Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
–
Warga Pulau Rempang
, Batam, Kepulauan Riau akhirnya bertemu dengan Komisi IV
DPR RI
pada Senin (28/4/2025) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan atas Proyek Strategis Nasional (PSN)
Rempang Eco-City
.
Hadir bersama Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, warga mengemukakan sejumlah persoalan yang muncul atas rencana PSN Rempang Eco-City di depan Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Khalid, yang memimpin RDP.
Warga menyebutkan bahwa rencana PSN Rempang Eco-City mendatangkan akibat nyata bagi masyarakat Pulau Rempang, yang telah mereka diami turun temurun sejak ratusan tahun lalu.
Mereka mengalami
intimidasi
, kekerasan, dan kriminalisasi.
“Warga tidak lagi tenang ketika melaut dan berkebun, yang berujung pada berkurangnya penghasilan mereka. Alat tangkap warga rusak dan kebun mereka terbengkalai, karena terbagi fokus menjaga kampung dari ancaman penggusuran,” jelas Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Edy K Wahid, melalui sambungan telepon, Senin (28/4/2025).
Dalam pertemuan itu, tim advokasi juga menyebut dampak lain dari PSN Rempang, yang memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat, terganggunya layanan umum, dan mulai ada kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar Pulau Rempang.
Terkait dengan kriminalisasi terhadap warga, sebanyak delapan warga sebelumnya ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kerusuhan di Pulau Rempang, tepatnya di Kampung Tanjung Kertang pada 7 September 2023.
Kemudian, ada 43 warga yang ditangkap dalam aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di depan kantor BP Batam pada 11 September 2023.
“Dari 43 warga tersebut, 35 di antaranya ditetapkan menjadi tersangka dan diputus bersalah oleh pengadilan,” jelasnya.
Terbaru, warga mendapat intimidasi dari petugas keamanan PT Makmur Elok Graha (MEG), yang terjadi pada 18 September 2024 lalu di kawasan Giba, Kampung Sei Buluh, Kelurahan Sembulang.
Dalam peristiwa itu, tiga warga mengalami luka-luka, salah satunya adalah wanita lanjut usia (lansia) yang mengalami patah tangan.
Kemudian, penyerangan yang dilakukan puluhan petugas PT MEG terjadi di tiga pos warga di Kampung Sembulang Hulu dan Sungai Buluh di Pulau Rempang pada 17 Desember 2024 malam.
“Akibat penyerangan tersebut, delapan warga mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan, satu di antaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit,” jelasnya.
Melalui tim kuasa hukum, warga juga mengadukan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tidak transparan atas data-data yang dikeluarkan, utamanya data terkait warga di lima kampung yang telah menerima relokasi.
Warga Rempang meyakini data tersebut tidak akurat, karena berbeda jauh dengan data yang mereka himpun.
Warga menyayangkan sikap BP Batam, tidak hanya kepada masyarakat Pulau Rempang, namun juga kepada lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia.
“Tidak hanya sekali, Ombudsman RI bahkan telah berulang kali meminta BP Batam memberikan data detail warga yang telah menerima relokasi ini,” jelasnya.
Menanggapi aduan masyarakat Pulau Rempang ini, anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Intan Purnama Sari, menegaskan bahwa PSN Rempang Eco-City telah dicabut status PSN-nya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2025.
Rieke juga mendesak Jaksa Agung untuk mengusut pihak-pihak yang terlibat terkait adanya potensi korupsi di proyek Rempang Eco-City.
Ia juga mendorong dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BP Batam yang selama ini memainkan peran penting di sana.
“Warga tidak mungkin datang ke sini, kalau mereka tidak putus asa. Insya Allah tidak ada yang tidak bisa. Saya dukung pemerintah untuk evaluasi PSN Rempang Eco-City, apalagi sudah tidak PSN. Tidak ada satu agama pun yang mengizinkan tanah masyarakat dirampas,” jelasnya dalam rekaman video yang diterima dari tim advokasi, Senin (28/4/2025) sore.
Terkait dengan aduan soal adanya intimidasi, pihaknya berharap keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat.
Ia mendesak agar segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat Pulau Rempang dan masyarakat di mana pun berada dihentikan.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Khalid, mengatakan pihaknya sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan lahan di Batam.
