Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • BP Tangguh Bantah Kurangi Ekspor LNG Imbas Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    BP Tangguh Bantah Kurangi Ekspor LNG Imbas Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    Bisnis.com, BINTUNI — Raksasa migas Inggris, British Petroleum (BP) membantah pengurangan ekspor liquefied natural gas (LNG) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski begitu, 60% pasokan LNG dari kilang Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat telah dialokasikan untuk domestik.

    Head of Country BP Indonesia Hardi Hanafiah mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah memasok kebutuhan LNG domestik tanpa mengurangi volume ekspor yang telah terkontrak.

    “Enggak [mengurangi ekspor], setiap kontrak kan punya spesifikasi, punya karakteristik sendiri, kontrak LNG termasuk kontrak yang paling kompleks di dunia, jadi macam-macam bentuknya,” kata Hardi saat ditemui di kawasan BP Tangguh, Selasa (10/6/2025).

    Hardi menerangkan, bukan pengurangan ekspor, pihaknya melakukan identifikasi kembali kontrak yang dapat diubah waktu pengirimannya sehingga pembeli tidak ada yang dirugikan.

    “Ada yang bisa kita bicara ini masih perlu gak, kalau gak perlu, kita tunda ke tahun depan ya, atau kalau masih gak perlu ya kamu gak usah ambil, kita kurangi komitmennya jadi tidak sampai harus mengorbankan pembeli,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa kebijakan dari pemerintah sejauh ini bukan melarang ekspor LNG, melainkan mencari potensi volume dari produksi eksisting untuk kebutuhan dalam negeri.

    Sejauh ini dalam catatannya BP telah memasok LNG sekitar 15 kargo dari yang dibutuhkan, terbesar untuk kebutuhan pembangkit PLN. Namun, Hardi belum dapat memberikan angka hingga akhir tahun.

    “Pernah ada satu dialokasikan dari ekspor ke domestik tapi itu pun tidak menimbulkan financial penalty jadi kita masih terus bekerja sama dengan pembelinya,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Hardi menerangkan BP Indonesia memahami kebutuhan energi Indonesia yang terus bertambah dan pemerintah mengarahkan untuk pasokannya dipenuhi dari produksi dalam negeri.

    “Tidak mudah dan masih banyak angkanya yang kita sekarang usahakan adalah kita bisa mencari volume yang paling minimum cost nya yang tidak disrupt existing contracts dan setiap kali ada kemungkinan memang ada dampak terhadap kontrak, kita komunikasikan,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk. alias PGN Arief Setiawan Handoko mengungkapkan bahwa tahun ini, pihaknya masih akan menghadapi tantangan ketatnya ketersediaan pasokan gas dan liquefied natural gas (LNG).

    Pihaknya pun mengambil jalan tengah untuk menutupi defisit pasokan gas pipa akibat penurunan alami (natural decline) tersebut dengan mengoptimalkan LNG hingga cadangan gas bumi baru ditemukan.

    Adapun, pemanfaatan LNG domestik sebagai alternatif gas bumi berasal dari Kilang LNG Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro. Namun, Arief mengatakan bahwa pemenuhan pasokan LNG juga memiliki sejumlah tantangan tersendiri.

    “Untuk pemenuhan LNG, ini ada beberapa tantangan yaitu LNG yang akan dialokasikan ke kita itu merupakan LNG yang pembatalan ekspor yang sudah committed [terkontrak],” kata Arief dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (11/3/2025).

    Alokasi LNG dari pembatalan kontrak tersebut, kata Arief, dapat menambah beban harga kepada PGN.

    “Misalnya, dari Tangguh sudah berkontrak dengan buyers luar negeri itu dikurangi [kargo LNG yang diekspor] untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tentunya ini akan menambah harga yang dibebankan kepada PGN,” jelasnya.

    PGN memperkirakan volume niaga gas tahun ini meningkat ke angka 917 BBtud atau naik dari tahun sebelumnya 852 BBtud. Peningkatan target volume niaga gas lantaran adanya kenaikan permintaan gas di berbagai kawasan industri baru.

  • Anggota DPR minta pemerintah evaluasi penerbitan izin tambang

    Anggota DPR minta pemerintah evaluasi penerbitan izin tambang

    “Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta Pemerintah mengevaluasi sistem penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) agar aktivitas tambang tidak melanggar aturan seperti yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Kejadian di Raja Ampat bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah untuk tidak ugal-ugalan menerbitkan izin tambang. Jangan sampai Pemerintah menjadi makelar tambang,” kata Mufti Anam dalam keterangannya, Selasa.

