Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Wamenkop Beberkan Peran Danantara di Koperasi Merah Putih

    Jakarta –

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono membeberkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) dalam kerja sama di program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

    Ferry mengatakan, Danantara secara tidak langsung terlibat karena peran Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam menyalurkan pendanaan ke Kopedeskel Merah Putih. Rencananya, Himbara memberikan plafon pinjaman ke Kopdeskel Merah Putih Rp 3 miliar.

    “Kan Danantara itu anggotanya juga ada Bank Himbara. Bank Himbara ini kan penyalurannya, kan pasti ikut terlibat secara tidak langsung Danantara ini, karena kepemilikan Bank Himbara kan sekarang Danantara,” kata Ferry saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai peran perusahaan pelat merah lainnya dalam pendanaan maupun investasi Koperasi Merah Putih, Ferry menyebut tidak ada. Investasi memang ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

    Ferry menekankan, APBN hanya mendanai investasi, bukan modal bisnis koperasi. Seperti diketahui, program tersebut mewajibkan 7 unit bisnis, seperti kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, pergudangan, dan logistik.

    “Nggak ada, tapi kalau di investasi memang ada dari APBN, tapi APBN itu sekali lagi atau APBD itu dari untuk membiayai investasi, bukan modal kerja. Kalau yang Rp 3 miliar atau lebih itu kan biaya modal kerja,” terang Ferry.

    Ferry menjelaskan investasi tersebut berupa kantor koperasi. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Ferry menyebut pihaknya dapat menggunakan aset-aset yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk kantor koperasi.

    “Investasi ini kan kantor koperasinya di mana, makanya kami tadi salah satu keputusan rapat dengan Komisi VI adalah bagaimana kita bisa menggunakan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, BUMN BUMD, atau resi gudang, itu bisa digunakan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih,” imbuh Ferry.

    Sebelumnya, informasi kerja sama Kopdeskel Merah Putih dengan Danantara pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas mengatakan Kopdes Merah Putih akan kerja sama dengan Danantara. Saat ini, pemerintah mempercepat pembentukan program tersebut.

    “Sekarang kan ada Danantara, nanti kita kerja samanya dengan Danantara. Orangnya, kemudian tata kelolanya, kemudian sistemnya,” kata Zulhas dalam acara Rapat Inflasi dikutip dari akun Youtube Kemendagri.

    Chief Information Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Danantara akan menjadi bagian dari Public Service Obligation (PSO).

    “Kalau Kopdes tuh kalo udah ngomong dengan Danantara itu nantinya tentu kita kan itu bagian dari public service obligation (PSO). Jadi ya kalo bisa kita bantu, kita bantu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2025).

    (rea/ara)

  • 3 Legislator PDI-P Ultimatum Budi Arie Tarik Pernyataan dan Minta Maaf soal Partainya Framing Kasus Judol Nasional

    3 Legislator PDI-P Ultimatum Budi Arie Tarik Pernyataan dan Minta Maaf soal Partainya Framing Kasus Judol Nasional

    Legislator PDI-P Ultimatum Budi Arie Tarik Pernyataan dan Minta Maaf soal Partainya Framing Kasus Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPR RI dari PDI-P
    Sadarestuwati
    menuntut Menteri Koperasi (Menkop)
    Budi Arie Setiadi
    meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut bahwa partainya dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menjadi pihak yang berada di balik keterlibatannya dalam kasus
    judi online
    (judol).
    Hal ini disampaikannya saat rapat kerja dengan Budi Arie dan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
    “Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” kata Sadarestuwati, Senin.
    Wakil Sekretaris Jenderal DPP
    PDI Perjuangan
    ini meminta agar permintaan maaf itu disampaikan di media nasional maupun media sosial (medsos).
    Permintaan maaf perlu berisi bahwa pernyataan sebelumnya yang mem-framing PDI-P dan Budi Gunawan tidak benar.
    “Bahwa disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1×24 jam saat ini,” tuturnya.
    Di rapat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P, Darmadi Durianto, meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu tidak memfitnah partainya sebagai mitra judol di Senayan.
    Mulanya, Darmadi menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih.
    Ia meminta Budi Arie jangan panik dalam pengembangannya, seiring dengan target pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
    Terlebih kata Darmadi, Budi Arie kini tengah tidak tenang lantaran dikaitkan dengan kasus judi online (judol).
    Ia lalu menuntut Budi Arie tidak menyerang pihak manapun jika merasa tak tenang.
    “Apalagi Bapak juga sekarang lagi enggak tenang pikirannya kan? Diserang sana-sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak, ini enggak bagus, Pak,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi, menyebut adanya partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online (judol).
    Hal ini disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judol, saat menjabat sebagai Menteri Kominfo.
    Dalam acara “Gaspol!” yang tayang di YouTube Kompas.com pada Kamis (22/5/2025), Budi menyebut tuduhan terhadap dirinya sebagai fitnah dan upaya framing.
    “Dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang meng-
    approach
    saya damai, oh
    related
    by mitra judol itu,
    partai mitra judol
    . Ya pasti, lah (masuk parlemen),” tandas Budi.
    Diketahui, nama Budi Arie muncul dalam dakwaan kasus dugaan praktik judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dengan dugaan menerima jatah 50 persen dari biaya penjagaan laman aktivitas ilegal itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Andre Rosiade terpilih jadi Ketua Umum IKM 2025-2030