Pada prosesnya, tim akan segera turun ke lapangan, termasuk datang langsung ke Pulau Rempang pada 15 sampai 17 Mei 2025 mendatang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR
-
/data/photo/2025/04/28/680f6955a30a6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut
Regional
28 April 2025")
Warga Rempang Hadiri RDP di DPR RI, Komisi IV Tegaskan Status PSN Rempang Dicabut Regional 28 April 2025
-
Indonesia Hadapi Tren Deindustrialisasi, Ini yang Harus Dilakukan Pemerintah Menurut DPR – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi yang ditandai dengan melemahnya sektor industri manufaktur yang semestinya menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara.
Pelemahan itu terlihat dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, penurunan penyerapan tenaga kerja, menurunnya investasi, dan peningkatan ketergantungan pada impor.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi kebijakan industri yang kuat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global.
“Investasi yang masuk juga harus didorong untuk membawa alih teknologi, membuka peluang kolaborasi dengan UMKM lokal, dan meningkatkan nilai tambah ekspor nasional,” ujar anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak
Menurut Amin, Danantara bisa menjadi garda depan dalam penguatan tata kelola, serta strategi industri yang tepat sasaran. Indonesia sedang menapaki jalur menuju panggung utama rantai pasok dunia, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemain utama.
Amin juga berharap, Danantara yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai holding BUMN investasi, mampu memainkan peran penting sebagai lokomotif investasi nasional.
“Dengan mengusung prinsip good and clean governance (GCG), Danantara menjadi penggerak utama dalam mendorong investasi strategis, mendorong hilirisasi industri, dan mendukung transisi energi,” ujarnya.
Dia menekankan agar Danantara tidak hanya menghimpun dan mengelola modal, tapi juga menggerakkan transformasi ekonomi nasional dengan prinsip tata kelola yang baik dan bersih (GCG).
Menurut Amin, jika ingin investor percaya, reformasi tatakelola harus mulai dari dalam.
Danantara hadir bukan hanya sebagai investor strategis, tetapi juga sebagai simbol bahwa keseriusan memperbaiki iklim investasi.
“Danantara harus menjadikan investasi negara lebih efisien, terukur, dan berbasis risiko,” ujarnya.
Di sisi lain, Amin juga mengapresiasi kenaikan realisasi investasi di kuartal I 2025 sebesar Rp 452,8 triliun.
Angka tersebut naik 23,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah menargetkan total investasi Rp 1.905,6 triliun tahun ini.
“Kami menyambut gembira capaian tersebut dan berharap investasi yang masuk bisa menandai langkah awal Indonesia dalam memperkuat peran di rantai pasok global. Gejolak ekonomi dunia saat ini harus dijadikan momentum agar Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok dunia,” ujar Amin di Jakarta, Minggu (27/4/2025).
-
Anggota DPR Tolak Usulan Trump Hapus QRIS dan GPN, Singgung Mahal Biaya Tambahan
PIKIRAN RAKYAT – Keinginan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang hendak menghapus sistem pembayaran digital Indonesia, QRIS dan GPN ditolak keras oleh pemerintah.
Penolakan datang khususnya dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya.
Menurut Asep, sistem QRIS dan GPN adalah bagian dari keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Ia menyampaikan hal tersebut di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 24 April 2025.
“Penggunaan sistem pembayaran melalui QRIS dan GPN yang sekarang semakin masif ini menjadi cermin dari keberhasilan agenda literasi keuangan kepada warga yang diinginkan oleh kita semua,” kata Asep, wakil rakyat Dapil Jawa Barat V Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan QRIS dan GPN kini semakin populer karena dinilai lebih praktis dan aman.
Pembayaran cukup dilakukan dengan memindai barcode tanpa perlu membawa kartu, dan data transaksi masyarakat pun lebih terlindungi serta bisa dipantau langsung oleh pemerintah.
Beban Biaya Bertambah Jika QRIS Dihapus
Asep menambahkan, jika QRIS dan GPN dihapus, masyarakat akan kembali menggunakan kartu berlogo Visa atau MasterCard, yang dapat memunculkan beban biaya tambahan dan justru menguntungkan perusahaan asing.
