Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Holding BUMN Farmasi Masih Rugi Rp 1 T

    Holding BUMN Farmasi Masih Rugi Rp 1 T

    Jakarta –

    Kinerja Holding BUMN Farmasi masih mengalami tekanan dari segi profitabilitas sepanjang 2024. Pada 2024, Bio Farma Group membukukan pendapatan sebesar Rp 15,71 triliun (unaudited) dengan rugi bersih sebesar Rp 1,16 triliun.

    Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya mengakui penurunan kinerja mulai terjadi pada 2022, sejak pandemi COVID-19. Di 2024, EBITDA minus Rp 190 miliar. Angka ini membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Secara EBITDA, memang kami masih suffer, bahwa tahun 2023 kami juga EBITDA-nya masih suffer minus Rp 0,47 triliun. Kemudian tahun 2024 ini ada minus di Rp 0,19 triliun,” kata Shadiq saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Berdasarkan materi yang disampaikan, Bio Farma Group mencatatkan laba sebesar Rp 1,94 triliun pada 2021. Laba itu turun menjadi Rp 500 miliar pada 2022.

    Pada 2023, Bio Farma mengalami kerugian sebesar Rp 2,04 triliun. Kemudian, kerugiannya membaik menjadi Rp 1,16 triliun pada 2024.

    “Di tahun 2023 ini adalah masa-masa yang tidak mudah buat kami, sehingga secara grup kami harus suffer dengan (rugi bersih) minus Rp 2,04 triliun. Dan tahun 2024 ini penurunan net income tersebut masih berlanjut masih negatif. Namun ini masih sudah lebih bagus dibandingkan dari tahun 2023,” terang Shadiq.

    Dia membebarkan sepanjang kuartal I-2025, Bio Farma itu berhasil meraih pendapatan sebesar Rp 3,66 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 380 miliar.

    Menurut Shadiq, peralihan masa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai beban impairment. Meski begitu, dia melihat peluang bisnis mengembangkan bahan baku dengan adanya kebijakan Kementerian Kesehatan Saudi Arabia yang mewajibkan suntikan COVID untuk jamaah haji dan umrah.

    “Puji syukur bahwa itu juga menjadi peluang buat kami dan kami berharap juga untuk berikutnya bisa dilakukan juga terhadap jemaah umrah karena jemaah haji mungkin hanya sekitar 240 ribu orang per tahun. Tapi jemaah umroh ada sekitar 1,8 juta orang per tahun,” tambah Shadiq.

    (acd/acd)

  • Demokrat Bilang KPK Masih Bisa Tindak Direksi BUMN yang Tersangkut Korupsi

    Demokrat Bilang KPK Masih Bisa Tindak Direksi BUMN yang Tersangkut Korupsi

    Demokrat Bilang KPK Masih Bisa Tindak Direksi BUMN yang Tersangkut Korupsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat
    Herman Khaeron
    mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) masih bisa menindak direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi.
    Anggota Komisi VI DPR RI itu menyatakan, Undang-Undang (UU) BUMN yang baru tidak lantas membuat KPK kehilangan kewenangan untuk melakukan penindakan tersebut.
    “Tidak ada satu pun warga negara Indonesia yang kebal terhadap masalah hukum,” ujar Herman di Kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
    “Sehingga dipastikan bahwa undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggara negara,” sambung dia.
    Saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu disebut Ketua KPK Setyo Budiyanto membatasi kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
    Baginya, persoalan muncul pada Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara.
    Di sisi lain, Herman menekankan bahwa undang-undang lain tetap bisa digunakan KPK dan para penegak hukum untuk memeriksa direksi BUMN.
    “KPK bisa menindak, karena siapapun meskipun statusnya bukan penyelenggara negara, tetapi obyek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja,” paparnya.
    Terakhir, Herman meminta agar
    UU BUMN
    tidak dianggap menghalangi aparat penegak hukum untuk menindak dugaan korupsi di BUMN.
    “Jadi saya kira clear lah, jangan sampai kemudian opini itu dikembangkan seolah-olah melindungi, memberikan hak imunitas, tidak. Tidak ada yang kebal hukum,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Haji 2025, Garuda siapkan satu pesawat cadangan cegah keterlambatan

    Haji 2025, Garuda siapkan satu pesawat cadangan cegah keterlambatan

    Jadi tahun ini kami menyiapkan satu pesawat untuk backup yang tahu lalu tidak ada,

    Jakarta (ANTARA) – Garuda Indonesia menyiapkan 13 pesawat berbadan lebar untuk melayani penerbangan haji 2025 serta satu pesawat cadangan untuk meminimalisir potensi keterlambatan keberangkatan maupun kepulangan.