    Andre Rosiade terpilih jadi Ketua Umum IKM 2025-2030

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025-2030.

    Andre terpilih menjadi ketua umum lewat mekanisme konstitusi dari IKM yaitu melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 IKM yang digelar di Jakarta, Jumat. Sebelum ditetapkan secara aklamasi, mekanisme pemilihan tersebut telah melalui persetujuan dari seluruh peserta munas.

    Selain didapuk jadi Ketum IKM, Andre Rosiade juga menjadi formatur tunggal penyusunan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030.

    Andre resmi menjadi Ketua perantau Minang se dunia, dia menggantikan Fadli Zon yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan .

    “Apakah dapat pemilihan Ketua Umum IKM ini kita lakukan secara aklamasi, secara langsung untuk kemudian menetapkan ketua umum terpilih periode 2025-2030 tanpa melalui mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara?” kata Arteria Dahlan selaku pimpinan sidang Munas ke-1 IKM.

    “Setuju,” jawab para peserta munas.

    Arteria kemudian mengetok palu dan meminta tanggapan dari peserta munas terkait calon tunggal yakni Andre Rosiade yang akan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030.

    “Apakah bapak ibu semua peserta yang hadir sepakat, setuju aklamasi tanpa voting untuk memilih menjadikan Pak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030, sepakat?” tanya Arteria Dahlan lagi.

    “Sepakat,” jawab peserta Munas.

    “Pimpinan sidang menetapkan melalui forum Munas pertama IKM bahwa Bapak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030,” kata Arteria Dahlan yang disambut tepuk tangan peserta Munas.

    Ketua DPP IKM periode 2025-2030 Andre Rosiade mengatakan, ke depan dirinya akan memaksimalkan pembentukan DPW di seluruh Indonesia.

    “Saat ini kita sudah ada 30 DPW, Insya Allah di munas kedua kita akan maksimalkan 3 DPW lagi, kita akan ada di seluruh Indonesia targetnya atau 38 DPW. Lalu sekarang ada 157 DPD, target kita di munas kedua 350 DPD. Kemudian, sekarang ada 165 DPC, minimal kita wujudkan 1.650 DPC,” kata Andre.

    Andre Rosiade bertekad mengajak semua orang Minang di seluruh lembaga pemerintah, termasuk DPR RI dan lainnya untuk bergabung di kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030.

    “Untuk kepengurusan kita akan ajak juga menteri aktif, pimpinan lembaga tinggi negara termasuk anggota DPR RI dari seluruh partai bergabung di kepengurusan periode 2025-2030 ini sesuai tagline kita ‘basamo mako manjadi’,” tutur Andre Rosiade.

    Andre mengatakan proses pengukuhan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030 rencananya akan dilakukan secara langsung di Istora Senayan dengan menghadirkan ribuan orang Minang.

    “Saya punya mimpi insya Allah paling lambat bulan Desember 2025 kita akan melaksanakan pengukuhan kepengurusan di Istora Senayan. Kita akan akan hadirkan 10 ribu orang Minang, istilahnya ‘urang minang baralek gadang’. Nanti kita lobi Presiden Prabowo untuk bisa mengukuhkan,” terang Andre.

    Ketua Umum DPP IKM periode 2016-2025 Fadli Zon mendukung terpilihnya Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM yang baru.

    Menurut Fadli, kepimpinan dalam suatu organisasi harus berlangsung secara estafet. Seorang pimpinan tidak boleh berlama-lama memimpin dan harus sadar diri kapan harus berhenti.