    Mufti mengingatkan Raja Ampat memiliki keanekaragaman yang merupakan habitat bagi ratusan jenis flora dan fauna yang unik, langka, dan terancam punah sehingga aktivitas tambang sangat merugikan ekosistem lingkungan hidup dan kemakmuran masyarakat setempat.

    “Yang digali bukan cuma tambang, tapi harga diri kita sebagai bangsa. Raja Ampat bukan untuk ditambang tapi untuk dijaga,” tuturnya.

    Seperti diketahui, publik tengah ramai mengkampanyekan #SaveRajaAmpat menyusul aktivitas pertambangan di sejumlah pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Setelah ramai dibicarakan, Pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto mencabut IUP empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

    Adapun nama empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    PT ASP merupakan perusahaan penanaman modal asing dari China yang lokasi tambangnya berada di Pulau Manura, PT Mulia Raymond Perkasa dengan lokasi tambang di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur. Empat perusahaan itu izinnya dicabut karena melakukan pelanggaran lingkungan, termasuk karena sebagian area tambangnya masuk ke kawasan geopark.

    Sementara izin PT GAG Nikel yang pertambangannya di Pulau Gag tidak dicabut izinnya oleh Pemerintah. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, PT GAG tetap diizinkan beroperasi karena berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah, perusahaan mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis mengenai dampak lingkungan hridup (Amdal). Meski begitu Pemerintah akan tetap mengawasi pertambangan di wilayah tambang PT GAG.

    Mufti pun mengingatkan, penambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat tak hanya merusak lingkungan tapi juga bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo UU No 27 tahun 2007 yang melarang aktivitas pertambangan di pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km2.

    Oleh karenanya, Mufti menyoroti soal terbitnya izin tambang di Raja Ampat yang mayoritas merupakan wilayah konservasi. Apalagi sebagian tambang berdekatan dengan Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.

    Mufti pun memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal persoalan ini, dan meminta agar tidak ada kompromi terhadap izin-izin tambang yang melanggar aturan dan merusak alam serta mengganggu kesejahteraan rakyat.

    “Kami akan awasi. Jangan sampai ketika sorotan publik mereda, aktivitas tambang dilanjutkan lagi seolah tak ada masalah. Penutupan tambang di Raja Ampat tak boleh hanya jadi manuver sesaat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Langkah Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat Dinilai Cepat dan Tegas

    Langkah Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat Dinilai Cepat dan Tegas

    Jakarta –

    Langkah Presiden Prabowo memutuskan mencabut IUP empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat dinilai merupakan langkah yang tepat, cepat, dan tegas.

    “Saya mengapresiasi tindakan tegas dari Pak Prabowo dan Menteri ESDM dengan menyetop dan mencabut izin pertambangan di Raja Ampat karena ini merupakan tindakan sangat baik, tegas, dan cepat dalam merespons apa yang terjadi di negeri ini,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Firnando juga apresiasi sikap terbuka Presiden dan Menteri ESDM yang bersedia melakukan evaluasi atas kesalahan atau ketidaktepatan dalam pemberian izin tambang di kawasan konservasi tersebut.

    “Kalau memang ada kesalahan dalam pemberian izin, tindakan korektif seperti ini perlu diapresiasi. Ini bentuk keberanian dan kepedulian pemerintah terhadap lingkungan dan masyarakat,” lanjut politikus Partai Golkar itu.

    Firnando menyoroti kunjungan langsung Menteri Bahlil ke lokasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, sebagai langkah konkret yang memperlihatkan keseriusan pemerintah.

    “Pak Menteri ESDM mendapatkan penilaian objektif karena beliau melihat langsung ke lapangan. Tentunya kunjungan itu bisa memberikan hasil yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin ratas bahas IUP di Raja Ampat ini, dan atas persetujuan beliau, pemerintah memutuskan untuk mencabut IUP empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

    (rrd/rir)

  • Profil Herman Khaeron, Anggota DPR yang Sempat Viral Terima Amplop

    Profil Herman Khaeron, Anggota DPR yang Sempat Viral Terima Amplop

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Herman Khaeron sempat ramai diperbincangkan publik setelah video dirinya menerima amplop cokelat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina (Persero) pada 11 Maret 2025 viral di media sosial.

