Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Anggota DPR RI tekankan pengawasan optimal pasokan LPG subsidi di Bali

    Anggota DPR RI tekankan pengawasan optimal pasokan LPG subsidi di Bali

    Kepala desa cepat menginformasikan kalau ada kelangkaan melalui grup WA sehingga bisa langsung bergerak ketika ada informasi kelangkaan pasokan

    Denpasar (ANTARA) –

    Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menekankan pentingnya pengawasan optimal pasokan energi, termasuk liquefied petroleum gas (LPG) subsidi, untuk mencegah keterbatasan stok di Bali.

    “Pengawasan ini penting sekali, yang efektif, rahasia dan frekuensi bisa ditambah,” kata Kesuma Kelakan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Politikus asal Bali itu mengadakan pertemuan membahas pasokan LPG subsidi dengan Pertamina Patra Niaga Bali, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali serta Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali.

    Dari pertemuan itu, ia mengidentifikasi perlunya perbaikan kuota LPG subsidi di Bali, penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK), pemanfaatan tidak sesuai peruntukan yakni digunakan hotel, restoran, kafe serta usaha binatu, dan potensi pengoplosan.

    Wakil rakyat yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, serta BUMN itu menekankan agar pengawasan lebih efektif dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Disperindag Bali menyebutkan pengawasan dilakukan dua kali dalam satu bulan.

    Untuk itu, lanjut dia, langkah jangka pendek yang akan dilakukan yakni inisiasi pembuatan grup pesan berbasis aplikasi WhatsApp (WA) sebagai bentuk pengawasan, sekaligus memudahkan penanganan ketika ada keterbatasan atau kelangkaan pasokan LPG.

    Grup WA itu, kata dia, berisi kepala desa, dinas terkait di kabupaten/kota dan Pertamina yang dikoordinasi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat kabupaten/kota salah satunya Disperindag.

    “Kepala desa cepat menginformasikan kalau ada kelangkaan melalui grup WA sehingga bisa langsung bergerak ketika ada informasi kelangkaan pasokan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Manajer Ritel Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali Endo Eko Satryo mengaku siap memasok salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah sesuai harga eceran tertinggi ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2022 sebesar Rp18.000 per tabung

    Dalam pertemuan itu juga tercetus usulan dari Hiswana Migas Bali soal perlunya instruksi dari pemerintah kabupaten/kota kepada aparatur pemerintah di desa untuk ikut mengawasi dan melaporkan indikasi LPG oplosan.

    Di sisi lain, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Bali Ida Ayu Putriani mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya berkoordinasi dengan Disperindag kabupaten/kota terkait inisiasi pembuatan grup komunikasi melalui WA.

    “Kami melakukan pengawasan menyeluruh satu bulan dua kali, tapi pengawasan melekat itu ada di kabupaten/kota,” ucapnya.

    Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Wilayah Penjualan Bali, kuota LPG subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Bali pada 2024 sebesar 215 ribu metrik ton, dari usulan Pemerintah Provinsi Bali sebesar 279.406 metrik ton.

    Usulan itu dibuat berdasarkan data keluarga miskin, petani, usaha mikro dan kecil, dan nelayan.

    Meski begitu, realisasi LPG subsidi pada 2024 di Bali mencapai 236.811 metrik ton

    Sedangkan untuk kuota pada 2025 mencapai 231.192 metrik ton yang hingga Juli 2025 sudah terealisasi sebanyak 138.842 metrik ton atau setara 46,2 juta tabung dengan rata-rata penyaluran sebesar 798 metrik ton pada Juli 2025 atau 266 ribu tabung per hari.

    “Pada 2024 kuota yang ditetapkan itu 215 ribu tapi realisasinya 236 ribu, artinya (pasokan) bisa diatasi,” ucap Kesuma Kelakan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyoroti kenaikan harga beras yang belakangan ini dirasakan masyarakat meski Indonesia tengah mencatat rekor stok beras nasional terbesar dalam sejarah.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara ketersediaan pangan dengan keterjangkauan harga di pasar.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata Sarmuji lewat rilisnya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah bersama Perum Bulog dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan lebih agresif, tepat sasaran, dan merata. Mekanisme operasi pasar, kata Sarmuji, perlu diperluas terutama di daerah dengan tren harga tinggi.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, percepatan distribusi menjadi kunci utama agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak nyata bagi stabilitas harga.

