Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.

    Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut. 

    “Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).  

    Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai. 

    Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran

    “Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya. 

    Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.

    Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi. 

    “Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya. 

    Dampak ke Kinerja

    Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia. 

    “Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025). 

    Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara. 

    Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR. 

    Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia. 

    “Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). 

    Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320. 

    Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%. 

    Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan. 

  • Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Pengamat Tolak Rencana Merger Pelita Air dan Garuda (GIAA), Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat penerbangan sepakat menolak dengan tegas rencana peleburan atau merger maskapai penerbangan milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air ke PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyampaikan bahwa sejak lama dirinya tidak mendukung ide merger maskapai pelat merah. Dirinya lebih mendukung jika tetap ada tiga maskapai yang berdiri dengan brand, karakter, dan segmen pasar masing-masing.

    Menurutnya, jika Pelita Air merger dengan Garuda Indonesia, secara otomatis Pelita Air akan hilang. Begitu pula dengan izin usaha maupun izin rute yang telah ada, maka terpaksa dicabut. 

    “Demikian pula brand value, identitas karakter, dan customer base yang telah dibangun selama ini jadi mubazir. Lenyap,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (14/9/2025).  

    Dibandingkan merger atau penggabungan, lanjut Alvin, pendekatan berbasis aliansi akan jauh lebih strategis. Contohnya model aliansi global seperti OneWorld, SkyTeam, dan Star Alliance, yang mampu menawarkan sinergi layanan tanpa harus menghilangkan identitas tiap maskapai. 

    Aliansi memberikan potensi pelayanan yang lebih baik, seperti koneksi penerbangan yang mulus (seamless connection), kemudahan connecting flight, hingga kolaborasi dalam pemasaran

    “Dalam struktur aliansi, tiga maskapai ini justru bisa menjadi kekuatan kolektif yang lebih tangguh dibanding hanya satu maskapai tunggal dalam menghadapi persaingan pasar,” jelasnya. 

    Senada, Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman menilai bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya nanti, baik aliansi maupun merger, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus siaga untuk memastikan kompetisi usaha tetap sehat.

    Gerry melihat apabila tidak terjadi merger, tetapi mempertimbangkan kerja sama, aliansi domestik dapat menjadi pilihan. Namun, KPPU harus siaga untuk memastikan bahwa aliansi atau merger tidak menggerus kompetisi. 

    “Jika merger menciptakan dominasi pasar dan membuahkan anti-competitive behaviour, KPPU harus bertindak tegas demi menjaga kepentingan konsumen dan pasar yang sehat,” jelasnya. 

    Dampak ke Kinerja

    Penolakan pun telah disampaikan oleh wakil rakyat, alias DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana tersebut. Menurutnya, kinerja Pelita Air yang kini baik berisiko menjadi buruk usai dilebur ke Garuda Indonesia. 

    “Ini perusahaan lagi bagus-bagusnya. Kalau kemudian digabungkan, dimerger atau aksi korporasi lain dengan perusahaan yang lagi terseok-seok, yang periode lalu saya ikut memutuskan upaya penyelamatan Garuda, yang sampai sekarang tidak muncul perbaikannya, kasihan Pelitanya,” ujarnya dilansir dari akun Instagram @amanatnasional, Kamis (11/9/2025). 

    Lebih lanjut, jika spin-off tetap harus dilakukan, Abdul mengusulkan agar Pelita Air dijadikan langsung anak usaha Danantara. 

    Adapun, isu meleburnya maskapai BUMN dalam Garuda Indonesia kembali mencuat usai pertemuan PT Pertamina (Persero) di DPR. 

    Di mana Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki lini bisnis sejenis bakal digabungkan. Dia mencontohkan, maskapai Pelita Air bakal bergabung dengan Garuda Indonesia. 

    “Sebagai contoh, untuk airline kami, kita sedang melakukan penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia. Begitu juga untuk sektor insurance, sektor pelayanan kesehatan, hospitality, Patra Jasa, tentunya akan mengikuti roadmap yang sudah dipersiapkan oleh Danantara,” jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). 

