Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Perintah Prabowo: 80.000 Kopdes Merah Putih Tuntas Dibangun April 2026

    Perintah Prabowo: 80.000 Kopdes Merah Putih Tuntas Dibangun April 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengebut pembangunan jaringan 80.000 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh bangunan fisiknya sudah selesai paling lambat April 2026.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2025 lalu di Istana, bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Beliau (Presiden Prabowo) merencanakan insya Allah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan siap beroperasi,” kata Ferry saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Menurut Ferry, percepatan pembangunan tidak hanya mencakup gerai utama, tetapi juga fasilitas pendukung seperti gudang, alat angkut, dan sarana transportasi. Banyak desa dinilai belum memiliki infrastruktur memadai, sehingga penyediaan bangunan fisik menjadi langkah awal yang harus dituntaskan.

    Foto: Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Pengunjung melihat produk yang dijual pada gerai Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih Melawai di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (22/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Selain mendorong pemerataan fasilitas, katanya, Prabowo juga menginginkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus offtaker produk lokal. Model ini membuat koperasi berperan membeli dan menyalurkan komoditas masyarakat desa, mulai dari pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, hingga produk kerajinan, kuliner, dan wisata.

    Dengan demikian, Ferry menyebut keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan bukan hanya sebagai tempat penjualan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi desa yang mampu menjaga kepastian pasar bagi warga.

    Ia menambahkan, Prabowo juga memandang jaringan koperasi ini sebagai kanal utama penyaluran program pemerintah pusat agar lebih tepat sasaran. Dengan unit koperasi yang menjangkau seluruh desa dan kelurahan, distribusi bantuan, pembinaan usaha, serta berbagai program ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi VI DPR Cecar Menkop & Bos Agrinas soal Biaya-Desain Kopdes Rp 1,6 M

    Komisi VI DPR Cecar Menkop & Bos Agrinas soal Biaya-Desain Kopdes Rp 1,6 M

    Jakarta –

    Desain dan biaya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sebesar Rp 1,6 miliar per unit menjadi sorotan Komisi VI DPR RI. Sejumlah anggota meragukan semua Kopdes Merah Putih akan dibangun dengan desain yang telah dibuat oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    Cecaran datang di tengah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memperlihatkan desain dari bangunan fisik Kopdes Merah Putih. Hal ini terjadi saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara.

    Mulanya, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Aimah Nurul Anam yang mempertanyakan berapa anggaran pembangunan. “Biaya satu gedung berapa pak?,” tanya Mufti.

    Kemudian Joao langsung menjawab, biaya pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih mencapai Rp 1,6 miliar. Ia mengklaim harga tersebut cukup rasional.

    “Satu gedung KDMP ini kita menganggarkan Rp 1.658.000.000, kurang lebih sekitar Rp 2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia. Menurut kami itu harga yang rasional,” tuturnya.

    Lalu dilanjutkan dengan Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nurdin Halid mempertanyakan apakah semua Kopdes Merah Putih akan dibangun sesuai yang telah didesain. Ia meragukan karena khawatir desain tersebut tidak merata untuk 80.000 Kopdes Merah Putih.

    “Pertanyaan saya apakah akan dibangun gerai seperti ini?” tanya dia.

    “Betul,” jawab Joao.

    “Mohon dipertimbangkan Pak Menteri, Pak Dirut, jangan sampai jadi kandang kambing. Karena ada desa pak penduduknya 500 atau 100, atau 1.000 dan itu rumahnya berjauhan. Itu nggak mungkin yang kampungnya jauh itu jaraknya 5 km, 3 km (dari Kopdes) belum tentu saja mau datang belanja. Pengalaman dulu, bangun gudang pupuk 30 ton, jadi kandang kambing,” jawab Nurdin.

    Desain Koperasi Desa Merah Putih Foto: Dok. YouTube Komisi VI DPR RI

    Desain Kopdes Merah Putih

    Menurut dia, dengan desain yang dibuatkan Agrinas Pangan cocok untuk ditempatkan pada daerah Jawa. Namun, untuk daerah yang tidak banyak masyarakatnya diusulkan berbeda agar tidak dialihfungsikan jika penjualan Kopdes Merah Putih sepi pembeli.

    “Untuk seluruh Jawa bisa karena penduduknya banyak, kelurahan banyak ini cocok. Tetapi Kalimantan, Papua, Sulawesi, mohon dipertimbangkan,” lanjutnya.

