Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • DPR tetapkan Danantara jadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI

    DPR tetapkan Danantara jadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR tetapkan Danantara jadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 15:27 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna Ke-21 DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 menetapkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi mitra kerja dari Komisi VI DPR RI dan Komisi XI DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pemilihan komisi mitra bagi Danantara itu berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat bamus antara Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi (30/6).

    “Apakah penetapan BPI Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI dan Komisi XI tersebut dapat disetujui?,” kata Adies yang dijawab setuju oleh peserta rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa Danantara menjadi mitra dari dua komisi karena kedua komisi itu menangani urusan yang berkaitan dengan Danantara. Menurut dia, Komisi VI DPR RI berkaitan dengan Danantara dalam pengelolaan BUMN. Sementara itu, menurut dia, Komisi XI DPR RI memiliki kaitan dengan Danantara mengenai pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi, guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, menyatakan bahwa mitra kerja komisi dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Dalam Rapat Paripurna itu ada empat agenda utama, yaitu penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024.

    Selain itu, agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2026. Selanjutnya agenda ketiga yakni pendapat fraksi-fraksi atas usul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Agenda terakhir yakni penetapan mitra kerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Sumber : Antara

  • Risiko Gagal Bayar di Industri P2P Lending, DPR Soroti Masalah Ini – Page 3

    Risiko Gagal Bayar di Industri P2P Lending, DPR Soroti Masalah Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menyoroti potensi krisis kepercayaan di sektor fintech peer-to-peer (P2P) lending menyusul temuan mengejutkan mengenai salah satu pemain besar di industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

    Platform tersebut tercatat menyalurkan pinjaman hingga Rp178,3 miliar hanya kepada enam peminjam (borrower), jauh melampaui batas maksimum pinjaman individu sebesar Rp2 miliar sebagaimana diatur dalam POJK No. 10 Tahun 2022.

    Masalah tidak berhenti pada pelanggaran batas pinjaman. Data menunjukkan bahwa Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) Akseleran mencapai 57,6%, yang berarti lebih dari separuh pinjaman telah menunggak lebih dari tiga bulan.

    Sementara itu, Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) hanya 13,42%, mengindikasikan potensi gagal bayar yang tinggi dan lemahnya sistem mitigasi risiko. ujar Labib politisi golkar

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, menilai persoalan ini tidak semata soal kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut praktik pemasaran yang menyesatkan, terutama oleh para influencer keuangan di media sosial.

    “Publik disuguhi narasi bahwa investasi di peer-to-peer (P2P) lending aman karena diasuransikan, padahal kenyataannya risiko tetap ditanggung Lender atau investor. Bahkan asuransi hanya menutup sebagian kecil, dan tidak selalu berhasil diklaim,” tegas Labib.

     

  • Legislator Desak Revisi UU Perlinkos, Soroti Risiko Konsumen Digital Meningkat

    Legislator Desak Revisi UU Perlinkos, Soroti Risiko Konsumen Digital Meningkat

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Firnando H Ganinduto, mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUU Perlinkos) segera dibahas dan disahkan. Firnando menilai revisi ini menjadi langkah krusial untuk menghadirkan sistem perlindungan konsumen yang relevan.

    “Undang-undang yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 8 Tahun 1999, sudah berusia lebih dari dua dekade dan lahir di masa ketika e-commerce, fintech, dan transaksi digital belum berkembang seperti sekarang,” ujar Firnando kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    “Dengan perubahan pola konsumsi masyarakat dan makin kompleksnya interaksi antara produsen dan konsumen di ruang digital, pembaruan menyeluruh bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” sambungnya.

    Firnando menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi konsumen dalam era digital. Di antaranya, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, hingga pembajakan produk digital.

    Sebab itu, menurutnya, negara tidak boleh tinggal diam. Dia menilai RUU Perlinkos harus menghadirkan norma hukum yang eksplisit dalam melindungi hak konsumen di ekosistem digital.

