Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Video: Tarif 19% Dimulai, Tekstil Cs RI Bersaing Ketat Dengan Vietnam

    Video: Tarif 19% Dimulai, Tekstil Cs RI Bersaing Ketat Dengan Vietnam

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Amerika Serikat pada 7 Agustus 2025 akan mulai menerapkan tarif impor sebesar 19% untuk produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar negeri Paman Sam, sementara untuk produk AS yang masuk ke Indonesia diberlakukan tarif 0%.

    Menilik dampak tarif 19% terhadap kinerja ekspor-impor RI terhadap AS, Anggota Komisi VI DPR RI , Darmadi Durianto menyebutkan tarif impor Presiden Trump ini tidak akan besar mempengaruhi aktivitas impor, meski pemerintah harus memperhatikan efeknya terhadap hubungan dagang RI dengan negara yang berkurang permintaannya dari Indonesia.

    Sementara dari sisi ekspor akan sedikit bermasalah mengingat produk unggulan RI yakni tekstil, alas kaki, furnitur hingga elektronik akan bersaing ketat dengan Vietnam. Sebelum ada tarif baru, Vietnam mampu mengekspor serupa ke AS hingga 4 kali lipat saat selisih tarif RI dan Vietnam mencapai 5%.

    Jika saat ini RI mendapat tarif 19% sementara Vietnam 20% maka akan semakin sulit untuk bersaing. Selain itu RI juga akan menghadapi ancaman banjir produk China yang terganjal masuk AS yang jika tidak diantisipasi bisa membuat manufaktur RI akan terancam, padahal saat ini PMI Manufaktur terus mengalami kontraksi.

    Lalu seperti apa efek tarif 19% AS ke RI? antisipasi yang harus dilakukan pemerintah RI? Selengkapnya simak Shinta Zahara dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 05/08/2025)

  • KCIC Buka Suara soal Danantara Turun Tangan Bereskan Utang Kereta Cepat

    KCIC Buka Suara soal Danantara Turun Tangan Bereskan Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) buka suara terkait rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melakukan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menyampaikan pihaknya mendukung penuh seluruh program dan langkah yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelesaian utang kereta cepat.

    “Saat ini KCIC juga rutin melakukan koordinasi dan rapat teknis dengan berbagai pihak untuk membahas langkah-langkah strategis guna memastikan keberlanjutan layanan Kereta Cepat Whoosh secara jangka panjang. Koordinasi tersebut melibatkan seluruh stakeholder,” kata Eva saat dihubungi detikcom, Senin (4/8/2025).

    Selain itu, Eva mengatakan pihaknya juga memberikan laporan rutin terkait operasional dan berbagai isu yang membutuhkan dukungan Pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian BUMN, Danantara, serta PSBI sebagai pemilik 60% saham KCIC dari sisi indonesia.

    Kordinasi juga dilakukan bersama perwakilan pemerintah China salah satu nya Beijing Yawan sebagai pemegang 40% saham KCIC. “Sehingga terkait restrukturisasi tersebut juga pasti akan dibicarakan dan disepakati kedua belah pihak,” katanya.

    “Pemerintah Indonesia dan China sepakat dan berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan operasional Whoosh serta menjaga kualitas layanannya kepada masyarakat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan saat ini Danantara tengah menyiapkan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut. Meski begitu, ia belum menjelaskan lebih detail terkait upaya apa yang akan dilakukan.

    “Jadi memang kereta cepat ini sedang kita pikirkan dan segera akan kita usulkan nanti, tapi kan solusinya masih ada beberapa alternatif yang akan kita sampaikan kepada pemerintah mengenai penyelesaian daripada kereta cepat ini,” kata Dony saat ditemui usia Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/7/2025).

    Berdasarkan catatan detikcom, proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    “Nah ini juga operasionalnya kan sedang kita lihat bagaimana nanti solusi jangka panjangnya mengenai hutang-hutang daripada konsorsium ini yang cukup besar ya,” katanya.

    Dony menjelaskan bahwa dalam proses restrukturisasi ini dilakukan agar tidak mengganggu kinerja PT Kereta Api Indonesia ke depannya.

    “Tetapi kita ingin penyelesaian kali ini sebuah komprehensif dan tidak mengganggu kepada kinerja PT Kereta Api Indonesia ke depan,” katanya.