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengatakan, dengan adanya pesawat cadangan ini, Garuda Indonesia berharap dapat melakukan pemulihan jadwal penerbangan dengan lebih cepat apabila terjadi kendala operasional.

    “Jadi tahun ini kami menyiapkan satu pesawat untuk backup yang tahu lalu tidak ada,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Wamildan menjelaskan, nantinya pada fase keberangkatan jemaah haji, pesawat cadangan ini akan disiagakan di Jakarta. Sementara itu, pada fase kepulangan, pesawat yang sama akan ditempatkan di Jeddah atau Madinah.

    Strategi ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan jika terjadi penundaan penerbangan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat kembali dari Arab Saudi.

    Pada musim haji tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 90.933 penumpang, yang terdiri dari 90.203 calon jemaah haji dan 730 petugas haji.

    Jumlah ini terbagi ke dalam 246 kelompok terbang (kloter) dan diberangkatkan dari tujuh embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Garuda Indonesia telah menerbangkan 4.158 calon jemaah haji pada fase keberangkatan pertama, Jumat (2/5).

    Fase keberangkatan calon jemaah haji berlangsung pada 2–16 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Madinah, dan 17–31 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Jeddah.

    Selanjutnya, fase pemulangan akan dimulai pada 11–25 Juni 2025 dengan keberangkatan dari Jeddah/Madinah menuju kota embarkasi, dan 26 Juni–10 Juli 2025 dari Madinah menuju kota embarkasi.

    Garuda Indonesia akan mengoperasikan 13 pesawat berbadan lebar selama musim haji 2025, yang terdiri dari Boeing B777-300ER, Airbus A330-900neo, dan Airbus A330-300. Dari total pesawat yang dioperasikan tersebut, lima di antaranya merupakan pesawat sewa.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator NasDem Nengah Senantara: Bali Menangis Akibat Blackout 12 Jam – Halaman all

    Legislator NasDem Nengah Senantara: Bali Menangis Akibat Blackout 12 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem Nengah Senantara, menyayangkan terjadinya pemadaman listrik total atau blackout di Bali yang terjadi pada Jumat (3/5/2025) lalu.

    Apalagi, usai blackout, terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Bali.

    Ia mengatakan pemadaman ini cukup mengganggu aktivitas warga karena terjadi pada hari kerja saat aktivitas warga sedang tinggi.

    Nengah juga menyoroti kinerja PLN ketika pemadaman listrik serentak terjadi. 

    Menurutnya PLN kurang melakukan sosialisasi menjelang pemadaman listrik tersebut.

    “Kejadian blackout kemarin tentu mengganggu kenyamanan warga Bali dan ‘Bali Menangis’ dengan adanya kejadian blackout tersebut,” kata Nengah kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Padamnya listrik di beberapa wilayah di Bali diduga karena terganggunya sistem kabel bawah laut yang menyalurkan daya dari pembangkit ke jaringan distribusi Bali.

    Nengah menyebut hal itu tentu harus menjadi alarm untuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan energi, terutama di daerah Bali.

    “Penyebab kejadian ini juga harus diketahui secara pasti, agar dapat menjadi pembelajaran dan kesiapan bagi pengelolaan kelistrikan di daerah lainnya,” ucapnya.

    Nengah mengatakan, Bali memiliki ketergantungan pasokan listrik dari Jawa. 

    Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik di Bali pada tahun 2024 mencapai 1.157,6 megawatt (MW).

    Sebagian besar kebutuhan itu disalurkan melalui kabel bawah laut dari Pulau Jawa.

    Ketergantungan ini, menurut Nengah, apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pada jaringan interkoneksi tersebut, Bali bisa mengalami pemadaman listrik yang cukup besar, seperti halnya beberapa waktu lalu.

    “Pemadaman listrik tentu akan berdampak bagi masyarakat Bali, terutama pada sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Pemadaman listrik akan mengganggu operasional hotel, restoran, fasilitas wisata serta layanan lainya yang membutuhkan pasokan listrik,” ucapnya.

