Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Mensesneg: Ada kemungkinan status Kementerian BUMN turun menjadi badan

    Mensesneg: Ada kemungkinan status Kementerian BUMN turun menjadi badan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa ada kemungkinan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun menjadi badan, seiring bergulirnya revisi undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN di DPR RI.

    Sejauh ini, Prasetyo mengatakan bahwa fungsi operasional atas berbagai BUMN sudah lebih banyak dikerjakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), sedangkan Kementerian BUMN saat ini lebih banyak sebagai regulator.

    “Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu,” kata Prasetyo usai menghadiri rapat kerja komisi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, kepastian perubahan nama atau status Kementerian BUMN itu menunggu pembahasan RUU yang dilakukan Komisi VI DPR RI.

    Prasetyo pun belum bisa menyebutkan secara pasti istilah lembaga tersebut nantinya.

    Menurut dia, RUU itu akan membahas opsi-opsi yang terbaik bagi Kementerian BUMN ke depannya, termasuk manajemen hingga nasib para pegawai aparatur sipil negara (ASN).

    “Kalau ada konsekuensi atau implikasi terhadap contoh tadi yang disebut, sekarang yang sudah berdinas di Kementerian BUMN itu bagian dari yang kita pikirkan nanti,” katanya.

    Mensesneg mengatakan bahwa pemerintah pun akan mendorong RUU BUMN itu tuntas sesegera mungkin.

    “Ya kita berharap lebih cepat, kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kita selesaikan,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah tuntas mengevaluasi dan menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Selain itu, Baleg DPR RI juga menyetujui RUU Daya Anagata Nusantara (Danantara) masuk Prolegnas Prioritas 2026.

    “Tahun 2026 ya (RUU Danantara),” kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/9).

    Meski sejumlah RUU menjadi prioritas pada 2025, menurut dia, beberapa RUU juga diluncurkan untuk dibahas pada 2026.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkatkan Operasional, PT Timah Tertibkan Tambang Ilegal dengan Satgas Internal

    Tingkatkan Operasional, PT Timah Tertibkan Tambang Ilegal dengan Satgas Internal

    JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) membentuk satuan tugas (satgas) internal untuk memperkuat operasional perusahaan.

    Direktur Utama (Dirut) PT Timah Restu Widiyantoro mengatakan, selama ini satgas PT Timah yang selama ini membantu perusahaan untuk memperbaiki situasi di wilayah izin usaha pertambangan.

    Restu menjelaskan, satgas ini diberikan beberapa tugas antara lain, pertama, melakukan penyekatan atau pemagaran wilayah Bangka Belitung agar tidak bisa dimasuki oleh tambang ilegal.

    “Karena kami menyadari selama ini di Bangka Belitung itu bersaing bebas atau head-to-head antara yang legal dengan yang ilegal,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 22 September.

    Dikatakan Restu, selama ini PT Timah mendapat tugas untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan proses legal. Namun ia menilai, perusahaan pemegang IUP seluas 473.310 hektar ini kerap kalah dari penambang ilegal.

    “Kenapa kalah? Karena yang ilegal, namanya ilegal tidak pernah membayar pajak, tidak pernah membayar royalti, dan sebagainya. Tetapi kami selalu pada posisi kalah karena royalti harus dibayar, kemudian jasa reklamasi juga harus dibayar, sehingga secara bersaing bebas di lapangan di Bangka Belitung, kami tidak bisa bersaing,” beber Restu.

    Restu nmelanjutkan, tugas satgas yang kedua dalah melakukan penertiban penambangan ilegal. Restu mengaku pihaknya akan mengorganisir semua penambag ilegal agar terdaftar dan melakukan pertambangan secara ilegal di wilayah izin usaha milik PT Timah.

    Ia membeberkan terdapat dua cara yakni, dengan memberdayakan koperasi. Hingga saat ini Restu mencatat terdapat 30 koperasi penambang, koperasi karyawan, dan koperasi nelayan.

    “Selanjutnya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, 100, 200, atau 300 koperasi yang dibutuhkan,” tegas dia.

    Selain memberdayakan koperasi, PT Timah juga akan mengerahkan mitra-mitra penambang agar masyarakat bisa menembang dengan cara-cara yang legal.

