Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen

    Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir: Anggaran Rp604 miliar akan dikembalikan lewat dividen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan usulan anggaran sebesar Rp604 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 dan akan dikembalikan melalui dividen.

    Ia menegaskan usulan pendanaan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena bersumber dari dividen yang diperoleh BUMN, khususnya Danantara Indonesia. Dana tersebut diambil dari porsi 1 persen dividen yang menjadi hak kementerian sebagai pemegang saham seri A.

    “Satu persen yang memang dari Danantara sendiri. Nah jadi kita tidak, istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” ujar Erick dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (8/7).

    Erick menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan penugasan strategis pemerintah, termasuk pengawasan restrukturisasi Danantara, percepatan transfer aset negara, serta proyek penyediaan listrik di desa-desa.

    Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa sebagian besar dari dana tersebut nantinya akan dikembalikan ke negara dalam bentuk setoran dividen.

    Ia juga menegaskan bahwa dividen 1 persen tidak akan digunakan semua oleh Kementerian BUMN

    “Dari proyeksi kami, Perum saja berpotensi menyumbang dividen Rp200 sampai Rp300 miliar ke negara. Jadi dana yang digunakan bukan pemborosan, justru akan berputar kembali dan memberikan kontribusi fiskal,” katanya.

    Kementerian BUMN berupaya untuk meningkatkan kinerja baik melalui pengelolaan, Perum, penjagaan aset negara serta peningkatan dividen.

    Menurut dia, anggaran yang diajukan oleh Kementerian BUMN bukanlah pemborosan uang negara, karena akan dikembalikan lagi kepada negara.

    “Saya ‘confidence’ angka 600 (Rp604 miliar) ini nanti nol, jadi bukannya kita pemborosan. Karena kita ini kan memberikan kontribusi kepada negara, belum lagi tadi menjaga penugasan-penugasan yang kita harus memastikan penugasan baik, tapi tidak menekan ‘performance’ daripada tentu Danantara,” imbuh Erick.

    Sumber : Antara

  • HUT ke-79, Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    HUT ke-79, Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    Jakarta: Kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional kembali menuai apresiasi. Memasuki usia ke-79 tahun, BNI mendapatkan pujian dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, yang menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.

    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam pernyataan resminya.

    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.

    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform “wondr by BNI”. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.
     

    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.

    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif—misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.

    Ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.

    Program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.

    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.

    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial—yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

    Jakarta: Kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional kembali menuai apresiasi. Memasuki usia ke-79 tahun, BNI mendapatkan pujian dari Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, yang menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.
     
    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam pernyataan resminya.
     
    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.
     
    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform “wondr by BNI”. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.
     

     
    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.
     
    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.
     
    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif—misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.
     
    Ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.
     
    Program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.
     
    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.
     
    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial—yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    DPR Puji Kiprah BNI Dorong Inklusi Keuangan dan Keberpihakan Sosial

    Jakarta –

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengapresiasi kiprah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dia menilai bank pelat merah tersebut sebagai lokomotif ekonomi bangsa sejak era awal kemerdekaan.

    “Selamat ulang tahun ke-79 kepada BNI, bank kebanggaan Indonesia yang telah menemani perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan,” ujar Anggia dalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

    Ia menyebut BNI telah memainkan peran krusial, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai institusi strategis dalam membangun fondasi ketahanan finansial nasional. Peran ini terlihat sejak BNI menjadi penerbit Oeang Republik Indonesia (ORI), hingga kemudian berkembang menjadi bank devisa dan BUMN perbankan pertama yang mencatatkan saham di bursa.

    “Transformasi BNI dari penerbit ORI menjadi bank devisa hingga menjadi perusahaan publik pertama di sektor perbankan BUMN merupakan bukti ketangguhan BNI dalam menjawab dinamika zaman,” jelasnya.

    Anggia juga menyoroti langkah progresif BNI dalam mendorong transformasi digital dan memperluas inklusi keuangan melalui layanan digital platform ‘wondr by BNI’. Inovasi ini dinilai menjadi jembatan efektif untuk menjangkau segmen generasi muda dan masyarakat pelosok yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan formal.

    “Platform digital seperti wondr by BNI menjadi bukti keseriusan BNI dalam menjawab tantangan era digital tanpa meninggalkan komitmen terhadap inklusi keuangan,” katanya.

