Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

    Ia menyebut sejumlah prosedur impor tidak sesuai aturan dan terdapat indikasi proses telah berjalan sebelum adanya persetujuan resmi.

    Amran mengatakan terdapat rapat koordinasi terkait impor yang digelar di Jakarta pada 14 November 2025. Namun berdasarkan risalah rapat, pejabat dari kementerian terkait hingga Bappenas disebut menolak rencana impor tersebut. Meski demikian, impor tetap dilakukan.

    “Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta Rakor (rapat koordinasi), belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Ia juga menyoroti dokumen izin impor dari Thailand yang disebut telah terbit sebelum rapat digelar.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand ini sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ujarnya.

    Amran turut menanggapi argumen bahwa beras dari Thailand dan Vietnam dinilai lebih murah. Menurutnya, hal itu terjadi karena Indonesia menghentikan impor dalam beberapa waktu terakhir sehingga memengaruhi dinamika harga di pasar internasional.

    “Ada yang mengatakan, ‘Iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah.’ Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras,” ucapnya.

     

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso merespons adanya praktik pengoplosan beras premium. Sementara anggota Komisi VI DPR RI mencurigai adanya permainan kartel dalam kasus pengoplosan beras premium.

  • Menteri UMKM lantik pengurus IKA Trisakti Periode 2025-2029

    Menteri UMKM lantik pengurus IKA Trisakti Periode 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melantik Pengurus Ikatan Alumni Universitas Trisakti (IKA Trisakti) periode 2025-2029 di Kampus A Trisakti.

    Maman yang kini menjabat sebagai Ketua IKA Trisakti mengajak seluruh alumni Trisakti di Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan almamater dan berkontribusi bagi kampus

    “Yuk, sama-sama kita berkontribusi membesarkan kampus, almamater kita,” ujar Maman yang juga alumni Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti itu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Sebanyak 400 orang alumni Trisakti dari berbagai angkatan dilantik menjadi pengurus IKA Trisakti periode 2025-2029.

    Maman menuturkan, para alumni yang tergabung dalam IKA Trisakti memiliki semangat untuk memperkuat almamater Trisakti menjadi institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.

    Selain itu, ia berharap keberadaan ikatan alumni Trisakti dapat menjadi motivasi bagi para mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Kampus Pahlawan Reformasi.

    “Alumni Trisakti juga mau memberikan inspirasi buat adik-adik mahasiswa sekaligus memberikan motivasi supaya mereka kuliah yang baik sehingga memberikan kontribusi yang baik buat Trisakti ketika sudah lulus,” kata dia.

    Sebagai kampus yang berperan penting dalam perjuangan era reformasi, Maman juga mengajak para alumni Trisakti turut berpartisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara melalui profesi yang mereka jalani saat ini.

    Maman mengatakan, IKA Trisakti menjadi sarana mengkonsolidasikan kekuatan sivitas akademika sehingga Universitas Trisakti bangkit mengisi reformasi dengan semangat melindungi bangsa Indonesia.

    Di sisi lain, Maman menekankan, mahasiswa Trisakti meniru para alumni dengan bekerja keras, percaya diri dan penuh semangat sehingga dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan.

    “Perjuangan mahasiswa Trisakti dalam menjaga konsistensi perjuangan itu masih panjang. Mari jadikan perjalanan dan kesuksesan para alumni sebagai alat untuk terus memperbaiki diri mereka,” lanjutnya.

    Menteri Maman berharap kepengurusan baru IKA Trisakti periode 2025-2029 dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara, serta mengharumkan nama almamater Universitas Trisakti melalui karya-karyanya.

    Pelantikan pengurus IKA Trisakti periode 2025-2029 juga dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Hadir pula Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang ikut dilantik dalam kepengurusan IKA Trisakti.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan

    Mahasiswa Minta MK Restui Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR, PDIP: Akan Terjadi Kekacauan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto tak sepakat dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rakyat bisa pecat langsung anggota DPR.

    Itu menanggapi gugatan empat mahasiswa terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke MK.

    Menurut Darmadi, kepentingan rakyat tentu berbeda satu sama lain terhadap legislator. Ada yang mendukung dan menolak.

