Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • 7 Mobil Terbakar di Garasi Rumah Mewah Milik Eks Anggota DPR: Ada Alphard, BMW, hingga Land Cruiser – Halaman all

    7 Mobil Terbakar di Garasi Rumah Mewah Milik Eks Anggota DPR: Ada Alphard, BMW, hingga Land Cruiser – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Surabaya – Sebuah garasi milik mantan anggota DPR RI, Azam Azman Natawijaya, terbakar pada Jumat sore, menghanguskan tujuh mobil mewah dengan kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

    Kejadian ini terjadi di Jalan Sidosermo Indah II, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, pada Jumat (18/4/2025) sore.

    Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15:30 WIB.

    Mobil yang terbakar termasuk Toyota Alphard, BMW, Toyota Innova, SUV yang dimodifikasi menjadi ambulans, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Lancer, dan Daihatsu Taft.

    “Saya baru datang, eh tahunya sudah terbakar. Ada Alphard, Innova, dan Taft,” kata Willem Leon, pemilik kendaraa, saat ditemui di lokasi.

    Penyebab dan Kerugian

    Willem mengaku tidak mengetahui penyebab kebakaran dan masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.

    “Dugaan penyebab belum tahu. Biasanya 1 atau 2 mobil kami pakai. Tadi siang ada aktivitas saat memasukkan mobil Innova,” ujarnya.

    “Kerugian diperkirakan miliaran. Hitung saja sendiri,” lanjutnya menanggapi pertanyaan wartawan.

    Istri Willem, Tutuk Asmaa Zuchroh, menambahkan bahwa pihaknya bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada petugas damkar yang cepat menangani kebakaran,” katanya.

    Identitas Pemilik Garasi

    Azam Azman Natawijaya, pemilik garasi, adalah mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang menjabat pada periode 2014-2019.

    “Iya mantan, kalau bapaknya mantan anggota DPR RI. Kalau anaknya enggak tahu, jadi atau enggak (anggota legislatif),” ujar wakil ketua RT 02 Sidosermo, Deny Wijianto.

    Deny menambahkan, area garasi tersebut adalah milik warga setempat dan bukan dalam kondisi perbaikan saat kebakaran terjadi.

    Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya berhasil mengendalikan api dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

    Area garasi yang terbakar memiliki ukuran 10 x 15 meter.

    Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

    (Surya.co.id/Luhur Pambudi)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemerintah Didesak Pangkas Kartel Impor Pangan Lewat Penghapusan Kuota Impor – Halaman all

    Pemerintah Didesak Pangkas Kartel Impor Pangan Lewat Penghapusan Kuota Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menegaskan pentingnya langkah tegas untuk menghapus praktik kartel impor pangan yang selama ini merugikan petani dan konsumen.

    “Sudah saatnya negara ini lepas dari jeratan kartel impor pangan. Selama ini kita terlalu bergantung pada segelintir importir besar yang mengatur harga dan distribusi bahan pangan pokok. Ini jelas merugikan rakyat,” ujar Amin di DPR, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Praktik kartel impor membuat harga pangan menjadi mahal. Karena itu, menurut dia, langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghilangkan praktek kartel dengan menghapus kuota impor patut didukung. 

    Hal itu karena kuota impor selama ini menciptakan struktur pasar oligopoli, di mana segelintir pelaku impor mengontrol harga yang merugikan konsumen. Amin mendukung rencana penghapusan sistem kuota impor yang dinilai menjadi akar dari terbentuknya kartel pangan.

    Menurutnya, sistem kuota selama ini menciptakan ruang sempit bagi para pemain baru, sehingga hanya segelintir pihak yang bisa menikmati keuntungan dari impor pangan.

    “Kuota impor itu ibarat pintu masuk eksklusif bagi mafia pangan. Ketika hanya beberapa pihak yang diberi izin, maka kekuatan pasar dikuasai segelintir orang,” kata Amin.

    Jika kuotanya dihapus dan diganti dengan mekanisme pasar yang transparan dan berbasis kebutuhan riil, diyakini bisa memberantas kartel itu dari akarnya.

    Dia menegaskan, kartel pangan tidak hanya menyebabkan distorsi pasar, tetapi juga mematikan semangat dan usaha para petani lokal.