    “Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” katanya.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah, lanjut Sarmuji, pemerintah memiliki peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton dan stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak Bulog didirikan pada 1969, sekaligus mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan sekitar 45.000 ton beras SPHP per Rabu (20/8). Penyaluran dilakukan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa mencapai hampir 7.000 ton per hari.

    Rizal memastikan penjualan beras SPHP akan dilakukan terkontrol melalui aplikasi, di mana seluruh pengecer wajib menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan Bulog.

    Selain itu, Rizal menegaskan pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras SPHP di berbagai wilayah.

    Rizal menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran beras SPHP tetap terkendali. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

    “Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kawasan kota maupun provinsi. Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan, dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu,” ujar Rizal.

    Rizal mengaku tidak menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan. Ia menekankan stok beras yang ada di Gudang Bulog hanya berupa cadangan pemerintah yang memang disiapkan guna menjaga stabilitas harga di pasar.

    “Pengawasan [terkait] yang ditimbun tidak ada. Yang ditimbun itu yang ada di stok gudang Bulog, itulah cadangan beras nasional. Jadi yang kita siapkan 3,9 juta ton [untuk cadangan],” ungkapnya.

  • Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Harusnya KAI Bisa Laba, tapi Defisit

    Jakarta –

    Komisi VI DPR RI mencecar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terkait rugi yang dialami konsorsiumnya, yakni Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). DPR menilai, KAI mestinya memiliki capaian laba yang lebih tinggi jika tidak dibebankan oleh utang KCIC.

    Hal tersebut terungkap dalam rapat KAI bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ketua Komisi VI, Anggia Ermarini, misalnya meminta KAI untuk membereskan persoalan utang KCIC.

    “Kereta Api sebenarnya, KAI sebenarnya tinggi ini, bisa laba. Tetapi kan karena punya Whoosh (KCIC) jadi, akhirnya defisit. Itu sebaiknya harusnya, ada anak perusahaan, dirut-dirutnya harus diundang juga (dalam rapat),” kata Anggia dalam rapat bersama PT KAI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Hasani Bin Zuber, menyebut kerugian KCIC pada paruh pertama 2025 mencapai Rp 1,6 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya, ia menyebut rugi KCIC sebesar Rp 2,69 triliun di tahun 2024.

    Menurutnya, hal ini menjadi beban yang harus ditanggung oleh KAI. Hasani pun mempertanyakan langkah perseroan dalam menyelesaikan rugi KCIC yang dibebankan ke KAI.

    “Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, ini kan cukup besar tercatat kerugian Rp 1 triliun pada semester I 2025, ini tentu membebani PT KAI itu sendiri. Sementara itu kerugian mencapai Rp 2,69 triliun selama satu tahun di 2024. Pertanyaan saya, apa strategi PT KAI untuk mengurangi kerugian operasional Whoosh ke depan? Apakah ada skenario break even point yang sudah disusun?” ujarnya.

    Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menjelaskan KAI sendiri tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang tergabung dalam konsorsium KCIC tersebut. Ia menyebut, beban keuangan dari kerugian KCIC bisa lebih dari Rp 4 triliun di 2025.

    “Bapak kan (KAI) memegang saham dari PSBI 58% lebih. PSBI menguasai 60% (saham KCIC), dari China 40%. Pak, itu kalau dihitung, 2025 itu bisa beban keuangan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai Rp 4 triliun lebih. Sekarang saja, beban keuangan sudah Rp 1,6 triliun (dalam) enam bulan,” ungkap Darmadi.

    Sementara itu, Anggota Komisi VI, Rieke Diah Pitaloka, membeberkan KAI menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium proyek KCIC yang menelan investasi sebesar Rp 116 triliun. Namun begitu, KCIC mencatat kerugian Rp 1,6 triliun dari investasi di PSBI.

