Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Dasco Soal Kondisi PT PFN: Utang Banyak, Nunggak Gaji Karyawan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung PT Produksi Film Negara (PFN), Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

    Didampingi langsung oleh Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau dikenal Ifan Seventeen, romobongan melakukan office tour selama kurang lebih 20 menit. Sebelumnya, Ifan baru sampai gedung 40 menit setelah Dasco dan rombongan sampai.

    Seusai office tour, Dasco membeberkan pandangannya terhadap gedung PT PFN. Menurut dia, kondisinya cukup memprihatinkan terlebih juga gedungnya merupakan bangunan lama. Dia juga menyoroti studio film yang ada di sana.

    “Semuanya kurang, peralatan enggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi banyak yang memprihatinkan. Sarana pendukung sangat minim,” ujarnya di Gedung PT PFN, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2025).

    Melihat prihatinnya hal tersebut, Ketua Harian Gerindra ini mengatakan Komisi VI akan melakukan rapat dengan Kementerian BUMN dan juga memanggil stakeholder terkait, agar bersama-sama memikirkan untuk membangkitkan industri kreatif dan film melalui pembenahan PFN.

    Dia melanjutkan, tak menutup kemungkinan juga akan menggandeng swasta untuk kolaborasi supaya perusahaan film negara dan industri kreatif film Indonesia bisa hidup dan berkembang maju.

    Tak sampai di situ, nyatanya seusai sidak juga ditemukan fakta bahwa PT PFN memiliki utang yang banyak, gaji karyawan tertunggak, hingga dana operasional dan produksi tersendat-sendat.

    “Kebanyakan itu adalah tunggakan-tunggakan di masa lalu, di jaman COVID, info vendor-vendor, utang pajak, utang PBB, dan beberapa hal lain, termasuk gaji yang tertunggak. Dan tadi kita dapat informasi kadang-kadang karyawan maupun direksi hanya mendapatkan gaji 40%, 70%, 30%, dan begitu,” urai Dasco.

    Sementara itu, Direktur Utama PT PFN Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen memandang sidak yang dilakukan DPR ini sebagai bentuk perhatian.

    “Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN,” ucapnya di tempat yang sama.

  • Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Duh! DPR Temukan Minyak Goreng Kemasan Selain MinyaKita Tak Sesuai Takaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemukan minyak goreng kemasan, selain MinyaKita, yang tidak sesuai dengan takaran 1 liter, seusai ramainya polemik MinyaKita di masyarakat.

    Hal itu dia temukan kala dirinya bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI RPR RI Andre Rosiade dan Eko Hendro Purnomo, serta anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    “Tadi juga ada, kami temukan juga di salah satu penjual, ada minyak dengan merek lain, dengan takaran yang kurang,” ujarnya di lokasi kepada wartawan.

    Ketua Harian Gerindra itu menyebut minyak goreng kemasan botol itu bermerek Rizki. Dia juga mengungkapkan harganya lebih mahal, terlebih tidak memiliki barcode yang bisa dideteksi.

    “Dia tidak ada volumenya berapa, masa kedaluwarsanya tidak ada. Kemudian, barcode-nya ternyata tidak bisa di-detect. Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 liter dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” urainya.

    Maka itu, Dasco menuturkan minyak goreng kemasan merek Rizki ini harus ditarik dari pasaran lantaran merugikan masyarakat. 

    Baik dari segi kesehatan karena tak ada tanggal kedaluwarsanya dan segi ekonominya itu sangat mahal bila dibandingkan dengan yang 1 liter.

    Lebih jauh, Dasco mengaku akan melaporkan hal tersebut ke Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuannya.

    “Ini nanti mesti di-take dan dinonaktifkan. Nanti kita minta kepada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan kami pada hari ini,” tegasnya.

    Dia pun menekankan pihaknya beserta komisi terkait akan terus melakukan sidak dan memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat jelang Hari Raya IdulFitri 1446 Hijriah. 

    “Kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum, satgas pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia, supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume,” pungkas Dasco.