    Pelita Air sendiri telah beroperasi melayani penerbangan komersial sejak Agustus 2023 menggunakan armada Airbus A320. 

    Bahkan sepanjang 2024 tingkat keterisian kursi (seat load factor) Pelita Air tercatat sebesar 81%, ditambah ketepatan waktu penerbangan yang konsisten di atas 90%. 

    Sementara pada Agustus 2025 lalu, Pelita Air juga telah memulai penerbangan internasionalnya, dengan rute perdana Jakarta-Singapura. Pelita Air juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 81,34% pada 2024 dan pencapaian laba untuk pertama kalinya sepanjang sejarah perseroan. 

  • Komisi VI DPR Kecewa Pertamina Seolah Ogah Bahas Alternatif Distribusi BBM di Tapal Kuda

    Komisi VI DPR Kecewa Pertamina Seolah Ogah Bahas Alternatif Distribusi BBM di Tapal Kuda

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, menyatakan pihaknya terus memperjuangkan alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Tapal Kuda. Bahkan Rivqy sampai kecewa karena direksi PT Pertamina lamban merespons berbagai opsi solusi alternatif distribusi di wilayah sempat mengalami kelangkaan BBM.

    “Saya mengirimkan surat resmi kepada Pertamina untuk rapat membahas distribusi BBM. Tapi yang hadir justru dari pihak humas yang tidak memegang fungsi teknis. Ini sangat mengecewakan dan melecehkan,” ujar Rivqy kepada wartawan, Sabtu, 13 September.

    “Saya ingin mencari solusi untuk rakyat yang empat hari berturut-turut mengalami kelangkaan BBM, bukan minta program seremonial,” tegasnya.

    Legislator PKB dari dapil Jawa Timur itu menilai, Pertamina kurang peka dalam menyerap aspirasi masyarakat. Menurutnya, Direksi Pertamina harusnya responsif terhadap berbagai usulan solusi distribusi BBM di wilayah Tapal Kuda yang kerap terkendala sehingga memicu kelangkaan.

    Namun, Rivqy kedal karena upaya untuk menghubungi Dirut Pertamina diabaikan begitu saja. “Saya juga kecewa pada saat itu saya telepon pak Dirut sampai 8 kali tapi tidak diangkat. Saya capture, saya ada buktinya kalau saya telepon tidak diangkat,” ungkapnya.

    Menurut Rivqy, persoalan distribusi BBM di wilayah selatan Jawa masih riskan. Ia menyebut, hasil pertemuan dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) juga menguatkan bahwa ketersediaan BBM di kawasan tersebut belum sepenuhnya terjamin, sehingga diperlukan depo baru untuk memperkuat pasokan.

    Selain itu, Rivqy menilai perlu adanya alternatif distribusi BBM, tidak hanya melalui jalur darat dengan truk tangki (trucking), tetapi juga menggunakan moda transportasi kereta api. Hal ini dinilai lebih efisien dan mampu mengurangi risiko kelangkaan.

    “Pertamina punya lahan depo di Jember yang bisa dimanfaatkan kembali. Kenapa tidak dipakai? Distribusi ke Malang saja sudah menggunakan kereta api, seharusnya Jember juga bisa. Saya khawatir ada kepentingan bisnis di balik dominasi distribusi lewat truk,” tuturnya.

    Rivqy mengingatkan, Pertamina harus serius memperkuat ketahanan energi nasional dengan sistem distribusi yang lebih terintegrasi dan memiliki contigency plan. Apalagi, Pertamina memegang dominasi pasokan energi nasional sehingga tanggung jawabnya besar bagi rakyat.