    Untuk itu, Ketua DPW Nasdem Bali tersebut menyatakan pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Bali. 

    Sebab, sebagai penyumbang devisa pariwisata terbesar, sudah seharusnya pemerintah pusat tidak memandang Bali hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan strategis nasional yang membutuhkan dukungan penuh dalam hal ketahanan energi.

    Kemandirian energi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dicapai pulau sekecil Bali. Kemandirian energi adalah harapan yang harus diwujudkan. 

    Hal ini bisa terwujud jika semua pemangku kepentingan mau bekerja sama mulai dari pemerintah pusat, daerah, PLN, investor dan masyarakat. Bali tidak bisa terus bersandar pada listrik dari pulau lain.

    “Bali adalah pulau yang dilandasi adat, tradisi dan budaya sehingga Bali menjadi magnet tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain dan Bali juga pulau yang sangat harmonis dalam tata kehidupannya,” ujarnya.

    Nengah meminta kepada para stakeholder seperti kepala daerah yang ada di Bali untuk membuat langkah strategis tentang kemandirian energi di Bali.

    Sebagai Wakil Rakyat Dapil Bali, Nengah juga meminta Presiden Prabowo untuk memberikan atensi khusus untuk Bali. 

    Hal ini agar Bali tidak hanya dijadikan sebuah destinasi wisata tapi juga sebagai kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik.

    “Untuk itu dengan penuh rasa hormat kepada Pak Presiden Prabowo, tolong untuk memberikan atensi khusus untuk Bali untuk memberikan atensi lebih supaya bisa dijadikan kawasan strategis nasional di bidang energi khususnya listrik,” pungkasnya.

    Selain itu, permasalahan listrik, Nengah juga menyebut ada empat pekerjaan rumah yang mendesak untuk Bali seperti persoalan air, sampah dan infrastruktur. 

  • Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Stok Beras Melimpah, Bulog Sewa Gudang TNI-BUMN buat Simpan

    Jakarta –

    Perum Bulog telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas 1,1 juta ton untuk menampung hasil panen petani dari penugasan serapan gabah. Bulog ditargetkan menyerap hasil panen petani sebanyak 3 juta ton setara beras.

    Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan sewa gudang tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti seluruh Jawa, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, hingga Nusat Tenggara Barat (NTB)

    “Sewa gudang kami tersebar di beberapa provinsi produsen seperti Sulawesi Selatan, Aceh, NTB , Sumatera Selatan dan seluruh Jawa,” kata Arwakhudin kepada detikcom, Selasa (6/5/2025).

    Arwakhudin mengatakan sewa gudang ini tidak semuanya langsung dibayar di awal karena ada yang skema pinjam-pakai. Untuk itu, dia menerangkan belum bisa menyebut anggaran yang dihabiskan untuk menyewa gudang dengan kapasitas 1,1 juta ton. Arwakhudin pun menekankan Bulog tidak membatasi anggaran untuk penyediaan gudang bagi petani.

    “1,1 juta ini tidak semuanya membayar karena ada yang pinjam pakai. Tentang berapa besar yang harus dibayar oleh Bulog akan diketahui di di akhir pemakaian karena perhitungannya adalah dibayar berdasarkan kuantum penggunaan dan jangka waktu,” terang Arwakhudin.

    Adapun gudang yang disewakan itu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti milik Banda Ghara Reksa (BGR) dan ID Food, serta milik dari pengusaha penggilingan padi. Lalu, ada juga skema pinjam pakai milik TNI.

    “Gudang kami sewa dari BUMN seperti BGR dan ID Food, juga gudang milik para pengusaha penggilingan padi serta pinjam pakai milik TNI,” terang dia.

    Seperti diketahui, stok beras di gudang Perum Bulog terus melonjak seiring jalannya penugasan untuk menyerap hasil panen dari petani. Hingga 4 Mei 2025, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menilai stok beras Bulog saat ini merupakan stok terbaik. Menurut dia, stok beras ini sebagai upaya untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah. Novi pun mengakui saat ini ada beberapa gudang milik Bulog sudah penuh dengan stok beras.

    “Memang sekarang ini gudang, ada beberapa gudang Bulog yang penuh, yaitu sudah penuh dengan stok. Namun kita tetap melaksanakan kerjasama, baik itu dengan BUMN atau instansi lainnya yang bisa kita gunakan untuk stok beras,” kata Novi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Adapun kapasitas gudang yang ada di Bulog saat ini adalah sebesar 4.929.760 ton. Dari total tersebut, terdiri dari 3.255.898 ton gudang operasional Bulog, 1.161.490 ton gudang sewa dan filial, serta 512.372 ton yang termasuk dalam kategori broken space.