    Lebih lanjut, Anggia menegaskan bahwa transformasi BNI harus berpijak pada prinsip keadilan sosial. Sebagai BUMN yang mengemban mandat negara, BNI diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan memberdayakan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini rentan dan termarjinalkan.

    “Layanan keuangan tidak boleh hanya dinikmati oleh yang sudah mapan. Komitmen terhadap inklusi harus ditunjukkan melalui kebijakan afirmatif misalnya dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha mikro, menghadirkan layanan ramah disabilitas di seluruh cabang, dan program edukasi keuangan bagi anak muda dan remaja di daerah tertinggal,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga mendorong agar seluruh kanal digital dan jaringan cabang BNI menerapkan standar aksesibilitas universal, pelatihan petugas yang memahami perspektif gender dan disabilitas, serta pengembangan produk keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

    “Keberpihakan sosial bukan sekadar pilihan program, melainkan ruh dari fungsi BUMN sebagai agen pembangunan,” lanjut Anggia.

    Adapun program loyalitas nasabah seperti Rejeki wondr BNI juga mendapatkan apresiasi, karena dinilai mempererat hubungan antara BNI dan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan milik negara.

    Anggia berharap BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas pelayanan keuangan berbasis nilai sosial, serta menjadi teladan bagi BUMN lainnya dalam hal inovasi, keberpihakan, dan transformasi kelembagaan.

    “Dirgahayu BNI. Jadilah mitra strategis negara dalam menghadirkan sistem keuangan yang tak hanya tangguh secara digital, tetapi juga adil secara sosial yang berpihak pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta seluruh masyarakat yang selama ini belum terlayani secara layak,” pungkasnya.

    Tonton juga “Prabowo Siap Dorong Ekonomi Hijau, Inklusi & Keberlanjutan Bersama!” di sini:

    (akd/ega)

  • Prabowo Diminta Tegas, Dorong Netflix

    Prabowo Diminta Tegas, Dorong Netflix

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta untuk terlibat aktif dalam mendorong raksasa teknologi seperti Google, Netflix, dan YouTube dalam membangun infrastruktur di Indonesia.

    Adapun jika tidak berkenan terlibat pembangunan, pemerintah diminta menerapkan kebijakan berbagi pendapatan antara OTT dengan perusahaan telekomunikasi yang telah membangun infrastruktur internet. 

    Dewan Pengawas Masyarakat Telematika (MASTEL) Agung Harsoyo mengatakan platform Over-the-Top (OTT) seperti Facebook, Google, dan Netflix serta platform OTT lainnya menghasilkan lonjakan trafik data yang sangat signifikan. 

    Pada saat yang bersamaan, OTT juga menarik biaya kepada pelanggan untuk sejumlah layanan ekslusif. Bisnis OTT yang mengeruk untuk tidak diimbangi dengan keterlibatan dalam pembangunan konektivitas internet di dalam negeri, saat pemerintah membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kecepatan dan memperluas layanan internet.   

    Agung menyarankan agar pemerintah terlibat aktif dalam memaksa OTT terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Kalaupun OTT menolak, pemerintah dapat menerapkan skema berbagi pendapatan antara OTT dengan pemain dalam negeri seperti yang dilakukan sejumlah negara di Asia.

    Pemerintah, lanjutnya, perlu menjadi arsitek yang merancang model kerja sama yang adil, misalnya Fair Share Model di Korea Selatan yang berbasis volume trafik (cost recovery), atau Revenue Sharing yang digagas India melalui berbagi pendapatan OTT dari iklan dan subscriptions.

    “Di India, beberapa model kerja sama telah berkembang antara telko dan OTT. Beberapa operator dan OTT menjajaki pembagian hasil atau kerja sama pemanfaatan infrastruktur, misalnya untuk caching konten secara lokal agar mengurangi beban trafik internasional,” kata Agung kepada Bisnis, Minggu (6/7/2025).

    Selain itu, skema kerja sama lainnya yang dapat dilakukan adalah bundling konten dan paket layanan, zero-rating dan penawaran eksklusif hingga investasi langsung. 

    Reliance Jio, misalnya, tidak hanya bekerja sama, tetapi juga membangun dan mengakuisisi platform OTT-nya sendiri, yang kemudian bermitra atau bersaing langsung dengan OTT global.