  • Apa Kabar Rekomendasi Ekspor buat Freeport? Ini Jawaban Wamen ESDM

    Apa Kabar Rekomendasi Ekspor buat Freeport? Ini Jawaban Wamen ESDM

    Jakarta

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung buka suara soal pemberian rekomendasi ekspor kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Yuliot mengatakan, pihaknya akan mengecek dulu apakah Freeport sudah mengurus rekomendasi ekspor ke ESDM atau belum.

    “Rekomendasi (ekspor) itu apakah sudah diajukan? Saya juga belum tahu. Jadi saya cek dulu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Yuliot juga merespons revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) pertambangan Freeport sebagai syarat bisa mengekspor konsentrat tembaga. Ia juga mengatakan akan memeriksanya terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Minyak dan Batu bara.

    “Jadi RKAB saya cek dulu sama Dirjen Minerba,” singkatnya.

    Sebelumnya, Freeport Indonesia sendiri telah mengajukan kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,27 juta ton kering tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, angka yang tertera pada revisi RKAB itu telah diserahkan ke Ditjen Minerba.

    Freeport mendapat relaksasi ekspor konsentrat tembaga usai terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 6 Tahun 2025. Relaksasi diberikan imbas kebakaran Smelter Gresik pada Oktober 2024 yang membuat perusahaan tak bisa mengolah hasil tambangnya.

    Meski sudah mendapat restu untuk ekspor, Freeport belum mendapat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM. Menurut Tony rekomendasi ekspor sedang diurus di Kementerian ESDM.

    “Kami harus melakukan revisi RKAB. Revisi RKAB sudah dilakukan, sudah disetujui juga oleh Ditjen Minerba. Dan persetujuan rekomendasi ekspor masih dalam permohonan, sudah diajukan ke Kementerian ESDM,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tony menjelaskan, saat rekomendasi ekspor sudah diberikan oleh Kementerian ESDM maka Freeport akan memperoleh persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Setelah itu barulah Freeport benar-benar bisa melakukan ekspor.

    “Persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan akan bisa disampaikan segera setelah rekomendasi ekspor dari ESDM kita dapatkan,” tuturnya.

    Saat dikonfirmasi kapan ekspor pertama akan dilakukan, Tony menyebut segera mengekspor jika sudah memperoleh izin. Menurutnya kapal-kapal pengangkut konsentrat tembaga sudah siaga untuk melakukan ekspor.

    “Segera setelah dapat izin ekspornya, kita langsung (lakukan). Kapal saya sudah standby semuanya,” tuturnya.

    (ily/kil)

  • Kalau Bikin Film Horor, Horor Beneran

    Kalau Bikin Film Horor, Horor Beneran

    Jakarta

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR yang bermitra dengan BUMN, meninjau gedung PT Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta Timur. Dasco mengaku sangat prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut.

    Pantauan detikcom, Dasco bersama rombongan mulanya tiba terlebih dahulu di Gedung PFN, Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, usai melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Kramat Jati terkait Minyakita. Hampir satu jam setelah tibanya anggota DPR RI, Dirut PFN Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen baru sampai di lokasi.

    Dasco lantas mengajak wartawan untuk melihat kondisi Gedung PFN di mana salah satu karya anak bangsa ‘Si Unyil’ diciptakan. Dasco menyebut keadaan PFN saat ini memprihatinkan.

    “Mau ninjau dulu, ini keadaan PFN memprihatinkan, publik harus tahu,” ujar Dasco kepada wartawan di lokasi, Jumat (14/3/2025).

    Dasco ditemani oleh Acting Head of Corporate Secretary PFN, Ihsan Chairdiansyah dalam peninjauan gedung tersebut. Tampak hadir Ketua Komisi VI Anggi Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI Eko Hendro Purnomo beserta anggota yang lain seperti Mufti Anam hingga Rieke Diah Pitaloka ikut menyertai.

    “Kita bisa lihat Pak, gedungnya Allah, luar biasa Pak (banyak yang rusak),” ujar Ihsan kala memandu anggota Komisi VI.

    Mereka lantas berjalan ke studio editing di salah satu sudut kantor. Tampak suasana di sana tak disertai dengan cahaya yang memadai. Bahkan, Dasco berkelakar soal pembuatan film horor di PFN.

