Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Bos Pertamina Ungkap Alasan Tak Langsung Respons soal Kasus Tata Kelola Minyak

    Bos Pertamina Ungkap Alasan Tak Langsung Respons soal Kasus Tata Kelola Minyak

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkap alasan kenapa pihaknya tidak langsung memberikan klarifikasi usai Kejaksaan Agung (Kejagung) merilis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023.

    Simon menyampaikan, pertama, ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung.

    “Kami sangat menghormati sepenuhnya proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung,” kata Simon dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (11/3/2025).

    Kedua, Simon menyampaikan ia juga tidak ingin memperkeruh suasana. Ia khawatir jika ia langsung membuat klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023, maka akan menimbulkan kesan pembelaan.

    “Kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana. Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensif, seolah-olah bahwa ada temuan seperti ini,” katanya.

    Ia menambahkan, Pertamina memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung untuk mengungkapkan sejelas-jelasnya yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023, maka akan menimbulkan kesan pembelaan.

    “Jadi kami tentunya memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung penegak hukum sambil kami introspeksi diri, evaluasi di internal,” katanya.

    Setelah dianggap mulai mereda, Simon menyampaikan pihaknya kemudian memberikan klarifikasi berupa permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi dan berjanji untuk melakukan pembenahan di tubuh Pertamina. Meskipun kasus ini terjadi bukan di era kepemimpinannya.

    “Tentunya walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga. Dan tentunya saya hadir tampil untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang tentunya sangat membawa kegaduhan di masyarakat,” katanya.

    (acd/acd)

  • Dirut Pertamina Ungkap Pesan Khusus Prabowo Saat Dipanggil ke Istana

    Dirut Pertamina Ungkap Pesan Khusus Prabowo Saat Dipanggil ke Istana

    Jakarta –

    Simon Aloysius Mantiri menceritakan pesan Presiden Prabowo Subianto saat memanggil dirinya ke Istana Presiden, usai dua resmi menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Simon resmi menjabat Dirut Pertamina pada 4 November 2024.

    Hal itu disampaikan Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/3/2025)

    “Ketika bertemu, pesan beliau sangat sederhana. Tidak lebih dan tidak saya kurangi. Ketika bertemu beliau hanya menyampaikan setialah hanya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Setialah hanya kepada merah putih sambil menunjuk bendera yang berada di belakang beliau duduk,” kata Simon menyampaikan pesan Prabowo.

    Selain itu Simon menyampaikan pesan Prabowo terkait peran Pertamina sebagai pilar utama bagi Indonesia atas ketahanan energi nasional. Sehingga perlu adanya perhatian yang serius untuk mengembangkan tugas sebagai pimpinan tertinggi Pertamina.

    “Dan beliau pesan, Pertamina adalah sokoguru dan tumpuan bangsa Indonesia. Itulah yang selalu kami resapi. Tentunya ketika kami menghadap ujian dugaan proses pelanggaran, bahwa hukum yang sedang berlangsung kami hormati,” tuturnya.

    “Namun tentunya saya juga memberikan semangat, memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa di dalam Pertamina pun masih banyak sosok-sosok yang merah putih yang tentunya mau berjuang untuk kebaikan dan kemajuan Pertamina,” sambung Simon.

    Simon juga menambahkan pesan Prabowo untuk selalu menjaga tata kelola yang baik di internal Pertamina dan jangan sampai ada kasus korupsi terkait dengan kasus korupsi. Pasalnya hal ini yang menjadi bagian penting dalam membuat negara yang makmur dan sejahtera.

    “Jadi dua hal itu akan kita pegang terus. Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami melakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi. Tidak hanya korupsi, juga terhadap suap. Suap di dalam internal Pertamina, kita juga harus berbenah diri. Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu,” beber Simon.

    “Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” tambahnya.

    (hns/hns)

  • DPR Cecar Pertamina: Maaf Saja Tak Cukup, Beri Pertamax Gratis untuk Rakyat

    DPR Cecar Pertamina: Maaf Saja Tak Cukup, Beri Pertamax Gratis untuk Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih tanggung jawab dan kompensasi dari Pertamina atas kerugian rakyat terkait polemik dugaan BBM oplosan. Kasus tersebut menghilangkan kepercayaan masyarakat atas produk Pertamax. 