    Dalam narasi yang beredar, amplop tersebut diduga berisi uang suap terkait kasus korupsi. Namun, Herman Khaeron dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa amplop tersebut merupakan bagian dari administrasi surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

    Herman mengklarifikasi bahwa dalam rapat itu, seorang pegawai sekretariat DPR menyodorkan dokumen SPPD yang harus ditandatangani. Dana perjalanan dinas yang biasanya diberikan sebelumnya, baru bisa diambil saat rapat berlangsung.

    Ia pun menegaskan bahwa tidak ada unsur suap dalam proses tersebut. Penjelasan itu disampaikan untuk meredam simpang siur informasi yang sempat mengemuka. Berikut profilnya!

    Profil Herman Khaeron

    Herman Khaeron adalah politisi senior dari Partai Demokrat yang telah mengabdi di parlemen sejak tahun 2009. Ia berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII, meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu.

    Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 4 Mei 1969, Herman telah melewati berbagai jabatan penting di DPR RI dan kini menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Herman memiliki rekam jejak panjang di sektor swasta dan profesional. Ia pernah menjabat sebagai quality control manager, asisten direktur marketing, hingga direktur utama di berbagai perusahaan nasional.

    Pendidikan dan Kiprah Akademik

    Dikenal sebagai figur yang serius dalam bidang pendidikan, Herman menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Bandung (Unisba) jurusan teknik dan manajemen industri.

    Ia melanjutkan pendidikan S2 di IPB University dalam bidang perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, dan berhasil meraih gelar doktor (S3) ilmu pertanian dari Universitas Padjadjaran.

    Peran Strategis di DPR RI

    Di lingkungan DPR RI, Herman Khaeron pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi IV dan aktif di berbagai panitia kerja strategis seperti pembahasan RUU Hortikultura, RUU Pangan, hingga program sosial. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota Komisi VI yang menangani bidang perdagangan, industri, dan investasi.

    Perannya di parlemen juga diperkuat dengan kiprahnya dalam Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, di mana ia menjabat sebagai wakil komandan alpha. Ini menunjukkan bahwa Herman memiliki pengaruh baik di level legislatif maupun dalam ranah strategi politik nasional.

    Harta Kekayaan Herman Khaeron

    Berdasarkan data e-LHKPN dari KPK, kekayaan Herman Khaeron terus meningkat sejak pertama kali dilaporkan pada 2009. Tercatat, pada 10 September 2024, total kekayaannya mencapai Rp 15,02 miliar.

    Komponen kekayaannya meliputi tanah dan bangunan sebesar Rp 10,67 miliar, kendaraan senilai Rp 1,95 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp 2,03 miliar.

    Peningkatan kekayaan ini sejalan dengan karier politik dan profesionalnya yang terus berkembang, serta keterlibatannya dalam berbagai sektor usaha dan organisasi kemasyarakatan.

    Aktivitas di Organisasi Kemasyarakatan

    Selain aktif di dunia politik dan legislatif, Herman juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti KAHMI, HKTI, ICMI, dan KOSGORO. Aktivitas ini mencerminkan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat dan kontribusi di berbagai bidang pembangunan nasional.

    Kiprah Herman Khaeron sebagai anggota DPR RI mencerminkan dedikasi panjangnya dalam dunia politik, pemerintahan, dan pembangunan masyarakat. Meski sempat diterpa isu tidak benar, Herman Khaeron tetap menunjukkan konsistensinya dalam memberikan klarifikasi dan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

  • Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Firnando Ganinduto adalah politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar), kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang mencakup Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang.

    Dalam Pemilu Legislatif 2024, dia memperoleh 63.881 suara, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Saat ini, Firnando bertugas di Komisi VI DPR, yang fokus pada bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

    Lantas, bagaimana sosok Firnando Ganinduto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Firnando Hadityo Ganinduto

    Firnando Hadityo Ganinduto lahir pada 16 April 1980. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Al Azhar Kemang, kemudian melanjutkan ke SMP Al Azhar Pejaten dan Wesly College. Pendidikan tingginya dijalani di Valley Forge Military Academy & College serta Berkeley College, New York, Amerika Serikat, yang menjadi bekal untuk karier profesionalnya.