    “Ini kalau bikin film horor, horor beneran,” kata Dasco.

    “Hari ini kita menyaksikan banyak banget content creator yang bisa bikin film Pak. Nah ini (area studio) kita siapkan,” ujar Ihsan.

    “Nah ini nih, PR kita ini,” kata Dasco sambil menunjuk salah satu sisi gedung yang catnya mengelupas.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita

    DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Patrio dan Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka saat mengecek produk Minyakita di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR kunjungi Pasar Kramat Jati sidak produk Minyakita
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI mengunjungi Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk-produk minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita, setelah adanya sejumlah kasus produk tak sesuai dengan takaran.

    Dari hasil sidak yang dilakukan ke sekitar tiga kios di pasar itu, dia mengungkapkan Minyakita yang beredar di Pasar Kramat Jati berasal dari dua produsen yang berbeda. Menurut dia, produk-produk itu sudah sesuai dengan takaran.

    “Untuk harga sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi), yang sudah kita tanya ke pengecer tadi bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 (per liter),” kata Dasco setelah sidak.

    Namun, dia menemukan ada produk minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran dengan merek Rizki dari produsen yang bernama BKP. Dari kemasan 1 liter, menurut dia, takaran minyak goreng tersebut kurang dari 800 mililiter.

    “Harganya Rp16 ribu, dan kadaluwarsanya tidak ada, dan barcode-nya menurut teman-teman tidak bisa dicek,” kata dia.

    Selanjutnya, dia mengatakan DPR bakal melaporkan temuan tersebut ke Kementerian Perdagangan. Dia pun meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan terus aktif memonitor kondisi produk-produk Minyakita di seluruh daerah di Indonesia.

    “Aktif monitor ke seluruh Indonesia supaya harga tetap bisa stabil dan tidak ada pengurangan volume,” katanya.

    Adapun Dasco mengunjungi Pasar Kramat Jati sekitar pukul 08.00 WIB bersama jajaran pimpinan Komisi VI DPR, mulai dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulistyo, Andre Rosiade, Nurdin Halid, hingga Eko Patrio.

    Sumber : Antara

  • DPR sidak, dukung PFN jadi pusat konten negara

    DPR sidak, dukung PFN jadi pusat konten negara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor PT Produksi Film Negara (PFN) di Jakarta, pada Jumat pagi, tetapi Direktur Utama PT PFN yang baru, yakni Riefan Fajarsyah atau Ifan Seventeen baru tiba setelah 40 menit kemudian.

    Dasco beserta jajaran sidak ke Kantor PFN yang berada di Jalan Otto Iskandardinata pada sekitar pukul 09.00 WIB, setelah sebelumnya juga sidak ke Pasar Kramat Jati untuk mengecek kondisi minyak goreng. Namun Ifan ternyata belum ada di lokasi dan baru tiba sekitar 09.40 WIB.

    “Iya, kita lihat dinamika, kita sidak. Dan kita tadi berpikiran bahwa benar-benar ini sangat kita dukung perusahaan film ini jadi pusat konten negara,” kata Dasco.

    Awalnya para jajaran dari DPR itu tiba dan langsung menunggu di sebuah ruangan yang berada di gedung utama kantor tersebut. Setelah Ifan tiba, jajaran DPR RI bersama Ifan lalu mengecek kondisi gedung-gedung lainnya di kompleks Kantor PFN tersebut.

    Selama kunjungan, para pimpinan dan anggota DPR RI itu diberi petunjuk oleh Head of Corporate Secretary PT Produksi Film Negara (Persero) Ihsan Chairdiansyah terkait kondisi ruangan-ruangan produksi di PFN.

    Adapun ruangan-ruangan yang dikunjungi mulai dari ruangan studio, ruangan pelatihan, ruangan yang disewakan untuk umum, hingga bangunan yang sempat digunakan untuk memproduksi tayangan “Si Unyil” di masa silam.

    Dasco pun mengatakan bahwa pihaknya akan meminta kepada pemerintah untuk membantu memajukan industri film Indonesia menjadi bangkit.

    Menurut dia, kondisi PFN beserta kesejahteraan pegawainya saat ini memprihatinkan.