    Kemudian Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan desain Kopdes akan menyesuaikan daerah atau desa. Namun saat ini tengah diprioritaskan pembangunan pada tanah yang telah siap dibangun.

    “Saat ini diprioritaskan yang tunggal, standarnya untuk tanah tanah yang sudah siap, nanti ketika Januari-Februari menyesuaikan kondisi desa,” ucapnya.

    Desain Koperasi Desa Merah Putih Foto: Dok. YouTube Komisi VI DPR RI

    Kemudian, dalam sesi tanggapan, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Aimah Nurul Anam kembali menanggapi anggaran pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia menyebut anggaran pembangunan menghamburkan uang negara.

    “Kenapa harus capai capai membuang anggaran negara yang hari ini rakyat buat makan besok aja susah. Apalagi, jangankan Rp 1,6 miliar dalam membangun satu gedung, Rp 1 miliar sudah Rp 80 triliun uang negara yang dihamburkan,” ucapnya.

    Desain Koperasi Desa Merah Putih Foto: Dok. YouTube Komisi VI DPR RI

    Dalam paparan, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan pembangunan gerai Kopdes telah dimulai sejak 17 Oktober 2025. Saat ini sebanyak 13.772 atau 16,44% dari target titik tanah tengah dilakukan pembangunan.

    “Desain atau denah dari gerai Kodes, bangunannya seluas 20×30, dengan membagi 6×17 itu akan digunakan sebagai gerai tokonya. Kemudian di dalam gerai toko itu ada juga 3,5×10 itu untuk klinik desa, di mana nanti bisa digunakan oleh dokter-dokter yang ada di desa. Selain itu juga ada gudang untuk pupuk sekitar 4×6, itu di luar daripada gudang untuk bahan-bahan pokok yang akan dijual,” terangnya.

    Saat ini telah ada 30.378 titik tanah yang siap dibangun Kopdes Merah Putih. Agrinas Pangan menargetkan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih dapat mencapai 2.930 titik per hari.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Pembangunan Satu Kopdes Merah Putih Capai Rp 1,6 M

    Pembangunan Satu Kopdes Merah Putih Capai Rp 1,6 M

    Jakarta –

    PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk pemerintah untuk membangun gerai hingga gudang 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkap, biaya pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih mencapai Rp 1,6 miliar.

    “Satu gedung KDMP ini kita menganggarkan Rp 1.658.000.000, kurang lebih sekitar Rp 2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).

    Joao menyebut, harga yang dianggarkan itu cukup rasional. Menurutnya, jika berdasarkan pengajuan dari daerah, harganya sangat bervariasi.

    “Kalau menggunakan indeks untuk membangun gerai-gerai ini, itu kira-kira memerlukan anggaran sekitar Rp 600 triliun Karena di Papua itu anggaran per meternya itu sekitar Rp 24.000. Di daerah-daerah Sumatera atau di daerah-daerah NTT itu bisa sekitar Rp 12.000 di daerah-daerah tertentu. Hanya di Jawa yang sekitar Rp 1 juta,” terangnya.

    Dia mengatakan pembangunan telah dimulai sejak 17 Oktober 2025. Joao mengatakan, sejak dimulainya pembangunan itu, sebanyak 1.200 titik tengah dilakukan pembangunan.

    “Desain atau denah dari gerai Kodes, bangunannya seluas 20×30, dengan membagi 6×17 itu akan digunakan sebagai gerai tokonya. Kemudian di dalam gerai toko itu ada juga 3,5×10 itu untuk klinik desa, di mana nanti bisa digunakan oleh dokter-dokter yang ada di desa. Selain itu juga ada gudang untuk pupuk sekitar 4×6, itu di luar daripada gudang untuk bahan-bahan pokok yang akan dijual,” terangnya.

    Saat ini telah ada 30.378 titik tanah yang siap dibangun Kopdes Merah Putih. Agrinas Pangan menargetkan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih dapat mencapai 2.930 titik per hari.

    Selain gerai, Agrinas Pangan juga akan menyediakan satu mobil truk, satu mobil pickup 4×4 serta dua motor roda 3 untuk operasional Kopdes Merah Putih. Adapun jumlah Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum mencapai 82.707 unit.