    “Pertamina harusnya mendukung semangat Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

  • Aspermigas Buka-bukaan Tantangan Investasi Kilang Minyak di Indonesia

    Aspermigas Buka-bukaan Tantangan Investasi Kilang Minyak di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkap sejumlah tantangan keekonomian dalam pembangunan kilang minyak di Indonesia. Untuk itu, iklim investasi kilang harus diiringi inovasi pengembangan dan dukungan pemerintah.

    Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal mengatakan, prospek bisnis kilang minyak di Indonesia bisa sangat menarik jika dikembangkan dengan tepat. 

    “Ini butuh peran pemerintah juga dan tadi saya bilang, keekonomian kilang di Indonesia kan enggak terlalu bagus. Jadi harus ada yang bisa ditawarkan sebagai tambahan, seperti petrokimia atau enggak jaminan dari pemerintah, misalkan untuk investor di kilang minyak,” kata Moshe kepada Bisnis, Jumat (12/9/2025).

    Dia pun menyoroti rencana investasi Danantara Indonesia untuk membangun 17 kilang minyak modular senilai US$8 miliar bersama perusahaan asal Amerika Serikat (AS). 

    Menurut Moshe, kilang modular tidak berisiko dari segi kapasitas yang terbilang kecil yakni di kisaran 100.000 barel ke bawah. Meskipun risikonya rendah, dari segi nilai keekonomian tetap dinilai rentan.  

    “Jadi, risiko harus berbagi jangan semua risiko itu diserap oleh Danantara itu sendiri. Jadi kita harus cari partner sama-sama untuk mengurangi risiko, dari sisi keekonomian itu juga sangat rentan,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa investasi di kilang berisiko dari segi keekonomian karena cost over run atau biaya tidak terduga yang bisa membengkak. 

    “Misalkan US$100 juta, tiba-tiba membengkak jadi US$200 juta, pembengkakan biaya itu yang menjadi risiko. Pengembangan kilang itu sendiri apalagi kalau keekonomiannya tipis,” jelasnya. 

    Apalagi daya beli masyarakat di Indonesia terbilang rendah sehingga kilang di dalam negeri harus menyesuaikan harga agar tidak terlalu tinggi. Untuk itu, dia mendorong untuk menambah manfaat kilang untuk produksi petrokimia. 

    “Jadi saya pikir bukan karena itu yang jadi masalah di Indonesia, kilang ini kan memang dari awal memang sudah dibilang proyek yang risiko tinggi dengan keekonomian yang tidak begitu besar,” tuturnya.

    Di sisi lain, dia juga menerangkan bahwa tren kilang global yang diperkirakan akan tutup tidak akan berpengaruh ke sentimen di Indonesia. Pasalnya, kebutuhan dalam negeri masih terus tumbuh tinggi. 

    Kabar penutupan kilang minyak global seperti di Eropa dan Amerika Serikat (AS) disebabkan isu lingkungan dan transisi energi. Dia melihat dua kawasan tersebut tak lagi mau mengelola kilang minyak karena isu lingkungan. 

    “Tapi bukan berarti mereka enggak beli BBM lagi karena permintaan BBM tetap naik, mau itu di Eropa, di Amerika maupun di Asia,” imbuhnya. 

    Tak hanya AS dan Eropa, China juga mengurangi konsumsi BBM karena beralih ke energi baru terbarukan lewat masifnya penggunaan kendaraan listrik. Namun, dia melihat investasi kilang kini masif di negara-negara berkembang. 

    “Jadi kalau dibilang 26 tutup, banyak juga yang buka, misalkan kita lihat, kalau enggak salah Nigeria kemarin baru meresmikan petroleum, kilang terbesar di benua Afrika. Kalau enggak hampir setengah juta barel per hari,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan 26 kilang minyak dan gas bumi (migas) di dunia bakal tutup menjelang 2030. Hal ini tak lepas dari kondisi kelebihan pasok (oversupply) dan rendahnya profitabilitas atau spread produk yang menekan bisnis kilang.