    (acd/acd)

  • Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Utang Istaka Karya ke BUMN Mau Dihapus biar Bisa Bayar Utang Vendor

    Jakarta –

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan rencana penghapusan utang PT Istaka Karya (Persero) ke sejumlah BUMN. Istaka Karya diharapkan dapat memprioritaskan pembayaran utang ke vendor eksternal yang sudah bertahun-tahun tak dibayar.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan, sejumlah perusahaan pelat merah setuju melepas hak tagihnya ke Istaka Karya. Sebagai informasi, Istaka Karya sudah disuntik mati pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Maret 2023.

    “Ini ada surat dari BSI, dari Brantas (Abipraya), dari Waskita, dari WIKA, yang intinya telah menyampaikan kepada hakim pengawas kesediaan teman-teman BUMN ini untuk melepas hak tagihannya dengan asas keadilan,” ujar Tiko dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    “Di mana sebagai perusahaan terafiliasi yang memiliki sesama kepentingan, mendahulukan kepentingan dari kredit turun eksternal yang merupakan vendor-vendor yang berskala kecil,” sambung Tiko.

    Tiko menjelaskan, regulasi hapus tagih ke BUMN sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Meskipun hal itu tetap harus mendapat persetujuan dari Presiden.

    “Menteri, selaku perorangan pemerintah pusat, dengan persetujuan Presiden, berwenang menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN. Jadi memang sudah ada ruang itu, namun memang kami harus mengajukan kriteria umum kepada Presiden,” tuturnya.

    Menurut Tiko pihaknya sedang membuat konsep kriteria umum hapus tagih dalam konteks kepailitan BUMN, lalu mengajukannya ke Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan kriteria umum.

    “Jadi ini pintu yang ada di Undang-Undang BUMN, Undangan 1 2025, dan nanti pada waktu pelaksanaannya, itu cukup persetujuan RUPS. Tapi kami butuh kriteria umum dulu disetujui Presiden,” jelas Tiko.

    Tiko menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan kurator dan hakim pengawas dalam proses tersebut. Menurutnya, hakim pengawas meminta adanya hasil RUPS terkait pelepasan hak tagihnya.

    Hal itu demi menjamin tidak akan ada gugatan di masa mendatang. Selain itu ia juga mendorong kurator untuk mempercepat pelepasan aset Istaka Karya, serta mendorong BUMN yang punya kepentingan sama dengan aset-aset Istaka Karya untuk membelinya.

    Dalam catatan detikcom, sebanyak 179 vendor belum dibayar Istaka Karya dengan total tagihan mencapai Rp 786 miliar. Padahal sejumlah proyek yang dikerjakan vendor sudah selesai dan dinikmati masyarakat.

    (acd/acd)

  • Nggak Mudah Garap Proyek DME Pengganti LPG, Ini Kendalanya

    Nggak Mudah Garap Proyek DME Pengganti LPG, Ini Kendalanya

    Jakarta –

    Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail, buka-bukaan soal tantangan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME). Ia menyebut, produksi DME kerap kali terkendala oleh nilai keekonomiannya.

    Ia menjelaskan, biaya produksi DME masih jauh lebih tinggi ketimbang harga jual yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, harga DME juga masih lebih tinggi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang diperoleh dari impor.

    “Estimasi harga DME hasil produksi masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor,” ungkap Arsal dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Arsal menjelaskan, harga subsidi LPG yang eksisting saat ini ditetapkan sebesar Rp 22.727 per 3 kg atau sekitar US$ 474 per ton. Jika dikalkulasikan secara tahunan, diasumsikan sekitar 10,78 juta ton per tahun atau setara Rp 82 triliun per tahun.

    Sementara untuk DME subsidi, ia menjelaskan harga per 3 kg sebesar Rp 34.069 atau setara US$ 710 per ton. Sementara dalam setahun, estimasi DME sebesar 10,78 juta ton per tahun atau setara Rp 123 triliun per tahun.

    Persoalan kedua, kata Arsal, hilirisasi batu bara menjadi DME terkendala tantangan teknis, sebagaimana hasil rapat yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) hilirisasi bersama PT Pertamina (Persero) Tbk pada tanggal 10 Maret 2025.