    “Semuanya kurang, peralatan nggak ada sama sekali, studio ada yang bagus tapi memprihatinkan, sarana pendukung sangat minim,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat Riefian Fajarsyah atau yang dikenal dengan Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN) diharapkan dapat membawa perkembangan baru bagi bisnis perusahaan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR minta pemerintah tarik minyak goreng tak sesuai takaran dari pasar

    DPR minta pemerintah tarik minyak goreng tak sesuai takaran dari pasar

    “Merugikan kesehatan, bahaya, dan kemudian dari segi ekonomis itu sangat mahal dibandingkan yang 1.000 mililiter,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk segera menarik produk minyak goreng yang volumenya tidak sesuai takaran dari pasaran, baik produk Minyakita maupun produk lainnya.

    Selain itu, menurut dia, ada produk minyak goreng yang juga tidak memiliki keterangan kedaluwarsa. Dia mengatakan produk yang tak sesuai takaran dan bahkan tak memiliki tanggal kedaluwarsa itu membahayakan bagi masyarakat.

    “Merugikan kesehatan, bahaya, dan kemudian dari segi ekonomis itu sangat mahal dibandingkan yang 1.000 mililiter,” kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat.

    Adapun Dasco bersama jajaran Komisi VI DPR RI mengunjungi Pasar Kramat Jati untuk inspeksi mendadak (sidak) produk-produk Minyakita yang beredar. Dari pengecekan tersebut, dia memastikan Minyakita yang beredar sudah sesuai dengan takaran.

    Namun, dia menemukan ada produk minyak goreng dengan merek Rizki yang diproduksi dari produsen bernama BKP, yang tidak sesuai dengan takaran. Dari kemasan 1 liter, produk minyak goreng itu hanya berisi kurang dari 800 mililiter.

    Selain itu, menurut dia, produk tersebut tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Kemudian barcode dari produk minyak tersebut tidak bisa dipindai oleh para petugas yang ikut mengecek.

    “Harganya Rp16 ribu dan kadaluwarsanya tidak ada, barcodenya juga menurut teman-teman nggak bisa dicek,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng kemasan Minyakita yang tidak sesuai dengan takaran di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Mentan menemukan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar yang terletak di Jalan Raya Jagakarsa, Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (6/3).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Takaran MinyaKita Disunat, Pimpinan DPR Sidak ke Pasar Kramat Jati

    Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025). Sidak ini dilakukan guna mengecek minyak goreng kemasan seusai ramainya MinyaKita yang tak sesuai takaran 1 liter.

    Adapun, sidak ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka.

    Setiba di pasar, Dasco dan rombongan langsung mendatangi para pedagang sembako yang menjual MinyaKita dan merek lain. Selanjutnya, dia mengukur takaran minyak goreng itu menggunakan tabung gelas ukur kaca. 

    Setidaknya ada empat minyak goreng yang dia ukur volumenya. Tiga di antaranya MinyaKita dan satunya bermerek Rizki. Saat menuang tiga MinyaKita, semuanya sudah sesuai standar yakni 1.000 mililiter atau 1 liter.

    “Sudah kita tes semua, satu liter [semua MinyaKita]. Ini cuma kita temukan yang di luar merek MinyaKita,” kata Dasco di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).

    Dia merincikan minyak bermerek Rizki tersebut ternyata tidak ada kejelasan volumenya, tidak ada tanggal kadaluarsanya, hingga barcode-nya juga tidak bisa terdeteksi. Adapun, Rizki ini diproduksi oleh PT Bina Karya Prima (BKP).

    “Sehingga harganya lebih mahal, ini Rp16.000 untuk 800 mililiter ini mereknya Rizki dan ini kita tes juga tidak sampai 800 [mililiter],” ungkapnya.

    Lebih jauh, Dasco juga mengatakan bahwa harga eceran tertinggi [HET] untuk MinyaKita semuanya sudah sesuai yakni Rp15.700. Dia berharap ini bisa terus stabil.

    “Tadi sudah tanya kepada pengecer tadi sudah seminggu ini harga sudah sesuai het yaitu 15.700 dgn harapan bahwa mudah-mudahan mendekati lebaran harga HET-nya bisa stabil,” pungkasnya.