    Secara industri, kolaborasi ini akan meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas layanan untuk pelanggan. Pemerintah dalam hal ini memfasilitasi dengan regulasi yang dibutuhkan agar kolaborasi dapat terselenggara dengan baik.

    Sekadar informasi, pada 2024, Netflix membukukan pendapatan sebesar US$13 miliar atau Rp631,34 triliun (kurs: Rp16.188). Netflix memproyeksikan tahun ini pendapatan mereka dapat menyentuh Rp720,41 triliun. 

    Jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan telekomunikasi di Indonesia, jumlah pendapatan tersebut hampir 4x lipat pendapatan yang dibukukan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada periode yang sama dan 12 kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan PT Indosat Tbk. (ISAT).

    Sementara itu induk Google, Alphabert, mengantongin pendapatan sebesar Rp1.376 triliun dari iklan pada kuartal II/2024. Jumlah tersebut 8x lipat dibandingkan pendapatan Telkom dan 24x lipat dibandingkan pemasukan Indosat.  

    Logo Google

    Adapun di India, pada akhir 2024, para petinggi industri telekomunikasi, seperti Chairman Reliance Jio Akash Ambani, Managing Director Reliance Jio Pankaj Pawar, Vice Chairman Bharti Enterprises Rajan Mittal, dan Managing Director Vodafone Idea Akshaya Moondra, menjerit dan meminta kontribusi yang adil dari penyedia layanan Over The Top (OTT) terhadap biaya jaringan.

    Dalam pertemuan tersebut, para eksekutif dari Reliance Jio, Bharti Airtel, dan Vodafone Idea menekankan pentingnya agar OTT, khususnya Large Traffic Generators (LTGs) atau penyumbang lalu lintas data besar, turut menanggung sebagian biaya jaringan. Mereka menegaskan bahwa usulan ini tidak ditujukan kepada startup atau pelaku usaha kecil.

    Selain isu kontribusi OTT, industri telekomunikasi juga membahas permasalahan terkait Pajak Barang dan Jasa (GST), termasuk kendala dalam klaim input tax credit. Diskusi ini merupakan bagian dari upaya Menteri Komunikasi Scindia untuk mendapatkan pembaruan terkait perkembangan sektor telekomunikasi.

    Agung juga menekankan pentingnya pengaturan kerja sama antara OTT dan operator telekomunikasi demi menjaga keamanan serta kedaulatan nasional, akibat maraknya penipuan melalui layanan OTT seperti WhatsApp yang digunakan untuk pengiriman OTP.

    Kondisi ini diperburuk oleh penyimpanan data pengguna OTT global di luar negeri dan belum adanya regulasi yang mampu mengatur kewajiban mereka secara adil di Indonesia.

    Indonesia, kata Agung, sebenarnya telah memiliki kerangka pengaturan mengenai kerja sama antara OTT dan penyelenggara telekomunikasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Peraturan Menteri Kominfo (PM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Namun, regulasi tersebut tidak bersifat imperatif atau tidak mengikat. 

    Pada awal penyusunan regulasi, pemerintah mencanangkan kewajiban kerja sama OTT dan operator sebagai kewajiban hukum, namun terhambat oleh perbedaan pandangan antara pihak pro investasi dan pro kedaulatan.

    Akhirnya, pemerintah memilih pendekatan pro investasi, sehingga kerja sama tidak lagi diwajibkan dalam PP 46/2021 dan PM Komdigi 5/2021.

    Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia harus mengabil langkah yang berani dan progresif untuk memperkuat posisi nasional dalam ekosistem digital. 

    “Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat regulasi agar bersifat imperatif dan mewajibkan kerja sama antara OTT dan operator telekomunikasi guna memastikan bahwa penggunaan infrastruktur nasional oleh OTT global diimbangi dengan kontribusi nyata,” kata Agung. 

    Logo Netflix

    Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR bersama jajaran Direksi Telkom dan Subholding Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menaruh perhatian pada ketimpangan antara investasi besar operator telekomunikasi di Indonesia dengan keuntungan besar yang diraih OTT. 

    Menurutnya, regulasi terhadap OTT perlu segera diwujudkan, karena tidak hanya menguntungkan Telkom, tetapi juga seluruh operator dan pelaku industri guna menciptakan ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan mendorong pemerataan layanan di Indonesia.

    Adapun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merumuskan peta jalan kebijakan Komdigi sebagai langkah strategi dalam memperkuat ekosistem digital nasional untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo. 