    Oki menuturkan, beberapa perusahaan migas dunia tengah menghadapi tantangan dalam mendapatkan keuntungan dari bisnis kilang. Menurutnya, perusahaan kelas dunia seperti BP, TotalEnergies, hingga Chevron mengalami tantangan serupa.

    “Ada banyak kilang dunia yang ditutup di Eropa, di Amerika, di Australia dan diperkirakan ada 17 kilang yang akan tutup menjelang tahun 2030,” ucap Oki dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Pertamina, pada 2027, diperkirakan akan ada sembilan kilang yang tutup di AS, Eropa, Asia, Australia, dan Selandia Baru. 

    Lalu, sebanyak 17 kilang di Afrika, Uni Eropa, dan Asia diperkirakan tutup pada 2030.

  • ESDM Pastikan Bisnis Kilang di RI Prospektif saat Tren Global Berguguran

    ESDM Pastikan Bisnis Kilang di RI Prospektif saat Tren Global Berguguran

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebutuhan kilang minyak di Indonesia masih tinggi di tengah tekanan bisnis kilang secara global.

    Kebutuhan tambahan kilang baru dalam negeri itu seiring dengan konsumsi bahan bakar yang terus meningkat. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, penyebab tutupnya kilang minyak di sejumlah negara maju disebabkan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan.  

    “Ini kan ada yang diolah di dalam kilang dalam negeri, ada yang berasal dari impor. Jadi ini kita lihat, ini bagaimana optimalisasi kilang yang ada dalam negeri,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/9/2025). 

    Dia mencontohkan, transisi energi di China yang masif dilakukan lewat shifting kendaraan listrik, termasuk kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga angkutan berat yang menggunakan baterai. 

    Kondisi shifting penggunaan energi di sektor transportasi China saat ini disebut telah mencapai 50% menggunakan baterai listrik. Bahkan, Yuliot menyebut SPBU BBM di China telah tutup lebih dari 60% dari kondisi awal. 

    “Jadi kan kita melihat ini karena ada perubahan penggunaan energi juga, ya ini mungkin itu dampaknya adalah terhadap ini kilang-kilang secara global,” tuturnya, 

    Namun, jika dibandingkan dengan Indonesia, konsumsi BBM atau bahan bakar dari fosil masih tinggi mengikuti daya beli masyarakat saat ini. Adapun, kebutuhan BBM nasional saat ini mencapai 1,5 juta barel per hari. 

    Bahkan, kebutuhan tersebut belum sejalan dengan kemampuan produksi dari kilang dalam negeri. Alhasil, pemerintah masih perlu mengimpor minyak dari negara dengan tetap mempertimbangkan neraca perdagangan. 

    “Kalau tidak tercukupi dari kilang dalam negeri, berarti kita harus melakukan impor dari luar negeri, tapi ini dalam neraca trade balance, ya kita juga harus mengulangi komitmen kita,” tuturnya. 

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan 26 kilang minyak dan gas bumi (migas) di dunia bakal tutup menjelang 2030. Hal ini tak lepas dari kondisi kelebihan pasok (oversupply) dan rendahnya spread produk (selisih antara harga produk kilang dan harga minyak mentah) yang menekan bisnis kilang. 

    Oki menuturkan, beberapa perusahaan migas dunia tengah menghadapi tantangan dalam mendapatkan keuntungan dari bisnis kilang. Menurutnya, perusahaan kelas dunia seperti BP, TotalEnergies, hingga Chevron mengalami tantangan serupa. 

    “Ada banyak kilang dunia yang ditutup di Eropa, di Amerika, di Australia dan diperkirakan ada 17 kilang yang akan tutup menjelang tahun 2030,” ucap Oki dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025). 

    Berdasarkan bahan paparan Pertamina, pada 2027, diperkirakan akan ada sembilan kilang yang tutup di AS, Eropa, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

    Lalu, sebanyak 17 kilang di Afrika, Uni Eropa, dan Asia diperkirakan tutup pada 2030.