  • Soroti Kinerja Antam, Begini Respons Ketua Komisi VI DPR RI – Halaman all

    Soroti Kinerja Antam, Begini Respons Ketua Komisi VI DPR RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyoroti kinerja PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    Anggota dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti kinerja Antam yang terus bertumbuh dan atas hal itu ia pun melontarkan apresiasinya.

    “Soal kinerja, kalau kami lihat kinerja naik, itu kami apresiasi, kami sangat senang sekali,” kata Anggia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Antam Nico Kanter mengatakan bahwa Antam dari segi operasi dan profitabilitas tetap berkomitmen untuk tumbuh.

    Meski demikian, ada tantangan pasar dan juga regulasi yang harus dihadapi oleh BUMN pertambangan satu ini.

    “Sebenarnya tantangan utama kita penurunan itu adalah harga global dan yang paling besar adalah tantangan terkait dengan RKB,” kata Nico.

    Menurut dia, saat ini persaingan sangatlah ketat, tetapi Antam berkomitmen untuk bisa efisien dan penguatan produksi hilir seperti yang diharapkan MIND ID.

    “Oleh karena itu, ke depan dukungan penting Komisi VI dalam penyusunan regulasi dan kemudahan perizinan yang mendukung keberlanjutan bisnis ANTAM sebagai Perusahaan yang berbasis industri Pertambangan sangat dibutuhkan,” ujar Nico.

    Nico juga menegaskan komitmen Antam dalam perbaikan tata kelola dan menjamin keaslian produk emas Antam.

    “Proses pengolahan emas Antam merupakan satu-satunya yang tersertifikasi oleh LBMA (London Bullion Market Association) di Asia Tenggara,” ucap Nico.

    “Proses tersebut selalu diaudit setiap tahun. Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan bahwa emas dari Antam itu palsu, itu tidak mungkin,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ke depan Nico juga juga berharap dukungan penuh Komisi VI terkait program hilirisasi yang dijalankan Antam.

    Dukungan termasuk dalam upaya mendorong proyek strategis nasional Pengembangan EV Battery Ecosystem, sehingga meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk dari komoditas nikel Antam.

    Selain nikel, dukungan juga diberikan untuk program hilirisasi bauksit dalam Proyek SGAR Mempawah di Kalimantan Barat.

    Selain itu juga untuk komoditas emas berupa proyek pengembangan kapasitas produksi manufaktur logam mulia di JIIPE Gresik.

    Tak hanya itu, Nico juga berharap dukungan dukungan Komisi VI DPR RI dalam kerja sama Antam dengan mitra-mitra strategis berskala global.

    Menjalin kemitraan strategis berskala global bertujuan untuk pengembangan bisnis Antam dalam menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkokoh posisi Indonesia di pasar global. 

    Sebagai informasi, laba bersih perusahaan terhitung dari Januari hingga September 2024 ini sebesar Rp 2,23 triliun.

    Capaian tersebut terhitung lebih rendah hingga 21,76 persen bila dibandingkan dengan laba bersih perusahaan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2,84 triliun.

    Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan sepanjang Januari-September 2024 mencapai Rp 43,2 triliun.

    Adapun, capaian penjualan pada periode ini terpantau meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 lalu yang tercatat mencapai Rp 30,90 triliun. 

  • Irjen Yudhiawan Wibisono Dimutasi ke Kemenkes, Pernah Bongkar Kasus Skincare Merkuri Mira Hayati Cs  – Halaman all

    Irjen Yudhiawan Wibisono Dimutasi ke Kemenkes, Pernah Bongkar Kasus Skincare Merkuri Mira Hayati Cs  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono dimutasi ke Kementerian Kesehatan.

    Selama 5 bulan menjabat Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono pernah viral lantaran mengungkap kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar hingga skincare merkuri.

    Tiga bos skincare di Makassar Sulsel ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran skincare mengandung merkuri.

    Mereka sempat ditahan setelah resmi jadi tersangka pada November 2024 dan kini menjalani proses sidang.

    Ketiga tersangka yang saat ini duduk di kursi terdakwa itu yakni Mira Hayati (MH), Agus Salim (AS) dan suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (M Dg S).