    Tudingan beredarnya Pertamax oplosan tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI RI dengan PT Pertamina (Perser), Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengusulkan agar perusahaan minyak pelat merah tersebut memberikan kompensasi berupa pemberian BBM Pertamax secara gratis kepada masyarakat. 

    “Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka? Ingat, mereka beli BBM bukan untuk diminum, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya,” kata Mufti dalam RDP tersebut. 

    Dia pun beberapa kali mendengar keluh kesah dari warganet yang meminta pertanggungjawaban Pertamina untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan masyarakat setelah kasus tersebut terjadi. 

    Mufti yang merupakan politikus fraksi PDI Perjuangan itu juga menilai permintaan maaf dari direksi Pertamina saat ini saja tidak cukup. Terlebih, heboh produk BBM oplosan Pertamina masih menghantui masyarakat saat ini.

    “Saya pikir ada benarnya, bagaimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti, kasih Pertamax gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin, atau seminggu atau sebulan, atau apa yang bisa dilakukan?” tanyanya. 

    Untuk memudarkan kekecewaan masyarakat, Mufti mendorong Pertamina agar mencari cara untuk kembali meraih kepercayaan konsumen. Sebab, BBM merupakan kebutuhan rakyat untuk bekerja sehari-hari. 

    Di sisi lain, Anggota Komisi VI Darmadi Durianto juga mencecar Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang hadir langsung dalam tersebut. Dia menuding perusahaan BUMN itu sebagai sarang mafia BBM dan gas. 

    “Saya waktu pertama sudah ngomong, bapak [Dirut Pertamina] masuk ke sarang mafia,” tuturnya. 

    Menurut Darmadi, Simon tak dapat sepenuhnya bertanggung jawab atas kasus korupsi yang terjadi pada 2018-2023 itu lantaran belum berada di Pertamina. Namun, dia mewanti-wanti direksi Pertamina saat ini untuk berbenah internal secara keseluruhan. 

  • Rapat di DPR, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Rapat di DPR, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Foto Bisnis

    Agung Pambudhy – detikFinance

    Selasa, 11 Mar 2025 20:20 WIB

    Jakarta – Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri bakal menggandeng aparat penegak hukum untuk memberantas SPBU nakal. Hal itu disampaikan saat rapat dengan Komisi VI DPR.

  • Andre Rosaide Kaget Diserang Usai Postingan Lawasnya Viral: Ahok Bisa Apa Selain Ngebacot? – Halaman all

    Andre Rosaide Kaget Diserang Usai Postingan Lawasnya Viral: Ahok Bisa Apa Selain Ngebacot? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku dirinya kaget diserang ribuan buzzer seusai postingan lawasnya meminta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dicopot dari Komisaris Utama (Komut) Pertamina viral di media sosial (medsos).

    Postingan lawas Andre diungkit setelah ramai Ahok berbicara di salah satu podcast ingin membongkar kasus korupsi Pertamina.

    Hal tersebut usai ramai Kejagung membongkar dugaan kasus korupsi Pertamax opolosan.

    “Jadi saya waktu bangun tidur 1 Maret tiba tiba ramai di medsos, di instagram saya diserang ribuan buzzer Ahok, buzzernya Ahok saya lihat, kenapa saya diserang buzzernya Ahok,” ujar Andre saat rapat kerja bersama jajaran direksi Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Andre mengaku ribuan akun yang menyerangnya tidak memiliki followers maupun following.

    Artinya, akun itu memang sengaja dibuat untuk menyerang pribadinya.

    “Buzzernya banyak 0, akunnya followingnya 0, followernya 0, saya screenshot. Kalau diproses hukum saya bisa buktikan itu pak. Jadi itu buzzer Ahok,” ungkapnya.

    Andre pun menjelaskan maksut postingan lawasnya yang meminta Presiden Jokowi mencopot Ahok dari Komut Pertamina pada 15 Februari 2020 lalu. Saat itu, Andre menganggap Ahok telah membuat kegaduhan di Pertamina.

    Andre mengatakan Ahok sudah membuat banyak kegaduhan padahal masih belum banyak bekerja. Padahal, ia mengingat betul Ahok belum pernah datang ke kilang Pertamina sejak menjabat Komut.