    “Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak,” kata Darmadi kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

    Dia mengatakan pengambilan keputusan memecat legislator juga membingungkan apabila rakyat punya hak langsung memecat anggota DPR. 

    “Nah, ini, kan, tentu menyulitkan nanti dalam pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusannya rakyat. Jadinya nanti agak confused juga,” ujarnya.

    Dia bahkan menilai konflik antara masyarakat bisa terjadi. Jika rakyat punya hak langsung memecat legislator. 

    “Ya nanti rakyat ini memecat, rakyat ini mempertahankan. Jadi, terjadi keributan juga begitu, ya,” kata Darmadi.

    Menurutnya, aturan saat ini sebenarnya sudah tepat. Karena bisa mengevaluasi anggota DPR yang tak berkerja maksimal.

    Rakyat di daerah pemilihan, kata Darmadi, tinggal tak mencoblos anggota DPR yang tak maksimal. Jika kembali maju ke kontestasi politik berikutnya.

  • Menteri Maman Lantik Pengurus IKA Trisakti Periode 2025-2029, Ajak Kontribusi ke Kampus

    Menteri Maman Lantik Pengurus IKA Trisakti Periode 2025-2029, Ajak Kontribusi ke Kampus

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melantik Pengurus Ikatan Alumni Universitas Trisakti (IKA Trisakti) periode 2025-2029 di Kampus A Trisakti, Jumat (21/11/2025) malam.

    Menteri Maman yang kini menjabat sebagai Ketua Umum IKA Trisakti memanggil seluruh alumni Trisakti di Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan alamamater dan berkontribusi bagi kampus

    “Yuk, sama-sama kita berkontribusi membesarkan kampus, almamater kita,” ujar alumni Teknik Perminyakan di Universitas Trisakti itu dalam pelantikan IKA Trisakti periode 2025-2029 bertema “Trisakti Back to Barack”.

    Sebanyak 400 orang alumni Trisakti dari berbagai angkatan dilantik menjadi pengurus IKA Trisakti periode 2025-2029.

    Maman menuturkan, para alumni yang tergabung dalam IKA Trisakti memiliki semangat untuk memperkuat almamater Trisakti menjadi institusi pendidikan yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia.

    Selain itu, ia berharap keberadaan ikatan alumni Trisakti dapat menjadi motivasi bagi para mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Kampus Pahlawan Reformasi.

    “Alumni Trisakti juga mau memberikan inspirasi buat adik-adik mahasiswa sekaligus memberikan motivasi supaya mereka kuliah yang baik sehingga memberikan kontribusi yang baik buat Trisakti ketika sudah lulus,” tegasnya.

    Sebagai kampus yang berperan penting dalam perjuangan era reformasi, dia juga mengajak para alumni Trisakti turut berpartisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara melalui profesi yang mereka jalani saat ini.

    Maman mengatakan, IKA Trisakti menjadi sarana mengkonsolidasikan kekuatan sivitas akademika sehingga Universitas Trisakti bangkit mengisi reformasi dengan semangat melindungi bangsa Indonesia.

    Di sisi lain, Maman menekankan, mahasiswa Trisakti meniru para alumni dengan bekerja keras, percaya diri dan penuh semangat sehingga dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan.

    “Perjuangan mahasiswa Trisakti dalam menjaga konsistensi perjuangan itu masih panjang. Mari jadikan perjalanan dan kesuksesan para alumni sebagai alat untuk terus memperbaiki diri mereka,” lanjutnya.

    Menteri Maman berharap kepengurusan baru IKA Trisakti periode 2025-2029 dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara, serta mengharumkan nama almamater Universitas Trisakti melalui karya-karyanya.

    Pelantikan pengurus IKA Trisakti periode 2025-2029 juga dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Hadir pula Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang ikut dilantik dalam kepengurusan IKA Trisakti.

    Acara Pelantikan Pengurus IKA Trisakti periode 2025-2029 semakin meriah dengan adanya penampilan dari band Padi Reborn dan Silet Open Up.