    “Konsumen harus dijamin haknya atas perlindungan data pribadi, akses pengaduan digital yang cepat, serta informasi yang transparan dari pelaku usaha. Di sisi lain, platform digital tidak bisa terus bersembunyi di balik status sebagai fasilitator. Mereka harus ikut bertanggung jawab jika ada pelanggaran yang terjadi melalui sistem mereka,” ujarnya.

    “Kami ingin membangun ekosistem perdagangan digital yang tidak hanya efisien, tapi juga adil, aman, dan bertanggung jawab. Revisi UU ini menjadi jawaban konkret atas kompleksitas risiko konsumen hari ini,” jelasnya.

    Selain itu, Firnando menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam perlindungan konsumen. Dia menilai saat ini posisi hukum Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih belum cukup kuat.

    Firnando mengatakan pihaknya telah berupaya menampung aspirasi publik dalam RUU Perlinkos. Dia berharap revisi RUU Perlinkos dapat segera disahkan dan menjadi legacy regulatif yang kuat bagi generasi mendatang.

    “Ini adalah upaya untuk mewujudkan ekosistem perdagangan nasional yang adil, transparan, dan aman. Perlindungan konsumen harus menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital Indonesia,” tuturnya.

    (amw/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Andre Rosiade Terima Kasih ke Menhut Sudah Teken IPPKH Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik

    Andre Rosiade Terima Kasih ke Menhut Sudah Teken IPPKH Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berterima kasih kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang sudah menandatangani izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Andre mengatakan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bisa segera dimulai.

    “Menyampaikan terima kasih pada Menhut yang telah menandatangani persetujuan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik,” kata Andre Rosiade, kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).

    Andre mengatakan setelah pertemuan pada 8 Mei lalu, Menhut Raja Juli menelepon dan menginformasikan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik sudah ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, Andre mengatakan pembangunan bisa dieksekusi.

    “Setelah ditemui beberapa waktu lalu, barusan pihak Kemenhut, Pak Menhut menelepon langsung dan menginformasikan bahwa beliau sudah meneken PPKH sehingga pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bisa dieksekusi oleh Hutama Karya,” ucapnya.

    Andre berterima kasih atas gerak cepat Menhut Raja Juli sehingga pembangunan bisa segera dimulai. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI mengatakan hal ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius membantu percepatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).

    “Ini bukti bahwa pemerintah Presiden Prabowo betul-betuk serius membantu percepatan pembangunan sumbar sehingga para menteri dan seluruh aparatur pemerintah yang ada di pusat memberikan pelayanan terbaik pada Sumatera Barat,” ucapnya.

    (idn/fjp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • DPR Soroti Ketegangan Israel & Iran Bisa Ganggu Distribusi Energi Global

    DPR Soroti Ketegangan Israel & Iran Bisa Ganggu Distribusi Energi Global

    Jakarta –

    Ketegangan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah berpotensi mengganggu jalur vital distribusi energi global, terutama di kawasan Selat Hormuz.

    Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mengapresiasi langkah cepat dan strategis yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dalam menjaga stabilitas pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM)nasional.

    Ahmad Labib menilai bahwa respons Pertamina dalam mengelola risiko global ini menunjukkan profesionalisme dan kesiapan tinggi dalam menjaga ketahanan energi nasional, di tengah potensi gangguan pasokan dan lonjakan harga minyak mentah dunia.

    “Komisi VI DPR RI memberikan dukungan penuh kepada Pertamina yang telah bekerja cepat, profesional, dan antisipatif dalam mengelola risiko global ini. Ini menunjukkan kesiapan Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Ahmad Labib dalam keterangannya, ditulis Selasa (24/6/2025).

    Ahmad Labib juga menegaskan bahwa skenario darurat yang tengah disiapkan Pertamina, termasuk antisipasi jika Selat Hormuz ditutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang harus didukung secara politik dan fiskal.

    “Penutupan Selat Hormuz bukan hanya menjadi ancaman regional, tapi risiko global. Sebagian besar impor minyak mentah Indonesia selama ini melalui jalur tersebut. Karena itu, skema mitigasi yang disiapkan Pertamina harus kita dukung dan kawal bersama,” lanjutnya.