    “Ketentuan kami hanya satu, siapapun yang menambang secara legal, karena itu timah didapat dari IUP PT Timah, jadi timahnya harus masuk ke PT Timah,” beber Restu.

    Sementara itu, langkah terakhir yang dilakukan satgas adalah menertibkan kolektor yang selama ini bertindak sebagai penadah dari penambang ilegal di IUP PT Timah.

    “Mudah-mudahan dengan ketiga cara ini, harkat dan keuntungan masyarakat bisa naik sehingga Bangka Belitung menjadi surga untuk masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung,” tandas Restu.

  • Bos Garuda (GIAA) Ikut Prabowo ke AS untuk Nego Pembelian Pesawat Boeing

    Bos Garuda (GIAA) Ikut Prabowo ke AS untuk Nego Pembelian Pesawat Boeing

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Wamildan Tsani Panjaitan turut mendampingi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS).

    Hal ini diketahui usai Wamildan absen menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Senin (22/9/2025) dengan alasan terbang ke Amerika Serikat.

    Direktur Niaga GIAA Reza Aulia Hakim menuturkan bahwa selain mendampingi lawatan Presiden Prabowo Subianto ke AS, alasan Wamildan terbang ke AS sekaligus untuk menindaklanjuti rencana pengadaan 50 armada sebagaimana kesepakatan perdagangan Indonesia dengan Donald Trump dalam rangka penurunan tarif. 

    “Untuk keperluan bekerja sama jangka panjang inilah bapak direktur utama kami mendampingi bapak Presiden dalam lawatan beliau ke Amerika Serikat untuk melakukan diskusi lanjutan terkait rencana pengadaan armada dari Boeing,” kata Wamildan dalam RDP dengan Komisi VI di Jakarta, Senin (22/9/2025). 

    Reza menjelaskan bahwa dalam rencana penambahan armada dalam jangka panjang, salah satunya penjajakan bersama dengan pabrikan pesawat, yakni Boeing. Kerja sama tersebut pun agar Garuda Indonesia mendapatkan kepastian jumlah pesawat dan harga yang lebih kompetitif. 

    Meski demikian, Reza memastikan bahwa penambahan armada burung besi ini dilakukan tetap dengan memertimbangkan berbagai hal, termasuk sejumlah keuntungan. 

    “Garuda Indonesia bersama-sama dengan pemangku kepentingan lain akan memastikan agar pembelian tersebut membawa keuntungan optimal, baik secara strategis, operasional, dan juga finansial,” ujarnya.

    Maklum, armada Garuda Indonesia menyusut secara drastis jika dibandingkan dengan masa pra-pandemi Covid-19 atau pada 2019. 

    Di mana pada 2019, jumlah armada Garuda Indonesia mencapai 142 unit. Kemudian sejalan dengan penurunan jumlah penumpang dan minimnya pasokan suku cadang, pesawat yang dapat dioperasionalkan tersisi 68 unit pada 2022. 

    Seiring dengan pulihnya industri penerbangan, Reza menjelaskan bahwa sudah terjadi penambahan jumlah armada 71 armada pada 2023 dan 73 armada pada 2024. 

    Per Agustus 2025, total armada bertambah lima unit sehingga mencapai 78 unit. Terdiri dari 32 armada wide body dan 46 unit narrow body.

    Hingga akhir tahun, rencananya akan ada tambahan dua unit lagi sehingga total menjadi 80 unit. 

    “Sepanjang 2025 kami targetkan total akan ada 7 armada baru, dan ini penambahan pesawat terbanyak Garuda Indonesia pascapandemi,” jelasnya.

    Adapun, Garuda memang merencanakan penambahan 100 armada pesawat baru dalam kurung waktu hingga 2029. 

    Sebagaimana pemberitaan Bisnis sebelumnya, kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia sudah dilakukan dan baru terkirim satu unit. Sementara 49 sisanya dikirim paling cepat mulai 2031. 

  • Kemarin, Prabowo pidato di PBB hingga Ketua KPU Sulteng diberhentikan

    Kemarin, Prabowo pidato di PBB hingga Ketua KPU Sulteng diberhentikan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (22/9). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Seskab: Prabowo berpidato di Sidang Majelis Umum PBB pukul 20.00 WIB

    Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB.

    Selengkapnya di sini

    2. KPU RI berhentikan Risvirenol jadi Ketua KPU Sulteng

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberhentikan Risvirenol dari jabatan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2023-2028.