    (acd/acd)

  • Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar kepemimpinan Bahlil Lahadalia dipanaskan dengan rumor bakal digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar dengan agenda mengganti jabatan ketua umum.

    Bahkan muncul rumor, gerakan ini telah mendapat restu dari istana. Nama politisi senior Nusron Wahid terseret.

    Merasa namanya dikaitkan dengan gerakan ini, Nusron menampik isu tersebut. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar mengaku tidak tahu menahu sumber isu ini berasal.

    “Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” tegas Nusron di Jakarta, dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegas menepis isu adanya keretakan di tubuh partai yang dipimpinnya seiring dengan beredarnya kabar Munaslub.

    “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” tegas Bahlil.

    Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

  • Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

    Lebih jauh, Nurdin menilai sorotan terhadap posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM juga tidak berdasar.

    Nurdin justru mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Bahlil dalam menjalankan tugas, baik sebagai menteri maupun Ketua Satgas Program Hilirisasi.

    “Ingat, ESDM itu kementerian vital, seperti halnya pertanian. Dan Pak Bahlil dipercaya memegang dua peran penting oleh Presiden Prabowo, termasuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi,” ungkapnya.

    Nurdin juga mengungkapkan, bahwa Bahlil dipanggil khusus oleh Presiden Prabowo ke Istana pada Senin (28/7/2025) sore, untuk membahas dua hal strategis: target produksi minyak dan strategi mendulang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Pertemuan itu berlangsung selama 3,5 jam dan hanya dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menlu Sugiono dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pertemuan tersebut juga membahas rencana impor energi dari Amerika Serikat senilai USD 15 miliar, mencakup BBM, crude oil, dan LPG, sebagai bagian dari restrategisasi energi nasional.

    “Pak Bahlil adalah menteri kepercayaan Presiden. Tegak lurus dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Fakta-fakta ini membantah keras tudingan bahwa ada dorongan dari Istana untuk mengganti beliau melalui Munaslub,”ujarnya

  • Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid membantah tegas isu adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang disebut sebut untuk menggantikan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, isu tersebut tidak berdasar, bernuansa provokatif, dan berpotensi merusak soliditas partai.

    “Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Isu murahan yang tidak perlu ditanggapi,” tegas Nurdin dalam keterangan resminya, Jumat (1/8/2025).

    Anggota DPR ini menyebut wacana Munaslub sebagai upaya segelintir pihak yang frustasi dan haus kekuasaan.

    Menurutnya, gerakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil Partai Golkar yang saat ini solid dan terus melakukan konsolidasi di bawah kepemimpinan Bahlil.

    “Isu ini dikembangkan oleh orang-orang yang frustasi dan kasak-kusuk mencari jalan pintas untuk merebut kekuasaan,”tegasnya.

    Dia mengingatkan bahwa segala bentuk provokasi yang tidak berdasar, apalagi menyasar institusi politik strategis seperti Golkar, bisa berujung pada konsekuensi serius.

    “Hati-hati. Jangan sampai niat jahat Anda justru berbalik merugikan diri sendiri. Golkar tidak akan membiarkan upaya pelemahan ini terus berlanjut,” tambahnya.

    Nurdin juga menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

  • Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum menilai maraknya praktik pengoplosan beras premium di berbagai daerah bukan sekadar pelanggaran perdagangan, melainkan sudah menyangkut pelanggaran hak konsumen.

    Dia menegaskan praktik pengoplosan beras melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana masyarakat berhak atas produk berkualitas dan informasi yang transparan.

    “Ini sudah menyangkut hak konsumen yang dijamin undang-undang. Mengemas beras kualitas rendah sebagai produk premium adalah penipuan yang harus dihentikan,” kata Sarifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia juga menilai praktik pengoplosan beras tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.

    Sarifah menekankan praktik pengoplosan beras berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun, dengan rincian Rp34,21 triliun untuk beras premium dan Rp65,14 triliun untuk beras medium.

    Dia lantas menyinggung temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri terhadap 212 merek beras bermasalah di pasaran, yang terdiri dari 136 beras premium dan 76 beras medium.