    Ahmad Labib mengaprersiasi Langkah-langkah strategis Pertamina seperti diversifikasi sumber impor di luar kawasan Teluk, peningkatan cadangan operasional BBM, serta penguatan infrastruktur kilang dan distribusi nasional , sebagai bentuk kesiapan dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan menjaga kelancaran suplai energi dalam negeri.

    “Kita memahami bahwa konflik AS-Iran bisa berdampak pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Tapi Pertamina tidak panik. Justru mereka memperkuat stok, membuka peluang pasokan dari kawasan lain, dan tetap menjaga harga di dalam negeri agar tidak memberatkan masyarakat,” kata Labib.

    Ahmad Labib menegaskan bahwa Parlemen siap memberikan dukungan anggaran dan regulasi untuk memastikan Indonesia mampu bertahan dalam tekanan energi global. Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor antara Pertamina, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta TNI dalam pengamanan jalur distribusi energi nasional.

    Selain itu, ia menyerukan pentingnya penguatan produksi migas dalam negeri untuk ketahanan energi jangka panjang.

    “Jangan sampai rakyat yang menjadi korban jika kita tidak siap menghadapi krisis pasokan,” tegasnya.

    Sebagai penutup, Ahmad Labib mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak panik, menggunakan energi secara bijak, dan percaya pada kemampuan nasional dalam menjaga kedaulatan energi di tengah dinamika global yang tak menentu.

    (kil/kil)

  • Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-100 istri dari Kapolri legendaris, Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani.

    Acara tersebut digelar di kediaman keluarga Hoegeng di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Puan hadir bersama ibunya sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Dalam pertemuannya itu, Puan menyebut Ibu Meri, sapaan akrab Meriyati Roeslani, sosok sederhana dan bersahaja. Sosoknya tersebut dapat dijadikan teladan untuk semua pihak, terutama para istri pejabat.

    “Ibu Hoegeng bukan hanya istri seorang pejabat, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Beliau mendampingi Jenderal Hoegeng dengan ketulusan, dan menjadi teladan bagi kita semua,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (23/6/2025).

    Eks Menko PMK ini meneruskan, Ibu Meri juga setia mendukung Jenderal Hoegeng untuk tetap hidup sederhana dan tidak korupsi. Nilai hidup inilah, yang menurut Puan, akan terus relevan hingga generasi saat ini.

    “Dukungan beliau kepada Pak Hoegeng untuk menjadi polisi yang profesional dan tidak kompromi terhadap suap dan korupsi adalah pelajaran besar bagi generasi sekarang. Kita butuh lebih banyak figur seperti beliau,” tambahnya.

    Sebagai informasi, dalam kunjungannya itu Puan turut didampingi sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ribka Tjiptaning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati. Tampak pula hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Asal tahu saja, Jenderal Hoegeng merupakan tokoh polisi yang legendaris yang dikenal sebagai polisi teladan, jujur, bersahaja dan berjiwa patriot. Jenderal Hoegeng merupakan Kapolri ke-5 pada periode tahun 1968-1971.

  • Hadiri Ultah Ke-100 Istri Hoegeng, Megawati-Puan Nyanyi Bareng "Jumpa Lagi" Nasional 23 Juni 2025

    Hadiri Ultah Ke-100 Istri Hoegeng, Megawati-Puan Nyanyi Bareng "Jumpa Lagi" Nasional 23 Juni 2025