    Selengkapnya di sini

    3. Komisi VI DPR: Kebijakan impor Pertamina bukan monopoli usaha

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan kebijakan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Pertamina merupakan amanah konstitusi untuk menjaga ketahanan energi nasional, bukan bentuk monopoli usaha.

    Selengkapnya di sini

    4. BKSAP DPR dukung misi “Global Sumud Flotilla” ke Gaza

    Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap misi kemanusiaan “Global Sumud Flotilla” yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza.

    Selengkapnya di sini

    5. BNPT catat 6.402 temuan konten radikalisme-terorisme hingga Agustus

    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat terdapat 6.402 temuan konten bermuatan radikalisme dan terorisme sepanjang 1 Januari 2025 hingga 26 Agustus 2025.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara mengenai dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Dugaan adanya mafia ini muncul karena tidak adanya layanan penerbangan Garuda Group pada jam-jam favorit.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengatakan, anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Garuda Indonesia.

    Sementara jumlah armada yang dimiliki berkurang dan berdampak pada berkurangnya frekuensi penerbangan yang di layani.

    Lebih lanjut, Reza bilang kondisi ini yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda Indonesia tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 22 September.

    Menyikapi hal ini, sambung Reza, perseroan mulu meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan Garuda Indonesia saat ini.  Tujuannya juga untuk memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    “Bagaimana kita bisa mereview schedule-schedule yang ada sehingga kebutuhan masyarakat dapat kami penuhi,” ucapnya.

    Soal dugaan keberadaan mafia jual beli jam penerbangan, Reza tak menjelaskan secara detail. Dia hanya bilang pengajuan slot penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik dari kementerian tersebut.

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pemajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-Perjuangan Mufti Anam mengungkap dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Bahkan, sambung Mufti, jam penerbangan bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis mencapai miliaran rupiah.

    “Ini betul enggak ada mafia soal jam terbang ini? katanya harganya miliaran rupiah, kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal hal ini,” ujarnya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia, InJourney Airports, dan IAS, Senin, 22 September.

    Kecurigaan adanya mafia jual beli jam penerbangan ini, sambung Mufti, berawal dari tidak adanya penerbangan Garuda Indonesia di jam-jam favorit. Begitu juga dengan anak usaha Garuda Indonesia, Citilink Indonesia.

    “Saya sempat ngobrol dengan teman-teman komisi V, katanya jam-jam penerbangan diperjual belikan. Betul enggak pak? Kami minta Bapak jawab di tempat, jangan takut-takut pak. Kita akan bantu Bapak bagaimana Garuda bisa punya jam idle gitu,” tuturnya.

    Sekadar informasi, jam idle penerbangan biasanya merujuk pada waktu pesawat tidak beroperasi atau menunggu di darat antara penerbangan. Kondisi ini lebih sering disebut trunaround atau waktu berhenti terbang.

    “Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena idle banget itu ada penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit dan kalau kosong itu dijadikan hanya satu penerbangan,” ucapnya.

    Mufti bilang, akibat penggabungan itu, banyak penumpang pesawat yang terdampak delay atau penundaan penerbangan.

    “Akhirnya berdampak kepada penumpang harus delay dan sebagainya,” katanya.

  • Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025

    Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi Nasional 23 September 2025

