Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Soal Koperasi Merah Putih, Budi Arie: Program Melukis Sejarah Baru!

    Soal Koperasi Merah Putih, Budi Arie: Program Melukis Sejarah Baru!

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum pernah terbentuk di negara manapun. Dalam proses pembentukan Kopdeskel Merah Putih ini, pemerintah mengandalkan intuisi dan teknokrasi.

    “Kalau ngomong teorinya ada nggak teorinya? Saya juga nggak tahu karena belum ada satu negara pun yang membuat ini. Jadi ini adalah program mencetak dan melukis sejarah baru untuk Indonesia,” kata Budi Arie dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lalu Budi Arie menyamakan penanganan program tersebut dengan pandemi COVID-19, di mana pemerintah juga tidak mempunyai pengalaman. Adapun insting yang dimaksud Budi Arie merujuk pada intuisi. Intuisi inilah, lanjut Budi Arie, yang dapat melihat serta menganalisis keputusan yang benar dan salah.

    Adapun pengelolaan Kopdeskel Merah Putih ini diimplementasikan dengan sistem bottom up, meskipun idenya top down. Sebab, program tersebut masih melibatkan masyarakat desa dalam pembentukannya.

    “Ini sama kayak Covid nggak ada pengalaman. Jadi antara insting dan teknokrasi setengah-setengah. Karena acuan teknokrasinya mau belajar di mana di bukunya kan nggak ada sehingga tekad atau perintah mewujudkan 80.000 Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh insting separuh teknokrasi,” jelas Budi Arie.

    Budi Arie menerangkan Kopdeskel Merah Putih tidak patokan atau tolak ukur. Untuk itu, saat ini Satgas Pembentukan Percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah mematok serta mengukur dampak positif dari program tersebut.

    “Kalau Kementerian Koperasi dan juga semua Kementerian lembaga yang berada dalam Satgas Koperasi Merah Putih ini punya indikator-indikator yang sedang pertajam. Misalnya berapa kemiskinan ekstrem, berapa peningkatan kesejahteraan, stunting, supaya kita punya alat ukur dan dampak yang tercatat terukur dan terdampak, termasuk juga di beberapa daerah yang punya potensi-potensi kerawanan,” jelas Budi Arie.

    Tonton juga Video: Budi Arie Hadiri Musdesus Koperasi Merah Putih di Maluku Utara

    (rea/kil)

  • 10 Desa Minta Bikin Ulang Koperasi Merah Putih, Ada Apa?

    10 Desa Minta Bikin Ulang Koperasi Merah Putih, Ada Apa?

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menerima surat protes dari sejumlah desa yang meminta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diulang. Menurut Budi Arie, desa yang meminta untuk musyawarah desa khusus (musdesus) hanya 10 desa.

    Budi Arie mengakui memang surat protes itu ditujukan karena ada masalah dalam pemilihan pengurus Kopdeskel Merah Putih. Kendati begitu, Budi Arie menilai kasus tersebut jangan disamaratakan.

    “Betul ada protes surat ke kami, pemilihannya bermasalah, minta diulang. Maksud saya case ini jangan digeneralisir, karena berbahaya untuk mengambil kesimpulan. Kalau statistiknya cuma, misalnya 800 bermasalah, itu cuma 1%, dari 80 ribu,” kata Budi Arie dalam Raker bersama Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Bentuk protes tersebut, Budi Arie menerangkan tak lepas dari rekayasa dari Kepala Desa setempat hingga pemilihan pengurus yang tak transparan. Dia pun menyambut positif bentuk protes ini. Menurut dia, hal ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan serta kontrol dari rakyat.

    “Memang betul, banyak juga surat ke kami, beberapa bukan banyak, minta ada permintaan untuk musdesus ulang. Tapi ini bukti, berarti ada kontrol dari rakyat. Saya menyambut positif dan optimis, kalau ada komplain soal minta musdesus ulang, artinya warga desa mengawasi Kopdes ini,” jelas Budi Arie.

    “Karena mereka yang minta, warga desa ini nggak benar Pak, rekayasa sama kadesnya, dan sebagainya. Artinya, protes, itu buat saya itu positif, akhirnya ada pengawasan dari warga desa terhadap proses pembentukan Kopdes ini,” tambah Budi Arie.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Budi Arie menerangkan desa yang meminta musdesus ulang tidak banyak, hanya 10 desa.

    “Bukan banyak, beberapa. Mungkin 10 lah paling banyak. Itu prosesnya, mungkin pemilihannya kurang transparan. Nanti kita perhatikan, kita lihat. Kalau itu kita cek penyebabnya, kita bikin musdesus ulang. Rata-rata (penyebabnya) elite capture. Biasalah ada upaya-upaya,” ujar Budi Arie.

    Tonton juga Video: Budi Arie Hadiri Musdesus Koperasi Merah Putih di Maluku Utara

    (rea/kil)

  • Kopdes Merah Putih Ditargetkan Bisa Ekspor Produk Unggulan RI

    Kopdes Merah Putih Ditargetkan Bisa Ekspor Produk Unggulan RI

    Jakarta –

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan peta jalan (roadmap) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga 2029. Hal ini pertama kalinya Budi Arie menjelaskan peta jalan sejak program tersebut diumumkan.

    Penjelasan roadmap itu juga disampaikan Budi Arie di hadapan Komisi VI DPR RI. Budi Arie menerangkan program tersebut dirancang secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada 2025, pemerintah fokus pada pembentukan badan hukum serta kelembagaan koperasi.

    Di 2025, pihaknya juga akan pembangunan sarana, penerapan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas.

    “Di tahun 2026, koperasi mulai memperkuat dengan pengembangan usaha berbasis lokal. Di tahun 2027, koperasi akan mulai masuk di tahap konsolidasi jaringan dan realisasi produk,” kata Budi Arie di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

    Lalu pada 2028, Budi Arie menjelaskan program tersebut akan fokus pada pengembangan produk unggulan ekspor. Pada 2029, pihaknya menargetkan adanya pilar kemandirian ekonomi melalui Kopdeskel Merah Putih.

    “Tahun 2029 kita menargetkan hadirnya pilar kemandirian ekonomi desa dengan koperasi sebagai pondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Budi Arie.

    Budi Arie menegaskan pelaksanaan program ini akan menyasar seluruh desa dan kelurahan di Indonesia dengan prioritas beberapa daerah yang potensial secara ekonomi dan juga secara lembaganya. Program tersebut melibatkan kerja sama 16 kementerian/lembaga, pemerintah desa, BUMN, pemerintah daerah, swasta dan pihak pihak lain lainnya.

    Per 9 Juli 2025 pagu, terdapat 80.560 Kopdeskel Merah Putih yang telah terbentuk. Sebanyak 77.120 Kopdeskel Merah telah memiliki SK badan hukum.

    Rencananya, peluncuran kelembagaan program tersebut diselenggarakan pada 19 Juli di Klaten, Jawa Tengah. Pada saat yang sama dilaksanakan juga secara hybrid 103 titik percontohan dari 38 provinsi. Acara tersebut akan dihadiri oleh Prabowo.

    “Program Kopdes merah putih terus kami percepatan karena bukan sekedar program tapi sebuah gerakan ekonomi nasional untuk membangkitkan ekonomi dari bawah berbasis kearifan lokal gotong royong dan solidaritas sosial,” ujar Budi Arie.

    Tonton juga Video: Momen Zulhas Tinjau Kopdes Merah Putih di Bandung

    (rea/kil)

  • Alasan Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran: Awasi Danantara dan Kawal BUMN – Page 3

    Alasan Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran: Awasi Danantara dan Kawal BUMN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mengawal penugasan ke perusahaan pelat merah. Termasuk melakukan pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Danantara diketahui akan melakukan pemangkasan jumlah BUMN melalui restrukturisasi yang jadi programnya. Erick akan terlibat pada proses tersebut.

    “Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, dikutip Rabu (9/7/2025).

    Guna menopang kinerja BUMN, Erick sudah membahas dengan Kementerian Keuangan soal pembayaran subsidi dan kompensasi. Waktu pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke BUMN dipangkas jadi enam bulan, dari sebelumnya 2 tahun.

    “Hasil diskusi saya dengan Ibu Menkeu didamping Pak Tiko waktu itu dengan Pak Wamen Keuangan, bagaimana yang namanya subsidi kompensasi yang dulunya 2 tahun sekarang jadi 6 bulan,” ucap dia.

    “Tetapi kita sedang lobi lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga meng-okekan untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar ataupun nanti keputusannya seperti apa,” sambung Erick.

    Terlibat Dalam Program Strategis dengan Danantara

    Ketua Dewan Pengawas Danantara ini pun menyampaikan Kementerian BUMN bekerja sama dengan lembaga baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Termasuk pada konteks perombakan manajemen perusahaan pelat merah.

    “Tentu sebagai pemegang saham Seri A tadi saya sampaikan selain tentu bagaimana untuk Perum kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan, direksi, komisaris, menyetujui pengusulan agenda, RUPS, dan lain-lainnya,” ucap dia.

    “Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp604 miliar,” tambah Erick.

     

  • Tarif Resiprokal AS-RI, Erick Thohir serahkan hasil ke tim Airlangga

    Tarif Resiprokal AS-RI, Erick Thohir serahkan hasil ke tim Airlangga

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditemui usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Tarif Resiprokal AS-RI, Erick Thohir serahkan hasil ke tim Airlangga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 23:54 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut Kementerian BUMN mendapat tugas untuk membantu kelancaran tugas tim negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penetapan tarif resiprokal.

    Ia mengatakan menyerahkan sepenuhnya hasil negosiasi tersebut pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengaku saat ini belum mendapat informasi detail terkait dengan tarif 32 persen yang dikenakan pada seluruh produk Indonesia.

    “Saya tidak masuk ke tim resmi negosiasi, tapi kita supporting system kepada tim negosiasi dari BUMN,” ujar Erick di Jakarta, Selasa (8/7).

    Dalam rapat negosiasi, BUMN ditugaskan untuk menjaga swasembada energi, investasi di luar negeri melalui Danantara Indonesia dan pengadaan pesawat yang bisa dilakukan dengan Amerika Serikat.

    Tim negosiasi dari BUMN terdiri dari PT Pertamina (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Menurut Erick, kedua BUMN tersebut bertugas untuk menjaga transaksi.

    Misalnya, Pertamina untuk pembelian minyak mentah dari Amerika Serikat, sedangkan Garuda Indonesia untuk terlibat dalam pembelian pesawat Boeing.

    “Dia supporting system untuk menjaga transaksi, nggak hanya dari BUMN, dari private sector kan banyak. Ada dari Indofood, terus ada dari asosiasi segala. Itu bagian dari pemerintah,” katanya.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memastikan akan tetap mengenakan tarif 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025.

    Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga mengatakan bahwa Tim Negosiasi RI bakal tiba di AS pada Selasa ini, untuk melanjutkan proses perundingan dengan perwakilan Pemerintah AS.

    “Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja. Nanti saja hari Selasa akan kita respons,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (8/7).

    Sumber : Antara

  • Erick Thohir beberkan tugas BUMN setelah Danantara beroperasi

    Erick Thohir beberkan tugas BUMN setelah Danantara beroperasi

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ditemui usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Erick Thohir beberkan tugas BUMN setelah Danantara beroperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 22:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut tugas Kementerian BUMN adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan pelat merah yang dikelola oleh Danantara Indonesia dan melakukan pendampingan.

    Tugas Kementerian BUMN ini, kata Erick, sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    “Jadi memang kami fokus kepada tadi, mendampingi Danantara tetapi juga sebagai regulator kami juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah,” ujar Erick, di Jakarta, Selasa (8/7).

    Sebagai pemegang saham seri A, ujar Erick lagi, Kementerian BUMN terus berkoordinasi untuk pengangkatan direksi, komisaris, menyetujui pengusulan agenda, rapat umum pemegang saham (RUPS), dan lainnya.

    Lebih lanjut, Kementerian BUMN akan mendapat dividen 1 persen dari Danantara. Dana tersebut nantinya akan disetorkan kepada negara.

    Ia mengatakan Danantara tidak bisa melakukan pengangkatan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Menurutnya, Danantara hanya menawarkan kajian.

    Erick juga menyebut mendapat ruangan khusus di Kantor Danantara, yang akan digunakannya untuk menerima laporan kinerja. Selain itu, kantor tersebut akan menjadi tempat untuk menjalin kerja sama strategis.

    “Kami sebagai pengawas, Danantara membuat kajian, kan nanti ketemu titiknya. Sama kalau Danantara punya ajuan, komposisi direksi, komisaris yang profesional menurut mereka, kami kaji, oke, kami angkat. Gitu,” katanya menjelaskan.

    Terkait dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Danantara untuk melarang pergantian direksi dan komisaris BUMN, anak dan cucunya, menjelang pelaporan keuangan per 30 Juni 2025, Erick menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan lantaran banyak yang melakukan bongkar pasang pimpinan tanpa pemberitahuan.

    “Jadi ini bagian dari konsolidasi saja, nggak ada masalah, oh ini mengambil job ini, nggak ada. Kita sudah jelas kok, ini visinya untuk menyehatkan BUMN, BUMN yang sudah sehat kita jaga, supaya dividennya naik, tetapi juga kita pastikan BUMN ini juga kompetitif dengan persaingan dunia,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Erick Thohir tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal sebagai Dirut Bulog baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan adanya penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    “Sudah (Dirut baru), kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru,” kata Erick di Jakarta, Selasa (8/7).

    Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.

    Erick tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait penunjukan kembali anggota TNI sebagai Dirut Perum Bulog.

    Menurut dia, tugas penyerapan beras Bulog sudah tercapai, sehingga untuk penugasan berikutnya diserahkan kepada pemimpin Bulog yang baru.

    “Mereka (TNI) ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah, untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto resmi ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bulog menggantikan Novi Helmy Prasetya yang sebelumnya menjabat posisi tersebut.

    Berdasarkan keterangan resmi Perum Bulog diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, menyebutkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.

    Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, yang sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan pengabdian di institusi TNI.

    Dengan demikian, susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog yakni Direktur Utama Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Wakil Direktur Utama Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq, Direktur Bisnis Febby Novita, Direktur Keuangan Hendra Susanto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Mokhamad Suyamto dan Direktur SDM dan Umum Sudarsono Hardjosoekarto.

    Sumber : Antara

  • Komisi VI DPR RI Kecam Telkomsel Hilangkan Kuota Pelanggan, Kerugian Ditaksir Rp63 T Pertahun

    Komisi VI DPR RI Kecam Telkomsel Hilangkan Kuota Pelanggan, Kerugian Ditaksir Rp63 T Pertahun

    GELORA.CO – Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menyebut praktik “penghilangan paksa” kuota pelanggan Telkomsel kejam.

    Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan menyamakan Telkomsel dengan promo aplikator ojek online yang “bermasalah”.

    “Kalau di Komisi V itu bilang aplikator kejam promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan kuota dari para penggunanya. Ini kalau dihitung tidak sedikit loh,” katanya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, bersama jajaran direksi PT Telkom Indonesia, dikutip Selasa (8/7/2025).

    Lebih lanjut, dirinya juga korban dari kekejaman Telkomsel tersebut.

    “Starlink tidak bisa mencapai pada tingkatan daerah yang pelosok-pelosok seperti desa saya. Saya sendiri, kalau mau telepon saja, saya sudah pakai jaringan WiFi. Tapi kalau mau telepon dan tidak di atas, saya harus lari keluar rumah dulu,” tambah Sadarestuwati.

    Dirinya pun meminta Telkomsel buka-bukaan, dengan membuka data, kemana larinya sisa kuota yang tidak terpakai pelanggan itu. 

    “Contoh, saya menggunakan kartu Halo, tapi saya hampir tidak pernah sama sekali menggunakan untuk secara aktif. Tapi saya tiap bulan mesti membayar kuota saya. Boleh dibilang tidak terpakai lebih dari 50 persen.. ke mana sisa kuota?,” tegasnya lagi.

    Menurut Indonesia Audit Watch (IAW), estimasi kerugian masyarakat akibat penghangusan kuota internet ini sekira Rp63 triliun per tahun.

    Sadarestuwati juga menyoroti kontribusi Telkom terhadap negara yang dinilai belum optimal. Berdasarkan catatan, kontribusi Telkom melalui pajak dan dividen 2020–2024 hanya sekitar Rp20.041,5 miliar.

    “Ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat untuk pulsa atau paket data adalah hak yang sah dan seharusnya tidak hilang begitu saja,” sambungnya.

    Potongan video Sadarestuwati yang menguliti Telkomsel dalam rapat kerja itu pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

    Namun, masyarakat menilai kecaman tersebut sebagai akrobatik. Mereka menunggu tindakan nyata terhadap Telkomsel atas kasus itu.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pihak Telkomsel masih belum memberikan keterangan terkait “begal” kuota pelanggan tersebut.  

  • Legislator NasDem dorong penambahan anggaran Kementerian BUMN

    Legislator NasDem dorong penambahan anggaran Kementerian BUMN

    “Padahal, Kementerian BUMN memiliki peran penting sebagai pemegang saham pengendali di BUMN yang sudah dialihkan ke Danantara, sekaligus sebagai regulator dan pengawas, termasuk untuk beberapa BUMN berbentuk Perum seperti Bulog dan Perumnas,”

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendorong penambahan anggaran bagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurut Asep, alokasi anggaran sebesar Rp150 miliar dalam pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 dinilai tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi strategis Kementerian BUMN. Ia menilai besaran tersebut hanya cukup untuk membiayai gaji pegawai dan keperluan operasional administratif.

    “Padahal, Kementerian BUMN memiliki peran penting sebagai pemegang saham pengendali di BUMN yang sudah dialihkan ke Danantara, sekaligus sebagai regulator dan pengawas, termasuk untuk beberapa BUMN berbentuk Perum seperti Bulog dan Perumnas,” ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.

    Ia mengingatkan pentingnya penguatan fungsi regulator oleh Kementerian BUMN, seiring dengan rencana pengurangan jumlah BUMN melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia meminta agar kementerian menerbitkan regulasi yang mencegah anak usaha BUMN memasuki sektor-sektor yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha rakyat atau swasta.

    “Kementerian BUMN harus mempersiapkan regulasi yang kondusif agar ekosistem bisnis antara BUMN, UMKM, dan swasta tetap sehat. Jangan sampai BUMN justru mematikan pelaku usaha rakyat,” tegas politisi daerah pemilihan Jawa Barat V itu.

    Dalam hal pengawasan, Asep juga menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran tambahan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal Kementerian BUMN, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

    Ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang berencana melaporkan dugaan fraud di Kimia Farma ke Kejaksaan Agung. Dugaan penyelewengan tersebut disebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp1,8 triliun.

    “Kementerian BUMN harus lebih sigap dan ketat dalam melakukan audit internal. Sekecil apapun potensi fraud, harus bisa dideteksi sejak awal. Untuk itu, penambahan anggaran mutlak diperlukan,” tutupnya.(KR-MFS)

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Lagi, Erick Thohir Angkat Dirut Perum Bulog dari Jenderal TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ahmad Rizal Ramdhani, seorang perwira tinggi TNI, menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). 

    Erick menjelaskan bahwa Ahmad Rizal menggantikan posisi Dirut Perum Bulog sebelumnya, Novi Helmy Prasetya yang dicopot dari jabatannya pada akhir Juni 2025. Novi juga merupakan perwira tinggi TNI.

    “Sudah kan kemarin Pak Novi diminta Panglima TNI untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya [Ahmad Rizal Ramdhani]. Sudah mungkin beberapa hari [menjabat],” kata Erick setelah agenda Rapat Kerja (Raker) Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (8/7/2025).

    Ahmad Rizal merupakan perwira tinggi TNI AD dengan pangkat Mayor Jenderal yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad).

    Dia juga merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993.

    Sebelumnya, Melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025, Erick telah memberhentikan Novi Helmy Prasetya dari posisinya sebagai Dirut Perum Bulog. Erick sempat mengangkat Prihasto Setyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Bulog.

    Pemerintah telah mengganti pucuk pimpinan Perum Bulog sebanyak lima kali dalam enam tahun terakhir sejak 2019. Sosok yang menjabat di perusahaan tidak pernah bertahan lama.  

    Masa jabatan Novi sebagai Dirut tergolong singkat, yakni sekitar empat bulan. Untuk diketahui, Novi diangkat sebagai Dirut pada Februari 2025, melalui Keputusan Menteri BUMN No: SK-30/MBU/02/2025. 

    Novi kala itu menggantikan posisi Wahyu Suparyono yang juga baru menjabat selama kurang lebih empat bulan lamanya, sejak pertama kali ditunjuk pada September 2024. 

    Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-73/DHK.MBU.A/09/2024 bulan September 2024, Wahyu resmi menggantikan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Perum Bulog. Mantan Dirut PT Asabri (Persero) itu menggantikan Bayu yang telah menduduki posisi Dirut Perum Bulog selama kurang lebih sembilan bulan lamanya. 

    Adapun, Budi Waseso menjadi Dirut dengan masa jabatan terlama sejak Erick menjabat sebagai Menteri BUMN. Di awal masa jabatan Erick, posisi Dirut Perum Bulog dipegang oleh Budi Waseso.  

    Buwas, sapaan akrabnya, sebelumnya merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional, yang kemudian diangkat oleh Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Dirut Perum Bulog pada April 2018. Keputusan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-115/MBU/04/2018.  

    Terhitung sejak 27 April 2018, Buwas resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog, menggantikan Djarot Kusumayakti yang telah menjabat sejak 2015.