    Data menunjukkan bahwa banyak komoditas strategis seperti beras, gula, daging, dan bawang putih masih diimpor dalam jumlah besar meskipun produksi dalam negeri bisa ditingkatkan.

    “Kalau Presiden Prabowo ingin berdikari dalam bidang pangan, maka ini momentum yang tepat untuk membongkar dan menindak tegas mafia impor. Pemerintah harus hadir untuk melindungi petani dan menjamin stabilitas harga di tingkat konsumen,” sambung Amin.

    Amin juga mendorong lembaga-lembaga terkait, seperti KPPU, BPK, dan aparat penegak hukum, untuk bersinergi dalam mengusut tuntas praktik curang dalam tata niaga pangan. 

    “Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan pangan kita,” tambahnya.

    Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementrian Perdagangan, Amin berkomitmen untuk terus mengawal regulasi yang mendukung produksi dalam negeri serta memberantas praktik monopoli dan oligopoli dalam rantai pasok pangan.

    “Kita ingin negara ini punya kedaulatan pangan sejati, bukan hanya sekadar jargon. Rakyat butuh bukti nyata bahwa harga stabil, petani sejahtera, dan pasar berjalan adil,” kata dia.

  • Tanggapi Rencana Penghapusan Kuota Impor, Anggota Komisi VI Usulkan Penerapan Tarif – Halaman all

    Tanggapi Rencana Penghapusan Kuota Impor, Anggota Komisi VI Usulkan Penerapan Tarif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnandi Hadityo Ganinduto menyatakan dukungannya pada rencana Presiden Prabowo Subianto menghilangkan kuota impor, yang selama ini ditenggarai menjadi permainan para pencari fee impor.

    “Menurut saya keputusan presiden untuk membuka impor itu bagus, ada efek bagusnya,” kata Firnando kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Namun, ia menekankan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian pada dampak dari pembukaan keran impor untuk komoditas yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia sendiri atau produk asli.

    “Pemerintah arus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang bisa dibebaskan. Karena ada komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga tidak baik juga,” ungkapnya. 

    Ia mengimbau, untuk menjaga pasar lokal, ada upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan atas beberapa komoditas tertentu.

    “Menurut saya cara yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu bisa menjadi solusi terbaik untuk komoditas-komoditas di Indonesia. Karena dengan adanya tarif itu, kita semua bisa terbuka, bisa transparan, jadi akan menjadi baik juga bagi pemerintah Indonesia,” katanya. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan. 

    “Justru itu yang kita harapkan nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang. Jadi nanti manakala itu untuk kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, kepentingan produksi dalam negeri itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul,” jelas dia.

    Prabowo ingin membuka keran impor daging dan komoditas lainnya sebebas-bebasnya di tengah beban tarif impor tinggi 32 persen dari AS.

    Mulanya, ia mengkritik keberadaan persetujuan teknis (pertek) yang menghambat gerak pengusaha. Prabowo menegaskan semua pertek tak boleh lagi tanpa ada restu presiden.

  • Wakil Ketua Komisi VI DPR apresiasi kinerja Pelindo tangani penumpang

    Wakil Ketua Komisi VI DPR apresiasi kinerja Pelindo tangani penumpang

    Makassar (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menyampaikan apresiasi kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang telah menangani penumpang musim Lebaran saat mudik dan balik dengan sangat baik.

    “Pelindo telah menangani penumpang selama musim mudik Lebaran hingga arus balik, dengan sangat baik,” kata Nurdin di Makassar, Kamis.

    Dia juga mengapresiasi animo masyarakat untuk menggunakan angkutan laut yang masih sangat tinggi, tapi Alhamdulillah semua itu berhasil diupayakan secara baik oleh Pelindo maupun pihak-pihak yang juga bekerja sama dengan BUMN yang menjadi penggerak sektor logistik nasional ini.

    Menurut dia, secara khusus untuk Pelindo pihaknya berterima kasih, karena lonjakan penumpang tahun ini memang tinggi tetapi masalah ketertiban, kedisiplinan, kemudian kelancaran hampir tidak ada permasalahan.

    Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, lanjut Nurdin, Pelindo berperan sangat penting dalam menjaga kelancaran arus mudik, dan untuk itu pihaknya berterima kasih karena semua berjalan dengan sangat baik.
    “Ke depan untuk meminimalisir berbagai kendala, berbagai upaya peningkatan harus terus dilakukan,” ucapnya.