    Di mana data menunjukkan, 85,56 persen beras premium dan 88,24 persen beras medium tidak memenuhi standar mutu, 95,12 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat kemasan tidak sesuai klaim.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah bertindak tegas, tidak hanya melalui pengawasan administratif, tetapi juga penindakan nyata terhadap produsen nakal.

    “Kementerian Perdagangan harus evaluasi izin perdagangan pelaku. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional,” ujarnya.

    Dia memaparkan pula empat langkah strategis dalam menangani praktik pengoplosan beras yaitu evaluasi izin produsen pelanggar; pemberian sanksi tegas baik administratif maupun pidana; digitalisasi pengawasan mutu beras via QR Code; serta pelibatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam perumusan kebijakan pengawasan pangan.

    “Ini momentum perbaikan total. Distribusi pangan harus direformasi agar rakyat dapat produk berkualitas dengan harga wajar. Jangan sampai mereka dirugikan dua kali: kualitas dan harga,” katanya

    Dia pun berharap dengan langkah konkret tersebut maka diharapkan praktik kecurangan dalam distribusi beras dapat diberantas, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah Nasional 31 Juli 2025

    Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah Nasional 31 Juli 2025

    Legislator PDI-P: Rojali-Rohana Bukan Lelucon, Ini Wajah Indonesia Sedang Gelisah
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah untuk tidak menganggap enteng kemunculan fenomena “
    Rojali
    ” dan “
    Rohana
    ”, yang kerap dibicarakan di media sosial.
    Politikus PDI-P itu mengatakan, kemunculan Rojali dan Rohana justru harus dianggap sebagai penanda bahwa daya konsumsi atau daya beli masyarakat sedang bermasalah.
    “Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat, itu tanda
    ekonomi
    sedang tidak baik-baik saja,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).
    “Fenomena Rojali dan Rohana ini merupakan jeritan rakyat yang terhimpit ekonomi,” sambungnya.
    Menurut Mufti, istilah Rojali dan Rohana memang digambarkan secara lucu lewat konten di media sosial.
    Namun di balik itu semua, kedua istilah itu menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumen, di tengah tantangan dan kondisi ekonomi yang semakin berat.
    “Kita semua harus menyadari bahwa Rojali dan Rohana bukan sekadar konten lelucon di medsos, tapi ini adalah wajah Indonesia yang sedang gelisah,” jelas Mufti.
    Tak sampai di situ, Mufti menilai bahwa fenomena Rojali dan Rohana semakin mendefinisikan beratnya hidup masyarakat Indonesia.
    Sebab, lanjut Mufti, di tengah situasi ekonomi yang sulit, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan tak pro rakyat.
    Dia mencontohkan pengenaan pajak bagi influencer, pelaku UMKM, hingga pemblokiran rekening dormant.
    “Rakyat hari ini tidak pegang uang. Tapi pemerintah justru seperti menutup mata, dan malah sibuk menyiapkan kebijakan yang makin membebani rakyat,” ungkap Mufti.
    “Mulai dari rencana pajak influencer, pajak UMKM online, hingga yang terbaru, pemblokiran rekening hanya karena tidak aktif 3 bulan,” sambungnya.
    Diberitakan sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, tingkat
    kemiskinan
    di wilayah perkotaan cenderung naik dibandingkan tahun lalu.
    Hal ini menjadi akar dari berbagai fenomena yang ada termasuk rombongan jarang beli (
    rojali
    ) dan rombongan hanya nanya (
    rohana
    ) yang belakangan semakin menjamur dan kerap terlihat di pusat-pusat perbelanjaan.
    Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF Abra Talattov mengatakan, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan naik dari 6,6 persen pada September 2024 menjadi 6,73 persen pada Maret 2025.
    “Yang cukup mengkhawatirkan adalah terjadinya kenaikan tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan,” ujar Abra dalam diskusi publik Angka
    Kemiskinan
    Turun, Kesejahteraan Naik?, Selasa (29/7/2025).
    Dia menambahkan, wilayah perkotaan ini memang sangat sensitif terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan perumahan.
    Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama tumbuhnya tingkat kemiskinan di perkotaan.
    “Sehingga ini memberikan tekanan signifikan terhadap kelompok rentan miskin di perkotaan, di tengah pendapatan yang relatif stagnan,” kata Abra.
    Pendapatan masyarakat perkotaan juga relatif turun karena sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal.
    Abra mengungkapkan, dengan adanya tekanan tersebut, muncul fenomena rombongan jarang beli (rojali) dan rombongan hanya nanya (rohana) di tengah-tengah masyarakat.
    Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan kebutuhan sekunder atau tersier.
    “Ada shifting prioritas masyarakat di wilayah perkotaan,” ucap Abra.
    Di sisi lain, dia menjelaskan, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan juga masih cukup tinggi atau jauh di atas tingkat kemiskinan nasional.
    Abra menyebutkan, sebenarnya tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan memang sedang dalam tren penurunan.
    Sebagai informasi, secara umum angka kemiskinan di Indonesia turun 8,47 persen menjadi 23,85 juta per Maret 2025 menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
    Hasil itu menjadi capaian angka kemiskinan paling rendah selama 20 tahun terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Sarmuji meminta PT Pertamina untuk segera gerak cepat mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di Jember, Jawa Timur.