    Dalam rapat tersebut, kendala yang dialami yakni kebutuhan infrastruktur konversi yang meliputi jalur distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel dengan DME.

    “Jadi jaraknya itu kurang lebih 172 km, serta perlunya kesiapan jaringan niaga dan distribusi bahan bakar alternatif ini secara luas,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, perseroan siap menjalankan proyek hilirisasi tersebut. Saat ini, ia juga menyebut ada sejumlah investor yang turut melirik proyek DME milik Indonesia. Namun begitu, Arsal meminta agar pemerintah turut memberi dukungan kebijakan.

    Adapun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini merupakan langkah strategis perseroan untuk mendukung ketahanan energi nasional agar tidak lagi bergantung pada LPG impor. Mulanya, proyek ini memanfaatkan 6 juta ton bartu bara per tahun.

    “Nah, produk DME yang dihasilkan ini diharapkan dapat menjadi alternatif energi bersih yang kompetitif dan dapat digunakan sebagai substitusi LPG bagi kebutuhan rumah tangga dan industri,” terangnya.

    Namun pada Februari 2023, terang Arsal, Air Products yang sebelumnya menjadi mitra penyedia teknologi yang direncanakan sebagai processing company, mengundurkan diri dari proyek hilirisasi batu bara menjadi DME. Akhirnya, skema hilirisasi belum bisa diwujudkan.

    “Di dalam skema awal, PTBA berperan sebagai coal supplier, Pertamina sebagai off-taker, dan Air Products sebagai pihak yang membangun serta mengoperasikan fasilitas produksi DME, ini belum jadi terwujud,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Andre Rosiade Bakal Bangun Pasar Bawah & Penyediaan Air Bersih Bukittinggi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyatakan siap mengawal pembangunan kembali Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Kehadiran pasar tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyrakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat kunjungan kerja Bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Bukittinggi, Sabtu (3/5/2025). Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dan sejumlah pejabat di Kementerian PU disambut Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

    “Insyaallah Pak Wali Kota, sesuai janji bersama Pak Menteri akan dibangunkan Pasar Bawah. Makanya kita bawa Pak Menteri PU ke sini. Jadi meskipun Pak Prabowo kalah di Bukittinggi, komitmen Pak Prabowo membangun Bukittinggi jelas. Tolong masyarakat Bukittinggi jangan sampai kena ‘omon-omon’ lagi,” kata Andre dalam keterangan, Senin (5/5/2025).

    Andre Rosiade menceritakan, rencana pembangunan Pasar Bawah ini pernah direkomendasikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) era Jokowi yakni Muhammad Lutfi. Selain Pasar Bawah, Mendag waktu itu juga merekomendasikan pembangunan Pasar Raya Padang yang rusak sejak 2009 akibat gempa.

    Namun setelah melalui pertimbangan, Presiden Jokowi hanya menyetujui satu pasar. Lalu diputuskanlah untuk membangun kembali Fade VII Pasar Raya Padang dengan pertimbangan belum diperbaiki sejak 2009.

    “Mendag Muhammad Lutfi waktu itu merekomendasi kepada Menteri PU pak Basuki untuk membangun dua pasar di Sumbar yakni Pasar Bawah Bukittinggi dan Fase VII Pasar Raya Padang. Setelah dilaporkan oleh Pak Basuki ke Presiden Jokowi, Presiden memutuskan hanya satu pasar saja dulu,” ujar Andre.

    Selain komitmen menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah, Andre berjanji akan menyelesaikan persoalan air bersih yang selama ini belum dinikmati secara merata oleh masyarakat Bukittinggi.

    “Termasuk soal penyediaan air bersih yang sebelumnya disampaikan Wako Bukittinggi kepada Pak Prabowo. Alhamdulillah sesuai janji kami Gerindra komit membangun bersama pak wali kota Ramlan Nurmatias. Pilkada sudah selesai, kita saatnya gandengan tangan bangun Sumbar. Basamo mako manjadi. Jadi kita dukung Pak Gubernur Mahyeldi dengan Wagub Vasko untuk gerak cepat pembangunan Sumbar bersama seluruh bupati dan wali kota yang ada di Sumbar,” kata Andre.