  • 100% Pembeli BBM Pertalite & Solar Subsidi Pakai QR Code

    100% Pembeli BBM Pertalite & Solar Subsidi Pakai QR Code

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Patra Niaga terus berupaya mendukung program pemerintah dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi secara tepat sasaran. Salah satunya dengan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan bahwa pembelian BBM di SPBU baik itu solar bersubsidi maupun Pertalite 100% telah menggunakan QR Code. Khususnya untuk kendaraan roda empat.

    “Untuk penyaluran subsidi solar atau biosolar, saat ini sudah 100% pembelian BBM biosolar menggunakan QR Code. Untuk Pertalite, tahun ini juga kami telah menyelesaikan transaksi Pertalite 100% menggunakan QR Code,” kata Mars Ega dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Jumat (12/9/2025).

    Menurut dia, dengan adanya program subsidi tepat ini telah berdampak signifikan pada kenaikan tingkat konsumsi BBM non subsidi yang dijual perusahaan. Terbukti, realisasi penyaluran BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite masih di bawah kuota yang ditetapkan.

    “Dapat kami gambarkan bahwa untuk produk Pertalite saat ini, kita realisasi di bawah kuota 10% di bawah kuota. Untuk solar subsidi juga demikian, kita ada 3% di bawah kuota. Sehingga, pengendalian subsidi tepat ini terus mendorong produk non-subsidi,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membeberkan salah satu sebab kosongnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU Swasta karena adanya peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi dengan volume mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).

    Hal ini disebabkan oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina.

    “Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter, yang ini BBM jadi. Ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta,” ungkap Yuliot ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Yuliot mengatakan banyak masyarakat yang sejatinya belum melakukan pendaftaran QR Code untuk mengisi BBM subsidi. Ini terjadi lantaran kapasitas mesin (CC) kendaraan yang mereka miliki tidak sesuai ketentuan, sehingga akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi.

    “Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 26 Kilang Minyak Dunia Bakal Tutup Jelang 2030, Pertamina Waswas

    26 Kilang Minyak Dunia Bakal Tutup Jelang 2030, Pertamina Waswas

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengungkapkan 26 kilang minyak dan gas bumi (migas) di dunia bakal tutup menjelang 2030. Hal ini tak lepas dari kondisi kelebihan pasok (oversupply) dan  rendahnya spread produk yang menekan bisnis kilang.

    Oki menuturkan, beberapa perusahaan migas dunia tengah menghadapi tantangan dalam mendapatkan keuntungan dari bisnis kilang. Menurutnya, perusahaan kelas dunia seperti BP, TotalEnergies, hingga Chevron mengalami tantangan serupa.

    “Ada banyak kilang dunia yang ditutup di Eropa, di Amerika, di Australia dan diperkirakan ada 17 kilang yang akan tutup menjelang tahun 2030,” ucap Oki dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Pertamina, pada 2027, diperkirakan akan ada sembilan kilang yang tutup di AS, Eropa, Asia, Australia, dan Selandia Baru. 

    Lalu, sebanyak 17 kilang di Afrika, Uni Eropa, dan Asia diperkirakan tutup pada 2030.

    Oki menjelaskan, oversupply ini tidak hanya terjadi pada minyak mentah (crude), tetapi juga pada produk-produk kilang. Menurutnya, hal ini menyebabkan profitabilitas atau spread produk kilang rendah. 

    Rerata spread (selisih antara harga produk kilang dan harga minyak mentah), khususnya gasoline berada di bawah biaya operasi (processing cost).

    “Nah, dengan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina dan perusahaan energi lainnya, baik itu national oil company maupun international oil company,” imbuh Oki.

    Dia menambahkan bahwa kondisi oversupply minyak dunia juga disebabkan oleh tambahan stok dari kilang baru onstream.

    Adapun, berdasarkan bahan paparan Pertamina, saat ini perusahaan pelat merah itu mengoperasikan enam kilang dengan kapasitas desain sekitar 1,1 juta barel per hari (bph).