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan semangat untuk membangun kemandirian ekonomi dan sistem keuangan nasional.
Ia juga mengingatkan agar tim lobi Indonesia tidak menjadikan sistem QRIS dan GPN sebagai bahan tawar-menawar dalam negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat. Sebaiknya, kata dia, pemerintah mencari kompensasi lain yang lebih tepat.
Asep pun mempertanyakan nasib uang elektronik seperti e-money Mandiri, Brizzi BRI, dan Flazz BCA jika sistem lokal seperti QRIS dan GPN dihapus.
“Nantinya bagaimana dengan e-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga suka digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?” ujar Asep. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Ke Sawahlunto, Andre Rosiade Siap Fasilitasi Pemda di Sumbar Bertemu Menteri
Jakarta –
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade siap memfasilitasi pemerintah daerah bertemu dengan para menteri Kabinet Merah Putih. Hal ini demi percepatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).
“Insyaallah kami akan fasilitasi Pak Wali dan jajaran untuk bertemu berbagai menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Andre Rosiade saat silaturahmi di rumah dinas Wali Kota Sawahlunto, Jumat (25/4/2025).
Andre Rosiade ke Sawahlunto dalam agenda reses untuk meresmikan pengoperasian tower BTS di dua desa yakni Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi dan Desa Kubang Tangah Kecamatan Lembah Segar.
Andre juga menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Begitu juga dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut berkomitmen membangun Sumbar.
“Jadi kalau Bapak butuh Kementerian A, Kementerian B, insyaallah kami akan fasilitasi. Bukan hanya menteri-menteri yang di bawah Komisi VI, tapi meskipun ada di Komisi VI, Andre Rosiade bisa telepon seluruh menteri yang ada di kabinet Pak Prabowo. Insyaallah Pak Prabowo komit membangun Sumbar,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Andre menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan dirinya akan melakukan beberapa kegiatan di Sumbar. Selain meresmikan dua BTS di Sawahlunto, Andre akan kembali berkunjung ke Sawahlunto untuk melakukan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bersama Kementerian ATR/BPN pada tanggal 4 Mei 2025.
Andre berharap, kedatangan Menteri PU dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah di Sumbar untuk menyampaikan proposal program pembangunan. “Jadi nanti bupati atau wali kota bisa koordinasi, nanti kita bawa ke Pak Menteri untuk bisa melakukan konsolidasi mengajukan permintaan kepada pak Menteri,” tutur Andre.
Selain groundbreaking Fly Over Sitinjau Lauik kata Andre, Menteri PU juga bakal melihat langsung kondisi Jalan Air Dingin di Kabupaten Solok dan jalan Lintau-Payakumbuh.
“Pak Wali tidak usah khawatir, Inpres Jalan Daerah (IJD) insyaallah turun, soal irigasi, sanitasi itu turun anggarannya. Jadi kalau masalah air, irigasi, sanitasi lalu jalan daerah yang rusak, sudah ada penambahan anggaran dari pak Presiden Prabowo untuk berbagai kementerian. Insyaallah kami sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, siap memfaslitasi dan memperjuangkan,” tutur Andre.
Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra mengatakan Pemko Sawahlunto sekarang sedang melakukan beberapa pembangunan infrastruktur seperti jalan, lampu jalan, dan ketersediaan air. Dari tiga kegiatan itu progresnya sudah mencapai 80 persen.
Riyanda mengaku komit membangun Kota Sawahlunto semakin maju ke depan. “Kami masih adaptasi dalam dua bulan ini, tapi kami sudah komitmen dengan wakil wali kota dan seluruh jajaran Pemko Sawahlunto akan membuat Kota Sawahlunto ini semakin maju nantinya,” ujar Riyanda.
Bagi Riyanda, kehadiran anggota DPR RI Andre Rosiade ke Sawahlunto adalah hal yang sangat dinantikan. “Kedatangan bapak Andre Rosiade anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini merupakan sesuatu yang istimewa bagi kita. Karena mungkin nanti banyak hal yang ingin kita sampaikan dalam bentuk proposal yang nanti bisa kolaborasikan antara pemda dan pemerintah pusat,” tutur Riyanda.
