena ini kan menjadi isu publik yang mengejutkan dengan nilai fantastis Rp193 triliun terjadinya fraud (kecurangan, red.) di sini. Tentu ini menjadi persoalan besar,” kata Herman ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa rapat diagendakan untuk mencegah terjadinya persoalan yang sama di masa depan.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI menghormati penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang memunculkan isu Pertalite dioplos menjadi Pertamax di tengah masyarakat.

    “Tentu kami menunggu terhadap proses hukum yang berlaku. Namun, jadikan lah pelajaran kepada siapa pun pejabat Pertamina untuk menghindari situasi-situasi yang pada akhirnya masuk dalam ranah hukum,” ujarnya.

    Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Presiden Komunikasi Korporasi PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso membantah isu BBM yang dioplos tersebut.

    “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” kata Fadjar ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (25/2).

    Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax.

    RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR soal Tony Blair di Danantara: Siapa pun bisa berkontribusi

    Anggota DPR soal Tony Blair di Danantara: Siapa pun bisa berkontribusi

    Selama membuat kebaikan bagi Danantara, menurut saya, siapa pun bisa berkontribusi dan memberikan peran yang positif

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memandang bahwa siapa pun bisa berkontribusi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    “Selama membuat kebaikan bagi Danantara, menurut saya, siapa pun bisa berkontribusi dan memberikan peran yang positif,” kata Herman saat ditemui di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu, ketika ditanya pandangannya mengenai posisi Tony Blair dalam struktur Danantara.

    Ia mengatakan bahwa bergabungnya Tony Blair dapat membantu target-target besar yang ingin dicapai pemerintah terkait pembiayaan terhadap berbagai pembangunan nasional yang sejalan dengan peran Danantara.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa dirinya menunggu peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu untuk dapat memberikan pandangan lebih lanjut.

    “Kalau perpresnya sudah keluar, siapa saja, setelah definitif, barulah kami nanti ada komentarnya,” ujar anggota komisi DPR yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

    Sebelumnya, Pejabat Eksekutif Utama (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Tony Blair menjadi salah satu dewan pengawas institusinya.

    “Iya salah satunya,” kata Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

    Adapun BPI Danantara diluncurkan secara resmi oleh Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (24/2).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Skandal Korupsi Pertamina 2018-2023, Pertalite Dioplos Jadi Pertamax Nasional

    3 Skandal Korupsi Pertamina 2018-2023, Pertalite Dioplos Jadi Pertamax Nasional

    Skandal Korupsi Pertamina 2018-2023, Pertalite Dioplos Jadi Pertamax
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan
    korupsi tata kelola minyak mentah
    dan produk kilang pada PT
    Pertamina
    Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    Dilansir dari keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-
    blend
     atau dioplos di depo/
    storage
    menjadi Pertamax.
    Pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.
    “Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan
    blending
    di
    storage
    /depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir pada Selasa (25/2/2025).
    “Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.
    Pengoplosan Pertamax dan Pertalite ini dinilai telah melanggar hak-hak para konsumen.
    Mantan Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak, menyebutkan, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.
    Rolas menilai, dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), masyarakat telah memercayakan ini kepada pemerintah, yaitu Pertamina.
    Namun, kasus dugaan korupsi justru ditemukan di salah satu anak perusahaan penyuplai BBM ini.
    “Di benak masyarakat, negara seharusnya dipercaya 100 persen. Kalau bukan negara, siapa lagi yang akan dipercaya. Kalau dia melakukan penipuan publik, itu fatal,” ujar Rolas kepada
    Kompas.com
    , Selasa (25/2/2025).
    Rolas menekankan, pemerintah harus melakukan audit total kepada PT Pertamina Patra Niaga atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.
    “Menurut saya, ada SOP (
    standard operating procedure
    ). Ini diperlukan audit total,” lanjutnya.
    Dia menilai, pemerintah harus melakukan audit total kepada semua hal yang berkaitan dengan Pertamina, bukan hanya penjualan BBM.
    Hal lain yang bisa diaudit adalah urusan di kilang-kilang minyak yang bisa diperjualbelikan.
     