    “Saya sangat mendukung DPP IKM dipimpin oleh Andre Rosiade karena memang harus ada estafet. Kita ini tidak boleh terlalu lama-lama. Kita tahu kapan harus turun dan harus ada yang melanjutkan. Kita pindah ke perahu yang lain dan meneruskan,” tuturnya.

    Kendati tak lagi menjadi Ketum DPP IKM, Fadli Zon menegaskan dirinya selalu siap mendukung kepengurusan DPP IKM yang baru dan bersama-sama bekerja membawa organisasi ini lebih baik lagi ke depan.

    “Insya Allah saya akan selalu bersama-sama dengan IKM, kalau diberi tanggung jawab mungkin sebagai Pembina atau yang lainnya. Artinya bisa tetap ikut mengawal IKM ke depan ini supaya bisa menjadi organisasi perantau Minang yang selalu bermanfaat. Saya juga memohon maaf selama ini jika ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah atau hal-hal yang tidak sesuai keinginan atau mengecewakan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Erick Thohir Bicara Rencana RI Tambah Impor LPG-Minyak dari AS, Jadi?

    Erick Thohir Bicara Rencana RI Tambah Impor LPG-Minyak dari AS, Jadi?

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara terkait rencana Indonesia menambah impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan minyak mentah (crude oil) dari Amerika Serikat (AS). Rencana ini disebut-sebut sebagai bagian dari negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Terkait impor LPG, Erick mengatakan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan apakah penambahan impor itu perlu dilakukan atau tidak. Pasalnya saat ini impor LPG Indonesia dari AS sudah mencapai 57%.

    “Hari ini kita sudah mencapai 57% LPG dari AS. Apakah kita akan menaikkan terus, ini yang tentu kami lagi memohon pertimbangan,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (20/5/2025).

    Erick tidak mau Indonesia terlalu bergantung dengan LPG dari AS. Jika porsinya terlalu banyak, ia khawatir suatu saat AS tidak bisa memasok LPG ke Indonesia dan Indonesia tidak bisa menemukan penggantinya.

    “Jangan sampai kalau ketergantungannya terlalu maksimal, kalau tiba-tiba dari pihak AS sedang ada kendala misalnya bencana alam atau supply chain-nya terganggu, takutnya kita nanti tidak ada pengganti. Nah ini yang mungkin kemarin kita cukup berhati-hati,” beber Erick.

    Sedangkan terkait minyak mentah, Erick melihat potensi penambahan impor dari AS karena saat ini porsinya baru 4%. Ia memastikan suatu transaksi perdagangan akan dijaga agar tidak didominasi oleh suatu negara.

    “Kalau crude oil hari ini kita baru 4%, artinya kita bisa shifting kebutuhan crude oil kita dibandingkan misalnya LPG. Ini tentu masih tahap-tahap yang belum putus, apakah nanti crude oil ini kita bisa naikkan jumlahnya dari 4% misalnya ke 30% atau 25%. Tentu ini balance antara transaksi perdagangan ini yang kita jaga jangan sampai kita didominasi kebutuhan oleh satu negara,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan impor LPG dan minyak dari AS akan ditambah dengan nilai kurang lebih di atas US$ 10 miliar. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai US$ 14-15 miliar.

    “Kalau tidak seimbang, atas Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba periksa komoditas apalagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami merekomendasikan dari ESDM adalah yang pertama, kami mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami yang angkanya kurang di atas US$ 10 miliar,” kata Bahlil di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

    Bahlil menyebut penambahan jumlah impor LPG dari AS tidak akan menyetop pasokan impor dari Singapura, Afrika, dan Amerika Latin. Melainkan kemungkinan akan dikurangi.

    “(Impor) dari negara lain tidak disetop juga, volumenya yang mungkin dikurangi. Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung, dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” tutur Bahlil.

    (kil/kil)

  • Mendag Ungkap Tarif Trump Bisa Kerek Harga Barang-Banjir Impor

    Mendag Ungkap Tarif Trump Bisa Kerek Harga Barang-Banjir Impor

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso membeberkan dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) ke Indonesia. Dampak itu mulai dari harga bahan baku produksi yang naik hingga lonjakan impor.

    Budi mengatakan dampak tarif tersebut dapat langsung menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS. Hal ini akan berakibat turunnya ekspor dan menggerus surplus neraca perdagangan yang selama ini menguntungkan Indonesia.