    “Ahok itu baru satu kali datang ke kilang Pertamina di Tuban waktu mendampingi Presiden Jokowi datang ke Pertamina. Belum pernah dateng ke kilang-kilang lain. Dan Ahok itu belum pernah dateng ke unit hulu. Tanya pak Tiko waktu 2020 jabatannya apa pak Tiko? pernah enggak pak Ahok waktu 2020 ke unit hulu? belum pernah kan. Jadi dia hanya banyak omon-omon,” ungkapnya

    Andre menjelaskan salah satu kegaduhan yang dibuat Ahok adalah menitipkan orangnya di Pertamina untuk bisa naik promosi. Saat itu, Ahok disebut membentak Direktur ESDM yang menjabat saat itu dengan kasar.

    “Bapak-bapak ini (direksi Pertamina) tau bagaimana Ahok membentak orang tua, pak Kus itu karena Ahok meminta ada yang ingin dinaikkan promosi tapi Pak Kus tak mampu menaikkan. Dimaki-maki lah pak Kus itu,” jelasnya.

    “(Ahok bilang) saya bisa ganti Anda loh, saya bisa bicara ke Menteri BUMN, kalau Menteri BUMN tidak setuju saya bisa ngomong ke Presiden. Karena Ahok dulu temennya Presiden. Sakti mandra guna. Dulu. Karena meskipun saya minta dicopot tidak akan dicopot,” imbuhnya.

    Karena itu, Andre mempertanyakan kinerja Ahok selama menjabat Komut Pertamina. Padahal, saat itu Ahok turut menikmati gaji puluhan miliar dari Pertamina.

    “Itu Ahok ngapain aja, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komut Pertamina. Karena Ahok itu Komisaris Utama 2019 sampai 2024. Bayangin puluhan miliar per tahun, belum lagi rajin main golf. Itu fasilitas Ahok yang didapatkan jadi Komut Pertamina,” jelasnya.

    Andre menyatakan Ahok seharusnya melaporkan dugaan korupsi Pertamina saat masih menjabat Komut Pertamina. Dia mengingatkan Komut bisa melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum.

    Dia membandingkan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang berani melaporkan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri ke Kejaksaan Agung RI. Hasilnya, kasus tersebut pun langsung diusut penyidik.

    “Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? ada enggak dia bawa data ke aparat penegak hukum. Nggak ada kan,” jelasnya.

    Karena itu, Andre menilai Ahok tidak lebih hanya dari sekadar mencari panggung politik saja dalam kasus korupsi Pertamina.

    “Ini kan orang udah pensiun, tidak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejagung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer kembali. Ini gaya politisi numpang tenar, pansos kemampuan kinerja Kejagung di era Presiden Prabowo,” pungkasnya.

  • Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi

    Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi

    Heboh Kasus Pertamax, Dirut Pertamina Siap Diproses Hukum jika Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama PT
    Pertamina
    (Persero)
    Simon Aloysius Mantiri
    menyatakan siap diproses hukum jika melakukan korupsi ataupun menerima suap demi kepentingan tertentu.
    Simon menegaskan bahwa tidak boleh ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan tertentu.
    “Jangan sampai ada insan Pertamina yang terima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    “Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” kata dia melanjutkan.
    Simon lantas mengungkapkan kondisi terkini di internal Pertamina.
    Menurutnya, saat ini mereka semua sedang berbenah dan menerapkan
    zero tolerance
    terhadap korupsi.
    “Kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah. Izinkan kami lakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi. Juga terhadap suap, suap di dalam internal Pertamina. Kita juga harus berbenah diri,” tutur Simon.
    Simon berharap semua insan Pertamina dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum.
    Dia juga mengganti sejumlah pejabat di bawahnya di Pertamina usai banyak orang yang ditangkap Kejagung.
    “Namun tentunya dengan semangat untuk bekerja sebaik-baiknya, semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan melanggar hukum atau perbuatan tercela,” kata Simon.
    Diketahui, Pertamina tengah dirundung beragam masalah hukum, salah satunya adalah kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak.
    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, 6 di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina.
    Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.
    Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.
    Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku
    beneficial owner
    PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terima Banyak Keluhan, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Terima Banyak Keluhan, Bos Pertamina Janji Bersihkan SPBU Nakal

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan di tubuh Pertamina. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bahkan telah membagikan nomor handphone pribadinya yakni 081417081945 beberapa waktu lalu.

    Simon menyampaikan langkah memberikan nomor pribadinya tersebut untuk mendapatkan masukan langsung yang berkaitan dengan keluhan dari masyarakat.

    Ia mengatakan setelah membagikan nomor tersebut banyak hujatan, masukan dan juga apresiasi dari masyarakat. Hujatan dan masukan tersebut ia terima sebagai bagian dari perbaikan di tubuh Pertamina.