    (ada/ara)

  • Pemerintah Janji 82.707 Kopdes Punya Gudang-Kendaraan Maret 2026

    Pemerintah Janji 82.707 Kopdes Punya Gudang-Kendaraan Maret 2026

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan semua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki bangunan fisik atau gerai, mulai dari gudang hingga kendaraan pada Maret 2026. Saat ini Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum berjumlah 82.707 unit.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan target itu merupakan perintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto karena tidak semua desa memiliki aset untuk dijadikan Kopdes Merah Putih.

    “Insyaallah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan terbentuk, akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan siap beroperasi. Jadi setiap desa memang Presiden mengharapkan akan ada fasilitas bangunan yang berisi gudang, gerai-gerai, dan juga kelengkapan kendaraan dan alat pengangkutan,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).

    Dengan begitu, dia meyakini operasional Kopdes Merah Putih akan lebih maksimal menjadi off taker atau membeli hasil produk masyarakat desa, baik itu dari peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner.

    Percepatan pembangunan gerai hingga gudang Kopdes akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Saat ini telah ada 30.378 titik tanah yang siap dibangun Kopdes Merah Putih.

    “Tercatat per hari ini tadi 30.378 titik tanah yang siap untuk dibangun. Dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menjanjikan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih memiliki gudang atau cold storage hingga dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil bumi. Fasilitas itu ditargetkan sudah tersedia paling lambat akhir 2025.

    Kala itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, dilakukan pendataan kebutuhan setiap Kopdes Merah Putih. Setelah diketahui kebutuhannya, barulah akan disiapkan.

    “Ini sedang kita operasikan, sedang kita data, setelah itu nanti kebutuhan-kebutuhannya baru kita bangun, develop, tapi Pak Presiden sudah sampaikan ada truk,” kata Budi Arie di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025).

    Budi Arie menyebut anggaran untuk gudang dan pengadaan truk bergantung pada kebutuhan masing-masing Kopdes Merah Putih. Aturan yang ada menetapkan bahwa setiap Kopdes Merah Putih bisa mengajukan plafon pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Plafonnya sekitar Rp 3 miliar, tapi nanti kebutuhannya tergantung masing-masing Kopdes. Dari bank-bank Himbara dalam bentuk akses, ini kan akses modal ke Kopdes Merah Putih karena inilah bagian penting dari tugas mulia Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

    (ada/ara)

  • DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    DPR Cecar Menteri PU Gegara Serapan Anggaran Rendah, Baru Capai 59%

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR RI menyoroti rendahnya serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga menjelang akhir tahun 2025 yang baru mencapai separuh dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp109,81 triliun.

    Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyoroti eksekusi proyek dan realisasi anggaran Kementerian PU yang dinilai masih minim hingga November 2025.

    Lasarus menjelaskan, berdasarkan dokumen yang diterima DPR RI, realisasi anggaran Kementerian PU hingga November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu tersedia Rp109,81 triliun. Posisinya, dinilai masih jauh dari rencana serapan anggaran yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian PU.

    “Berdasarkan data yang kami peroleh, realisasi anggaran Kementerian PU per November 2025 baru mencapai 56,53% dari total pagu Rp 109,81 triliun, di mana capaian ini masih di bawah target rencana awal yaitu 89,03%,” kata Lasarus dalam Raker bersama Kementerian PU, Senin (17/11/2025).

    Sejalan dengan hal itu, dia meminta Kementerian PU untuk memberikan penjelasan lanjutan mengenai alasan rendahnya realisasi anggaran dan lambannya eksekusi proyek-proyek infrastruktur.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkap realisasi pagu anggaran Kementerian PU hingga periode 17 November 2025 baru mencapai 59,06% dari total alokasi anggaran tersedia sebesar Rp109,81 triliun.

    Dody menjelaskan, total anggaran yang terserap hingga hari ini dilaporkan mencapai Rp64,86 triliun dari total alokasi Rp109,81 triliun, sedangkan progres fisik dilaporkan telah mencapai 61,54%.

    “Realisiasi anggaran per pagi ini 17 November 2025 jam 8 pagi, progres fisik mencapai 61,54%, sedangkan progres keuangan 59,06% atau telah terserap Rp64,86 triliun,” kata Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (17/11/2025).

    Mengacu pada paparan yang disampaikan, realisasi anggaran Kementerian PU tersebut jauh di bawah dari rencana serapan keuangan. Di mana, Kementerian PU semulanya menargetkan realsiasi hingga November dibidik mencapai 89,03%.

    Meski demikian, Dody mengaku tetap optimistis dapat mengejar realisasi keuangan tembus 96,77% pada Desember 2025.