(gbr/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Menanti Revitalisasi Pasar Boja Kendal, Jumiati Tambal Lapak Mandiri dari Kebocoran Atap
TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Wajah Jumiati (49) pedagang ikan asal Semarang itu begitu ceria, tatkala mengetahui rombongan Pemerintah Kabupaten Kendal memantau kondisi pasar Boja.
Maklum, sebagian besar pedagang yang membuka lapak di bagian dalam, terpaksa berjibaku dengan air hujan yang mengalir dari bocornya atap pasar.
Kondisi itu sudah dialami pedagang sekitar 5 tahun terakhir.
Jumiati yang menggantungkan hidup dari pasar, seringkali mengeluarkan dana tambahan untuk melindungi lapaknya dari guyuran air hujan.
Dia bersama pedagang lain belum bisa berbuat banyak, selain membuat atap darurat seadanya.
Atap-atap pasar seolah dibiarkan menganga, memberi ruang bagi cahaya matahari dan air hujan masuk melalui celah-celah membasahi dagangan.
“Kapan ini bisa diperbaiki ibu, kami yang di sini selalu kehujanan karena atap pasarnya bocor sudah lama,” kata Jumiati menyambut kedatangan Bupati Dyah Kartika Permanasari di Pasar Boja, Jumat (25/4/2025).
Jumiati tak tahu lagi harus berharap pembenahan kepada siapa. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi hingga anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto yang sempat berkunjung ke Pasar Boja beberapa waktu lalu, hingga kini juga belum menemukan titik terang rencana pembangunan ulang.
Ia khawatir, rencana itu tak bisa terealisasi tahun ini seperti yang diharapkan para pedagang.
“Semoga bisa dibangun tahun ini, kadang dagangan tidak laku kalau basah,” tuturnya.
Pedagang lain, Rusmiati pun tak mampu memendam kekecewaannya. Dia yang berjualan ayam potong selama lima tahun lebih, ingin merasakan berdagang di tempat yang lebih nyaman dari guyuran air hujan.
“Ada yang pakai terpal, ada yang buat atap permanen tapi biayanya lebih mahal,” sambungnya.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari pun merespons keluhan pedagang dan menyapa para pedagang yang terdampak.
Ia pun memastikan jika revitalisasi pasar Boja akan dilakukan tahun ini.
“Nggih ibuk, tahun ini akan kita bangun kembali biar tidak kehujanan lagi ya,” kata bupati yang akrab disapa Tika sembari melihat kondisi atap pasar yang bocor.
Untuk peremajaan fisik pasar Boja, dia memprakirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 2 miliar.
“Anggaran sekitar Rp 2 miliar, tahun ini kita mulai ya,” tandasnya. (ags)
-
Andre Rosiade Resmikan BTS Telkomsel di Desa Batu Tanjung
Jakarta –
Warga Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto akhirnya bisa menikmati layanan telepon seluler setelah menara BTS Telkomsel resmi beroperasi. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
“Dengan mengucapkan bismilllahirrahmanirrahim, kita resmikan BTS di Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan diberkahi Allah SWT,” kata Andre Rosiade dalam peresmian BTS Desa Batu Tanjung, Jumat (25/4/2025) didampingi oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra; Wakil Wali Kota, Jeffry Hibatullah; Manager Network Operation Productivity Telkomsel Padang, Andy Suapril; dan Kepala Desa Batu Tanjung, Marwan.
Menurut Andre, BTS yang dibangun ini termasuk yang terbaik di Sumatera, dari segi produktivitas dan efisiensi. Ia pun meminta warga dan pemerintah daerah turut menjaga fasilitas ini dengan baik, termasuk mewaspadai pencurian perangkat BTS, seperti baterai dan komponen lainnya.
“Untuk informasi, pembangunan BTS di Desa Batu Tanjung Talawi ini merupakan salah satu pengajuan BTS terbaik di Pulau Sumatera. Produktivitasnya paling banyak, jadi enggak rugi Telkomsel,” imbuhnya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah daerah dan masyarakat Desa Batu Tanjung menjaga BTS Telkomsel dengan baik. Ia mengingatkan agar masyarakat selalu mengawasi dan memantau keberadaan BTS ini agar tidak dicuri.