    AS merupakan mitra dagang Indonesia terbesar setelah China. Total perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat tahun 2024 tercatat sebesar US$ 38,3 miliar atau naik 11,01% dibanding tahun 2023. Adapun ekspor Indonesia ke AS tumbuh rata-rata 6,05% per tahun selama kurun waktu tahun 2020-2024. Pada tahun 2024 ekspor Indonesia tercatat US$ 26,3 miliar atau tumbuh 13,36% dari tahun 2023.

    Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus terhadap Amerika Serikat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2024 surplus perdagangan Indonesia terhadap AS tercatat sebesar US$ 14,3 miliar atau nomor 2 setelah India. Pada Maret 2025, perdagangan dengan AS masih mencatatkan surplus tertinggi sebesar US$ 1,98 miliar.

    “Selain itu dengan perang dagang ini secara umum akan menaikkan harga barang bahan baku produksi, sehingga berpotensi menurunkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri,” kata Budi saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).

    Tidak hanya itu, Budi menerangkan Indonesia berpotensi terjadi lonjakan impor dari negara-negara yang terkena kebijakan tarif Amerika Serikat dan meningkatnya praktik dumping. Hal ini tentunya dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri.

    Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan perundingan dengan AS. Perundingan ini ditargetkan selesai dalam 60 hari sebelum diberakukan tarif resiprokal.

    Adapun subtansi utama yang dirundingkan atau yang akan dirundingkan mencakup sejumlah isu kebijakan Indonesia. Di antaranya, perizinan impor, standar kesehatan dan keamanan pangan, hambatan teknis perdagangan, persyaratan halal, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perlindungan hak kekayaan intelektual.

    “Kami memandang bahwa perundingan ini memiliki dampak strategis terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, setiap proses dan subtansi yang dibahas akan dilakukan secara cermat, mengutamakan kepentingan nasional dan melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait,” imbuh Budi.

    Dalam menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat, pihaknya telah menyusun sejumlah langkah strategis yang dirancang secara terukur. Pertama, diplomasi dan perundingan dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

    Kedua, pemerintah juga berusaha melakukan penataan kebijakan perdagangan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Ketiga, mengamankan pasar dalam negeri dan menjaga keberlanjutan industri nasional dari potensi lonjakan impor serta praktik dagang curang dengan menggunakan mekanisme tindakan perbaikan perdagangan (trade remedies) dan SIPGAT (Sistem Informasi Perlindungan dan Ganti Rugi atas Perdagangan), serta anti-dumping.

    “Kami juga terus mendorong penguatan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM yang berbasis ekspor dengan program UMKM Bisa Ekspor,” jelas Budi.

    (acd/acd)

  • Hama Wereng dan Tikus Serang 3 Kecamatan, Serapan Pupuk di Bondowoso Terhambat

    Hama Wereng dan Tikus Serang 3 Kecamatan, Serapan Pupuk di Bondowoso Terhambat

    Bondowoso (beritajatim.com) – Serangan hama wereng coklat dan tikus menyerang lahan pertanian di tiga kecamatan di Kabupaten Bondowoso.

    Ketiga kecamatan itu di antaranya Tenggarang, Wonosari, dan Kecamatan Bondowoso. Luas serangan mencapai sekitar 7,5 hektare.

    Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bondowoso, Hendri Widotono, menyampaikan bahwa serangan hama terjadi secara sporadis dan belum bersifat masif.

    “Kalau di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, sekitar 2 hektare. Tapi masih taraf 5 persen, belum sampai yang mendasar,” ujarnya pada BeritaJatim.com, Selasa (13/5/2025).

    Meski demikian, langkah pengendalian cepat sudah dilakukan oleh petugas lapangan. “Kalau terlambat bisa fatal. Tapi ini gejala awal, langsung kita ambil gerakan,” tambah Hendri.

    Serangan hama tersebut turut mempengaruhi rendahnya serapan pupuk bersubsidi di Bondowoso. Hingga akhir April 2025, dari alokasi 32 ribu ton pupuk Urea, baru tersalurkan sekitar 10 ribu ton atau 31 persen.

    Sementara pupuk NPK dari alokasi 22 ribu ton baru tersalurkan sekitar 10 ribu ton atau 36 persen.

    “Memang ada beberapa kendala yang menyebabkan serapan pupuk rendah,” ujar Sri Purwanto, Manajer Penjualan PT Pupuk Indonesia Wilayah Jawa Timur, dalam forum serap aspirasi pengecer pupuk di Hotel Ijen View.

    Selain hama, tingginya curah hujan beberapa waktu lalu menyebabkan banjir di sejumlah lahan pertanian, sehingga petani menunda aktivitas tanam dan pemupukan.