    Hadiri Ultah Ke-100 Istri Hoegeng, Megawati-Puan Nyanyi Bareng “Jumpa Lagi”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    beserta Ketua DPR RI
    Puan Maharani
    bernyanyi bersama istri mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso.
    Dikutip dari siaran pers yang diterima
    Kompas.com
    , Mega dan Puan berkunjung ke kediaman keluarga eks Kapolri
    Jenderal Hoegeng
    Iman Santoso, Senin (23/6/2025).
    Ibu dan anak ini bertemu dengan istri Hoegeng, yakni
    Meriyati Roeslani
    yang berulang tahun ke-100.
    Dalam acara tersebut, Puan dan Megawati turut memeriahkan acara dengan bernyanyi bersama.
    Setidaknya, ada dua lagu yang dinyanyikan, yakni lagu “Jumpa Lagi” milik Andi Meriam Mattalatta dan “Congratulations” dari Cliff Richard.
    Selain acara hiburan, syukuran ulang tahun ke-100 tahun tersebut juga diisi dengan doa bersama, ramah tamah, serta refleksi nilai-nilai keteladanan hidup keluarga Hoegeng.
    Pada kesempatan yang sama, Puan mendapat tanda tangan Meriyati di bukunya yang berjudul “Meriyati Hoegeng-100 Tahun Langkah Setia Pengabdian.”
    Buku itu menceritakan tentang perjalanan hidup Meri Hoegeng dalam mendampingi Jenderal Hoegeng.
    Puan mengatakan, Meriyati Roeslani yang akrab disapa Ibu Meri adalah sosok sederhana dan bersahaja.
    Meriyati juga disebut sebagai seorang istri setia yang mendampingi Jenderal Hoegeng semasa hidupnya.
    “Ibu Hoegeng bukan hanya istri seorang pejabat, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Beliau mendampingi Jenderal Hoegeng dengan ketulusan, dan menjadi teladan bagi kita semua,” kata Puan.
    Menurutnya, Meriyati mendukung Jenderal Hoegeng untuk tetap hidup sederhana dan tidak korupsi.
    Hal ini, kata Puan, adalah nilai-nilai hidup yang akan terus relevan hingga generasi saat ini. “Dukungan beliau kepada Pak Hoegeng untuk menjadi polisi yang profesional dan tidak kompromi terhadap suap dan korupsi adalah pelajaran besar bagi generasi sekarang. Kita butuh lebih banyak figur seperti beliau,” tambah Puan.
    Sebagai informasi, sejumlah anggota DPR RI turut hadir dalam acara, di antaranya Ribka Tjiptaning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati.
    Tampak pula hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
    Adapun Jenderal Hoegeng merupakan tokoh polisi yang legendaris yang dikenal sebagai polisi teladan, jujur, dan bersahaja.
    Jenderal Hoegeng merupakan Kapolri ke-5 pada periode tahun 1968-1971.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menuju Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Jangan Transaksional dan DPD II Jangan Buru-buru Berikan Dukungan

    Menuju Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Jangan Transaksional dan DPD II Jangan Buru-buru Berikan Dukungan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, angkat bicara terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang diperkirakan akan digelar pada Agustus mendatang.

    Menurut Nurdin, Ketua Umum Partai Golkar telah memberi ruang kepada seluruh bakal calon untuk melakukan sosialisasi. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum, Bahlil Lahadalia dengan pertimbangan utama yakni figur yang mampu mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

    “Target kita menambah kursi di tingkat nasional, dan Sulsel harus kembali menjadi nomor satu. Jadi dinamika Musda ini terus dipantau,” ujar Nurdin Halid, Sabtu (21/6/2025).

    Sebagai kader senior dan anggota DPR RI, Nurdin berharap pelaksanaan Musda tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

    “Persaingan itu boleh, tapi jangan sampai menjadi perseteruan. Kita ingin Musda ini menjadi contoh demokrasi yang sehat di tubuh partai,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada seluruh pengurus DPD II Partai Golkar agar tidak gegabah dalam memberikan dukungan kepada calon sebelum memahami betul visi dan komitmen para kandidat.

    “Panitia Musda saja belum terbentuk, jadi jangan terburu-buru mengambil sikap. Kita harus mendalami dulu kapasitas dan integritas para calon,” tegasnya.

    Nurdin juga mengimbau seluruh bakal calon ketua DPD I Golkar Sulsel untuk menghindari praktik transaksional dalam proses pencalonan.