    Menurut dia, distribusi BBM yang tersendat terlalu lama itu berdampak langsung pada masyarakat. Sebab itu, dia meminta Pertamina untuk beraksi cepat, meskipun di satu sisi dia yakin perusahaan pelat merah ini sudah merespons isu tersebut.

    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” katanya dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip Selasa (29/7/2025).

    Dia meneruskan, diketahui kondisi kelangkaan BBM ini terjadi karena suplainya selama ini hanya bergantung pada jalur dari Banyuwangi. Sementara, saat ini ada penutupan akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, sehingga arus distribusi menjadi terganggu.

    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” ucapnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Golkar ini menyoroti lonjakan harga BBM di Jember akibat kelangkaan tersebut. Di sejumlah tempat, katanya, harga eceran BBM bisa tembus Rp17.000 — Rp22.000 per liter.

    Menurut Sarmuji, tentu ini memberatkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian. Kemudian, dia juga menyoroti antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember.

    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” tutup dia.

    Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga membenarkan penyebab kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur adalah tak lepas dari terganggunya proses distribusi buntut perbaikan jalan.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, hingga Senin (28/7/2025), jalan nasional di Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi masih ditutup. 

    Penutupan yang akan berlangsung selama 2 bulan ke depan atau sampai dengan 24 September 2025 mulai memberikan dampak pada mobilitas masyarakat dan sektor lainnya, termasuk energi untuk distribusi BBM dan LPG.

  • BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar,
    Sarmuji
    , mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur.
    Menurutnya, respons awal Pertamina sebenarnya sudah tampak, namun masih perlu percepatan di lapangan.
    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
    Sarmuji mengatakan, jangan sampai distribusi BBM yang tersendat ini membuat rakyat menanggung bebannya.
    “Pertamina harus segera turun tangan. Ini situasi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai distribusi BBM tersendat terlalu lama karena masyarakat yang akan menanggung bebannya,” tuturnya.
    Sarmuji mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pasokan BBM ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi.
    Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.
    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Sarmuji.

    Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPR tersebut juga menyoroti lonjakan harga BBM di lapangan akibat kelangkaan tersebut.
    “Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp 17.000 sampai Rp 22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian,” ucapnya.
    Sarmuji pun meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.
    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” imbuh Sarmuji.
    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengambil langkah cepat menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
    Mulai Selasa (29/7/2025), para pelajar di Jember diizinkan mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah.
    Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember pada Senin malam.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 28 Juli 2025.
    “Mulai besok, sampai kondisi normal kembali, para pelajar Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring,” ujar Fawait, Senin malam.
    Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi dampak krisis BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU Jember.
    Pemerintah daerah berharap, dengan mengurangi mobilitas warga, konsumsi BBM bisa ditekan dan situasi segera stabil.
    Tak hanya pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diperbolehkan untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH), sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.
    Layanan kesehatan juga kena imbas. Ada mobil ambulans Dinas Kesehatan Jember ikut antre di SPBU yang kosong.
    Warga mencari BBM sampai ke luar Jember, misalnya sampai ke SPBU di Lumajang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baja Impor Banjiri Pasar, Anggota DPR: Dapat Menghancurkan Industri Nasional Nasional 28 Juli 2025