    Meski demikian, PT Pupuk Indonesia menargetkan penyaluran pupuk bersubsidi bisa mencapai 40 persen pada Mei 2025.

    Sri Purwanto menegaskan bahwa distribusi pupuk dilakukan melalui jalur resmi dan berbasis aplikasi T-Pubers, dengan data petani berdasarkan nama dan NIK. “Sejauh ini di Bondowoso tidak ditemukan kesalahan data hingga April,” katanya.

    Dalam forum tersebut, sejumlah pengecer juga mengusulkan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk untuk menambah margin keuntungan kios. Usulan ini dinilai bisa meminimalisir potensi penyelewengan dan mempercepat distribusi.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendorong pembentukan organisasi baru untuk menjembatani aspirasi pengecer dan pangkalan di lapangan.

    Ia mendeklarasikan Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia (APGI) di tempat yang sama.

    “Ini bukan hanya pertama di Indonesia, tapi juga di dunia,” ungkap Nasim.

    Ia berharap, kehadiran APPI dan APGI menjadi wadah legal yang mampu menyuarakan kebutuhan pengecer dan pangkalan secara nasional, serta menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan daerah.

    Nasim juga menyampaikan bahwa kuota pupuk subsidi tahun 2025 untuk wilayahnya mengalami kenaikan, yakni 32 ribu ton Urea dan 22 ribu ton NPK.

    “Tantangannya sekarang bukan di stok, tapi di serapan. Kami harap distribusi lebih baik dan tepat sasaran,” pungkasnya. (awi/ian)

  • DPRD Bondowoso Dorong Pembentukan Asosiasi Pengecer Pupuk

    DPRD Bondowoso Dorong Pembentukan Asosiasi Pengecer Pupuk

    Bondowoso (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso mendukung penuh pembentukan dua asosiasi baru yang berfokus pada sektor hilir, yaitu Asosiasi Pengecer Pupuk Indonesia (APPI) dan Asosiasi Pangkalan Gas Indonesia (APGI). Dukungan ini disampaikan menyusul deklarasi kedua asosiasi yang digelar di Hotel Ijen View Bondowoso pada Selasa (13/5/2025).

    Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI yang turut hadir dalam acara tersebut, menyebut bahwa kedua asosiasi ini hadir untuk menjembatani kebutuhan pengecer pupuk dan pangkalan gas yang selama ini kurang terdengar di level kebijakan nasional. Menurutnya, pembentukan APPI dan APGI menjadi terobosan yang penting karena langsung menyentuh sektor hilir yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah, seperti pengecer pupuk dan pangkalan gas.

    “Ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, tapi juga di dunia. Kedua asosiasi ini akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi kebutuhan petani dan pengecer,” ujar Nasim.

    Selain itu, Nasim juga mengungkapkan bahwa kuota pupuk bersubsidi untuk wilayah Bondowoso mengalami kenaikan pada tahun 2025. Kuota pupuk NPK naik menjadi 22 ribu ton, sementara urea menjadi 32 ribu ton. Meski demikian, ia menekankan pentingnya serapan pupuk yang lebih optimal oleh petani.

    “Sekarang tidak ada alasan kekurangan pupuk. Tantangannya justru pada serapan. Kami berharap distribusi lebih baik dan tidak ada penyelewengan,” tambahnya.

    Dalam acara tersebut, hadir pula perwakilan PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), serta anggota Komisi II DPRD Bondowoso yang turut mendukung langkah positif ini. Deklarasi APPI dan APGI di Bondowoso akan dilanjutkan dengan deklarasi serupa di Banyuwangi. [awi/beq]

  • Anggota DPR RI: Pengurus BUMN tidak kebal hukum

    Anggota DPR RI: Pengurus BUMN tidak kebal hukum

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN tidak kebal hukum sehingga aparat penegak hukum tetap menindaklanjuti jika ada laporan penyimpangan atau pelanggaran hukum.

    Asep di Cibinong, Kamis, menjelaskan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tetap bisa kena delik tindak pidana korupsi jika melakukan penyimpangan atas uang negara yang mereka kelola.

    Uang negara yang diberikan kepada PLN dan Pertamina sebagai subsidi untuk rakyat, misalnya, tetapi mereka melakukan penyimpangan atas uang negara itu, mereka bisa kena delik tipikor.

    Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menyatakan bahwa pengurus dan manajemen BUMN yang tidak mengelola uang negara secara langsung tetap bisa kena delik pidana jika melanggar prinsip-prinsip business judgement rule.