    Kilang itu pun mampu memenuhi sekitar 60% hingga 70% untuk suplai BBM nasional. Secara performa, rata-rata intake kilang Pertamina mencapai 330 juta barel per tahun.

  • Budi Arie mengaku tak kaget diganti Prabowo sebagai menteri koperasi

    Budi Arie mengaku tak kaget diganti Prabowo sebagai menteri koperasi

    Jakarta (ANTARA) – Budi Arie Setiadi mengaku tak terkejut dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang merombak kabinet dan mengganti posisinya sebagai menteri koperasi.

    Jabatan tersebut kini diemban oleh Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat wakil menteri koperasi.

    “Ya enggak ada yang perlu kaget, biasa saja,” kata Budi Arie usai acara serah terima jabatan di Jakarta, Selasa.

    Budi Arie mengaku baru mendapatkan kabar tersebut sekitar pukul 14.30 WIB Senin (8/9). Sebelum pelantikan para menteri baru di Istana Merdeka, Senin (8/9) sore, Budi Arie didampingi Ferry Juliantono sedang berada di ruangan Komisi VI DPR RI untuk mengikuti rapat kerja serta membahas rencana kerja dan anggaran pukul 10.00 WIB hingga 14.00 WIB.

    Budi Arie mengatakan menghormati penuh keputusan Presiden dan menegaskan akan terus mendukung kepemimpinan Prabowo.

    Saat ditanya tentang rencana ke depan setelah tidak lagi jadi menteri, Budi Arie mengatakan bahwa ia akan tetap mengabdi kepada rakyat.

    “Pokoknya kami setia di garis rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujarnya.

    Mengenai kemungkinan mendapatkan jabatan baru, Budi Arie enggan berspekulasi, sebab itu adalah hak prerogatif presiden. Ia juga merasa tidak perlu menitipkan pesan khusus kepada Ferry, karena ia yakin penggantinya tersebut sudah sangat memahami seluk-beluk dunia koperasi.

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi yang baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/9).

    Ferry memiliki rekam jejak di berbagai organisasi, terutama di sektor koperasi.

    Sejak 2019, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Sekretaris Dewan Pengurus Induk Koperasi Unit Desa (INDUK KUD) sejak 2018.

    Ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN), Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam. Saat ini, Ferry juga merupakan komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VI sebut Ferry Juliantono sosok tepat jabat Menkop

    Anggota Komisi VI sebut Ferry Juliantono sosok tepat jabat Menkop

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto menyebut Ferry Juliantono merupakan sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.

    Menurut dia, Ferry Juliantono merupakan figur yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu strategis koperasi serta memahami berbagai tantangan dan potensi pengembangannya di Indonesia.

    “Beliau sudah lama berinteraksi dengan dunia koperasi, sehingga tidak membutuhkan waktu adaptasi yang panjang. Yang harus menjadi fokus beliau sekarang adalah mengawal program strategis Presiden, khususnya Koperasi Merah Putih dan Desa Merah Putih,” kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebut keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi bukti nyata peran koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Di bawah kepemimpinan Ferry, Kemenkop diharapkan tampil sebagai ujung tombak memastikan program tersebut berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Di samping itu, Firnando mengapresiasi karakter Ferry Juliantono yang kooperatif, terbuka, dan mau mendengar aspirasi berbagai pihak.

    “Saya sudah bermitra dengan beliau di Komisi VI DPR RI. Karakternya sangat baik, komunikatif, dan mau mendengar. Hal ini menunjukkan bahwa Pak Ferry adalah paket lengkap untuk memimpin Kementerian Koperasi di masa yang penuh tantangan ini,” katanya.

    Legislator bidang perdagangan itu menaruh harapan besar agar Ferry Juliantono dapat segera mengakselerasi program-program yang belum optimal, khususnya di sektor Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Dia menilai masih terdapat pekerjaan rumah (PR) yang perlu dituntaskan, terutama terkait pencairan dana operasional dan finalisasi petunjuk teknis mengingat alokasi dana sebesar Rp16 triliun dari Himbara sudah siap untuk dicairkan.