    “Meski demikian, pada akhir 2025 di Desember 2025 kami masih optimis prognosis keuangan Kementerian PU diproyeksi sampai 96,77%,” pungkasnya.

    Sebelumnya, lambatnya realisasi anggaran Kementerian PU sempat mendapat perhatian dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menjelaskan, pihaknya akan mendorong Kementerian PU dapat melakukan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun yang ditargetkan bisa mencapai 94%. 

    “Saya tadi tanyakan kepada Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap,” kata Purbaya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Untuk mempercepat penyerapan anggaran, Purbaya mengatakan Kementerian PU akan segera merealisasikan pembangunan sejumlah proyek jaringan irigasi hingga perbaikan jalan-jalan desa.

    “Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah itu akan dibelanjakan di daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap,” ujarnya.

  • Andre Rosiade Lantik DPW IKM Bengkulu, Dorong Persatuan Perantau Minang

    Andre Rosiade Lantik DPW IKM Bengkulu, Dorong Persatuan Perantau Minang

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade resmi melantik jajaran pengurus DPW IKM Provinsi Bengkulu. Pengurus DPW IKM yang diketuai Adnas Datuk Damuanso Nan Hitam ini diminta bekerja membesarkan organisasi dari tingkat desa hingga kecamatan.

    Acara pelantikan terlaksana pada Sabtu (15/11) malam, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kota Bengkulu. Acara pelantikan dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono, serta unsur Forkopimda.

    “Jangan sampai IKM hanya bisa menyelenggarakan acara. IKM harus memberikan manfaat. Kita harus berani investasi dan punya aset,” ujar Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/11/2025).

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyoroti peluang besar dari Program Makan Siang dan Susu Gratis senilai Rp 100 triliun yang mulai berjalan pada 2026. Ia meminta para anggota IKM yang memiliki usaha untuk mempersiapkan diri menjadi supplier program tersebut.

    “Duitnya miliaran tiap hari. Jangan sampai dikerjakan orang lain. IKM Bengkulu harus bergerak. Manfaatkan peluang Rp 100 triliun ini,” tegas Andre.

    “Tidak ada lagi ‘no induk maupun ikatan’. Jadilah satu. Orang Minang banyak tapi berserak-serak,” ujarnya.

    Ia juga memuji kepemimpinan Andre Rosiade yang dianggapnya muda, kreatif, energik, dan peduli pada perantau Minang.

    Salah satu program IKM Bengkulu yang mendapat perhatian adalah rencana menjadikan Mars IKM Bengkulu sebagai Mars IKM Nasional. Adnas juga berharap masjid tempat pelantikan dapat menjadi masjid percontohan di Bengkulu dan tingkat nasional.

    “Yang mars kita sudah direstui jadi mars resmi IKM,” katanya.

    Bengkulu Butuh RS Kemenkes Tipe A

    Gubernur Helmi Hasan menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu ke Andre Rosiade. Permintaan utamanya adalah pembangunan Rumah Sakit Kemenkes Tipe A di provinsi itu.

    “Kalau ada yang sakit stadium empat, RS M. Yunus tidak mampu. Harus dibawa ke Palembang. Yang sehat saja sakit di jalan kalau dompet kosong,” ucapnya.

    Helmi berkelakar bahwa jika Andre berhasil mewujudkan rumah sakit tersebut, ia layak disebut “calon penghuni surga”. Ia juga mengaitkan peran IKM dengan sejarah Bengkulu sebagai “Negeri Keramat”, tempat Fatmawati menjahit Sang Saka Merah Putih.

    Ia menilai IKM dapat menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan alokasi anggaran. Helmi juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus IKM.

    (dwr/gbr)

  • Impor Baja Melonjak, DPR Minta Mendag Cek Kondisi Terkini

    Impor Baja Melonjak, DPR Minta Mendag Cek Kondisi Terkini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lonjakan impor baja menjadi sorotan anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto. Dia meminta pemerintah bergerak cepat mengevaluasi data impor dan penerapan aturan antidumping, terutama karena sejumlah pos tarif atau HS code disebut menjadi celah masuknya produk berbiaya murah dari luar negeri.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa tidak semua komoditas dikenakan peraturan antidumping, sebab mekanisme tersebut berbeda-beda antar perusahaan.

    “Semua dikenakan dumping, tapi tidak semua HS dikenakan dumping, tergantung perusahaan,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di lokasi.