  • Tanggapi Gugatan di MK agar Rakyat Bisa Pecat Legislator, Anggota Komisi VI: Bisa Terjadi Kekacauan

    Tanggapi Gugatan di MK agar Rakyat Bisa Pecat Legislator, Anggota Komisi VI: Bisa Terjadi Kekacauan

    Fajar.co.id, Jakarta — 4 mahasiswa menggugat pasal terkait pemberhentian legislator oleh partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Para mahasiswa itu menggugat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke MK.

    Para pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 239 Ayat 2 huruf d UU MD3.

    Pasal itu menyatakan anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila “diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Para pemohon dalam petitum meminta mahkamah menafsirkan pasal tersebut menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyebut bisa terjadi konflik di masyarakat apabila rakyat punya hak langsung memecat legislator.

    Awalnya, Darmadi menyikapi gugatan empat mahasiswa dengan menyinggung anggota DPR bisa terpilih ke Senayan setelah dipilih banyak konstituen.

    Dia mengatakan kepentingan rakyat tentu berbeda satu sama lain terhadap legislator, karena ada yang mendukung dan menolak.

    “Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak,” kata Darmadi.

    Dia mengatakan pengambilan keputusan memecat legislator juga membingungkan apabila rakyat punya hak langsung.

    “Nah, ini, kan, tentu menyulitkan nanti dalam pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusannya rakyat. Jadinya nanti agak confused juga,” ujarnya.

  • Smelter Inalum di Mempawah Butuh Suplai Listrik Tanpa Kedip, Ini Permintaan Manajemen

    Smelter Inalum di Mempawah Butuh Suplai Listrik Tanpa Kedip, Ini Permintaan Manajemen

    Liputan6.com, Jakarta – PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum membutuhkan suplai listrik yang stabil untuk menopang operasional Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat. Pasokannya diharapkan bisa didapat dari PT PLN (Persero) atau pembangkit swasta.

    Direktur Utama Inalum, Melati Sarnita menyampaikan suplai listrik dibutuhkan pada 2028 mendatang, sesuai dengan target operasional dari SGAR Fase II tersebut. Setidaknya, membutuhkan 932 megawatt (MW) dengan pasokan kapasitas terpasang 1,2 gigawatt (GW) untuk mengantisipasi pemadaman.

    “Karena harus ada 1 standby unit untuk memastikan availability 100 persen selama 365 hari per tahun. Karena memang musuh besar kami itu kalau listrik mati smelter kami tidak bisa recovery,” ungkap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (20/11/2025).

    “Pot-nya langsung mati dan itu harus bangun lining baru untuk pot-nya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau buat kami kalau availabilitynya itu kurang dari 100 persen,” sambungnya.

    Dia menjelaskan, pengadaan pembangkit listrik di smelter Mempawah itu tidak masuk dalam anggaran Inalum. Sehingga, suplai listrik bisa didapat dari PLN.

    “Jadi besar harapan kami, kami bisa beli listrik dari PLN,” katanya.

    Minta Restu Beli dari Swasta

    Melati menuturkan, opsi lain pemenuhan listrik itu dipasok dari pembangkit swasta atau independent power producer (IPP) jika memang PLN tidak memiliki kapasitas sesuai yang dibutuhkan.

    Untuk itu, Melati meminta restu dari Komisi VI DPR agar membolehkan hal tersebut. Tujuannya, menjaga keandalan listrik di smelter alumina Inalum.

    “Misalnya jika PLN tidak memiliki rencana untuk pemenuhan listrik di area Kalimantan Barat, maka kami minta diizinkan juga kami bisa mencari listrik, kapasitas listrik itu dari IPP-IPP yang lain. Karena kami sangat ingin pembangunan oembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita,” beber Melati.

     

  • Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Kolaborasi DPR, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya Hasilkan Solusi Terbaik untuk Warga Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak bersyukur persoalan sengketa tanah warga Surabaya yang terblokir BPN karena adanya klaim aset Pertamina akhirnya membuahkan hasil.

    Hal tersebut disampaikan Wagub Emil saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Komisi II DPR RI, Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan jajaran Kementerian ATR/BPN, anggota Forum Aspirasi Tanah Warga (FATWA) pada Rabu (19/11/2025).

    “Pak Dirut sampai terharu mendengar perjuangan dari warga selama ini, karena masalah ini muncul sebelum beliau menjabat. Beliau berkomitmen untuk ini semua diklirkan,” kata Wagub Emil.