    Prinsip ini, kata dia, menuntut agar direksi dan komisaris BUMN dalam mengambil keputusan dan kebijakannya harus diambil dengan iktikad baik untuk kemajuan perusahaan, berhati-hati, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan.

    Jika BUMN tersebut mengalami kerugian karena melanggar prinsip-prinsip tersebut, lanjut dia, direksi, komisaris, dan pengawas BUMN tersebut bisa kena delik hukum juga.

    “Kejaksaan dan kepolisian bisa saja menindaklanjuti temuannya, dan Kementerian BUMN, DPR, dan siapa pun bisa melaporkan hal itu kepada aparat penegak hukum,” kata Asep.

    Pewarta: M. Fikri Setiawan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anak Usaha Indofarma Pailit, Begini Nasib Karyawannya

    Anak Usaha Indofarma Pailit, Begini Nasib Karyawannya

    Jakarta –

    Holding BUMN Farmasi, Bio Farma buka suara soal anak usaha Indofarma yakni Indofarma Global Medika (IGM) yang dinyatakan pailit. Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya mengatakan kepailitan Indofarma tengah diproses oleh kurator.

    “Kondisi IGM saat ini proses kurator. Tentunya tadi ada beberapa masukan tahapan-tahapan untuk penyelesaian itu sepenuhnya dilakukan oleh kurator,” kata Shadiq saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

    Shadiq mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kurator. Beberapa hal akan diselesaikan mulai dari gaji karyawan, pembayaran pajak hingga pesangon.

    “Yang pertama kewajiban itu diselesaikan kepada karyawan hak-hak karyawan terutama untuk gaji yang tertunggak. Kedua adalah untuk pembayaran pajak yang ketiga adalah untuk pesangon baru yang lain-lain. Ini yang sudah kami koordinasikan terus dengan pihak kurator,” terang Shadiq.

    Sebelumnya, Direktur Utama Indofarma Yeliandriani menerangkan, IGM telah berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.144/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 30 Mei 2024.

    Pada 3 Februari 2025, telah dilakukan pemungutan suara atas rencana atau proposal perdamaian yang diajukan IGM per 31 Januari 2025 dan didapati hasil pemungutan yakni satu dari 13 kreditor separatis yang mewakili 32,18% suara dari jumlah kreditor separatis menyetujui proposal perdamaian. Sementara 12 kreditor separatis menolak.

    Sebanyak 29 dari 58 kreditor konkuren yang mewakili 77,89% suara dari jumlah tagihan kreditor konkuren menyetujui proposal perdamaian. Sementara, 12 kreditor menyatakan menolak, dan 17 kreditor tidak hadir dan tidak memberikan suara dalam rapat kreditor.

    “Adalah benar sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memutuskan IGM berada dalam kepailitan,” kata Yeliandriani, dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (14/2) lalu.

    Tonton juga “BUMN Sebut Indofarma akan Jual Aset Demi Bayar Utang” di sini:

    (acd/acd)

  • UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    UU BUMN Baru Tak Jadikan Direksi Kebal Hukum, DPR Tegaskan Penindakan Tetap Bisa Dilakukan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kekhawatiran publik soal potensi kebal hukum di kalangan direksi BUMN mulai mencuat.

    Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa ketentuan baru ini tidak serta-merta menjadikan direksi BUMN tak tersentuh hukum.

    “Intinya apa? Direksi BUMN tetap tidak kebal hukum,” ujar Andre kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (8/5/2025).

    Pernyataan Andre sekaligus menegaskan penjelasan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang sebelumnya menyatakan bahwa pengesahan UU baru ini tidak akan menghalangi aparat penegak hukum dalam menindak dugaan pelanggaran, termasuk korupsi yang terjadi di tubuh BUMN.

    Dalam UU yang baru disahkan tersebut, salah satu poin penting adalah pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Menurut Andre, hal ini dirancang agar prinsip business judgement rule dapat diterapkan secara adil.

    Artinya, selama keputusan bisnis direksi dilakukan secara profesional dan tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, maka mereka tidak dapat dipidana.

    Namun, ia mengingatkan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku jika terbukti ada kesalahan fatal.

    “Namun jika tidak bisa membuktikan itu, tentu mereka tetap akan diproses secara hukum,” tegasnya.

    Andre juga membantah klaim sejumlah pihak yang menyebutkan UU ini memberikan imunitas kepada direksi BUMN. Ia menekankan bahwa siapa pun yang terbukti merugikan keuangan negara tetap akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.