    “Kalau kita ingin demokrasi yang bermoral, maka calon pemimpin partai harus menjauh dari politik uang. Jangan jadikan Musda sebagai ajang jual-beli dukungan,” pungkasnya.

  • BUMN Harus Adaptif dan Berdaya Saing, Begini Caranya

    BUMN Harus Adaptif dan Berdaya Saing, Begini Caranya

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) disebut oleh Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto sebagai langkah strategis untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

    Firnando mengungkapkan Danantara juga menjadi terobosan untuk mempercepat transformasi BUMN agar lebih adaptif, kompetitif, dan berdaya saing global.

    Dia menyebut kewenangan Danantara merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola perusahaan dan investasi negara yang lebih terukur dan profesional.

    “Kami di Komisi VI melihat bahwa hadirnya Danantara sebagai institusi pengelolaan dan investasi strategis yang dapat mempercepat restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, terutama yang bergerak di sektor-sektor prioritas dan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia dalam keterangannya, ditulis Kamis (19/6/2025).

    Menurutnya, selama ini banyak BUMN yang menghadapi keterbatasan pendanaan untuk ekspansi maupun modernisasi, dan cenderung bergantung pada penyertaan modal negara (PMN) yang terbatas. Dengan kewenangan baru ini, Danantara Indonesia dapat mengisi celah pembiayaan dengan pendekatan investasi yang lebih fleksibel, profesional, dan berbasis kinerja.

    “Kami juga akan memastikan bahwa suntikan modal melalui Danantara dilakukan secara selektif, berbasis studi kelayakan, serta diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Komisi VI DPR RI siap menjalankan fungsi pengawasan agar investasi ini benar-benar produktif dan berdampak positif terhadap perekonomian,” ujar dia.

    Firnando juga menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan inovatif. Reformasi model pendanaan BUMN melalui Danantara diharapkan mampu mengurangi beban fiskal negara sekaligus meningkatkan nilai tambah dari setiap rupiah yang diinvestasikan.

    “Ini bukan sekadar soal dana, tetapi bagaimana membangun BUMN yang agile, efisien, dan mampu bersaing secara global. Danantara harus menjadi katalisator untuk itu,” imbuh dia.

    (kil/kil)

  • Komisi VI DPR: Danantara strategis perkuat tata kelola-akuntabilitas

    Komisi VI DPR: Danantara strategis perkuat tata kelola-akuntabilitas

    Ini bukan sekadar soal dana, tetapi bagaimana membangun BUMN yang agile, efisien, dan mampu bersaing secara global. Danantara harus menjadi katalisator untuk itu.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyebutkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN agar lebih transparan, adaptif, dan kompetitif.

    “Danantara sebagai terobosan untuk mempercepat transformasi BUMN agar lebih adaptif, kompetitif, dan berdaya saing global,” kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Ganinduto menegaskan kewenangan Danantara merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola perusahaan dan investasi negara yang lebih terukur dan profesional.

    Dia mengatakan pihaknya di Komisi VI DPR melihat hadirnya Danantara sebagai institusi pengelolaan dan investasi strategis yang dapat mempercepat restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, terutama yang bergerak di sektor-sektor prioritas dan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi dan UKM, serta BUMN, Firnando juga menilai Danantara dapat mengisi pembiayaan dengan pendekatan investasi yang lebih fleksibel, profesional, dan berbasis kinerja.

    “Kami juga akan memastikan bahwa suntikan modal melalui Danantara dilakukan secara selektif, berbasis studi kelayakan, serta diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” katanya pula.

    Komisi VI DPR RI, ujar Firnando, siap menjalankan fungsi pengawasan agar investasi benar-benar produktif dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan inovatif.

    Reformasi model pendanaan BUMN melalui Danantara diharapkan mampu mengurangi beban fiskal negara sekaligus meningkatkan nilai tambah dari setiap rupiah yang diinvestasikan.

    “Ini bukan sekadar soal dana, tetapi bagaimana membangun BUMN yang agile, efisien, dan mampu bersaing secara global. Danantara harus menjadi katalisator untuk itu,” kata Firnando.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.