    Sebelum masuk dunia politik, Firnando berkarier di sektor bisnis dan korporasi. Pada 2006-2008, dia menjabat sebagai relationship manager di DBS Bank. Kariernya berlanjut di PT Indika Energy Tbk sebagai bagian tim business development pada 2008-2012.

    Selanjutnya, dia menempati posisi senior manager of government relations di PT Sorikmas Mining dari 2012 hingga 2016. Hingga akhirnya, pada 2016-2024, dia menjabat sebagai vice president di PT CFLD Indonesia, memperkuat pengalamannya di bidang hubungan pemerintahan dan pengembangan bisnis.

    Firnando memiliki pengalaman panjang di berbagai organisasi kewirausahaan dan kemasyarakatan. Sejak 2021 hingga 2026, dia menjabat sebagai wakil bendahara umum di Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Sebelumnya, dia aktif di dewan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai ketua kompartemen departemen pada 2015-2019. Firnando juga pernah bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2010-2015, memperluas jejaringnya di dunia bisnis dan sosial.

    Sebagai anggota Komisi VI DPR, Firnando terlibat dalam pengawasan dan kebijakan terkait perdagangan dan BUMN. Pada April 2025, dia mengemukakan pandangannya terkait tarif impor timbal balik 32% dari Amerika Serikat, yang berpotensi merugikan industri garmen Indonesia. Ia mengusulkan negosiasi ulang tarif atau relokasi produksi untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia.

    Selain tugas legislasi, Firnando juga terlibat dalam program sosial. Pada Mei 2025, dia memfasilitasi penyaluran dana CSR dari PT Pusri sebesar Rp 800 juta untuk pengembangan pendidikan dan fasilitas masyarakat di Kendal.

    Program tersebut menyasar peningkatan kualitas sekolah dasar dan kelurahan tertinggal, mencerminkan perhatiannya terhadap pembangunan lokal.

    Dengan basis suara yang solid di Jawa Tengah I, Firnando Ganinduto menunjukkan peran aktif sebagai legislator muda. Fokusnya pada reformasi perdagangan, persaingan usaha, dan sinergi dengan program sosial menjadikannya figur yang relevan di DPR.

    Kombinasi latar belakang pendidikan internasional, pengalaman profesional, dan jejak organisasi memperkuat posisinya dalam berkontribusi untuk masyarakat dan daerah pemilihannya.

    Firnando Ganinduto adalah politikus muda Partai Golkar yang membawa pengalaman luas dari dunia bisnis dan organisasi ke ranah politik. Sebagai anggota Komisi VI DPR, dia aktif dalam isu perdagangan dan BUMN, sambil tetap memperhatikan pembangunan lokal melalui program sosial di Jawa Tengah I.

  • Rieke: Data Akurat Kunci Keberhasilan Koperasi Merah Putih

    Rieke: Data Akurat Kunci Keberhasilan Koperasi Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, meyakini program Koperasi Desa Merah Putih  atau juga dikenal dengan Koperasi Merah Putih (KMP) yang digagas pemerintah dapat berkembang pesat dan berdampak positif pada masyarakat, asalkan berbasis pada data yang akurat dan tepat.

    “Basis data itu harus menjadi dasar pengembangan koperasi desa yang digagas pemerintah,” ujar Rieke, dikutip dari akun Instagram pribadinya @riekediahp, Jumat (6/6/2025).

    Rieke dana yang dialokasikan pemerintah untuk program ini sebaiknya diprioritaskan langsung kepada masyarakat lewat unit usaha koperasi desa, bukan hanya untuk pembangunan fisik semata.

    “Demi kemajuan masyarakat di desa tersebut,” tambahnya. 

    Rieke menyampaikan, berdasarkan hasil rapat Kementerian Koperasi dengan Komisi VI DPR pada 26 Mei 2025, telah dihasilkan beberapa kesimpulan penting, salah satunya adalah penyusunan panduan KMP agar segera dilaksanakan.

    “Karena itu nantinya bisa menjadi panduan bagi penguatan KMP. Selain itu, harus ada basis data yang kuat, akurat, faktual, dan relevan untuk menggambarkan kondisi, kehidupan, serta potensi nyata di setiap desa, yang kemudian dapat dijadikan pedoman pengembangan koperasi ini,” tutupnya.

    Ia menyoroti koperasi di beberapa negara telah menjadi pondasi ekonomi yang kuat dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global. Oleh karena itu, program KMP yang akan dijalankan pemerintah dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia menjadikan koperasi sebagai penguat perekonomian nasional.

  • Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggia Erma Rini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi VI untuk periode 2024–2029.

    Komisi VI membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan Anggia ke posisi ini menjadi bagian dari struktur kerja legislatif yang disusun setelah Pemilu 2024.

    Lantas, seperti apa sosok Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggia Erma Rini

    Lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 25 September 1974, Anggia Erma Rini menempuh pendidikan S-1 di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris.

    Ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi kesehatan masyarakat, lalu menyelesaikan pendidikan S-3 di bidang ilmu administrasi publik di Universitas Padjadjaran pada 2023.

    Sebelum aktif di DPR, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) periode 2015–2020, serta aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Dalam struktur partai, dia memegang posisi sebagai wakil sekretaris jenderal DPP PKB dan sebelumnya sempat memimpin DPW PKB Sumatera Barat.

    Pada Pemilu 2019, Anggia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Di periode tersebut, dia duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan. Di sana, dia kerap mengangkat isu terkait ketahanan pangan dan kondisi petani, sejalan dengan tanggung jawab komisi tersebut.

    Untuk periode 2024–2029, Anggia Erma Rini bergeser ke Komisi VI dan dipercaya menjadi ketua. Dalam posisinya, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai agenda, termasuk rapat dengan BUMN strategis seperti PT Pertamina.

    Dalam salah satu pertemuan, dia pernah memberikan kritik terkait isu pencampuran Pertamax, menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan kinerja korporasi milik negara.

    Selain membahas isu ekonomi, Anggia Erma Rini juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan pengalaman organisasinya di Fatayat NU.

    Ia terlibat dalam beberapa inisiatif legislasi yang menyangkut hak dan pemberdayaan perempuan, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam agenda komisi tempat Anggia Erma Rini bertugas.

    Perjalanan politik Anggia Erma Rini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai aspek kerja legislatif, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

    Sebagai ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan sektor-sektor penting negara, meskipun efektivitas dan hasil dari kinerjanya tentu akan lebih terlihat seiring berjalannya masa jabatan.

  • Golkar nilai pertemuan Megawati-Gibran baik untuk negara

    Golkar nilai pertemuan Megawati-Gibran baik untuk negara

    “Bagus dong, pertemuan antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya, meskipun orang mengatakan itu pertemuan fisik ya. Apa pun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja, itu baik buat negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pertemuan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai sesuatu yang baik untuk negara.

    “Bagus dong, pertemuan antara Bu Mega dengan Mas Gibran itu sesuatu yang sangat bagus ya, meskipun orang mengatakan itu pertemuan fisik ya. Apa pun lah, mau pertemuan fisik, mau pertemuan apa saja, itu baik buat negara,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menilai pertemuan itu sebagai kesempatan baik bagi Megawati maupun Gibran itu sendiri.

    “Mas Gibran juga berkesempatan untuk bisa belajar bagaimana bersikap dengan Ibu Mega yang lebih senior,” katanya.

    Dia lantas berkata, “Mungkin Bu Mega juga punya kesempatan untuk menasehati Mas Gibran, meskipun untuk tahap kemarin barangkali belum.”

    Anggota Komisi VI DPR RI itu pun berharap kedua tokoh itu dapat lebih sering bertemu sebab intensitas pertemuan akan membuat orang saling akrab.

    “Kalau makin sering ketemu rasanya makin akrab. Mudah-mudahan sering ketemu, mudah-mudahan, ya,” tuturnya.

    Berangkat dari pertemuan itu, dia menilai bukan suatu yang muskil bila Megawati bertemu pula dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Kalau saya harapannya begitu,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Dia menekankan bila para pemimpin bangsa saat ini dan terdahulu berkumpul dengan cair dan penuh kehangatan merupakan sesuatu yang baik.

    Tak terkecuali, lanjut dia, apabila pertemuan dilangsungkan dalam bentuk jamuan-jamun makan, seperti halnya “diplomasi nasi goreng” ala Megawati.

    “Malah bagus sekali seandainya ada reuni sambil kama nasi goreng buatannya Bu Mega. Pak Prabowo ketemu Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sangat baik, sambil makan nasi goreng,” ucap dia.