“Ini tugas bapak, jaga ini jangan sampai perangkat BTS ini dicuri orang seperti baterai dan perangkat lainnya,” tegasnya.
Kepala Desa Batu Tanjung, Marwan mengatakan akan menjaga BTS dengan baik. Ia juga mengatakan manfaat yang dirasakan warga sekitar meskipun beberapa desa saat ini masih belum mendapatkan sinyal sepenuhnya.
“Insyaallah dari mulai lahan hingga pembangunan akan dijaga oleh pemuda. Satu batang besi pun tidak hilang pak,” kata Marwan.
Manager Network Operation Productivity Padang, Andy Suapril menyatakan terima kasih atas dukungan Andre Rosiade yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa BTS ini masih dalam tahap penyempurnaan, termasuk penyesuaian arah antena untuk mengoptimalkan sinyal.
“Kami sampaikan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade yang punya peran besar menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga dapat menghadirkan tower Telkomsel yang selama ini sangat dinantikan oleh masyarakat Desa Batu Tanjung,” kata Andy.
“Itu masih dalam pemantapan, nanti kita lihat lagi mungkin ada antena yang perlu diarahkan,” imbuhnya.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra juga mengapresiasi peran Andre dan Telkomsel dalam mewujudkan BTS di wilayah blankspot. Ia menilai ini sebagai hasil nyata dari kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam pemerataan layanan digital, khususnya di daerah-daerah terpencil.
“Kami atas nama Pemko Sawahlunto mengucapkan terima kasih kepada bapak Andre Rosiade dan juga pihak Telkomsel yang sudah memberikan bantuan dalam bentuk BTS,” tutup Riyanda.
(akn/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Tarif Trump Mengancam, DPR Mulai Bahas Revisi UU Perlindungan Konsumen
Bisnis.com, JAKARTA — DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seiring munculnya ancaman kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).
Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyebut, perang dagang tarif akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump akan berdampak pada ekonomi nasional, termasuk pada konsumen.
“Ekonomi global tidak baik-baik saja. Ini akibat perang dagang tarif akibat kebijakan Donald Trump yang tentu berdampak kepada ekonomi nasional kita dalam negeri dan juga berdampak pada konsumen,” kata Nurdin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan di Kompleks Senayan, Kamis (24/4/2025).
Terlebih, Nurdin menilai permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat juga semakin beragam dan kompleks. Apalagi, lanjut dia, UU 8/1999 telah menginjak usia 25 tahun sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, terutama di sektor perdagangan elektronik (e-commerce) seperti Tokopedia—Shopee Cs.
”… sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, khususnya dalam merespons permasalahan konsumen di sektor e-commerce,“ ungkapnya.
Menurutnya, penyelesaian sengketa konsumen tidak berjalan adaptif. Begitu pula dengan pengaturan terkait sanksi yang belum tegas, serta pengaturan lainnya.
“Sehubungan dengan tersebut, Komisi VI DPR bermaksud untuk merancang UU Perlindungan Konsumen yang baru guna melindungi masyarakat dari berbagai ancaman produk dan jasa berbahaya ke depannya,” jelasnya.
Di samping itu, dia menyampaikan bahwa rancangan UU Perlindungan Konsumen juga telah ditetapkan sebagai UU inisiatif DPR dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025.
Adapun, dalam menyusun draf naskah akademik dan RUU tentang Perlindungan Konsumen, Nurdin menuturkan bahwa Komisi VI DPR juga telah membentuk panitia kerja alias panja.
“Mudah-mudahan bisa cepat menyelesaikan daripada UU Perlindungan Konsumen,” pungkasnya.
-
Kemenkop Targetkan UU Koperasi Rampung Sebelum 12 Juli
JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan revisi Undang-Undang Perkoperasian rampung sebelum 12 Juli 2025 agar menjadi landasan hukum baru yang memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Asisten Deputi Bidang Hukum dan Organisasi Kemenkop Try Aditya Putra mengatakan, RUU Perkoperasian saat ini telah masuk ke Badan Legislasi DPR RI.