  • Andre Rosiade Minta Pengurus PT LIB Diganti di RUPS 7 Juli

    Andre Rosiade Minta Pengurus PT LIB Diganti di RUPS 7 Juli

    Jakarta –

    Andre Rosiade mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola sepakbola di Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI ini meminta perubahan dalam daftar pengurus di PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB.

    PSSI diketahui akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 7 Juli mendatang. Andre mengatakan momen itu harus diambil PSSI untuk mengubah susunan pengurus di PT LIB.

    “Jadikan RUPS PT LIB, 7 Juli 2025, sebagai momentum pergantian pengurus PT LIB,” kata Andre kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

    Andre juga meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mencontoh apa yang dilakukan federasi sepakbola Kamboja yang menggunakan tenaga asing untuk mengelola kompetisi. Menurut Andre, pilihan itu diyakini bisa meningkatkan kualitas kompetisi di Indonesia.

    “Tidak ada salahnya kita mencontoh Liga Kamboja dengan menempatkan profesional dari luar negeri untuk mengelola liga agar liga kita semakin profesional dan jauh dari praktik mafia,” ujar Andre.

    Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Andre menyebut kualitas pengelola kompetisi yang mumpuni akan selaras dengan kualitas prestasi timnas sepakbola Indonesia.

    Andre berharap Erick Thohir berani mengganti pengurus PT LIB dan melibatkan tenaga profesional asing dalam mengurus tata kelola sistem kompetisi sepakbola Indonesia. Dia optimistis hal itu akan mengurangi praktik mafia dalam sepakbola Tanah Air.

    “Tanggal 7 Juli RUPS PT Liga saya berharap Pak Erick menggunakan momentum RUPS untuk melakukan pergantian PT Liga. Kenapa kita nggak tiru Kamboja taruh orang asing, supaya liga kita semakin profesional supaya nggak ada hengki pengki lagi. Jangan tanggung,” tutur Andre.

    (ygs/fjp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dirut Baru Dian Siswarini Ungkap Strategi Telkom Terbaru di DPR

    Dirut Baru Dian Siswarini Ungkap Strategi Telkom Terbaru di DPR

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI memanggil Direktur Utama Telkom Telkom Dian Siswarini beserta jajaran. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut Dian ungkap strategi terbaru Telkom di era digital yang persaingannya semakin sengit.

    Dalam penjelasannya, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan, manajemen baru Telkom akan melakukan transformasi bisnis dan reformasi budaya.

    “Penajaman tata kelola untuk menutup loopholes di seluruh proses dengan memperkuat integritas sebagai salah satu fokus perubahan budaya perusahaan,” ujar Dian sebagaimana dikutip YouTube Komisi 6 DPR RI, Jumat (4/7/2025).

    Pada kesempatan ini, Dian memaparkan program 100 hari direksi Telkom yang dipimpinnya itu untuk ke depannya.

    “Jadi, kami memiliki visi menjadikan Telkom sebagai penggerak ekosistem digital yang berdaya saing global. Kemudian, visi tersebut ditunjang tiga misi, yaitu melanjutkan transformasi menjadi perusahaan digital telco, membangun organisasi dengan tata kelola berstandar global yang lincah, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, serta meningkatkan budaya service excellence kepada seluruh stakeholder,” tuturnya

    Adapun Telkom sekarang mempunyai fokus prioritas, di antaranya penguatan bisnis telkomsel (fixed dan mobile), penguatan bisnis non-Telkomsel serta penyelarasan portofolio dan produk, peningkatan customer experience seluruh layanan, akselerasi manajemen Totex untuk peningkatan efisiensi dan profitabilitas.

    Foto: Screenshot

    Kemudian, penyusunan tata kelola bisnis yang kuat dengan peningkatan kapabilitas digital, reformasi budaya perusahaan yang berorientasi pada service excellence, dan penyusunan blueprint menuju strategic holding serta strategi komunikasi yang efektif.

    Sebagai perusahaan BUMN, Komisi VI berharap Telkom dapat mempercepat langkah-langkah transformasi korporasi pengembangan portofolio bisnis perusahaan. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarin menaruh kepercayaan kepimpinan Dian dalam menahkodai Telkom.

    “Ibu Dirut Telkom Dian Siswarini dengan pengalamannya malang melintang di sektor swasta membawa vibes yang positif, tidak hanya kepada jajaran direksi dan karyawan. Seluruh masyarakat Indonesia punya harapan besar. Five Bold moves, itu menurut saya strict dan step by step bisa berjalan baik,” jelas Anggia.