    Karena itu, ke depan diharapkan ada peningkatan kapasitas, perbaikan fasilitas, keamanan dan protokol kesehatan untuk menjadi prioritas utama.

    Mengingat tingginya angka penumpang selama musim mudik, kata Nurdin, secara keseluruhan meskipun selalu menghadapi banyak tantangan, namun kontribusi Pelindo dalam menghadapi lonjakan penumpang dan menjamin kelancaran sangat besar dan tak terelakkan.

    Meski begitu, dia tetap menyoroti kondisi yang beberapa waktu lalu terjadi di Pelabuhan Makassar, yaitu beberapa pedagang asongan yang ngotot ingin berjualan di kapal penumpang yang tengah sandar di dermaga dengan “mengupayakan” segala cara demi bisa masuk ke kapal.

    “Itu sangat berbahaya dan harus dihentikan. Jangan dibiarkan [asongan berjualan di kapal], harus ditertibkan. Itu jadi perintah khusus saya bersama anggota Komisi VI DPR RI lainnya,” tegas Nurdin.

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyampaikan bahwa terkait arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, khusus di Pelabuhan Makassar, Pelindo menyiapkan 3 dermaga untuk melakukan pelayanan kapal penumpang selama masa Angkutan Lebaran 2025.

    “Kami juga telah mengecek secara langsung terkait kondisi Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar yang saat ini memiliki luas kurang lebih 6.500 M2 dan dilengkapi dengan Ruang Tunggu Sementara (RTS), X-Ray, serta Garbarata,” ujar Arif.

    Menurut dia, puncak arus mudik di Pelabuhan Makassar terjadi pada H-10 atau 21 Maret 2025 dengan penumpang sebanyak 7.373 orang dan 605 unit kendaraan. Sedangkan puncak arus balik pada H+6 atau 6 April 2025 dengan jumlah penumpang sebanyak 7.653 orang.

    Data yang ada mencatat bahwa peningkatan arus penumpang di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar pada musim mudik Lebaran Idulfitri tahun ini sebesar 80.347 orang atau naik 8,60 persen dari tahun 2024 lalu.

    Arif Suhartono menyebutkan bahwa semua fasilitas untuk penumpang khususnya di Pelabuhan Makassar sudah disiapkan dan semuanya dalam kondisi yang proper (sesuai).

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penghapusan Kuota Impor, Anggota Komisi VI DPR Usul Penerapan Tarif

    Penghapusan Kuota Impor, Anggota Komisi VI DPR Usul Penerapan Tarif

    Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan. 

    Menurut anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, kebijakan Prabowo tersebut bisa berdampak positif bagi perbaikan tata kelola impor.

    “Menurut saya keputusan presiden untuk membuka impor itu ada bagusnya,” ujar Firnando kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Namun, Firnando menekankan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, pemerintah perlu melakukan kajian pada dampak dari pembukaan keran impor untuk komoditas yang diproduksi oleh masyarakat Indonesia sendiri atau produk asli.

    “Pemerintah harus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang bisa dibebaskan. Karena ada komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga tidak baik juga,” katanya.

    Dia juga mengimbau, untuk menjaga pasar lokal, ada upaya pemerintah untuk melakukan pembatasan atas beberapa komoditas tertentu.

    “Menurut saya cara yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu bisa menjadi solusi terbaik untuk komoditas-komoditas di Indonesia. Dengan adanya tarif itu, kita semua bisa terbuka, bisa transparan, jadi akan menjadi baik juga bagi Pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

    Keinginan Presiden Prabowo Subianto menghapus pembatasan kuota impor disampaikan pada Sarasehan Ekonomi Nasional

    “Justru itu yang kita harapkan nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang. Jadi nanti manakala itu untuk kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, kepentingan produksi dalam negeri itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul,” jelas dia.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

    Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

    Maka dari itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.