    Baja Impor Banjiri Pasar, Anggota DPR: Dapat Menghancurkan Industri Nasional Nasional 28 Juli 2025

    Baja Impor Banjiri Pasar, Anggota DPR: Dapat Menghancurkan Industri Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi VI DPR
    Ahmad Labib
    meminta
    Kementerian Perdagangan
    (Kemendag) untuk segera turun tangan dan mengambil langkah guna melindungi
    industri baja
    nasional yang kini tertekan oleh banjir
    impor baja
    murah.
    Labib telah menerima informasi mengenai keluhan dari pelaku industri baja bahwa mereka terkena tekanan berat akibat impor baja murah.
    “Saya menerima banyak keluhan langsung dari para pelaku industri fabrikator baja, yang kini tertekan berat akibat harga baja impor yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah biaya produksi dalam negeri. Ini jelas merugikan, karena dapat menghancurkan industri baja nasional kita,” ujar Labib dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
    Labib khawatir keberlangsungan sektor baja nasional bisa terancam dan bernasib serupa dengan industri tekstil yang sebelumnya jatuh akibat serbuan produk impor.
    Politikus Partai Golkar ini mengatakan, industri baja bukan hanya sektor ekonomi yang krusial, tetapi juga bagian dari fondasi pembangunan infrastruktur dan ketahanan ekonomi Indonesia.
    Lebih jauh, Labib menegaskan betapa pentingnya proteksi terhadap industri baja nasional yang kini berada dalam kondisi darurat.
    Dia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata niaga baja nasional, termasuk memperketat pengawasan terhadap impor baja yang legal maupun ilegal.
    Selain itu, pemerintah juga harus memberikan insentif dan stimulus kepada pelaku industri lokal agar dapat tetap bersaing di pasar global.
    “Meskipun para pelaku industri baja di dalam negeri berusaha melakukan efisiensi, hal itu tidak akan cukup jika arus impor baja tetap mengalir deras tanpa pengendalian yang adil dan tegas,” kata Labib.
    Ia juga mengingatkan, industri baja tidak hanya menyangkut perusahaan besar, tetapi juga ribuan usaha kecil menengah, pekerja, serta seluruh ekosistem industri yang ada di sekitarnya.
    Oleh karena itu, pemerintah harus segera bertindak untuk melindungi dan menyelamatkan industri baja nasional demi keberlanjutan ekonomi Indonesia.
    “Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.
    Industri baja
    kita harus kuat, dan itu hanya bisa tercapai jika kita menjaga dan menguatkannya dengan kebijakan yang mendukung serta pengendalian impor yang tegas. Kalau pabrik baja berhenti, dampaknya akan terasa sangat besar bagi seluruh rantai ekonomi,” kata Labib.
    Sebelumnya, Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata mengungkap kekhawatiran soal melonjaknya impor baja konstruksi.
    Ia menilai lonjakan ini mengancam keberlangsungan industri baja dalam negeri.
    Budi menyoroti masuknya baja dari Vietnam dan China dengan harga sangat rendah.
    Ia mempertanyakan kelayakan produk tersebut karena belum tentu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
    “Peningkatan baja impor, baik yang legal maupun tidak jelas asal-usul dan standarnya, harus menjadi perhatian serius,” kata Budi dalam forum diskusi di Hotel JS Luwansa, Kamis (24/7/2025).
    Ia menjelaskan, banyak baja yang beredar masuk dalam bentuk struktur utuh seperti prefabricated engineered building (PEB) atau komponen terpisah tanpa dokumen legal dan tanpa jaminan mutu.
    Menurut Budi, kondisi ini menekan produsen lokal dan membahayakan keselamatan konstruksi.
     
    “Sekarang kita sedang krisis pekerjaan. Banyak produk baja konstruksi masuk begitu saja. Sebenarnya, PEB dan baja dari Vietnam atau China itu legal atau ilegal? Ini harus dijelaskan secara transparan,” ujar dia.
    ISSC juga menilai lemahnya pengawasan memperburuk situasi.
    Tidak semua baja impor menjalani proses sertifikasi mutu atau memenuhi persyaratan teknis sesuai aturan nasional.
    “Kami tidak anti-impor. Tapi persaingan harus adil dan tunduk pada standar yang sama,” kata Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.