    Ia menyebut, KAI juga telah menyuntikkan modal ke PSBI sebesar Rp 7,7 triliun sepanjang tahun 2025. Menurutnya, hal ini perlu dijelaskan lebih detail mengingat belum adanya pembentukan konsorsium yang baru.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk mengambilalih proyek KCIC agar tidak membebankan KAI. Pasalnya, KAI menjadi BUMN yang bertugas di sektor pelayanan publik.

    “Kalau dari saya sendiri ambil alih, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa diambil alih oleh negara yang penugasan negara. Apalagi masuk proyek strategis nasional, jangan dibebankan kepada BUMN. Apalagi BUMN tersebut adalah BUMN yang menyelenggarakan pelayanan publik, bisa collabs. Kalau pelayanan publik di bidang transportasi kolaps sekali lagi akan berimbas pada berbagai hal,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan yang membuat KCIC masih merugi. Ia memastikan dapat memahami permasalahan tersebut dalam satu minggu.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby menjawab pertanyaan Komisi VI DPR RI.

    Bobby mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian persoalan keuangan KCIC. “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    (kil/kil)

  • Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak Megapolitan 22 Agustus 2025

    Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak Megapolitan 22 Agustus 2025

    Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah penumpang kereta api menolak usulan anggota DPR terkait penyediaan gerbong khusus merokok.
    Gale (32), salah satu penumpang kereta, menilai keberadaan gerbong khusus seharusnya diprioritaskan untuk kelompok yang membutuhkan ruang aman.
    “Kalau ada gerbong tambahan, mending khusus ibu menyusui atau anak-anak. Itu lebih bermanfaat karena sering kali ada penumpang yang enggak mau mengalah, padahal ada ibu hamil atau menyusui,” ujar Gale saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    “Jadi kalau ada gerbong khusus buat mereka, kenapa enggak,” lanjutnya.
    Menurut Gale, argumen sebagian anggota DPR yang menyebut penumpang bisa bosan dalam perjalanan panjang lalu butuh merokok tidak masuk akal.
    “Ya kalau bosan di kereta 5–6 jam kan bisa diisi dengan hal lain. Lagipula buat apa juga merokok di kereta, kenapa enggak bisa tahan sampai tujuan,” ujarnya.
    Ia pun berharap PT KAI tidak mengikuti usulan tersebut. Menurut dia, peningkatan pelayanan dan sosialisasi kepada penumpang justru lebih mendesak ketimbang memikirkan gerbong merokok.
    Sementara itu, Wiwien (40), seorang pekerja swasta, juga menyayangkan usulan wakil rakyat yang menormalisasi kebiasaan merokok di transportasi umum.
    Ia menilai hal tersebut memberi contoh yang keliru bagi masyarakat.
    “Itu sangat disayangkan ya, rokok itu kan jelas bisa menyebabkan penyakit. Kalau bosan di kereta, ya diisi dengan membaca berita atau melakukan hal lain yang bermanfaat, bukan dengan merokok. Usulan seperti itu malah menjerumuskan rakyat,” kata Wiwien.
    Meski menolak gerbong merokok, Wiwien mendukung jika ada inovasi berupa gerbong ramah anak atau ruang khusus ibu menyusui.
    Ia mencontohkan pengalaman di Jepang yang memiliki gerbong bertema ramah keluarga.
    “Kalau ada gerbong khusus ibu menyusui atau anak-anak, saya senang sekali. Apalagi anak-anak biasanya cepat bosan, jadi kalau ada ruang yang dibuat lebih menarik itu sangat membantu orangtua,” tambahnya.
    Menurut Wiwien, PT KAI sejauh ini sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan meski ia berharap ada program tambahan berupa promo tiket untuk keluarga agar perjalanan semakin terjangkau.
    Adapun wacana gerbong merokok sebelumnya dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, dalam rapat bersama jajaran Direksi KAI di Senayan, Rabu (20/8/2025).
    “Karena perjalanan bisa sampai 8 jam, masa kereta tidak ada ruang untuk
    smoking

    area
    . Saya yakin satu gerbong bisa. Ini aspirasi masyarakat,” kata Nasim.
    Sebelumnya, Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba menegaskan bahwa hingga kini seluruh rangkaian kereta api adalah kawasan bebas asap rokok.
    “KAI menerima masukan, kritik, dan
    feedback
    , tapi sampai saat ini kereta api bebas asap rokok,” kata Anne kepada Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    Anne menambahkan, keselamatan dan kenyamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama KAI dalam penyelenggaraan layanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Jakarta –

    Pasokan beras di Indonesia disebut sangat berlimpah. Namun harga beras justru mengalami kenaikan.

    Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji menjelaskan ini adalah fenomena kontradiktif di pasar beras nasional.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata M. Sarmuji dalam keterangannya ditulis Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, pemerintah bersama Bulog harus lebih agresif dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan cepat, tepat, dan merata. Mekanisme operasi pasar perlu diperluas, terutama ke wilayah-wilayah dengan tren harga tinggi, agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak positif pada stabilitas harga.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    “Kuncinya ada di percepatan distribusi. Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah ini, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, pemerintah punya peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” jelas dia.

    Merujuk data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton ditambah stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Bulog sejak didirikan pada tahun 1969, dan mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    (kil/kil)

  • Bos Danantara Buka Suara soal Penyelesaian Utang Kereta Cepat

    Bos Danantara Buka Suara soal Penyelesaian Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI diminta untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk penyelesaian utang yang dialami PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Danantara juga disebut telah memiliki solusi permasalahan KCIC dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

    Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria membenarkan hal tersebut. Ia menyebut, pihaknya sedang melakukan penjajakan untuk membereskan persoalan utang KCIC yang menjadi beban keuangan bagi KAI.

    “Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kita bereskan proses itu, sebagaimana tadi, kemarin kan juga dirut KAI sudah menyampaikan di DPR ya. Akan kita selesaikan segera, dan termasuk ke dalam RKAP kita tahun ini, ya,” ungkap Dony kepada wartawan di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Dony juga mengaku telah bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) KAI, Bobby Rasyidin. Namun begitu, ia tak menyebut sejauh mana proses penyelesaian telah dilakukan.

    “Sudah, sudah (ketemu),” tutupnya.

    Diketahui sebelumnya, Bobby diminta untuk segera berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk penyelesaian KCIC. Hal tersebut terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025)

    Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC. Kemudian ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Danantara.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    “Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian (persoalan) KCIC ini,” imbuhnya.

    Danantara Disebut Punya Solusi Persoalan KCIC

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta KAI untuk berkoordinasi dengan Danantara mengenai persoalan KCIC. Ia menyebut, Danantara telah menyusun solusi penyelesaian KCIC dalam RKAP 2025.

    “Kami ingin sampaikan dalam RKAP 2025 Danantara, itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Nah, saya minta pak Bobby koordinasi dengan Danantara, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja kan? Nah, di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director KAI soal penyelesaian permasalahan Whoosh ini,” jelasnya.

    Diketahui, KAI sendiri masuk dalam konsorsium proyek tersebut melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). KAI sendiri menjadi pengendali mayoritas PT PSBI dengan kepemilikan saham sebanyak 58,53%. Dalam konsorsium tersebut, PT PSBI memegang kendali 60%, sedangkan 40% sisanya dipegang oleh perusahaan asal China, yakni Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

    Adapun KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun di semester I 2025. Adapun total penyerapan kerugian KAI di paruh pertama tahun ini mencapai Rp 1,424 triliun. Sementara di semester I tahun 2024, kerugian 2,377 triliun.

    Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pembangunan proyek ini mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Tonton juga video “Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Kembali Normal Usai Gempa Bekasi” di sini:

    (kil/kil)

  • DPR dorong pemerintah dukung akses pembiayaan UMKM

    DPR dorong pemerintah dukung akses pembiayaan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah mendorong agar pemerintah mendukung penuh kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi akses pembiayaan.

    Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

    “Akses pembiayaan yang lebih luas dan produktif adalah kunci untuk memperkuat sektor pertanian dan UMKM. Jika ini berjalan baik, kita optimistis mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang,” kata dia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat.

    Menurut Sarifah, UMKM dan sektor pertanian harus didukung karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Berdasarkan data yang dia pegang, UMKM mencakup 99,99 persen pelaku usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, dan berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB.

    Sementara di sektor pertanian, kata dia, penyaluran kredit perbankan hingga Mei 2025 telah mencapai Rp571 triliun dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang relatif rendah, yakni 1,95 persen.