    “Kami akan koordinasi juga dengan Menko AHY dan Gubernur Khofifah karena beliau memberikan amanah untuk mengawal masalah ini,” imbuhnya.

    Ke depannya, lanjut Emil, akan dilakukan koordinasi bersama Pemkot Surabaya dan pihak Kejaksaan untuk menindaklanjuti solusi cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

    “Tinggal proses administrasi tapi bukan berarti tidak ada kepastian. Tadi disepakati adalah menggunakan analisa hukum bukan proses hukum. Ini analisa hukum hanya sebagai telaah,” lanjutnya.

    Untuk itu, Wagub Emil menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah menyukseskan perjuangan warga Surabaya.

    “Alhamdulillah perjuangan bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan teman-teman FATWA bisa membawa kabar gembira kepada warga Surabaya yang telah berjuang selama puluhan tahun,” kata Wagub Emil.

    “Yang terpenting adalah urusan warga beres. Insya Allah PT Pertamina akan menyelesaikan masalah ini secepatnya dan warga Surabaya mendapat kabar gembira,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Pertamina Ungkap Kabar Terbaru soal Gabungkan 3 Anak Usaha

    Pertamina Ungkap Kabar Terbaru soal Gabungkan 3 Anak Usaha

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) mengungkap kabar terbaru terkait penggabungan tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS). Penggabungan ditargetkan terlaksana tahun depan.

    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan proses penggabungan ini sedang dalam tahap pengkajian di internal perusahaan.

    “Sebagai contoh, siang hari ini kami akan melanjutkan pembahasan dengan dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan atas detail teknis yang dilakukan dengan target persiapan go live-nya di tahun 2026,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Rabu (19/11/2025).

    Agung mengatakan, Pertamina juga sedang melakukan konsolidasi terhadap empat sektor bisnis yang bukan pada inti bisnis Pertamina yakni minyak dan gas. Pertama, Pertamina Bina Medica IHC yang memiliki bisnis rumah sakit. Prosesnya saat ini tengah dilakukan pengkajian oleh Danantara.

    Kedua yakni sektor perhotelan yang dimiliki oleh PT Patra Jasa ke PT Hotel Indonesia Natour (HIN). Progres konsolidasi ini masih dalam tahap kajian yang dikoordinir oleh HIN.

    Ketiga, konsolidasi maskapai penerbangan Pelita Air Service (PAS) ke Garuda Indonesia.

    “Dan terakhir adalah di sektor asuransi juga sedang dilakukan kajian implementasi konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi BUMN yang ada yang dipimpin oleh IFG sebagai holding BUMN asuransi, dan secara bertahap ini bukan hanya Pertamina tapi banyak sekali berbagai perusahaan asuransi di ekosistem BUMN yang akan dikonsolidasikan,” katanya.

    (acd/acd)

  • Pertamina Temukan Tambahan Cadangan Migas Jumbo di Blok Rokan

    Pertamina Temukan Tambahan Cadangan Migas Jumbo di Blok Rokan

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) melaporkan sejumlah capaian di tahun 2025. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan Pertamina berhasil menemukan cadangan migas non-konvensional (MNK) di Wilayah Kerja (WK) Rokan dengan potensi mencapai 724 juta barel.

    Oki menyampaikan temuan ini merupakan terbesar Pertamina dalam sepuluh tahun terakhir.

    “Di sektor hulu migas kita berhasil menemukan the largest discovery dalam 10 tahun terakhir. Kita berhasil menemukan migas non-konvensional atau MNK di WK Rokan yang potensi temuannya mencapai 724 juta barrel,” katanya dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/11/2025).

    Oki memperkirakan masih ada potensi cadangan migas lainnya di Indonesia. Pasalnya, temuan ini merupakan hanya berasal dari satu struktur saja.

    “Itu hanya dari satu struktur dan tentunya potensi non-konvensional di Indonesia jauh lebih besar dari itu. Ini merupakan salah satu penemuan konvensional maupun non-konvensional terbesar di Pertamina Group,” katanya.