    Anggota DPR soal Garuda: Suntik Dana tanpa Perubahan Budaya, Sulit Sehat Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih menyoroti kinerja keuangan Garuda Indonesia yang belum menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun mereka telah mendapat berbagai dukungan pemerintah maupun suntikan modal negara.
    “Yang bisa memperbaiki Garuda adalah insan-insan di dalamnya. Perbaikan kultur perusahaan itu kunci. Kalau hanya disuntik dana tapi budaya kerja tidak berubah, sulit bagi Garuda untuk sehat kembali,” kata Hakim dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR bersama Garuda Indonesia di Gedung DPR, Senin, (22/9/2025).
    Hakim mengingatkan bahwa keberlangsungan maskapai Garuda saat ini tidak terlepas dari peran Panja Penyelamatan Garuda yang dibentuk Komisi VI pada 2022.
    Panja tersebut memberikan dukungan penuh terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan homologasi (kesepakatan debitur-kreditur mengakhiri kepailitan) yang menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan.
    “Kalau 2022 lalu tidak ada Panja Penyelamatan Garuda, tidak mungkin ada Garuda saat ini. Namun, setelah mendapat suntikan PMN Rp 7,5 triliun, IPO yang menyerap dana Rp 4,75 triliun, hingga dukungan dari Danantara Rp 6,65 triliun, perbaikan yang ditunjukkan belum signifikan,” ujar Hakim.
    Hakim mengatakan, ekuitas Garuda terus tergerus, aset menurun, dan meskipun EBITDA (
    earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization
    /alat ukur laba) pada 2024 serta kuartal I 2025 tercatat positif, kinerja perusahaan masih berujung pada kerugian.
    “EBITDA margin di 2024 sebesar 28,5 persen, di kuartal I 2025 turun jadi 27 persen.
    Nett loss
    marginnya justru lebih besar, sehingga kerugiannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” tuturnya.
    Lalu, Hakim juga menyoroti cadangan keuangan Garuda yang sudah habis sejak 2021.
    Selain itu, sejak Initial Public Offering atau IPO pada 2011, hingga kini Garuda belum pernah membagikan dividen.
    Dia menilai bahwa perbaikan tidak bisa semata-mata bergantung pada tambahan modal pemerintah, melainkan harus dimulai dari internal perusahaan.
     
    Hakim pun menyentil budaya kerja di Garuda yang membuat maskapai pelat merah itu akan selalu kesulitan untuk sehat kembali.
    Lebih jauh, Hakim mempertanyakan masih adanya kebijakan lama yang dinilai tidak produktif, seperti skema minimum jam terbang pilot dan awak kabin.
    Hakim menegaskan, diperlukan reformasi menyeluruh agar beban perusahaan lebih efisien.
    Selain itu, ia juga menolak wacana penggabungan Garuda dengan Pelita Air, serta meminta penjelasan detail terkait mekanisme dana Rp 6,65 triliun dari Danantara.
    “Saya ingin tahu, Rp 6,65 triliun dari Danantara itu mekanismenya apa? Apakah utang, rights issue, atau bagaimana?” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    DPR Blak-blakan Garuda Indonesia Beban Negara, Usul Tegas Dibubarkan!

    News9 jam yang lalu

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 20:00 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:39 WIB

    1ShareCopy LinkBatalkan

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, menyoroti soal bobroknya PT Garuda Indonesia. Mulai dari mesin pesawat yang bermasalah hingga ketepatan waktu.

    Garuda IndonesiaDPRPT Garuda Indonesia

  • Tegas Komisi VI DPR Kritik Bos Garuda soal Citilink: Kok Kayak Omprengan!

    Tegas Komisi VI DPR Kritik Bos Garuda soal Citilink: Kok Kayak Omprengan!

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 22 Sep 2025, 15:46 WIB

    Diterbitkan 22 Sep 2025, 15:41 WIB

    Anggota Komisi VI DPR melakukan rapat dengan Angkasa Pura dan Garuda Indonesia membahas sejumlah persoalan, Senin (22/9).

    Anggota Komisi VI Subardi menyinggung kinerja maskapai Citilink yang membatalkan penerbangan. Dia mengibaratkan seperti omprengan.

  • Garuda Kaji Rute Penerbangan Domestik yang Untung, Halim-Palembang Segera Terbang

    Garuda Kaji Rute Penerbangan Domestik yang Untung, Halim-Palembang Segera Terbang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) bakal segera membuka rute Halim—Palembang seiring dengan pemetaan rute domestik lainnya yang profitable atau menguntungkan. 

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji rute penerbangan domestik yang dianggap menguntungkan, utamanya rute dari bandar udara Halim Perdanakusuma. 

    “Saat ini kami melakukan beberapa kajian, khususnya di rute-rute yang memang memiliki pangsa pasar baik dan juga kami lihat akan profitable. Terutama khususnya tadi kami sempat mention kita akan fokus bagaimana mengembangkan Halim,” tuturnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR, Senin (22/9/2025).  

    Sepanjang semester II/2025 pun, Garuda telah membuka dua rute baru, yakni Jakarta—Samarinda dan Halim—Denpasar.  