    Sementara itu, pakar otomotif dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jayan Sentanuhady mengungkapkan, ada dampak yang akan dialami jika kendaraan memakai jenis BBM yang salah.
    BBM jenis Pertalite dengan oktan RON 90 seharusnya dipakai untuk mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.400 cc dan motor dengan kapasitas mesin di bawah 250 cc.
    Sebaliknya, kendaraan berkapasitas mesin di atas 1.400 cc dan memiliki rasio kompresi tinggi atau teknologi canggih harus menggunakan Pertamax dengan oktan minimal 92.
    “Oktan yang rendah akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna,” kata Jayan saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa.
    Jayan menyebutkan, kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalaan dini pada mesin kendaraan.
    Akibatnya, bisa terjadi
    knocking
    atau suara ketukan pada mesin. Hal ini bisa menurunkan akselerasi mesin dan merusak komponen kendaraan.
    Selain itu, salah pakai BBM bisa membuat pembakaran mesin kurang efisien.
    Tindakan tersebut juga membuat deposit berupa endapan karbon atau kerak yang menempel pada komponen mesin menjadi lebih banyak.
    Akibatnya, berisiko merusak mesin kendaraan.
    Meski risiko dari salah pakai jenis BBM untuk kendaraan cukup besar, Jayan menyatakan, masyarakat tidak perlu menguras atau memeriksakan kendaraannya ke bengkel.
    Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menilai kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina itu bakal mencoreng kredibilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat dan negara, tetapi juga mencoreng kredibilitas BUMN kita,” kata Eko saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2025).
    Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ke depan oleh BUMN, yang pertama adalah penguatan pengawasan internal.
    Eko menilai sistem pengawasan di anak usaha BUMN harus diperketat.
    “Manajemen harus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM untuk menutup celah yang memungkinkan praktik kecurangan seperti ini,” ujarnya.
    Tak hanya itu, Pertamina juga mesti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
    Eko mendorong Pertamina selaku BUMN untuk lebih terbuka dalam melaporkan kebijakan dan operasionalnya, terutama terkait tata kelola bahan bakar.
    “Kami di Komisi VI akan meminta laporan lebih detail mengenai mekanisme kontrol yang diterapkan selama ini dan mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki,” ujar Eko.
    Ketiga, dia menilai perlu ada sanksi tegas untuk internal BUMN yang terlibat korupsi.
    “Tidak hanya pihak eksternal atau pelaku lapangan yang harus disalahkan. Jika ada oknum di dalam BUMN yang terbukti terlibat, mereka juga harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera,” kata Eko.
    PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi energi ke masyarakat tetap berjalan normal meski empat petinggi anak usaha atau
    subholding
    ditetapkan menjadi tersangka.
    “Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).
    “Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,” imbuh dia.
    Fadjar juga membantah tudingan adanya bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite, sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
    “Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kejaksaan,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso ketika ditemui di Gedung DPD RI, Jakarta, dikutip dari
    Antara
    , Rabu (26/2/2025).
    Menurut Fadjar, terdapat narasi yang keliru ketika memahami pemaparan oleh Kejaksaan Agung. Fadjar menjelaskan bahwa yang dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung adalah pembelian RON 90 dan RON 92, bukan terkait adanya oplosan Pertalite menjadi Pertamax.
    RON 90 adalah jenis bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki nilai oktan sebesar 90. Pada produk Pertamina, RON 90 adalah Pertalite, di sisi lain RON 92 adalah Pertamax.
    Fadjar menegaskan bahwa produk Pertamax yang sampai ke masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
    Terkait penetapan para petinggi
    subholding
    menjadi tersangka, Fadjar mengatakan, Pertamina menghormati langkah Kejagung dan aparat penegak hukum lainnya yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang berjalan di
    subholding
    Pertamina.
    “Pertamina siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata dia.
    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka atas kasus tersebut, di mana 4 di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau
    subholding
    Pertamina.
    Keempatnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP).
    Sedangkan tiga broker yang menjadi tersangka yakni MKAR selaku
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan. Danantara telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    Kehadiran Danantara dinilai menjadi era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis oleh negara. Danantara bertujuan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.

    Lembaga tersebut bakal mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp14,615 triliun. Karenanya, pemerintah harus memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan akuntabel. “Harapan saya, Danantara ini harus memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan,” ujar Firnando kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, menurut dia, masyarakat luas juga perlu memahami lembaga Danantara lantaran menyangkut pengelolaan kekayaan negara yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Ya, penggunaan dana dari deviden BUMN ini kan yang akan menjadi krusial akan digunakan ke mana,” ujar anggota DPR Dapil Jawa Tengah 1 itu.