    Walau peran UMKM sangat krusial bagi perekonomian Indonesia, Sarifah menyoroti masih adanya ketimpangan akses pembiayaan.

    Dia mengatakan hingga Januari 2025, hanya 19,84 persen dari total kredit perbankan nasional yang mengalir ke UMKM.

    Sedangkan kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp2.400 triliun yang perlu segera diatasi.

    Sarifah menilai diperlukan strategi lanjutan yang lebih terarah, untuk menghadirkan produk inovatif seperti KUR digital, pembiayaan klaster, dan skema syariah agar para pelaku UMKM dapat terbantu.

    Selain itu, pemerintah harus mengoptimalkan program pelatihan dan pendampingan bagi petani serta pelaku UMKM agar lebih siap mengelola usaha dan menghasilkan produk berdaya saing tinggi.

    Dengan adanya ragam program tersebut, Sarifah yakin UMKM akan dapat dimaksimalkan dengan baik untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

    “Kami di DPR siap mengawal kebijakan ini agar berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, DPR, perbankan, koperasi, dan masyarakat adalah kunci. Pertanian dan UMKM harus menjadi pondasi kedaulatan ekonomi bangsa,” tegas Sarifah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menanggung beban utang jumbo.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin yang baru saja menjabat per 12 Agustus 2025 mengatakan, pihaknya tengah mempelajari berbagai kendala yang dialami oleh perseroan, termasuk proyek Kereta Cepat Whoosh yang disebutnya sebagai ‘bom waktu’.

    “Terutama kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/8/2025).

    Namun sayangnya, ucapan Bobby langsung disela oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade yang mengatakan bahwa KAI perlu berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut.

    “Sebentar Pak Bobby, kami ingin sampaikan, dalam RKAP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk penyelesaian KCIC. Saya minta Pak Bobby koordinasi, kan setiap bulan KAI pasti diundang oleh Danantara untuk evaluasi kinerja, nah di situ tolong dibicarakan dengan managing director,” ujar Andre Rosiade.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto menambahkan agar restrukturisasi utang segera dipercepat, sebab menurutnya beban keuangan Proyek Whoosh dapat menggerus keuangan KAI jika tak segera dicarikan skema penyelesaian.

    “Waktu kami melakukan FGD dengan Danantara sudah disampaikan salah satu opsi adalah untuk mengeluarkan aset [Whoosh] ini menjadi aset negara. Opsinya memang dua-duanya tidak enak, kalau kita lihat dari kacamata negara, dua-duanya beban. Tetap di KAI beban, diambil negara juga beban,” ujar Adisatrya.

    Beban Proyek KCIC

    Diberitakan sebelumnya, Danantara Indonesia berencana menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan fundamental keuangan perusahaan pelat merah, yang terlibat dalam proyek kereta cepat Whoosh.

    Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Whoosh. 

    Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal proyek sebesar US$6 miliar.

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

    Beban proyek Kereta Cepat Whoosh juga tecermin dari laporan keuangan PT KAI, selaku pemegang 58,53% saham konsorsium PSBI hingga akhir 2024. 

    Berdasarkan laporan keuangan tahun lalu, PT KAI mencatat beban keuangan Rp2,56 triliun atau meningkat 70,30% year-on-year (YoY) dari posisi Rp1,5 triliun. 

    Mayoritas beban keuangan berasal dari kredit investasi senilai Rp1,53 triliun pada 2024 atau meningkat dari posisi Rp755,16 miliar tahun sebelumnya. 

  • Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

    Anggota DPR jajal transaksi QRIS Indonesia di Osaka Expo, Jepang

    Saya bangga karena QRIS yang lahir di Indonesia kini bisa digunakan di Jepang. Ini bukan hanya soal teknologi…,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mencoba langsung sistem pembayaran nasional Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di event Indonesia Pavilion di Osaka, Jepang.

    Kawendra menyampaikan kebanggaannya atas capaian baru QRIS, yang kini resmi dapat digunakan di Jepang. Capaian tersebut juga bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.