  • Tarif Listrik Melonjak Pasca Kebijakan Potongan, Mufti Anam Pertanyakan Transparansi Subsidi

    Tarif Listrik Melonjak Pasca Kebijakan Potongan, Mufti Anam Pertanyakan Transparansi Subsidi


    PIKIRAN RAKYAT –     Belakangan ramai keluhan dari masyarakat yang mengaku tagihan listrik bulan ini melonjak, pasca kebijakan potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah untuk periode Januari dan Februari 2025. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) transparan terkait kebijakan subsidi tarif listrik tersebut.

    “Kenaikan tajam tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat pasca-berakhirnya program diskon tarif 50 persen pada Februari 2025 menimbulkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan PLN,” kata Mufti Anam melalui rilis yang diterima Pikiran-rakyat.com, Selasa (8/4).

    “Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kebijakan tarif listrik, perlindungan konsumen, serta efektivitas komunikasi publik dari instansi terkait,” sambungnya. 

    Ia memaparkan banyak juga masyarakat yang mengeluhkan ketidaksesuaian durasi diskon listrik di media sosial. Hal ini, menurut Mufti, menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. 

    “Pemerintah dan PLN perlu menjelaskan secara terbuka terkait mekanisme program subsidi, syarat dan durasi berlakunya, karena ada berbagai ketidakkonsistenan informasi,” jelas Mufti. 

    Sebagai Anggota Komisi di DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN itu pun menilai klaim PT PLN terkait kenaikan tarif listrik akibat pemakaian perlu diuji. Sebab, kata Mufti, banyak masyarakat yang menyatakan tidak ada perubahan signifikan terkait konsumsi listrik di rumahnya. 

    “Penjelasan dari pihak PLN bahwa lonjakan tagihan disebabkan oleh peningkatan konsumsi listrik tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar tanpa pembuktian yang jelas dan dapat diakses publik,” ungkapnya. 

    “Banyak warga melaporkan tidak adanya perubahan signifikan dalam pola konsumsi mereka, bahkan dengan penggunaan listrik yang tergolong rendah,” imbuh Mufti. 

    Oleh karena itu, dirinya meminta PLN untuk membuka data riil dan memberikan layanan audit pemakaian listrik secara transparan kepada pelanggan. “Kenaikan drastis tagihan listrik, khususnya bagi golongan masyarakat kelas menengah ke bawah, jelas berdampak pada daya beli dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga,” sebutnya.

    Dalam situasi ekonomi yang kini cukup berat, terutama bagi kelas menengah, Mufti menilai ketidakpastian dan lonjakan tagihan listrik tanpa alasan yang jelas menjadi beban tambahan yang tidak kecil. 

    “Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi dan penyesuaian tarif tidak justru memicu keresahan sosial,” tegasnya.

    Di sisi lain, Mufti mengatakan perlu ada evaluasi terhadap layanan PLN Mobile. Hal ini lantaran meski aplikasi PLN Mobile disebut sebagai sarana untuk memantau penggunaan listrik, masih banyak pelanggan yang belum familiar atau tidak mendapatkan edukasi memadai terkait cara membaca dan mengevaluasi riwayat pemakaian listrik mereka. 

    “Ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan belum disertai dengan literasi digital yang merata,” ucap Legislator dari dapil Jawa Timur II tersebut.

    Mufti pun mendesak Pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas dampak kebijakan pencabutan diskon listrik, termasuk memastikan konsistensi informasi publik.

    Mufti mengatakan, Komisi VI DPR mendorong PLN untuk mengkaji ulang sistem tarif dan pengawasan publik terhadapnya. PLN juga diminta untuk membuka forum pengaduan dan klarifikasi secara aktif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, serta menyediakan opsi audit pemakaian tanpa membebani pelanggan.

    “Dengan kondisi seperti ini, sangat penting agar negara hadir tidak hanya dalam bentuk subsidi sesaat, tetapi melalui kebijakan energi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor Naik, Komisi VI Desak Pemerintah Tempuh Jalur WTO

    Tarif Impor Naik, Komisi VI Desak Pemerintah Tempuh Jalur WTO

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyoroti keputusan Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar langkah dagang biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori hambatan perdagangan yang tidak adil.

    Diketahui, pihak Pemerintah AS, berdalih bahwa tarif tinggi ini diberlakukan sebagai respons atas ketidakseimbangan akses pasar, terutama pada produk-produk seperti etanol dan sejumlah hambatan non-tarif lainnya.