    Firnando optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Paling penting pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut dilakukan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando.

    Dia mengatakan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Dia optimistis pembentukan Danantara akan membantu untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi RI 8 persen.

    “Danantara ini merupakan proses transformasi investasi dalam megaproyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat sehingga ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” imbuhnya.

    Dia juga meyakini, Danantara juga akan menjadi penopang stabilitas ekonomi RI. Selaras itu, kata Firnando, menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan strategis.

    Dia pun menilai penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjadi nakhoda BPI Danantara tepat. Sebab, menurut dia, kerjanya bertalian dengan tugasnya di Kabinet Merah Putih.

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo menjadi kepala Danantara. “Menurut saya tepat. Selain pribadi beliau yang mumpuni, beliau juga menteri investasi. Jadi sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi),” pungkasnya.

    (rca)

  • DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    DPR Bakal Panggil Istaka Karya cs Buntut Utang Rp 786 M ke 179 Vendor

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI berencana memanggil perwakilan Kementerian BUMN, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kurator PT Istaka Karya (Persero) dan bank Himbara menyusul kasus tidak dibayarnya vendor oleh Istaka Karya. Total utang yang belum dibayar mencapai Rp 786 miliar dari sekitar 179 vendor.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mengaku kesal atas terjadinya persoalan ini sehingga perlu diselesaikan. Hari ini Komisi VI sudah melakukan pertemuan dengan Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) di Gedung DPR RI.

    “Terus terang saya gregetan, marah, kesal bacanya laporannya, makanya saya datang. Ini harus diselesaikan, saya usulkan kita akan undang kembali pihak PPA, kurator dan Kementerian BUMN untuk dudukkan apa permasalahannya, kita urai. Ini kedzoliman luar biasa, ada yang meninggal, bunuh diri, ini nggak tenang hidup ini kalau begini,” tegas Andre dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Andre menyebut pertemuan akan dilakukan pada Rabu pekan ini. Perwakilan Kementerian BUMN, PPA, kurator dan bank Himbara akan dipertemukan dengan perwakilan vendor yang tidak dibayar.

    Pada kesempatan itu, politisi partai Gerindra itu mengaku sedih saat mengetahui kasus ini. Ia juga menyayangkan tidak mengetahui ada vendor tidak dibayar oleh Istaka Karya, meskipun dirinya sudah duduk di parlemen pada periode sebelumnya.

    “Saya terus terang bacanya sedih, kok saya waktu jadi anggota DPR nggak tahu periode kemarin ada hal ini. Harusnya bapak lapor kita waktu proses pailit jadi kita bisa advokasi bapak dari awal, sehingga dia nggak bisa macem-macem. Ini PR besok-besok ke depan, kalau ada para pihak yang merasakan dirugikan BUMN jangan ragu lapor komisi VI,” bebernya.

    Meskipun, RDPU antara Perkobik dengan Komisi VI DPR RI pernah dilakukan pada 2023 dengan rekomendasi pembentukan Panitia Kerja (Panja). Korban Istaka Karya juga dijanjikan solusi bersifat out of the box oleh Komisi VI.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto menyampaikan simpatinya kepada para korban. Ia meminta Perkobik untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan agar bisa ditindaklanjuti oleh DPR.

    “Kami menyadari betapa sakit dan menderitanya hati bapak ibu, ini kan pengusaha ada yang kecil ada yang besar, banyak dari Komisi VI juga pengusaha, menyadari kalau udah ngerjain, nggak dibayar, tiap hari dilewatin jalannya negliatin, harus bayar lagi, tentu ini sakit,” tutur Dramadi.

    Di sisi lain, Ketua Perkobik Bambang Susilo mengaku sudah bersurat kepada Menteri BUMN Erick Thohir belasan kali namun belum pernah diterima. Ia lalu menyatakan harapannya agar negara mau bertanggung jawab kepada vendor untuk sejumlah proyek yang sudah dikerjakan dan telah selesai.

    “Sekali lagi, harapan kami adalah ada di bapak ibu semuanya. Karena kami sudah belasan kali berkirim surat kepada BUMN, sekalipun belum pernah kami diterima oleh Menteri BUMN,” sebut Bambang.

    (ily/rrd)