    “Kondisi pasar ini masih bangunan Belanda. Ini kami ajukan kepada Pak Menteri agar dibangunkan bangunan baru yang berbentuk modern. Pasar ini terdiri dari empat lantai, ada basement di bawahnya. Ini gambaran Pasar Bawah yang sudah kami ajukan, sudah ada DED-nya dan tanahnya juga sudah bersertifikat,” jelas Ramlan.

    Selain soal Pasar Bawah, Ramlan juga menyampaikan kendala air bersih di Bukittinggi yang selama ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

    “Termasuk kendala kami soal PDAM. Jadi sumber air kami dari Kabupaten Agam, sumbernya dari Gunung Singgalang. Kebutuhan air kita itu 400 liter per detik. Satu liter itu bisa mengaliri 80-100 KK,” kata Ramlan.

    “Dengan jumlah hotel ditambah lagi kebutuhan masjid dan lain sebagainya, kita kekurangan air sangat besar. Kami sudah punya DED dan tanahnya juga sudah dibebaskan. Tergantung anggaran lagi. Kami berharap Pak Menteri juga bisa bantu ini,” tambahnya.

    Menurut Ramlan, sebagai kota wisata, keberadaan Pasar Bawah dan ketersediaan air yang mencukupi akan sangat mempengaruhi orang berkunjung ke Bukittinggi. Karena itu, dia berharap, penunjang pariwisata seperti air, pasar dan lainnya itu harus dalam kondisi baik.

    “Kalau Bukittinggi, kota wisatanya rusak, Sumbar juga jadi masalah. Tentu harapan kita penunjang pariwisata ini perlu kita pikirkan bersama,” tutur Ramlan.

    Sementara itu, Dody Hanggodo memastikan bakal menyelesaikan pembangunan Pasar Bawah dan persoalan air bersih di Kota Bukittinggi. Dia meminta proposalnya diserahkan kembali ke Kementerian PU.

    “Tolong proposalnya diserahkan lagi nanti,” tutup Dody.

    (mpr/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Eks Karyawan PT Timah Tagih Janji Pesangon Rp 35 M

    Eks Karyawan PT Timah Tagih Janji Pesangon Rp 35 M

    Jakarta –

    Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan PT Timah Tbk (FKKB MKT) pertanyakan janji pemerintah terkait pesangon kepada 17.243 karyawan Timah yang terdampak restrukturisasi tahun 1995 sebesar Rp 35 miliar. Adapun janji tersebut sebelumnya telah disetujui pemerintah dan DPR pada tahun 2007.

    Kasus ini kembali disuarakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) FKKB MKT dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Juru Bicara FKKB MKT Suryadi Saman menuturkan, janji tertulis tersebut belum juga dibayarkan setelah pemerintah dan DPR berganti periode. Hingga saat ini, ia menyebut persoalan berlarut-larut hingga 18 tahun.

    “Kenapa setelah 18 tahun, sampai dengan hari ini, sudah beberapa periode, sudah 18 tahun, itu tidak bisa diselesaikan yang Rp 35 miliar ini,” kata Suryadi dalam RDPU bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Ia menjelaskan, perjuangan pihaknya dimulai sejak 27 November 1997, dengan melakukan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Pangkal Pinang.

    Dalam pengadilan, PN memutuskan tidak berwenang untuk mengadili lebih lanjut kasus tersebut. Sedangkan gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Agung dinyatakan tidak lengkap.

    Pada 4 Agustus 1999, FKKB MKT mencapai kesepakatan bersama yang tertuang dalam NKB PT Timah, di mana kewajiban tersebut akan dituntaskan. Kemudian pada 12 Seprember 2007, pemerintah dan DPR menyetujui pemberian pesangon FKKB MKT sebesar Rp 35 miliar melalui APBN-P.

    Akan tetapi, ketetapan tersebut dibatalkan Kementerian BUMN pada tanggal 24 Januari 2008 untuk melalukan kajian hukum lantaran kasus tersebut belum pernah terjadi di Indonesia.

    Suryadi menjelaskan, persoalan yang terjadi dalam kasusnya ada dua. Pertama, adanya pembohongan publik, lantaran dalam sebuah rapat Kementerian BUMM, manajamen PT Timah menyatakan tidak ada lagi persoalan dengan para karyawan.

    “Dikatakan juga di sini, berdasarkan laporan PT Timah Tbk, dikatakan sudah tidak ada permasalahan menyangkut ketenagakerjaan mengingat PT Timah Tbk telah memenangkan di tingkat Mahkamah Agung,” ungkapnya.