    Lebih lanjut Anggia mengatakan, Komisi VI menyambut baik kehadiran Dian Siswarini yang membawa semangat transformasi menyeluruh untuk perusahaan.

    “Kami yakin jajaran pimpinan Telkom yang baru dapat membawa visi dan semangat baru untuk menjadikan Telkom sebagai perusahaan digital kelas dunia yang adaptif, kompetitif dan tetap berpihak kepada kepentingan nasional,” jelasnya.

    Sementara itu, dalam salah satu kesimpulannya, Komisi VI mengapresiasi Telkom Indonesia dalam menjaga kinerja keuangan, mempertahankan penguasaan pasar di sektor selular dan fixed broadband serta kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak, PNBP dan dividen di tengah tantangan dinamika makro. Untuk diketahui, kontribusi Telkom tercatat mencapai Rp 241,5 triliun.

    (agt/rns)

  • Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa sudah banyak program pemerintah yang menyasar kelompok kelas menengah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Sri Mulyani tidak menampik bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah telah ‘turun kasta’ ke kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024. Padahal, selama ini kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Masalahnya, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya pada 2024, distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Oleh sebab itu, pemerintah ingin kembali memperkuat kelas menengah. Sri Mulyani pun memaparkan sejumlah program untuk kelompok kelas menengah.

    “Koperasi Merah Putih, KUR, yang tadi kita diskusikan untuk petani tebu, ini semuanya di level kelas menengah tadi,” ujarnya di rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintah seperti hilirisasi industri dan proyek infrastruktur sosial memiliki dampak langsung terhadap pekerja di sektor yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi atau yang berada di segmen kelas menengah.

    Bendahara negara itu turut menyebut program padat karya (labor intensive), seperti perbaikan sekolah dan fasilitas rakyat, juga memberikan efek berantai pada lapangan kerja lokal terutama melalui keterlibatan kontraktor dalam negeri.

    “Kita juga mencoba untuk mendukung program-program Kementerian terkait dalam rangka mempertebal kelas menengah atau me-recover. Kalau mereka mengalami penurunan ke kelompok aspiring middle class, bisa tetap ada di kelas menengah,” tutup Sri Mulyani.

    Waswas Koperasi Merah Putih

    Adapun, program Koperasi Desa Merah Putih mendapat banyak sorotan. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam misalnya, yang meminta agar Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi belajar dari pengalaman di zaman orde baru, di mana sederet KUD dan BUMDes yang mengalami kolaps hingga bangkrut.

    Untuk itu, dia meminta agar 80.000 Kopdes Merah Putih tidak bernasib sama dengan KUD dan BUMDes.

    “Bagaimana Pak Menteri [Budi Arie] bisa memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini bukan monster baru yang menjadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa,” kata Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia juga mewanti-wanti sederet usaha yang dijalankan Kopdes Merah Putih berpotensi merusak ekosistem yang sudah terbentuk di desa. Terlebih, KopDes Merah Putih juga akan menjalankan usaha seperti menjual sembako, penyalur LPG/BBM bersubsidi, hingga penyalur pupuk.

    Mufti pun mempertanyakan pihak yang bakal bertanggungjawab jika warung maupun toko UMKM di desa gulung tikar di tengah kehadiran Kopdes Merah Putih.

    “Jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah untuk memberdayakan desa, tapi justru membunuh menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa,” ujarnya.

    Di samping itu, Mufti menilai Kopdes Merah Putih akan membebani bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dana desa. Menurutnya, dengan permodalan senilai Rp3 miliar untuk setiap desa atau dengan total Rp240 triliun terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih akan mengganggu stabilitas keuangan nasional, jika koperasi ini gagal.

    “Kalau gagal tentu NPL [non-performing loan/kredit bermasalah] perbankan akan bisa terancam, yang tentu akan mengganggu stabilitas keuangan nasional,” terangnya.

    Dia kembali mempertanyakan penggunaan dana desa sebagai jaminan jika kredit tersebut macet. Menurutnya, hal tersebut akan mengganggu infrastruktur di desa.

    “Kalau dana desa disita bank lalu, siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa, siapa yang akan bangun jembatan desa, siapa yang bangun sekolah-sekolah di desa. Jangan sampai yang menjadi korban adalah rakyat, desa, perbankan BUMN,” pungkasnya.

    Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam membentuk 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih berpotensi memiliki sederet permasalahan.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut, masalah pertama adalah dari sisi bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ajib menjelaskan bahwa sektor perbankan adalah industri keuangan dengan regulasi yang tinggi (high regulated).

    Pasalnya, lanjut dia, seluruh aktivitas di sektor perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dia mengkhawatirkan syarat formal kredit berupa character, capacity, capital, collateral dan condition (5C) akan sulit dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih.

    “Kalau program ini dibuat mandatory, bank Himbara akan kesulitan secara teknis perbankan,” ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

    Bahkan, Ajib menyebut, bank Himbara juga akan kesulitan dalam menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) melalui Kopdes Merah Putih.

    “Cenderung akan terhambat kondisi para debitur di masyarakat yang sedang marak terbelit masalah pinjaman online [pinjol] dan lain-lain, yang membuat SLIK OJK juga menjadi kendala. Pemerintah harus membuat peraturan terobosan untuk mengatasi hal ini,” tuturnya.

    Potensi masalah yang kedua adalah dalam konteks keuangan negara. Dia menyebut, ketika opsi pembiayaan Kopdes Merah Putih diambil dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik berasal dari dana desa maupun lainnya, maka koperasi akan berpotensi menjadi objek pemeriksaan dan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    Untuk itu, Ajib menuturkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif. Adapun, potensi masalah ketiga adalah para pengelola koperasi.

    Ajib mewanti-wanti dengan sumber daya yang ada dan literasi keuangan yang cenderung masih rendah, Kopdes Merah Putih akan menghadapi masalah yang cukup serius jika tidak bisa mengelola sesuai prinsip-prinsip dan standar pengelolaan keuangan negara.

    Dia menuturkan bahwa indikasi tentang pengelolaan yang belum profesional tercermin dari International Cooperative Alliance (ICA) pada 2023 yang menunjukkan tidak ada satu pun koperasi Indonesia masuk jajaran 300 koperasi dunia.

    Padahal, sambung dia, Indonesia adalah negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, yakni mencapai lebih dari 130.000 koperasi.

  • Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader senior Partai Golkar, H.A.M. Nurdin Halid, bertemu sekaligus berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu sore (3/7/2025).

    Bahkan keduanya nampak berada dalam mobil yang sama saat meninggalkan lokasi pertemuan.

    Dalam keterangannya, Nurdin Halid menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas dua hal penting, yaitu persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan dan tugas-tugas strategis di Komisi VI DPR RI.

    “Sebagai kader dan senior di Partai Golkar, saya bertemu dengan Ketum Bahlil sekaligus berkonsultasi terkait Musda Golkar Sulsel yang rencananya akan digelar Agustus mendatang,” ujar Nurdin Halid.

    Ia mengatakan, Ketua Umum Bahlil Lahadalia berpesan agar Musda dapat berlangsung secara lancar dan demokratis, serta mampu menjadi momentum kebangkitan dan pengembalian kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

    Tak hanya itu, Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI turut membahas arah kebijakan nasional dalam bidang ekonomi dan industri bersama Bahlil.

    “Saya juga datang sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI untuk berkonsultasi tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu dikawal ke depan dan tugas-tugas saya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan, sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah kader.

  • Kementerian Kehutanan minta tambahan anggaran Rp408,17 miliar

    Kementerian Kehutanan minta tambahan anggaran Rp408,17 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, salah satunya guna menutupi kekurangan belanja pegawai bagi CPNS dan PPPK hasil rekrutmen 2024.

    Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merinci, dari total tambahan anggaran yang diajukan, sebesar Rp135,17 miliar ditujukan untuk belanja pegawai yang dicairkan melalui skema top up.

    Sementara itu, sisanya sebesar Rp273 miliar dialokasikan melalui skema relaksasi pemblokiran anggaran guna mendukung kegiatan teknis, termasuk pemulihan ekosistem pasca operasi penertiban kawasan hutan dan program agroforestry pangan.

    “Mohon dukungan bapak wakil ketua, bapak-ibu anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati untuk kami dapat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar, di mana Rp135,17 miliar untuk belanja pegawai dan yang kedua, relaksasi tersisa blokir efisiensi sebesar Rp273 miliar untuk kegiatan pemulihan ekosistem dan kawasan investasi pasca operasi penyelidikan kawasan hutan,” jelasnya.

    Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan alokasi tersebut muncul karena adanya efisiensi belanja yang harus dilakukan berdasarkan arahan Kementerian Keuangan.

    Pada awal 2025, Kementerian Kehutanan mendapat pagu anggaran sebesar Rp5,16 triliun, namun diminta untuk melakukan efisiensi sebesar Rp1,21 triliun..

    “Kondisi ini (efisiensi) menuntut langkah-langkah strategis agar target-target kehutanan tetap bisa dicapai secara optimal,” kata Raja Juli.

    Sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,46 triliun kepada Kementerian Keuangan, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp355 miliar, operasional kantor Rp62 miliar, dan kegiatan teknis sebesar Rp1 triliun.

    Dari jumlah tersebut, Kemenkeu menyetujui Rp944 miliar melalui skema relaksasi dan pembukaan blokir anggaran. Sehingga saat ini, total anggaran yang bisa digunakan Kementerian Kehutanan mencapai Rp4,88 triliun.

    Usulan pembukaan blokir dan tambahan anggaran ini mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sitorus menyatakan bakal mempertimbangkan pengajuan anggaran.

    “Kami ingin menyetujui pembukaan blokir anggaran dan juga mempertimbangkan tambahan anggaran sebesar Rp408,17 miliar, dengan catatan mampu mendorong percepatan realisasi anggaran yang baru 37,66 persen sampai dengan hari ini. Nah, setidak-tidaknya nanti di akhir triwulan III bisa mencapai 60-65 persen,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Ngeluh ke Bos Telkom, Netflix-YouTube Untung di RI Tanpa Investasi

    DPR Ngeluh ke Bos Telkom, Netflix-YouTube Untung di RI Tanpa Investasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Salah satu bahasan pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Telkom soal platform over the top (OTT) seperti Netflix hingga Youtube yang menikmati jaringan telekomunikasi perusahaan lokal. Padahal para perusahaan yang mengeluarkan investasi triliunan rupiah setiap tahunnya.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menjelaskan pembicaraan ini sudah sering dia utarakan sejak beberapa tahun lalu. Dia mendorong untuk ada solusi agar tidak membuat perusahaan dalam negeri terus merugi.

    “Karena kita membangun jaringan infrastruktur internet yang maksudnya untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan kantor pemerintah, tapi dimanfaatkan oleh Netflix, Facebook, Youtube, sehingga pelayanan Telkom kepada masyarakat Indonesia jadi lelet internetnya,” kata Andre dalam rapat tersebut, Rabu (2/7/2025).

    Andre menyoroti kecepatan internet Indonesia yang lambat. Bahkan, berada di perangkat 120 dunia.

    Dalam kesempatan itu, dia menginginkan ada aturan dari pemerintah untuk hal tersebut. Kepada Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Andre meminta untuk melobi pemerintah apalagi mengingat Komisaris Utama Telkom Angga Raka Prabowo juga merupakan Wakil Menteri Komdigi.

    “Kebetulan kan komut Ibu, Wamenkomdigi [Angga Raka], tolong itu dimanfaatkan dilobi, dikasih tahu, diinformasikan kepada pemerintah bahwa aturan ini harus ada,” ujarnya.

    Keberadaan aturan akan membuat semuanya lebih jelas. Termasuk, menurut Andre, tidak akan ada lagi persoalan lambatnya internet di Indonesia.

    “Enggak ada lagi ribut tadi bahwa internet kita lelet, jaringan internet kita. karena kita dapat uang membangun infrastrukturnya. Kalau sekarang kan kita bangun infrastruktur, internet kita lelet karena mereka memanfaatkan secara gratis,” jelas Andre.

    Dian mengatakan para platform memang menggunakan infrastruktur secara gratis. Dia juga mengakui pendapatan perusahaan telekomunikasi terus tergerus karena hal itu.

    Terkait aturan, Dian mengatakan sejumlah negara juga memiliki regulasi mewajibkan OTT memberikan kontribusi. Beberapa di antaranya seperti Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab, hingga Eropa.

    “Karena memang revenue kami tergerus sangat banyak untuk OTT. Sehingga akan kami jalankan kembali pak diskusi dengan pemerintah supaya regulasi tersebut bisa,” ujar Dian.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]