    “Ini jelas menjadi tekanan yang tidak ringan bagi pelaku usaha kita. Apalagi dilakukan tanpa dialog terbuka dengan pemerintah Indonesia,” ujar Eko melalui keterangan tertulis yang diterima Pikiran-rakyat.com, Selasa, 8 April 2025.

    Lebih lanjut, Eko menegaskan, apapun alasannya, kebijakan itu sangat merugikan dan menciptakan ketidakpastian bagi eksportir Indonesia. Maka dari itu, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang mengirimkan delegasi ke Washington untuk membuka ruang dialog dan menawarkan peningkatan impor produk dari AS sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan.

    Walaupun begitu, ia juga mengingatkan diplomasi saja tidak cukup. “Kalau negosiasi tidak membuahkan hasil yang adil, kami di Komisi VI mendorong agar persoalan ini dibawa ke WTO. Kita tidak boleh membiarkan negara lain bertindak semena-mena tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.

    Politisi Fraksi Partai PAN itu turut menyoroti ketergantungan Indonesia pada pasar ekspor tertentu, terutama AS, yang menurutnya sudah berulang kali memberlakukan kebijakan dagang yang merugikan. Hal ini, menurutnya, menjadi peringatan keras agar Indonesia segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor.

    “Pasar-pasar alternatif di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika harus segera dioptimalkan. Jangan sampai kita terus berada dalam posisi yang mudah ditekan oleh mitra dagang besar,” ujarnya.

    Komisi VI, tegas Eko, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini secara intensif. Ia memastikan pihaknya akan terus meminta laporan perkembangan dari pemerintah, mendorong solusi konkret, dan memperkuat kebijakan nasional agar pelaku usaha tetap tangguh di tengah tantangan global yang kian kompleks.

    “Ini bukan hanya soal tarif. Ini tentang kedaulatan ekonomi kita dan keadilan dalam perdagangan internasional,” tandas Eko.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    8 Rekomendasi Rachmat Gobel Hadapi Tarif Impor Trump

    Jakarta: Kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat kembali bikin deg-degan! Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menetapkan tarif impor hingga 32 persen untuk produk-produk dari negara mitra dagang yakni Indonesia.
     
    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Rachmat Gobel, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi ancaman serius bagi ekonomi nasional jika tidak ditangani secara tepat.
     
    “Hanya ada satu kalimat: mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” tegas Gobel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 8 Maret 2025.
     

    Deindustrialisasi hingga PHK Massal
    Menurut mantan Menteri Perdagangan 2014–2015 itu, kondisi ekonomi Indonesia sudah menunjukkan gejala deindustrialisasi, bahkan sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan. Banyak pabrik tutup, dan angka PHK meningkat.

    “Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderungan nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” kata Gobel.

    Ini 8 jurus hadapi serbuan impor dan tarif Trump 
    Gobel tak hanya memberi peringatan, ia juga mengusulkan delapan langkah strategis agar Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Ini dia jurus-jurusnya:

    Berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia.
    Berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha.
    Jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan.
    Melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam. 
    Melarang secara permanen impor pakaian bekas.
    Pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
    Pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif.
    Lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

    Pada sisi lain, tambah Gobel, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Gobel menegaskan hal itu harus dicegah.
     

    Waspadai serbuan produk asing
    Gobel juga mengingatkan bahwa efek dari kebijakan Trump bisa memicu perang dagang global, dan Indonesia bisa jadi sasaran limpahan produk dari negara seperti Tiongkok dan Vietnam yang kehilangan pasar di AS.
     
    “Barang-barang dari Tiongkok dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” jelas dia.
     
    Gobel juga mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial dengan membangun solidaritas dan kepedulian sosial.
     
    “Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” pungkas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rizal Bawazier dan Wakil Menteri Koperasi Targetkan Satgas Revitalisasi Koperasi Selesai di Mei 2025

    Rizal Bawazier dan Wakil Menteri Koperasi Targetkan Satgas Revitalisasi Koperasi Selesai di Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN – Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X (Pekalongan, Pemalang dan Batang) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rizal Bawazier secara intensif, selalu berkoordinasi dengan Wakil Menteri Koperasi memantau kinerja satuan tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi.

    “Saya dan pak Wakil Menteri Koperasi terus memantau kinerja Satgas Revitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, untuk masalah 23 ribu nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan,” kata anggota DPR RI Rizal Bawazier, Minggu (6/4/2025).

    Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang memiliki ruang lingkup kemitraan dengan berbagai kementerian dan lembaga strategis seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), terus memantau perkembangan hal tersebut.

    “Saya harap paling lambat di bulan Mei 2025 sudah selesai masalah yang sudah berlarut larut lama ini,” ucapnya.

    Pihaknya serius dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang terpilih dari Dapil X Jawa Tengah, sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh Komisi VI DPR RI terhadap mitra kerjanya, termasuk Kementerian Koperasi, untuk memastikan bahwa hak-hak Masyarakat dapat dilindungi khususnya para anggota koperasi.

    “Upaya yang dilakukan ini alam rangka menciptakan ekosistem perkoperasian yang sehat dan terpercaya di Indonesia, khususnya di Daerah Pemilihan X Jawa Tengah (Pekalongan, Pemalang dan Batang),” imbuhnya.

    Pihaknya berharap, permasalahan yang dihadapi oleh ribuan nasabah Koperasi BMT Mitra Umat Kota Pekalongan dapat segera terselesaikan. (Dro)

     

  • Tarif Impor Trump 32% Ancam Ekonomi Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan?

    Tarif Impor Trump 32% Ancam Ekonomi Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan?

    Jakarta: Indonesia menghadapi tantangan besar setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menerapkan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen. 
     
    Keputusan ini bukan sekadar kebijakan perdagangan biasa, melainkan pukulan telak yang bisa mengguncang industri dalam negeri. 
     
    Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia sebelum terlambat.

    “Hanya ada satu kalimat, mari kita jaga dan kita selamatkan Indonesia dari bahaya di depan mata kita,” ujar Gobel dalam keterangan tertulis dikutip Jumat, 4 April 2025.
     

    Gelombang PHK mengancam, rupiah terus melemah
    Kondisi industri dalam negeri sebenarnya sudah mengalami masa sulit jauh sebelum kebijakan ini diberlakukan. Deindustrialisasi perlahan menggerus sektor manufaktur, membuat banyak pabrik tutup dan menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). 
    Kini, dengan tarif impor yang semakin tinggi, peluang ekspor produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat semakin menyempit.
     
    “Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderung nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing,” ungkap dia. 
     

    Gobel menyebutkan bahwa dampaknya bisa sangat luas. Jika ekspor Indonesia ke AS menurun drastis, maka banyak sektor industri yang akan kehilangan pasar, produksi akan melambat, dan pada akhirnya angka pengangguran pun meningkat. 
     
    Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terus menunjukkan tren melemah. Semua ini berpotensi menjadi kombinasi yang mematikan bagi perekonomian nasional.
    Saran untuk pemerintah hadapi tarif Trump
    Dia pun memberikan sejumlah saran menghadapi kebijakan Trump tersebut. Pertama, berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia. Kedua, berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha. 
     
    Ketiga, jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan. Keempat, melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam. 
     
    Kelima, melarang secara permanen impor pakaian bekas. Keenam, pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia.
     

    Ketujuh, pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif. Kedelapan, lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.
     
    Pada sisi lain, kata dia, kebijakan Trump tersebut akan membuat semua negara berlomba-lomba memberikan insentif bagi eksportir untuk mencari pasar baru, salah satunya Indonesia. Legislator asal Gorontalo itu menegaskan hal itu harus dicegah.
     
    “Barang-barang dari Tiongkok  dan Vietnam bisa banjir ke Indonesia. Ini yang harus dicegah. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor, salah satunya melalui penegakan aturan TKDN,” tutur dia. 
    Penguatan kondisi sosial
    Gobel mengingatkan pemerintah tentang pentingnya menjaga kondisi sosial. Penguatan solidaritas dan kepedulian sosial harus dilakukan. 
     
    “Mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Jadikan momen ini sebagai kebangkitan. Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” ujar Dia.
     
    Sebelumnya, Presiden Trump mengenakan tarif baru ke sejumlah negara yang memiliki surplus ekspor ke Amerika Serikat dengan mengenakan  tarif hingga 32 persen. 
     
    Hal itu pasti berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat disebut Trump memberikan surplus bagi Indonesia, pada 2024 sebesar USD18 miliar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)