    Dia mengatakan, dirinya berhasil melakukan transaksi dengan lancar menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

    “Saya bangga karena QRIS yang lahir di Indonesia kini bisa digunakan di Jepang. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga simbol bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi pembayaran modern di tingkat global,” kata Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, hal ini menandai kemudahan baru bagi masyarakat Indonesia ketika beraktivitas di luar negeri dan juga bukti Indonesia dalam memimpin transformasi digital, khususnya di bidang sistem pembayaran.

    Ia menilai, ini adalah suatu kebanggaan mengingat pertama kalinya QRIS dipakai secara resmi di luar kawasan ASEAN. Bagi Indonesia, pencapaian ini merupakan kemampuan sistem pembayaran domestik menembus pasar global.

    Kawendra berharap, kehadiran QRIS di Jepang diharapkan mempermudah wisatawan asal Indonesia dalam bertransaksi tanpa harus menukar mata uang asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor integrasi pembayaran digital lintas batas.

    “Bayangkan, kita ke Jepang tidak perlu repot bawa banyak uang tunai atau menukar rupiah ke yen. Cukup dengan QRIS, semua bisa lebih praktis dan transparan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    Mindset Kita Pelayanan Publik, Bukan Proyek

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyoroti kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang memusatkan layanan kereta api di Stasiun Manggarai, termasuk rencana pemindahan kereta jarak jauh dari Gambir.

    “Salah satu yang paling penting ini Pak, ini kan, mohon maaf ya, ada seakan-akan pemaksaan dari Dirjen Kereta Api bahwa semua dipindahkan ke Stasiun Manggarai. Bahkan, penumpang antarprovinsi pun misalnya kereta api itu nanti akan dipindahkan dari Gambir menuju Manggarai,” kata Andre dalam rapat Komisi VI DPR dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin, ditulis Kamis, 21 Agustus.

    Menurut Andre, keputusan tersebut tidak realistis. Pasalnya, akses menuju Stasiun Manggarai jauh lebih sulit. Bahkan, stasiun tersebut tidak memiliki lahan yang cukup untuk parkir kendaraan.

    Politikus Gerindra itu pun mempertanyakan alasan investasi triliunan rupiah di Stasiun Manggarai. Ia menegaskan logika pelayanan publik seharusnya mengedepankan kemudahan penumpang, bukan sekadar proyek infrastruktur.

    “Itu realistis nggak? Ya kan, banyak orang bilang nggak. Karena jalan aksesnya nggak ada, parkirnya nggak ada. Bapak bicara dengan Pak Menteri (Perhubungan), kenapa Dirijen Kereta Api itu investasi triliunan di Manggarai? Ini ngejar proyek atau ngejar pelayanan? Kan logikanya nggak masuk akal gitu loh,” tuturnya.

    Menurut Andre, dibandingkan dengan Stasiun Manggarai, Gambir lebih tepat untuk dijadikan pusat layanan kereta api nasional. Apalagi, stasiun ini memiliki lahan parkir yang cukup luas.

    “Kenapa enggak Gambir yang diurus? Gambir lebih luas, aksesnya gampang, parkirnya lebih luas. Kenapa Manggarai yang dipaksakan? Ini mindset-nya proyek atau pelayanan publik?” tegas Andre.

    “Kenapa Manggarai? ya parkir nggak ada, aksesnya sulit. Itu Bapak harus berani bicara dengan Dirjen Perkeretaapian. Kita kan mindset-nya pelayanan publik Pak, bukan proyek. Itu tolong disampaikan ke DJKA itu,” sambungnya.

    Karena itu, Andre meminta jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai operator kereta api untuk mengingatkan agar DJKA mempertimbangkan kembali rencana pemindahan kereta antarprovinsi dari Gambir ke Manggarai.

    “Tolong Bapak (Bobby Rasyidin) ingatkan mereka (DJKA), jangan sampai karena kepentingan proyek, lalu kajian di zaman Orde Baru itu dipakai di zaman sekarang. Karena saya dengar informasinya kajian itu zaman Orde Baru itu,” katanya.

    Andre juga meminta jajaran PT KAI untuk berani bersuara dan mengevaluasi kembali rencana kebijakan tersebut.

    “Ini harus disuarakan, baik di Komisi VI maupun Komisi V. Supaya Dirjen Kereta Api dengar. Kita bicara pelayanan publik, bukan proyek,” tutupnya.