    Terkait energi hijau, Oki mengatakan, Pertamina mulai memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang telah digunakan Pelita Air rute Jakarta-Bali dan Jakarta-Singapura. Adapun kapasitas produksi ini telah mencapai 9.000 barrel per hari.

    Lalu, Pertamina juga berhasil merevitalisasi infrastruktur gas di Tangki Arun yang akan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2025.

    “Kemudian untuk fasilitas logistik empat tangki BBM sebesar 29.000 m3 per tangki juga akan meningkatkan kemampuan Pertamina untuk melakukan inventory di Kilang Balongan yang akan meng-cover wilayah Jawa bagian Barat,” katanya.

    “Untuk penguatan di hilir kita terus melakukan perbaikan kapasitas produksi kilang proyek RDMP Refinery Development Master Plan di Balikpapan seperti bagaimana kita ketahui bersama akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 360 ribu barrel per day,” tambahnya.

    (acd/acd)

  • Agrinas: Biaya Bangun Kopdes Rp1,65 Miliar per Gerai, Ini Penjelasannya

    Agrinas: Biaya Bangun Kopdes Rp1,65 Miliar per Gerai, Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengungkap biaya pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih mencapai Rp1,65 miliar per unit sudah sesuai perhitungan dan rasional.

    Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan biaya Rp1,65 miliar tersebut setara dengan sekitar Rp2,93 juta per meter persegi untuk pembangunan KopDes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. 

    “Harga yang kami desainkan ini menurut kami itu harga yang sangat rasional, karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang menganjurkan untuk melakukan indeks [konstruksi],” kata Joao dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Joao menuturkan, penggunaan indeks konstruksi justru akan membuat biaya pembangunan KopDes/Kel Merah Putih melonjak drastis, yakni mencapai sekitar Rp600 triliun.

    Dia merincikan, desain bangunan KopDes/Kel Merah Putih disusun untuk memenuhi berbagai fungsi layanan desa. Nantinya, anggaran jumbo itu terdiri dari gedung berukuran 20×30 meter, yang mencakup gerai toko seluas 6×17 meter, serta klinik desa 3,5×10 meter yang dapat digunakan bidan maupun dokter.

    Kemudian, juga ada gudang pupuk berukuran 4×6 meter, ruang gudang bahan pokok, dan area khusus untuk penempatan gas melon subsidi (LPG 3 kg) agar KopDes/Kel Merah Putih sekaligus menjadi agen distribusi.

    Kendati demikian, Joao mengakui bahwa saat ini Agrinas masih menghadapi tantangan untuk mengejar target pembangunan harian. Pasalnya, Agrinas membidik pembangunan sekitar 2.930 titik.

    “Tetapi sampai hari ini kami baru bisa sekitar 1.200 dan kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai seperti yang kami rencanakan, yaitu sekitar 2.930 titik per hari,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan pembangunan fisik gerai KopDes/Kel Merah Putih ditargetkan rampung pada 2026. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas pada 12 Oktober 2025.

    Ferry menuturkan, Kepala Negara RI meminta agar percepatan pembangunan fisik gerai, kelengkapan, serta fasilitas pendukungnya, termasuk gudang KopDes/Kel Merah Putih di setiap titik lantaran banyak desa yang tidak memiliki aset bangunan memadai.

    Adapun, arahan tersebut kembali ditegaskan dalam rapat kabinet paripurna pada 21 Oktober 2025 di Istana dan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    “Beliau [Presiden Prabowo] merencanakan insya Allah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April [2026] itu akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan siap beroperasi,” tutur Ferry.

    Orang nomor satu di Indonesia itu berharap, nantinya setiap desa memiliki fasilitas bangunan lengkap yang terdiri atas gudang, gerai, kendaraan truk, alat pengangkutan, serta barang-barang yang diperlukan untuk operasional koperasi.

    KopDes/Kel Merah Putih, sambung dia, tidak hanya difungsikan sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat desa, melainkan juga berperan sebagai offtaker bagi hasil produksi warga.

    “Koperasi juga diharapkan presiden bisa berfungsi menjadi instrumen terbawah yang sekiranya ada program-program pemerintah pusat ke desa-desa itu bisa menjadi lebih efektif dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.