    Pernyataan itu ditanggapi anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, yang menyoroti pos tarif tertentu yang dinilai menjadi pintu masuk produk impor yang mengganggu industri dalam negeri.

    Dari sisi pelaku usaha, sejumlah importir maupun produsen baja lokal disebutkan belum sepenuhnya terkena aturan antidumping. Hal ini membuat pasar domestik semakin tertekan oleh produk asing berharga rendah. “Kebanyakan belum kena,” kata Budi Santoso.

    Melihat temuan tersebut, Darmadi kembali meminta pemerintah memastikan data dan evaluasi HS code yang berpotensi merugikan industri baja nasional. Lonjakan impor baja tidak boleh dibiarkan karena industri ini merupakan salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur dan manufaktur.

    Pemerintah diminta segera menyampaikan hasil evaluasi sekaligus memperkuat kebijakan pengamanan perdagangan agar industri baja nasional tidak kehilangan daya saing di pasar domestik.

    “Coba dicek 94 Pak,” kata Darmadi.

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut langkah utama yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar kementerian dan membuka peluang investasi baru di sektor baja.

    “Investasi tentu solusi buat industri baja agar tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri yang memang besar, yang selama ini sebagian itu impor, kira-kira 11 juta ton impor, bisa dipenuhi lebih baik kalau mereka berinvestasi di dalam negeri. Nah, nilai impornya jadi lebih rendah. Sekaligus juga, selain impor, mereka bisa melakukan ekspansi ke pasar global melalui ekspor, kita akan dukung dengan berbagai fasilitas,” terang Faisol beberapa waktu lalu.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Danantara Ungkap Biang Kerok BUMN Sakit

    Danantara Ungkap Biang Kerok BUMN Sakit

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkap penyebab BUMN berada dalam kondisi sakit. Danantara menyatakan, penyebab BUMN sakit di antaranya karena memiliki banyak anak usaha dan melakukan diversifikasi yang tidak terarah.

    Hal ini diungkapkan oleh Managing Director Danantara Febriany Eddy dalam media briefing di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    “Salah satu penyakit kita juga di BUMN ini terlalu banyak anak, diversifikasi sana-sini segala macam,” katanya.

    Oleh karena itu, Febriany mengatakan ke depan Danantara akan memastikan adanya sinergi yang lebih kuat di dalam ekosistem BUMN. Dalam hal ini, Danantara Asset Management (DAM) akan melakukan streamlining terhadap portofolio perusahaan-perusahaan pelat merah. Tujuannya, agar BUMN kembali fokus pada bisnis inti yang benar-benar relevan dan menguntungkan.

    “Nanti kan ada tim khusus juga di DAM yang akan men-streamlining supaya fokus ke apa yang perlu difokuskan. Yang tidak menjadi bagian dari ekosistem yang dibutuhkan, mungkin kita harus bertanya, rugi nggak kalau rugi, udah nggak usah ada di situ, daripada menjadi beban. Tapi kalau dia untung, ya sharing gitu ya,” katanya.

    Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (23/7) Chief Operating Officer Danantara (COO) Dony Oskaria mengatakan konsolidasi dan streamlining dari berbagai bisnis di BUMN masuk dalam program prioritas DAM tahun ini.

    Dony menyampaikan program ini diantaranya yakni konsolidasi bisnis karya, konsolidasi bisnis pupuk dan streamlining bisnis pupuk, konsolidasi bisnis rumah sakit, konsolidasi bisnis hotel, konsolidasi bisnis gula, konsolidasi dan bisnis hilirisasi minyak, konsolidasi bisnis asuransi. konsolidasi bisnis manajemen aset, dan konsolidasi bisnis kawasan industri.

    “Dan juga termasuk beberapa pengembangan bisnis yang kita harapkan juga akan kita selesaikan dalam lima bulan ke depan,” katanya.

    Dony mengatakan dalam pengembangan bisnis tersebut diantaranya yakni pengembangan bisnis di bidang koperasi, pengembangan bisnis di bidang pangan, pengembangan bisnis di bidang industri baterai, pengembangan bisnis dan melakukan transformasi bisnis semen, pengembangan bisnis perbankan syariah, pengembangan bisnis telekomunikasi dan juga bisnis galangan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa untuk mendukung rencana tersebut, Danantara juga akan merampungkan tata kelola dan kebijakan internal, terutama terkait k kapital-keuangan, manajemen risiko, hukum, serta sumber daya manusia (SDM).