    Awal mulanya, kasus skincare mengandung merkuri ini diusut berdasarkan informasi dari laporan masyarakat.

    Polda Sulsel bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar kemudian turun tangan melakukan penelusuran dan pemeriksaan sejumlah produk kosmetik dan skincare yang beredar di pasaran.

    Hasilnya ditemukan sejumlah produk mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan bos skincare tersebut dijerat hukum.

    Lantas gebrakan apa yang bakal dilakukan Irjen Yudhiawan Wibisono saat ditugaskan di Kemenkes? 

    Apakah masih seputar skincare berbahaya dan overclaim?

    Adapun jabatan Kapolda Sulsel yang ditinggalkan Irjen Yudhiawan Wibisono akan dijabat oleh Irjen Rusdi Hartono lulusan Akpol 1991.

    Sebelumnya Irjen Rusdi Hartono menjabat Kapolda Jambi.

    Dengan demikian Irjen Yudhiawan Wibisono hanya 5 bulan bertugas di Sulsel.

    Sebelumnya ia menggantikan Irjen Andi Rian Djajadi pada September 2024 lalu.

     

    Masalah Skincare Dibahas hingga ke DPR

    Persoalan skincare tidak hanya booming di kalangan kaum hawa, kini skincare juga dibahas hingga ke DPR. 

    Komisi VI DPR memanggil sejumlah influencer kosmetik untuk membahas perlindungan konsumen.

    Dokter Detektif atau Doktif hingga dr Maria Fransiska hadir di DPR.

    DOKTIF DI KOMISI VI DPR: Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan sejumlah influencer untuk dimintai pendapat tentang RUU Perlindungan Konsumen, Rabu (12/3/2025). Salah satu influencer yang hadir yakni dr. Samira Farahnaz atau akrab disapa Doktif.  (Tribunnews/Reza Deni)

    Dalam paparanya, Doktif yang selalu memakai topeng ini menyampaikan niatnya membongkar skincare overclaim yang banyak merugikan masyarakat.

    Doktif tak ragu membongkar sejumlah skincare yang menurutnya overclaim bahkan ada yang tidak memiliki izin edar namun tetap diedarkan oleh pemiliknya

    Termasuk proses pelaporan jika konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan kosmetik abal-abal

    “Doktif juga bingung, tidak tahu melapor ke mana jika mengalami masalah ini, singkatnya dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (12/3/2025).

     

    Buntut Kecurangan Minyakita dan Skincare Abal-abal, Komisi VI DPR Dorong Penguatan BPKN

    Wakil Ketua VI DPR RI Nurdin Halid mendorong penguatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), seiring adanya sejumlah kasus pelanggaran produk yang merugikan konsumen, misalnya praktik kecurangan MinyaKita dan peredaran skincare abal-abal atau bahkan berbahaya.

    “Untuk mendukung penguatan kelembagaan, perlu adanya penambahan kewenangan BPKN yang meliputi penanganan temuan serta pengaduan terkait perlindungan konsumen, kewenangan memanggil pelaku usaha, serta pencantuman label/tanda aman/tanda ramah konsumen di setiap produk,” kata Nurdin dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Nurdin menyampaikan, penting juga untuk membuat aturan khusus Online Dispute Resolution (ODR), pengaturan terkait konsumen antara, dan mendorong kemandirian BPKN termasuk dalam hal pengangkatan, serta pemberhentian anggota BPKN serta persoalan anggaran.

    “Berkaitan dengan permasalahan peredaran skincare abal-abal, kami di Komisi VI DPR RI telah menerima masukan dari pemerhati industri skincare terkait pemenuhan hak-hak konsumen produk kecantikan tersebut, termasuk permasalahan overclaim produk, kanal pengaduan, aturan pencantuman spesifikasi produk, pengawasan produk yang beredar serta masukan-masukan terkait lainnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia meminta para pemerhati industri skincare menyampaikan masukan secara tertulis terkait penguatan perlindungan konsumen yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. 

    Nurdin juga menyebutkan bahwa pihaknya mendukung usulan Kepala BPKN untuk menaikkan anggaran. 