“Mudah-mudahan di tanggal 12 Juli (2025) kita banyak memiliki capaian, terbentuknya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, kita juga memiliki Undang-Undang Perkoperasian yang baru,” kata Try dilansir ANTARA, Selasa, 22 April.
Kemenkop tengah menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian agar dapat segera disahkan sebagai dasar hukum koperasi yang lebih relevan dan mutakhir.
Try menjelaskan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku sejak 1992 sempat direvisi pada 2012, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014 sehingga perlu segera disusun aturan pengganti.
Pembatalan UU oleh MK memandatkan penyusunan regulasi baru, sehingga Kemenkop kini berupaya mendorong pembentukan undang-undang pengganti yang lebih kuat dan mendukung perkembangan koperasi nasional.
“Pada tahun 2012 memang sempat direvisi undang-undang tersebut hanya saja pada tahun 2014 undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memandatkan kepada kita untuk segera membentuk ataupun menyusun undang-undang yang baru,” jelasnya.
Dia menyebutkan RUU Perkoperasian saat ini telah masuk ke Badan Legislasi DPR RI dan diharapkan pembahasannya segera dimulai pada masa sidang setelah reses minggu ini.
Karena itu, Kemenkop berharap pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional, tidak hanya tercapai target pendirian 80 ribu Kopdes Merah Putih, tapi juga disahkannya UU Perkoperasian yang baru.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan setidaknya ada 22 regulasi yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia sehingga pihaknya berupaya melakukan supervisi dan advokasi terhadap UU Perkoperasian.
Meski begitu, Budi tidak merinci lebih detail 22 regulasi yang disebutkan menjadi penghambat pengembangan koperasi di Indonesia.
Namun, ada beberapa isu mengenai koperasi yang harus menjadi perhatian secara bersama. Pertama, regulasi koperasi yang kurang relevan dengan perkembangan terkini.
Dia mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
“Sedang kami usahakan untuk direvisi, karena ini Undang-Undang Koperasi sudah tujuh Presiden dari zaman Pak Harto, Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sudah tujuh Presiden, undang-undang belum pernah mengalami revisi,” kata Budi saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu 12 Februari 2025.
-
Ini Bukan Matahari, Ini Bulan
loading…
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menghadiri acara halalbihalal di Rumah Dinas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Foto/Instagram Cak Imin
JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung isu “matahari kembar” usai menghadiri acara halalbihalal di Rumah Dinas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ), Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. Mulanya, Dasco yang hendak pergi dari rumah dinas itu ditemani Cak Imin berjalan keluar.
Setibanya di halaman rumah, Dasco lantas berkelakar. “Ini bukan matahari, ini bulan,” ujar Dasco sembari menepuk punggung Cak Imin disambut tawa.
Saat disinggung lebih dalam terkait maksud kelakarnya itu, Dasco tak menjawab detail. “Kalau matahari kan siang, ini kan malem,” pungkas Wakil Ketua DPR ini.
Terpisah, Cak Imin menepis isu matahari kembar. Ia mengaku belum pernah mendengar isu tersebut baik di internal kementerian maupun di pemerintahan.
“Saya enggak pernah berdengar isu itu di internal Kementerian Pemerintahan enggak ada,” tegas Cak Imin.
Acara itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Terlihat, Dasco duduk semeja dengan Cak Imin dan mantan Menaker yang juga menduduki jabatan anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
-
Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan
loading…
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar memberikan keterangan kepada media saat menggelar acara Halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. FOTO/ACHMAD AL FIQRI
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. Menurutnya, presiden menitipkan pesan agar menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.
“Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin usai halalbihalal.
Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih itu, Cak Imin mengaku, pembicaraan dalam acara halalbihalal bersifat umum. Ia menerangkan, acara itu juga ditujukan untuk meningkatkan kerja sama antarmenteri.
“Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, dalam acara itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Terlihat, Dasco duduk semeja dengan Cak Imin dan mantan Menaker yang juga menduduki jabatan anggota Komisi VI DPR Ida Fahziyah dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Terlihat pula Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin bersama sang istri Wury Estu Handayani; Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemuda Raffi Ahmad, Mendagri Tito Karnavian hingga Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Hadir pula sejumlah elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti elite Partai Demokrat Renanda Bachtar, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, hingga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo.
(abd)