    Padahal, Suryadi mengaku tidak pernah digunakan dan tidak pernah menerima kekalahan di persidangan hingga saat ini. Ia menyebut, hal tersebut yang disampaikan kala itu agar hak para karyawan PT Timah tidak diberikan oleh negara.

    “Itu masalah kebohongan yang dilakukan oleh Direksi atau manajemen PT Timah pada tahun 2008,” ungkapnya.

    Persoalan kedua, terang Suryadi, Komnas HAM sempat mengeluarkan surat rekomendasi pada tahun 2011 agar karyawan dan manajemen PT Timah melakukan audiensi. Akan tetapi, audiensi kedua pihak tersebut belum terselenggara hingga saat ini.

    “Jadi kemunafikan ini menyebabkan masalah ini berlarut-larut,” tegasnya.

    Ia juga mengaku sempat menyurati Direktur PT Timah sebelum ada keputusan perubahan direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) beberapa waktu lalu. Namun begitu, FKKB MKT tidak mendapat hasil yang memuaskan.

    “Ini bukan lagi bicara masalah nilai, kalau hanya dikalikan dengan nilai hanya Rp 2 juta rupiah saja satu orang itu. Kami mohon pengertian, kami bicara memperjuangkan harga diri,” tutupnya

    (rrd/rrd)

  • Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Perbaikan Jalan Lintau-Payakumbuh di 2025

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan perbaikan jalan yang menghubungkan Lintau, Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Payakumbuh mulai dikerjakan tahun 2025. Ia memastikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut.

    “Insya Allah 2025 kita bangun. Pak Dody Hanggodo (Menteri PU) komit untuk perbaikan jalan ini,” kata Andre Rosiade, Minggu (4/5/2025).

    Kepastian ini didapat setelah Andre Rosiade meninjau langsung jalan ini bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Sabtu (3/5/2025). Jalan Lintau-Payakumbuh ini pernah viral di media sosial karena kondisinya yang rusak parah.

    Andre didampingi sejumlah pejabat seperti Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Thabrani dan jajaran.

    Andre Rosiade menyebut, perbaikan jalan ini sebelumnya sudah pernah diusulkan lewat Inpres Jalan Desa (IJD). Namun tanpa kabar, usulan itu hilang di tengah jalan.

    “Dulu ada IJD-nya ini. Sudah pernah diurus, tapi hilang. Kita dulu sudah bolak balik ke pak Dirjen (Kementerian PU),” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

    “Jalan ini sudah lama gak diperbaiki. Transportasi masyarakat sangat vital di jalan ini. Dari Riau, Jakarta juga lewat sini,” terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR ini.

    Sementara itu Bupati Tanah Datar Eka Putra, menyebut jalan ini menghubungkan 5 kabupaten dan kota di Sumbar. Eka memberikan apresiasi besar kepada semua pihak yang telah mendukung perbaikan jalan Lintau-Payakumbuh ini segera teralisasi.

    “Sekarang selain pak Menteri ada pak anggota DPR RI Andre Rosiade dan Zigo yang juga mendukung. Alhamdulillah banyak yang bantu. Ada pak Menteri hadir di sini, ada pak Gubernur, pak Wagub, pak Andre, pak Zigo, ini lengkap,” tuturnya.

    Dijelaskan Eka, jalan ini sudah lama tidak diperbaiki. Terakhir perbaikan jalan dilakukan semasa bupati yang lama sekitar tahun 2010 silam.

    “Terima kasih banyak atas dukungan semuanya. Pak Menteri sehat selalu, mohon maaf pak Menteri jalannya berlobang,” imbuh Eka.

    Senada dengan Bupati Tanah Datar, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy berharap agar jalan ini segera diperbaiki karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat Sumbar.

    “Jalan ini sangat dibutuhkan sekali pak Menteri,” ujar Vasko.

    Menteri PU Dody Hanggodo berjanji akan secepatnya memperbaiki jalan Lintau-Payakumbuh ini.

    “Siap pak bupati, kita selesaikan pak bupati. Proposalnya sudah ada kan?” tanya Dody.

    Kepala BPJN Sumbar Thabrani menyatakan jika proposalnya sudah dikirim sejak lama. “Proposalnya sudah lolos verifikasi pak Menteri,” jawab Thabrani.

    (yld/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini