Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Prabowo Mau Temui Trump terkait Tarif Impor AS, Istana: Namanya Dagang, Pasti Ada Dinamika

    Prabowo Mau Temui Trump terkait Tarif Impor AS, Istana: Namanya Dagang, Pasti Ada Dinamika

    Prabowo Mau Temui Trump terkait Tarif Impor AS, Istana: Namanya Dagang, Pasti Ada Dinamika
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, yang namanya dagang, sudah pasti ada dinamika yang akan terjadi.
    Hal tersebut Juri sampaikan saat merespons perihal Presiden RI Prabowo Subianto yang mau menemui Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait
    tarif impor
    AS.
    “Namanya dagang pasti ada dinamika, seperti apa nanti implementasinya,” ujar Juri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Juri meminta publik untuk menanti perkembangan dari implementasi tarif impor AS kepada Indonesia.
    “Ya kita lihat saja nanti perkembangan dari implementasi dari tarif yang sudah diputuskan, yang sudah disepakati,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut
    kesepakatan tarif
    resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak sekadar menuntut akses pasar, tetapi juga akan ada investasi baru dari negeri Paman Sam itu.
    “Sebenarnya Amerika itu tidak semata-mata akses pasar kita yang dituntut. Karena ternyata juga akan melakukan investasi,” ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
    Menurut dia, dengan kesepakatan tersebut, Indonesia akan mendapat investasi dari AS untuk beberapa komoditas, salah satunya melalui sektor energi.
    “Jadi kalau tadi ada kekhawatiran, misalnya minyak. Karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia. Artinya ada beberapa komoditas yang akan dilakukan investasi di Indonesia,” katanya.
    Budi mengatakan, kesepakatan tarif resiprokal sebesar 19 persen bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri.
    Sebab, banyak barang baku dan barang modal yang akan diimpor dari Amerika.
    Beberapa produk asal Amerika Serikat seperti gandum dan kedelai saat ini tidak ada pengenaan tarif masuk atau 0 persen.
    Indonesia pun dinilai belum bisa memproduksi kedua komoditas tersebut.
    “Jadi kalau kita impor gandum, kemudian kedelai itu juga sudah 0 persen dan kita tidak memproduksi. Artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemendag Tahun 2026 Jadi Rp1,98 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR menerima usulan tambahan anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp886,63 miliar untuk tahun anggaran 2026. Alhasil, anggaran Kemendag pada 2026 menjadi Rp1,98 triliun.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Eko Patrio dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    “Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2026, yaitu sebesar Rp886.635.770.000. Setuju, Pak Menteri [Menteri Perdagangan Budi Santoso]?” ujar Eko.

    Di samping itu, Eko menambahkan bahwa Komisi VI DPR juga telah menerima usulan pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 404 unit dari 194 kabupaten/kota dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp2.424 triliun.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026. Pasalnya, Budi mengungkap Kemendag mendapatkan pagu indikatif anggaran 2026 senilai Rp1,1 triliun.

    Pagu indikatif ini dialokasikan untuk sebagian besar belanja operasional dan sebagian kecil belanja non operasional.

    Perinciannya, pertama, belanja operasional dengan total Rp1,07 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp722,12 miliar dan belanja barang sebesar Rp349,6 miliar. Kedua, belanja nonoperasional dengan total Rp28,62 miliar yang seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Dialokasikan untuk sebagian kecil anggaran layanan KDEI atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, layanan Bappebti, layanan Ditjen PKTN, dan layanan BSDMP,” ungkap Budi.

    Namun, Budi menjelaskan bahwa belanja non operasional ini baru memenuhi sebagian kecil kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Kemendag.

    Memperhatikan penugasan Kementerian Perdagangan pada Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 untuk mengakomodir dan mengampu pencapaian target indikator kerja ekonomi nasional terkait sektor berdagangan yang sangat penting bagi kinerja berkembang nasional,

    Alhasil, Kemendag telah mengajukan usulan tambahan anggaran tahun 2026 melalui surat dinas Nomor PR.02.00/387/M-DAG/SD/06/2025 kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp886,63 miliar

    “… sehingga usulan anggaran tahun 2026 menjadi sebesar Rp1,98 triliun [untuk tahun anggaran 2026],” ungkapnya.

    Adapun, usulan tambahan anggaran ini terdiri dari belanja operasional senilai Rp272,57 miliar dan belanja nonoperasional sebesar Rp14,05 miliar. Budi menjelaskan bahwa usulan ini telah dibahas dalam trilateral meeting.

    “Usulan tambahan anggaran tersebut akan kami pergunakan untuk mengakomodir kekurangan belanja pegawai, belanja barang operasional lainnya, dan belanja non operasional dalam menunjang tupoksi Kementerian Perdagangan yang belum teralokasikan,” terangnya

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa anggaran tersebut aka dikelompokkan menjadi tiga fokus program kerja Kemendag.

    Pertama, pengamanan pasar dalam negeri melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk. Kemudian, peningkatan pemberdayaan konsumen, pengawasan berdagangan, kepastian dan kemudahan usaha, pengembangan produk dalam negeri, dan tindakan pengamanan perdagangan.

    Kedua, sambung Budi, perluasan pasar ekspor gun membuka akses pasar dan mengurangi hambatan beragangan melalui penguatan diplomasi perdagangan internasional dan peningkatan promosi dan informasi perdagangan.

    Serta ketiga, peningkatan UMKM Bisa Ekspor, yakni melalui peningkatan inovasi desain, business matching, pitching dengan perwakilan beragangan di luar negeri, pengaturan promosi beragangan di luar negeri, peningkatan peran agregator, penguatan diplomasi perdagangan internasional, serta peningkatan promosi dan informasi ekspor.

    “Melalui usulan tambahan anggaran ini, kami yakin dapat meningkatkan daya saing perdagangan di Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja perdagangan nasional dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

  • Ada investasi dari kesepakatan tarif impor AS 19 persen

    Ada investasi dari kesepakatan tarif impor AS 19 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag: Ada investasi dari kesepakatan tarif impor AS 19 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak sekadar menuntut akses pasar, tetapi juga akan ada investasi baru dari negeri Paman Sam itu.

    “Sebenarnya Amerika itu tidak semata-mata akses pasar yang kita tuntut. Karena ternyata juga akan melakukan investasi,” ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dengan kesepakatan tersebut, lanjut Budi, Indonesia akan mendapat investasi dari AS untuk beberapa komoditas, salah satunya melalui sektor energi.

    “Jadi kalau tadi ada kekhawatiran, misalnya minyak. Karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia. Artinya ada beberapa komoditas yang akan dilakukan investasi di Indonesia,” katanya.

    Menurut Budi, kesepakatan tarif resiprokal sebesar 19 persen bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri. Sebab banyak barang baku dan barang modal yang akan diimpor dari Amerika.

    Beberapa produk asal Amerika Serikat seperti gandum dan kedelai saat ini tidak ada pengenaan tarif masuk atau 0 persen. Indonesia pun dinilai belum bisa memproduksi kedua komoditas tersebut.

    “Jadi kalau kita impor gandum, kemudian kedelai itu juga sudah 0 persen dan kita tidak memproduksi. Artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri,” imbuhnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump terkait kesepakatan yang dicapai dengan RI dalam hal tarif impor, seperti dipantau dari media sosial Truth Social di Jakarta, Rabu.

    Nilai baru tersebut menunjukkan telah tercapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor AS untuk produk Indonesia dari angka 32 persen yang diumumkan pertama kali oleh Trump pada April lalu.

    Hingga awal Juli ini, Trump masih bersikukuh mempertahankan tarif 32 persen terhadap RI, sebagaimana surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan Presiden AS itu kepada Presiden Prabowo. 

    Sumber : Antara

  • Tarif impor AS untuk RI paling rendah di ASEAN

    Tarif impor AS untuk RI paling rendah di ASEAN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag: Tarif impor AS untuk RI paling rendah di ASEAN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Indonesia menjadi negara dengan tarif impor ke Amerika Serikat paling rendah di Asia Tenggara atau ASEAN.

    “Kita memang untuk di negara ASEAN, kita paling rendah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.

    Budi menyampaikan pemerintah telah melakukan mitigasi sebelum melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Menurutnya terdapat 10 produk ekspor terbanyak yang dikirim ke Amerika Serikat, termasuk juga negara pesaingnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan untuk memberikan penawaran yang baik bagi kedua belah pihak.

    Ia menekankan bahwa tarif impor sebesar 19 persen dari Amerika Serikat masih cukup bagus dan memberi kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk masuk ke pasar negara tersebut.

    “Kita melihat sampai sekarang memang kita masih bagus (ekspor). Artinya, kalau ini sampai tanggal 1 Agustus kita masih tarifnya bagus, berarti kesempatan kita semakin besar masuk ke pasar Amerika,” katanya.

    Dibandingkan dengan dengan Vietnam (20 persen), Filipina (20 persen), Malaysia (25 persen), Brunei Darussalam (25 persen), Thailand (36 persen), Kamboja (36 persen), Myanmar (40 persen), dan Laos (40 persen), Indonesia masih masuk kategori terendah.

    Sebelumnya, Budi menyampaikan kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak sekadar menuntut akses pasar, tetapi juga akan ada investasi baru dari negeri Paman Sam itu.

    “Sebenarnya Amerika itu tidak semata-mata akses pasar yang kita tuntut. Karena ternyata juga akan melakukan investasi,” ujar Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dengan kesepakatan tersebut, lanjut Budi, Indonesia akan mendapat investasi dari AS untuk beberapa komoditas, salah satunya melalui sektor energi.

    “Jadi kalau tadi ada kekhawatiran, misalnya minyak. Karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia. Artinya ada beberapa komoditas yang akan dilakukan investasi di Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR dukung pajak pedagang online asal tak bebani konsumen

    Anggota DPR dukung pajak pedagang online asal tak bebani konsumen

    pemungutan pajak pedagang online ini juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dari transaksi baik offline atau pasar konvensional dan pasar online atau daring

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung kebijakan pemerintah yang memungut pajak dari e-Commerce atau pedagang online, asalkan tidak membebani konsumen dan wajib pajak.

    Menurut dia, pajak yang dipungut melalui platform seperti Shopee, Tokopedia dan marketplace lainnya, perlu memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Selain memudahkan, dia menyarankan agar mekanismenya menjamin keamanan data pedagang online yang terkena wajib pajak.

    “Kebijakan pemungutan pajak untuk pedagang online oleh pemerintah adalah langkah positif yang mesti didukung oleh banyak pihak,” kata Rivqy di Jakarta, Rabu.

    Mekanisme pemungutan pajak dari platform marketplace, menurut dia, dapat dilakukan dengan mengambil referensi kebijakan serupa dari beberapa negara lain, seperti Australia, Korea Selatan, India dan Tiongkok.

    “Ada juga Uni Eropa yang memberlakukan pemungutan pajak online ini untuk beberapa negara dengan mekanisme Mini One Stop Shop atau MOSS yang tujuannya memudahkan penarikan pajak dan tidak memperumit perusahaan dengan administratif pembayaran pajak,” katanya.

    Dia menilai tujuan penarikan pajak tersebut fundamental untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Jangan sampai, kata dia, kedua tujuan ini tidak tercapai dan justru menimbulkan masalah baru.

    “Selain kedua tujuan tadi, pemungutan pajak pedagang online ini juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dari transaksi baik offline atau pasar konvensional dan pasar online atau daring,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan niaga elektronik (e-commerce) memungut pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, dikutip di Jakarta, Senin (14/7), aturan ini dikeluarkan untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.

    Dalam Pasal 8 ayat (1), dijelaskan bahwa besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Pungutan pajak itu berlaku untuk pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juta. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan oleh pedagang kepada lokapasar yang ditunjuk sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), paling lambat akhir bulan saat omzet melewati ambang batas tersebut.

    Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang disampaikan kepada lokapasar yang ditunjuk.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Patok Tarif RI 19%, Mendag: Paling Rendah di ASEAN

    Trump Patok Tarif RI 19%, Mendag: Paling Rendah di ASEAN

    Jakarta –

    Indonesia resmi dikenakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 19%. Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, tarif yang dikenakan kepada Indonesia cukup baik karena lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

    “Jadi kita memang kalau kita lihat sampai sekarang, nanti berlakunya tanggal 1 Agustus. Itu kita memang untuk di negara ASEAN dulu ya, di negara ASEAN kita paling rendah,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Menurut Budi, tarif itu bisa menjadi peluang besar untuk Indonesia menarik investasi. Hal ini terutama dibandingkan negara ASEAN lainnya.

    Ia menjelaskan, sebelumnya negara-negara itu bersaingnya dengan tarif bea masuk untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau disebut Most Favored Nation (MFN). Nah sekarang, Indonesia mendapatkan peluang besar karena tarif yang didapat dari AS lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

    “Kita melihat sampai sekarang kita memang masih bagus. Artinya kalau ini sampai tanggal 1 Agustus kita masih tarifnya bagus berarti kesempatan buat kita untuk semakin besar masuk pasar ke Amerika. Karena dulu ketika kita bersaing tarifnya sama MFN. Sekarang dengan resiprokal kan berbeda-beda,” jelasnya.

    Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan berbagai mitigasi terhadap tarif yang ditetapkan, salah satunya mendorong agar AS bisa berinvestasi di Indonesia.

    “Ya jadi kalau tadi ada kekhawatiran misalnya minyak, karena memang nanti juga akan investasi di Indonesia, artinya ada beberapa komunitas yang akan dilakukan investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Kemudian, terkait dengan ekspor AS ke Indonesia tidak dikenakan tarif atau 0%, ia menyebut sejumlah komoditas memang telah 0% seperti gandum dan kedelai. Meski begitu, ketentuan itu tidak mengkhawatirkan, karena menurutnya jadi peluang bagi Indonesia menggenjot produksi dalam negeri.

    “Beberapa produk sebenarnya sekarang itu sudah ada yang 0%. Ya jadi kalau kita impor gandum kemudian kedelai itu juga sudah 0% dan kita tidak memproduksi, artinya memang kita membutuhkan produk itu. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat kita untuk mendukung industri dalam negeri karena kebanyakan barang yang akan kita impor dari Amerika ini adalah barang atau bahan bahu dan juga barang modal,” terangnya.

    Berdasarkan data Kemendag, pada 2024 terdapat 10 komoditas yang Indonesia impor dari AS, yakni bahan bakar mineral, biji dan buah mengandung minyak, mesin dan peralatan mekanis, bahan kimia organik, residu industri makanan, kendaraan udara, mesin dan perlengkapan elektrik, pulp dan kertas, instrumen optik, dan dairy product.

    Dalam catatan detikcom, sejumlah tarif yang dikenakan AS kepada Indonesia memang lebih rendah dari negara di ASEAN lainnya. Pertama, Vietnam dikenakan 20%, Malaysia dikenakan tarif 25%. Kemudian, Thailand dan Kamboja masing-masing sebesar 36%. Kemudian, Myanmar dan Laos menghadapi tarif tertinggi, yakni 40%.

    Lihat juga video: Bagaimana Dampak Kesepakatan Dagang AS dan Indonesia?

    (ada/ara)

  • Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Erick Thohir Sambangi Dedi Mulyadi di Bandung, Ada Apa?

    Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi aset-aset BUMN di wilayah Jawa Barat.

    “Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN di Jawa Barat untuk memastikan program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” kata Erick dalam unggahannya di Instagram @erickthohir, Senin (14/7/2025).

    Erick mengatakan ke depan Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN. Hal ini guna mensukseskan program dari Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

    “Program ini untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan,” terang Erick.

    Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yang hingga kini belum diakui oleh Kementerian/Lembaga. Menurutnya, sebagian BMN tersebut terbengkalai dikarenakan kasus sengketa atau persoalan hukum lainnya.

    Hal tersebut diungkapkan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Meski begitu, ia enggan untuk mengungkapkannya BMN tersebut secara terbuka. Ia mengatakan akan menyampaikan hal ini kepada DPR secara tertutup.

    “Karena dari hasil deteksi kami ada barang milik negara yang tidak punya atau dimiliki oleh K/L, ataupun K/L tidak mau memiliki barang ini. Karena mungkin kasus sengketa dan kasus hal-hal lainnya,” katanya.

    “Tapi saya tidak boleh paparin. Mungkin nanti tertutup saja,” tutur Erick.

    (hns/hns)

  • DPR usul tingkatkan impor migas Amerika buat nego tarif Trump

    DPR usul tingkatkan impor migas Amerika buat nego tarif Trump

    Anggota DPR RI Muhammad Sarmuji diwawancara soal usulan tingkatkan impor dari Amerika Serikat buat cegah tarif impor 32 persen di Denpasar, Bali, Minggu 13/7/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    DPR usul tingkatkan impor migas Amerika buat nego tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 Juli 2025 – 00:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengusulkan untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat untuk menegosiasi tarif impor 32 persen.

    Sarmuji di Denpasar, Bali, Minggu, menyebut salah satu produk impor asal Amerika Serikat yang dapat diperbanyak pembeliannya adalah migas, sehingga Amerika yang ingin terjadi keseimbangan neraca perdagangan tak perlu memberi tarif tinggi untuk Indonesia.

    “Kalau problemnya itu kan bisa dicari satu produk dari Amerika yang bisa diimpor ke Indonesia yang berkontribusi terhadap keseimbangan neraca perdagangan, mestinya Amerika tidak jadi memberikan tarif impor 32 persen ke Indonesia,” kata dia.

    “Banyak (komoditas) misalkan migas juga bisa yang selama ini mungkin dari negara lain bisa dari Amerika,” sambungnya.

    Selain migas, komoditas lain yang potensial untuk dinaikkan adalah membeli teknologi dan mesin, bahkan lebih baik lagi menurutnya jika yang dibeli adalah bahan baku.

    Dengan itu maka dapat diolah dan akhirnya kembali menjadi produk ekspor dari Indonesia.

    “Saya tidak tahu data persisnya (seberapa besar menaikkan impor, Red) tapi kalau kita impor seperti migas, itu rasanya sudah cukup menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dan Amerika, nanti Presiden atau pemerintah mesti melihat barang apa yang sangat diperlukan supaya bisa kita impor dari Amerika,” ujarnya.

    Anggota DPR RI dari Partai Golkar itu menilai semestinya penanganan perihal tarif Trump ini tidak disikapi dengan memberikan tarif sebaliknya, namun menyeimbangkan saja.

    Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dapat dilakukan jika diperlukan.

    Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menurutnya tidak terlalu berpengaruh karena tidak terlalu besar, namun dampaknya akan terasa bagi eksportir dalam negeri.

    “Eksportir dalam negeri harus kita lindungi juga, kalau harganya jadi lebih mahal dari negara lain karena faktor tarif Trump tentu barangnya menjadi tidak kompetitif lagi, kasihan eksportir kita, termasuk tenaga kerja yang menggeluti dunia itu,” ujar Sarmuji.

    Diketahui Presiden AS Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara

  • Kopdes Merah Putih harus tepat dan transparan

    Kopdes Merah Putih harus tepat dan transparan

    Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. (ANTARA/HO-DPR RI)

    Anggota DPR: Kopdes Merah Putih harus tepat dan transparan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, dengan catatan penerapan dan pengawasannya harus tepat dan transparan.

    “Kalau bicara soal anggaran, kami di Komisi VI tentu akan mendukung, tapi dengan catatan peruntukannya harus jelas, pengawasannya harus klir supaya program pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto bisa betul-betul sampai ke pihak yang semestinya, jangan sampai bocor di mana-mana,” kata Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Kopdes Merah Putih perlu dijalankan dengan berbasis data (data-driven) untuk membaca tren kebutuhan masyarakat secara presisi.

    Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan perdagangan, Kawendra juga menekankan bahwa koperasi tidak boleh hanya mendistribusikan bantuan secara konvensional, tetapi harus adaptif terhadap dinamika pasar.

    “Kalau di satu waktu permintaan terhadap produk tertentu menurun, koperasi harus bisa pivot ke produk lain yang lebih relevan. Dengan teknologi, kita bisa prediksi kebutuhan secara akurat. Ini kunci agar koperasi tetap hidup dan bergerak optimal,” katanya.

    Generasi muda desa juga dinilai perlu dilibatkan dalam pengembangan koperasi. Anak-anak muda yang memiliki kapasitas mesti diberi ruang dan kepastian agar mereka bisa kembali membangun desa, bukan justru meninggalkannya.

    “Kita ingin ekonomi desa tumbuh dari orang-orang desa sendiri. Kalau mereka sudah mumpuni, tarik kembali untuk bangun kampungnya. Koperasi bisa jadi jalan hidup yang nyata kalau ekosistemnya dibangun dengan serius,” ujar Kawendra.

    Selanjutnya, pengoperasian Kopdes Merah Putih harus sejalan dengan amanat kepala negara, yakni membangun kemandirian ekonomi nasional dari desa, melalui koperasi yang bersih, transparan, berbasis teknologi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di akar rumput.

    Diketahui, Kementerian Koperasi mencatat bahwa hingga 2024, terdapat 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota dan volume usaha mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap PDB nasional.

    Kini, sekitar 80.500 desa dan kelurahan telah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus) dengan lebih dari 77 ribu di antaranya telah berbadan hukum.

    Puluhan ribu koperasi desa itu akan diluncurkan secara resmi dan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli mendatang. Seluruh kopdes ditargetkan bisa beroperasi dan melayani segala kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan pada Oktober 2025.

    Sumber : Antara

  • Video: Kemenkop & Komisi VI Sepakat Fokus Benahi Data Pedesaan

    Video: Kemenkop & Komisi VI Sepakat Fokus Benahi Data Pedesaan

    Kementerian Koperasi bersama Komisi VI DPR RI sepakat bahwa pembenahan data pelaku usaha di pedesaan adalah langkah paling krusial dalam membangun koperasi modern dan ekonomi kerakyatan. Langkah awal ini juga jadi pijakan untuk mewujudkan Kopdes Merah Putih, yang bertransformasi menjadi lebih baik.