    “Dan banyak juga laporan-laporan yang masuk terhadap beberapa praktik-praktik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang nakal,” kata Simon dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (11/3/2025).

    Dari laporan tersebut, Simon bakal menggandeng aparat penegak hukum untuk memberantas SPBU yang nakal. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kerugian dari adanya SPBU yang nakal.

    “Kita kerja sama dengan aparat hukum untuk kita bersihkan (SPBU yang nakal) dan jangan sampai rakyat yang dirugikan. Jadi nomor ini saya pakai terus,” katanya.

    Lebih lanjut, Simon mengatakan Pertamina juga berkomitmen untuk melakukan pembenahan internal, khususnya dalam menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dan suap.Artinya, perusahaan tidak akan mentoleransi segala bentuk praktik korupsi maupun suap dalam lingkungan kerja, termasuk di dalam internal Pertamina.

    “Jangan sampai ada insan Pertamina yang menerima suap untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seandainya itu terjadi, kita harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan apabila itu terjadi pada diri saya sendiri, saya juga siap untuk diproses hukum,” katanya.

    (acd/acd)

  • 3 Dirut Pertamina Akui Sengaja "Menghilang" Setelah Kasus Pertamax Dibongkar ke Publik Nasional

    3 Dirut Pertamina Akui Sengaja "Menghilang" Setelah Kasus Pertamax Dibongkar ke Publik Nasional

    Dirut Pertamina Akui Sengaja “Menghilang” Setelah Kasus Pertamax Dibongkar ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Umum (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengakui dirinya sengaja menghilang setelah
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) membongkar korupsi tata kelola minyak yang melibatkan sejumlah petinggi Pertamina, di mana bensin
    Pertamax
    dioplos.
    Simon mengaku tidak ingin memperkeruh suasana, sehingga tidak langsung muncul ke publik.
    Hal tersebut disampaikan Simon dalam rapat dengar pendapat antara Pertamina dan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    “Saya terbuka sampaikan apa adanya, bahwa pada awal konpers dari Kejagung, tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi, kami tidak ingin pada kesempatan itu, termasuk saya sendiri, tidak ingin muncul dulu, supaya tidak terlalu memperkeruh suasana,” ujar Simon.
    Simon khawatir jika langsung muncul ke publik, akan menciptakan kesan mereka defensif terhadap apa yang terjadi.
    Dengan begitu, kata dia, dirinya memberikan waktu kepada Kejagung untuk melakukan proses hukum terlebih dahulu.
    “Sambil kami introspeksi diri, evaluasi di internal,” ucap dia.
    Beberapa hari setelah ekspos kasus
    korupsi Pertamina
    itu, dirinya dan para petinggi lain baru menggelar jumpa pers.
    Simon menegaskan, ia juga ikut mengambil tanggung jawab, meski kejadian korupsi itu terjadi sebelum dia menjabat Dirut Pertamina.
    “Tentunya walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah saat ini, ini adalah tanggung jawab saya juga. Dan tentunya saya hadir tampil untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian yang tentunya sangat membawa kegaduhan di masyarakat,” kata Simon.
    “Dan berikan kami kesempatan untuk kerja keras dan kembali mendapatkan kepercayaan dan kebanggaan dari masyarakat,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemalsuan Minyakita, DPR Minta Kemendag Cantumkan Ciri-Ciri Distributor hingga Pengecer Resmi – Halaman all

    Pemalsuan Minyakita, DPR Minta Kemendag Cantumkan Ciri-Ciri Distributor hingga Pengecer Resmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, memahami bahwa memang kerap terjadi pemalsuan produk Minyakita.

    Menurutnya, pemalsuan bahkan terjadi sampai ke ranah merek.

    Dia pun meminta Kementerian Perdagangan untuk segera mencirikan pihak distributor hingga pengecer yang resmi.

    “Sebenarnya memang terjadi pemalsuan. Jadi selain memang yang resmi dan kemudian mengurangi takaran, ini yang resmi dan mengurangi takaran, ini memang ada,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Herman sendiri sudah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso soal adanya pemalsuan Minyakita.

    “Kami pun di DPR, kami akan sama-sama ke dapil, ya, dan kami akan juga mengecek Minyakita ini, baik dari sisi harga maupun dari sisi jumlah, takaran, benar tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kaya Ketua DPP Partai Demokrat itu.