    Ia menyakini, dengan anggaran yang memadai akan sangat menentukan tingkat keberhasilan BPKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi konsumen yang jumlahnya begitu besar dan tersebar di seluruh negeri.

     

    Doktif Bongkar Modus Penipuan Dokter Richard Lee saat Dipanggil DPR

    Maraknya mafia skincare di Indonesia masih menjadi perbincangan di masyarakat.

    Dokter Amira Farahnaz, Dipl, AAAM atau biasa dikenal Dokter Detektif (Doktif) membongkar modus penipuan yang dilakukan sejumlah penjual skincare.

    Hal tersebut diungkap Doktif saat diundang untuk memberikan masukan terhadap pembahasan RUU Perlindungan Konsumen dalam rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Modus penipuan di antaranya dilakukan dokter kecantikan ternama, dokter Richard Lee.

    Bahkan, saat itu Doktif membawa langsung skincare milik Dokter Richard Lee. 

    “Di depan ini ada sebuah produk yang doktif belum unboxing, doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar,” ujar Doktif.

    Doktif mengungkapkan dirinya membeli produk itu dari live streaming kanal Dokter Richard Lee sepekan lalu.

    Produk yang dibeli adalah Goddesskin By Athena Richard Lee.

    Hal yang menjadi masalah, kata Doktif, produk skincare tersebut diduga kuat telah melakukan penipuan. Sebab, kandungan skincare itu diklaim terdapat tomat putih.

    Nyatanya, Doktif mengatakan tidak ada satu pun kandungan tomat putih di dalam produk tersebut.

    Ia menyatakan dokter Richard Lee menempelkan stiker tomat putih dalam produk tersebut.

    “Karena ini adalah produk yang lebih kepada stiker. Ini cukup menghebohkan masyarakat Indonesia karena sudah jual jutaan pieces. Ini dijual Rp 1,5 juta. Klaim dari iklannya bisa memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flek hitam, mencerahkan lipatan,” jelasnya.

    DOKTIF DILAPORKAN SHELLA – Potret Doktif ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025). Shella Saukia ungkap dapat 17 pertanyaan saat diperiksa terkait laporannya terhadap Doktif. (Wartakota/Arie Puji)

    Doktif menduga dokter Richard Lee menempelkan sendiri stiker tersebut dengan alasan untuk menaikkan harga skincare tersebut.

    Sebab, produk yang seharusnya dibanderol Rp 300 ribu, kini dijual dengan harga Rp1,5 juta.

    “Jadi di sini jelas Richard menambahkan sendiri stiker dengan alasan yang mungkin hanya dia yang tahu. Dugaan doktif supaya bisa menaikkan harga. Kenapa? dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual Rp1,5 jt,” jelasnya.

    “Karena doktif juga punya produk dengan kandungan tomat putih asli, ini aja NA dan izin edarnya di Indonesia dan doktif membeli dengan harga Rp 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga Rp1,5 juta tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan ada tomat putih. Inilah yang doktif duga ada terindikasi penipuan,” sambungnya.

    Tak hanya itu, Doktif juga menemukan produk skincare Richard Lee yang terindikasi penipuan.

    Contoh lainnya yaitu, produk DNA Salmon yang juga sempat heboh di masyarakat.

    Doktif mengatakan produk itu diadaptasi dari produk asal Korea Selatan bernama Rive Skin.

    Namun, ia menyebut produk itu ditempelkan stiker hingga diakui menjadi produk Richard Lee.

    “Di sini juga bisa dilihat re-labeling atas produk Rive Skin. Disini sebenarnya produk Rive Skin tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercandaan beliau itu duta stiker. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker. Rive skin itu dari Korea, jadi dari Korea itu memasukkan ke Indonesia lewat PT Pyridam Farma. PT Pyridam tidak memiliki kerja sama dengan dokter Richard,” jelasnya.

    Saat ini, Doktif sudah melaporkan dugaan penipuan Dokter Richard Lee ke Polda Metro Jaya.

    Setidaknya ada 3 produk skincare yang sudah dilaporkan ke polisi. (tribun network/thf/TribunTimur.com)