    Reza berujar bahwa pemilihan rute akan dilakukan dengan peninjauan sejumlah rute-rute lama yang sebelumnya ditutup pada tahun lalu, maupun sebelum Covid-19. Apabila dinilai menguntungkan, Garuda akan mengaktifkan kembali rute atau menambah frekuensi penerbangan. 

    Meski demikian, Reza enggan menyampaikan rute mana saja yang sedang dikaji, maupun yang sudah ditetapkan akan dibuka kembali. 

    Sementara saat ditanya rencana ekspansi rute internasional, Reza menegaskan bahwa Garuda masih akan fokus pada pangsa pasar domestik dengan market share yang cukup besar. 

    Terlebih, adanya permintaan masyarakat—khususnya pelaku bisnis—untuk membuka lebih banyak rute dan penerbangan dari Bandara Halim yang lebih dekat dari pusat kota ketimbang Soekarno—Hatta.

    “Banyak permintaan juga dari masyarakat bagaimana kami bisa menambah penerbangan di Halim,” tambahnya. 

    Di samping penambahan rute, sepanjang Januari hingga Juni tahun ini pun Garuda telah melakukan penutupan sejumlah rute. Namun, Reza tetap enggan memerinci rute mana saja yang telah ditutup. 

    “Tentunya kami masih dalam kajian [penutupan rute] dan kita sifatnya maskapai sangat-sangat dinamis ya melihat bagaimana kondisi pasar ataupun perkembangan competition di masing-masing rute,” ujar Reza. 

    Hingga Juni 2025, Garuda tercatat mengoperasikan 70 rute, yaitu 50 rute domestik dan juga 20 internasional dengan 52 destinasi. Ketersediaan armada pun terus meningkat usai turun signifikan karena pandemi Covid-19. 

    Per September 2025, tercatat sebanyak 78 armada yang beroperasi. Hingga akhir tahun ini, rencananya terdapat penambahan dua armada lagi, sehingga total 80 armada. 

    Sementara sampai dengan 2029 atau dalam kurun waktu lima tahun mendatang, Garuda menargetkan penambahan total 100 armada baru untuk mendukung kinerja perusahaan pelat merah tersebut. 

  • Garuda Indonesia utamakan pada pasar domestik

    Garuda Indonesia utamakan pada pasar domestik

    Untuk saat ini kita lebih banyak fokus ke pasar domestik

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini berfokus pada pasar penerbangan domestik atau dalam negeri dibandingkan internasional.

    “Untuk saat ini kita lebih banyak fokus ke pasar domestik,” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penerbangan domestik saat ini secara pangsa pasar (market share) cukup besar dan sebenarnya merupakan potensi bagi Garuda Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

    “Jadi kita akan banyak fokus ke domestik,” katanya.

    Di semester kedua tahun ini, terdapat beberapa rute tambahan Garuda Indonesia yakni Jakarta-Samarinda dan Halim-Denpasar.

    Maskapai pelat merah tersebut saat ini melakukan beberapa kajian terkait bagaimana bisa tentunya hadir di masyarakat. Khususnya di rute-rute yang memang memiliki pangsa pasar baik dan melihat profitable-nya.

    Selain itu, Garuda juga melihat lagi, mengkaji, me-review lagi rute-rute lamanya l pada tahun 2024 atau sebelum pandemi COVID-19. Kalau rute Itu profitable dan maka itu bisa diaktifkan kembali atau ditambah frekuensi penerbangannya.

    “Tadi kami sempat singgung, kita akan fokus bagaimana mengembangkan (penerbangan) di Bandara Halim Perdanakusuma,” kata Reza Aulia Hakim.

    Halim menjadi salah satu titik perhatian Garuda karena melihat animo masyarakat, terutama untuk pelaku bisnis di mana posisi Bandara Halim lebih dekat ke tengah Kota Jakarta.

    “Dan banyak permintaan juga dari masyarakat bagaimana kita bisa menambah penerbangan di Halim,” ujar Reza Aulia Hakim.

    Sebagai informasi, PT Garuda Indonesia berencana meningkatkan jaringan penerbangan sebagai salah satu pilar rencana strategis lima tahun maskapai pelat merah tersebut hingga mencapai sekitar 100 rute.

    Di dalam negeri, Garuda Indonesia juga melayani destinasi pariwisata prioritas di Indonesia melalui peningkatan frekuensi penerbangan dan penerbangan langsung lebih banyak.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.