    “Pak Ferry harus memberi konsentrasi penuh pada hal-hal yang masih tertunda. Pekerjaan yang belum tuntas, program yang belum berjalan optimal, dan agenda strategis yang masih menjadi PR harus segera dikerjakan,” ucapnya.

    Menurut dia, hanya dengan begitu Kemenkop bisa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan, sekaligus menyukseskan salah satu program andalan Presiden dalam memperkuat koperasi Indonesia.

    Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ferry Juliantono sebagai menteri koperasi yang baru, menggantikan Budi Arie Setiadi. Adapun serah terima jabatan dari Budi Arie kepada Ferry digelar pada Selasa ini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kopdes Merah Putih Bakal Diperkuat Solar Panel, Mandat dari Prabowo

    Kopdes Merah Putih Bakal Diperkuat Solar Panel, Mandat dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap mandat tambahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Koperasi (Menkop) 2025–2029 Ferry Joko Juliantono. Salah satunya perangkat pembangkit listrik tenaga surya (solar panel).

    Untuk diketahui, Ferry Juliantono merupakan nahkoda baru di Kemenkop yang menggantikan posisi Budi Arie Setiadi yang dicopot oleh Presiden Prabowo.

    Menkop Ferry mengatakan Kepala Negara RI memberikan mandat terkait Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih yang bakal dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya (solar panel). Keberadaannya diharapkan bisa menghasilkan energi di setiap desa.

    “Presiden [Prabowo Subianto] kemarin pada pertemuan di Hambalang menambahkan kegiatan bahwa Koperasi Desa nanti juga akan dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel, yang akan nanti juga bisa menjadikan desa-desa menjadi suatu badan energi,” kata Ferry seusai Serah Terima Jabatan di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Namun, Ferry menjelaskan bahwa KopDes Merah Putih yang dilengkapi pembangkit listrik ini akan masuk ke dalam tahap berikutnya.

    Pasalnya, untuk saat ini, unit usaha KopDes/Kel Merah Putih akan berfokus pada enam jenis gerai usaha. Perinciannya, gerai sembako, gerai apotek desa, gerai klinik desa, gerai kantor koperasi, gerai unit simpan pinjam, serta gerai pergudangan dan logistik.

    “Tetapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang ada di desa-desa. Ini akan kami buka,” imbuhnya.

    Dalam hal pembiayaan, Ferry menerangkan plafon pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara) senilai Rp3 miliar untuk setiap KopDes Merah Putih akan mulai bisa dicairkan.

    Namun, sambung dia, pemerintah terlebih dahulu bakal melakukan sosialisasi terhadap seluruh KopDes/Kel Merah Putih.

    “Satu mingguan ini kami akan sosialisasi intensif untuk memberi pelajaran bagaimana pengurus-pengurus Koperasi Desa itu bisa melakukan tata cara pencairan dari plafon yang sudah disediakan oleh kita,” tuturnya.

    Adapun, Ferry menyampaikan bahwa KopDes/Kel Merah Putih telah mengantongi lampu hijau dari Komisi VI DPR untuk menjadi proyek unggulan, yakni proyek strategis nasional.

    Dia juga menjelaskan bahwa ke depan Undang-Undang Perkoperasian akan memasukkan KopDes Merah Putih pada bab setiap bab dan pasal setiap pasal.

    “Dengan adanya Koperasi Desa kita pun juga akan menyesuaikan Undang-Undang Perkoperasian ini akan memasukkan bab dan pasal-pasal tentang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sehingga karena sudah ada perombakannya lebih dari 60%,” tuturnya.

    Nantinya, beleid itu akan menjadi Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional, yang diharapkan UU tersebut akan memperkuat payung hukum dan secara basis operasional.