    Sebelumnya, Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6), yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Legislator Soroti Kasus Ayam Goreng Widuran: Lemahnya Sistem Pengawasan

    Legislator Soroti Kasus Ayam Goreng Widuran: Lemahnya Sistem Pengawasan

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti kasus restoran legendaris ayam Goreng Widuran di Solo yang baru-baru ini viral disebut non-halal. Ia menilai kasus ini bukan sekedar kelalaian, tetapi kelengahan dalam pelabelan produk.

    “Kami menilai kasus ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan komunikasi atau kelalaian belaka. Ini merupakan cerminan dari lemahnya sistem pengawasan terhadap pelabelan produk konsumsi di Indonesia, dan perlu ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait,” kata Mufti Anam kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Mufti pun berpandangan restoran Ayam Goreng Widuran memiliki tanggung jawab terhadap transparansi informasi, terlebih telah beroperasi lebih dari 50 tahun. Menurutnya, praktik usaha yang tidak jujur merugikan pelaku usaha lain yang patuh pada aturan dan etika dagang.

    “Label halal maupun non-halal bukan sekadar simbol. Ini menyangkut keyakinan, etika konsumsi, dan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang apa yang mereka konsumsi,” ujar Mufti.

    “Ketika informasi kehalalan itu disembunyikan dengan sengaja atau tidak, maka ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konsumen,” tambahnya.

    Mufti pun menegaskan bahwa sistem pengawasan yang lemah berpotensi menciptakan iklim persaingan usaha yang timpang. Ia khawatir kuliner lain yang jujur mencantumkan label halal atau non-halal justru dipertanyakan oleh publik.

    Legislator PDIP ini menilai ada celah dalam sistem pengawasan pelabelan halal dari kasus Ayam Widuran. Ia ingin adanya evaluasi perbaikan ke depan.

    “Abainya stakeholder yang bertanggung jawab untuk memastikan rumah makan mencantumkan keterangan label halal tidak boleh terjadi lagi,” ucap Mufti.

    Lebih lanjut, Mufti mendesak adanya penjelasan resmi dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk melakukan evaluasi atas mekanisme pengawasan yang telah berjalan. Ia berharap kepercayaan publik tak dikesampingkan begitu saja.

    “Jika diperlukan, revisi regulasi yang masih abu-abu demi memperkuat perlindungan konsumen. Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar sensasi sesaat,” jelas Mufti.

    “Kepercayaan publik adalah modal utama industri kuliner nasional. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun dengan kejujuran dan keterbukaan,” imbuhnya.

    (dwr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rieke Diah Pitaloka Sedih Job Fair di Bekasi Dipadati Pencari Kerja

    Rieke Diah Pitaloka Sedih Job Fair di Bekasi Dipadati Pencari Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengaku sedih dengan membludaknya pencari kerja saat pelaksanaan job fair di Cikarang, Kabupaten Bekasi, belum lama ini. Menurutnya, jumlah kuota lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja yang hadir.

    “Kemarin saya sedih sekali, di job fair Kabupaten Bekasi kuotanya hanya ribuan, tapi yang datang puluhan ribu. Anak-anak berdesakan, saling injak, bahkan sampai baku hantam dan ada yang pingsan. Tapi ini bukan soal job fair,” tulis Rieke di akun Instagram pribadinya, @riekediahp, dikutip Minggu (1/6/2025).

    Hal itu mendorong Rieke meminta pemerintah segera memperbaiki sistem pendidikan agar terhubung langsung dengan kebutuhan dunia industri di Indonesia.

    Mengutip data dari Provinsi Jawa Barat, Rieke menyebut jumlah lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) pada tahun 2025 mencapai 618.180 orang, dan diprediksi akan meningkat menjadi 634.624 lulusan pada tahun 2026. Ia pun mempertanyakan ke mana para lulusan ini akan diarahkan.

    “Kita sering dengar soal Indonesia Emas dan bonus demografi. Tapi saya selalu bilang bonus demografi tanpa manajemen yang baik bisa jadi bencana demografi, tanpa dipersiapkan akan bisa jadi bencana demografi,” tegasnya.

    Menanggapi situasi tersebut, Rieke menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan untuk menyinergikan sistem pendidikan dengan dunia industri dan ketenagakerjaan nasional.

    “Sudah saatnya pendidikan dan industri jadi satu ekosistem, agar anak-anak dari SMK, SMA, D3, D4, vokasi dan perguruan tinggi dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang terampil, tenaga terlatih dan siap masuk industri,” pungkas Rieke.