    Karena itu, dia mengatakan pemalsu yang melakukan aksinya sampai ke ranah merek juga akan terlihat.

    “Oleh karenanya terlepas dari yang ditemukan yang memang asli dan ditemukan melanggar, kami juga akan melihat mana yang memang memalsukan karena sebelumnya juga terjadi pemalsuan,” kata Herman.

    Dia juga meminta Kemendag untuk segera memberikan ciri-ciri mana yang menjadi distributor ataupun penyalur, pengecer Minyakita yang asli. 

    “Bahkan sekarang katanya harus memasang spanduk sehingga betul-betul yang diterima masyarakat sesuai yang telah dialokasikan oleh negara,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang diduga melanggar aturan terkait isi kemasan. 

    Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), Amran menemukan bahwa minyak goreng kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter.

    “Ini merupakan pelanggaran serius, Minyakita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter,” kata Amran dalam keterangannya, Sabtu.

     

     

     

  • 6 Fakta Korupsi dan Kecurangan Produsen Minyakita – Page 3

    6 Fakta Korupsi dan Kecurangan Produsen Minyakita – Page 3

    Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai kasus ketidaksesuaian volume dalam kemasan Minyakita memberikan keuntungan besar bagi pemburu rente atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Huda menyebut, jika harga Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, sementara volume yang hilang dalam setiap kemasan adalah 250 ml, maka masyarakat mengalami kerugian sekitar Rp3.925 per liter. Dengan harga rata-rata nasional yang lebih tinggi, yaitu Rp 17.200 per liter, kerugian masyarakat bisa mencapai Rp4.300 per liter.

    Maka dengan kebutuhan minyak goreng mencapai 170 ribu ton per bulan, estimasi keuntungan yang didapatkan dari selisih volume ini berkisar antara Rp667,25 miliar hingga Rp731 miliar setiap bulan.

    “Dengan kebutuhan mencapai 170 ribu ton per bulan, pemburu rente mendapatkan keuntungan sebesar Rp667,25 miliar-Rp731 miliar setiap bulannya,” kata Huda kepada Liputan6.com, Minggu, 9 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka ikut berkomentar mengenai isu MinyaKita yang isinya kurang dari 1 liter. Produksi Minyakita bisa sampai ke konsumen harus melakui mekanisme ijin berlapis yakni Kementerian Perindustrian untuk izin produksi dan SNI.

    Kementerian Perdagangan untuk penggunaan merek, serta BPOM untuk izin edar. Izin berlapis ternyata tidak jamin bebas permainan kualitas maupun harga.

    “Ada indikasi kuat permainan stok #Minyakita yang terkorelasi dengan permainan harga,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam keterangannya, Senin, 10 Maret 2025.

    Rieke menegaskan mendukung Satgas Pangan untuk usut tuntas jaringan mafia Minyakita, dari hulu ke hilir.

    “Bongkar indikasi permainan perizinan #MinyaKita, dari izin produksi, SNI, penggunaan merek, dan edar,” ucap dia.

    Rieke juga meminta aparat segera membongkar perusahaan berkedok produsen.

    Sedangkan Anggota Komisi VI DPR RI Mufmi Anam menilai, pemerintah dinilai tak cermat dalam mengurus minyak goreng subsidi atau Minyakita, yang sekarang baru diketahui tak sesuai takarannya.

    Politikus PDIP itu menegaskan, kasus Minyakita bukan hal yang pertama, melainkan sudah sering terjadi, di mana dari HET yang terlalu tinggi hingga kualitasnya dipertanyakan.

    “Pemerintah ini tidak serius urus minyak goreng Minyakita, sudah banyak kejadian mulai dari kelangkaan, harga dikonsumen yang jauh diatas HET hingga pengoplosan Minyakita untuk kemudian dijual menjadi minyak goreng premium,” jelas dia.

    Bahkan, Mufmi mengaku curiga, sebenarnya pihak yang berwenang sudah tahu mengenai kasus kurangnya volume Minyakita yang dijual di pasaran.

    “Itu bersliweran kok di medsos sebelum ditemukan Menteri Pertanian. Artinya apa pengawasan itu lemah dan amburadul, tidak memiliki kepekaan sama sekali. Saya memberikan apresiasi ke Menteri Pertanian yang mempublikasikan temuan Minyakita yang volume tidak sesuai ketentuan, sehingga kecurangan itu menjadi lebih terekspos dan viral,” jelas dia.