    “Untuk mendukung 21 program tersebut, kami juga akan menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis di organisasi Danantara Aset Manajemen melalui kebijakan prosedur human kapital yang kemarin kita sampaikan juga. Kemudian juga menyelesaikan prosedur di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko dan legal untuk mendukung operasional Danantara aset manajemen,” katanya.

    (acd/acd)

  • Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    Anggota DPR beri saran terhadap investasi Rp20 triliun buat peternakan

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim memberikan tiga saran terhadap rencana investasi Rp20 triliun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk pembangunan peternakan ayam terintegrasi pada 2026.

    “Kebijakan ini seharusnya fokus pada tiga hal utama. Pertama, memperkuat sektor pembibitan (DOC atau anak ayam) yang saat ini sulit diakses,” ujar anggota komisi DPR yang bermitra dengan Danantara dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Kedua, kata dia, investasi tersebut dapat dialihkan untuk fokus mengintervensi ketersediaan pakan ternak yang terjangkau dan berkualitas yang saat ini dinilai mahal dan sulit didapatkan.

    “Ketiga, jika ingin masuk ke produksi, maka sebaiknya diarahkan ke provinsi yang masih defisit produksi, bukan yang sudah surplus,” sarannya.

    Selain itu, dia menyarankan pemerintah untuk mengkaji secara kritis terkait rencana investasi tersebut agar tidak mengancam keberlangsungan peternak mandiri, khususnya peternak ayam petelur.

    “Ini menjadi keresahan di kalangan peternak, terutama peternak telur mandiri. Mereka khawatir akan terdesak oleh peternakan besar yang akan dimodali Danantara,” katanya.

    Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman masa lalu ketika masuknya investasi besar di sektor ayam pedaging yang membuat peternak kecil gulung tikar.

    “Dulu, ketika investasi besar masuk ke ayam pedaging, hampir semua peternak kecil ambruk. Hanya sedikit yang mampu bertahan, dan itu pun karena memiliki pasar langsung. Selebihnya berubah menjadi pekerja bagi perusahaan besar,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 7 November 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur yang terintegrasi senilai Rp20 triliun pada 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    Mentan menjelaskan investasi besar itu merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementan dengan Danantara.

    Pada 11 November 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pemerintah sedang mengkaji skema pembangunan peternakan tersebut secara menyeluruh.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Komisi VI DPR minta Mendag hadir bahas kebijakan baja nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk hadir dalam rapat pembahasan strategi penyelamatan kebijakan industri baja nasional bersama legislator di Senayan.

    Nurdin, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyayangkan ketidakhadiran Mendag Budi Santoso pada rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan sejumlah kementerian/lembaga yang berlangsung Senin (10/11).

    “Kita mengapresiasi kehendak luar biasa dari Presiden. Ini bukan sekadar urusan bisnis baja, tapi bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi nasional dan menghargai produk dalam negeri,” katanya.

    Menurut ia, baja merupakan bagian dari urat nadi pembangunan industri infrastruktur dan manufaktur yang kini menjadi penopang daya saing nasional sehingga kehadiran Mendag dalam pembahasan penyelamatan ini sangat krusial.

    “Menteri itu pembantu presiden, sedangkan DPR, secara konstitusi, setara dengan presiden. Jadi, ketika DPR mengundang, apalagi membahas kebijakan penting seperti industri baja, minimal wamen (wakil menteri) yang hadir,” tuturnya.

    Nurdin mengatakan kehadiran pejabat setingkat menteri bukan semata soal protokoler, melainkan bagian dari penghormatan terhadap fungsi representasi rakyat.

    “Tidak mudah duduk di sini, kami memperjuangkan suara rakyat. Jadi, kalau kebijakan yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada industri baja, DPR akan menegaskan posisinya,” ujarnya.

    Terlebih, kondisi industri baja nasional sedang menghadapi tekanan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, produksi baja Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 18 juta ton, menempatkan Indonesia di posisi ke-14 di dunia.

    Namun, utilisasi kapasitas nasional baru menyentuh 52,7 persen, sementara kebutuhan baja dalam negeri pada tahun 2025 diperkirakan naik menjadi 19,3 juta ton, sebagian besar masih dipenuhi dari impor murah, terutama asal China.

    Di tengah kondisi seperti itu, Komisi VI DPR meminta Mendag turun langsung. “Tanpa keberpihakan nyata pemerintah, industri baja nasional akan terus tergerus di negara sendiri,” imbuh Nurdin.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.