Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar pemerintah bersama DPR memberikan mandat resmi kepada BUMN Pangan itu untuk menyelenggarakan cadangan gula pemerintah (CGP). Menurutnya, langkah ini penting untuk menstabilkan harga sekaligus melindungi petani tebu.

    “Mohon kiranya ada usulan kebijakan penyelenggaraan cadangan gula pemerintah (CGP) kepada Bulog. Sehingga nanti konsepnya seperti juga cadangan beras pemerintah (CBP), supaya ini lebih terkontrol dan lebih terkendali harga-harga, termasuk juga menjamin agar petani-petani itu bisa dapat terserap seluruh produk-produk tebunya dan harga jualnya juga nanti tidak fluktuatif,” ujar Rizal dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Ia menegaskan, mandat resmi akan membuat Bulog lebih leluasa bertindak di lapangan. “Ini harapan kami. Kami mohon support dari Komisi VI DPR RI, dan Pemerintah dalam hal ini, sehingga kami di lapangan nanti lebih powerful, dalam arti memiliki pegangan tugas yang jelas,” ujarnya.

    Ditemui usai rapat, Rizal menjelaskan, usulan ini nantinya akan disampaikan ke DPR untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

    “Oh kami kan menyarankan. Menyarankan supaya layaknya seperti beras (ada CBP). Jadi gula pun nanti harganya lebih terkendali. Termasuk juga menjamin supaya para petani-petani tebu itu bisa dengan harga yang diinginkan. Tidak terlalu rendah. Kalau seperti sekarang kan nggak ada yang beli, dia kasihan,” ucap dia.

    Ia menyebut konsep CGP yang digagas Bulog akan memberi solusi seimbang antara petani dan konsumen.

    “Ini kan konsep saya, ini konsepnya Bulog, mudah-mudahan diterima oleh anggota dewan maupun pemerintah dalam ini. Dan itu kan konsep yang terbaik, jadi win-win solution lah. Kita juga memperhatikan para petani, supaya selamat mereka dengan harga yang layak, dan juga menekan harga penjualan. Sehingga harapan para konsumen juga tidak terlalu mahal dengan harga gula tersebut,” jelasnya.

    Rizal menambahkan, penyerapan gula dalam konsep cadangan pemerintah akan dilakukan setiap kali musim giling. “Ya setiap panen,” katanya singkat.

    Namun, saat ditanya soal target serapan seperti halnya cadangan beras, ia menyebut hal itu masih perlu dibahas lebih lanjut ketika Bulog memang telah diberi mandat resmi mengelola CGP.

    “Nah itu nanti kita bicarakan. Ini kan belum, ini baru konsep,” tutur Rizal.

    Mengenai harga eceran tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen yang sampai sekarang belum diatur pemerintah, Rizal mengaku baru mulai mengusulkan setelah resmi memimpin Bulog.

    “Ya kan saya baru masuk Bulog. Yang dulu kan kita nggak tahu, saya masih di tentara dulu. Belum ngurusin beras sama gula,” ucapnya.

    Ia menegaskan, tujuan utama konsep ini adalah stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

    “Ya karena untuk kepentingan nasional, supaya sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun para pimpinan Anggota Dewan, Indonesia itu supaya swasembada pangan, swasembada termasuk juga gula,” pungkas Rizal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satgas Pangan Polri Temukan 6 Merek di Balik Kebocoran Gula Rafinasi

    Satgas Pangan Polri Temukan 6 Merek di Balik Kebocoran Gula Rafinasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah kembali menyoroti praktik rembesan gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan hasil investigasi Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, di mana pada tahun 2025 ini Satgas Pangan Polri telah menemukan setidaknya enam merek gula bermasalah dari total 30 merek yang diuji di laboratorium.

    “Satgas Pangan Polri pada tahun 2025.. hasil investigasi menyeluruh dari hulu ke hilir ditemukan adanya 6 merek dari 30 merek gula yang dilakukan sampling dan uji di laboratorium, dari komposisi terbukti berbahan baku gula kristal rafinasi,” ujar Budi Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Menurut Budi, temuan ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan GKR yang seharusnya hanya untuk industri makanan dan minuman.

    “Hasil ini telah dilakukan pemeriksaan ke seluruh perusahaan importir gula dan masih dalam tahap penyelidikan, dalam rangka antisipasi rembesan gula rafinasi,” katanya.

    Untuk itu, ia menekankan perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola gula nasional, mulai dari mekanisme pemberian alokasi impor, izin edar, hingga ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) gula.

    “Satgas pangan terus melakukan pengawasan dan monitoring bersama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengawasi distribusi dan penyebaran GKR di masyarakat,” tegasnya.

    Revisi Permendag Terkait GKR

    Sejalan dengan temuan itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan langkah tambahan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait tata niaga gula. Salah satu klausul baru yang akan ditambahkan ialah larangan pencampuran GKR dengan bahan kimia tertentu untuk menghasilkan gula kristal putih (GKP).

    “Di lapangan itu ditemukan adanya gulavit, artinya GKR dicampur dengan bahan kimia,” ungkap Budi.

    Revisi aturan ini akan dimasukkan dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2022, yang sebelumnya telah merevisi Permendag Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi. Larangan tersebut, kata Budi, didasarkan pada temuan Satgas Pangan mengenai praktik penggunaan GKR untuk memproduksi GKP. “Seolah-olah melalui proses industri,” tambahnya.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak akan diambil sepihak. Kemendag tetap akan melibatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai instansi pembina sektor industri gula dalam pembahasan revisi aturan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Khawatir Rencana Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia, Begini Respons Bos Danantara – Page 3

    DPR Khawatir Rencana Merger Pelita Air dan Garuda Indonesia, Begini Respons Bos Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam mengungkapkan penolakan merger maskapai Pelita Air dan Garuda Indonesia. Dia khawatir penggabungan justru menciderai kinerja operasional Pelita Air, maskapai anak usaha PT Pertamina (Persero).

    “Soal Pelita Air yang mau digabungkan dengan Garuda, saya sangat tidak setuju atas hal itu. Kami jujur ketika terdesak, ketika sudah tidak percaya lagi ke Garuda, naik kemarin ke Pelita ya tepat waktu juga ternyata, dan juga baik, bersih, pelayanan oke, makanan oke,” kata Mufti Anam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Garuda Indonesia, beberapa waktu lalu.

    Dia menilai, kinerja Garuda Indonesia belum sepenuhnya baik sehingga dikhawatirkan akan membebani keuangan Pelita Air. Apalagi, menurut dia, Pelita sudah tidak lagi membebani keuangan Pertamina.

    “Maka kami tidak mau untuk bagaimana Pelita Air yang waktu itu dibentuk, dibuat diperbaiki untuk bagaimana menjadi alternatif maskapai kita kemudian jadi tidak baik karena adanya Garuda,” terangnya.

  • RI Berpotensi Surplus Aluminium Imbas Eksodus Pabrik China

    RI Berpotensi Surplus Aluminium Imbas Eksodus Pabrik China

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Melati Sarnita mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi kebanjiran pasokan aluminium seiring investasi perusahaan-perusahaan China yang mulai membangun smelter aluminium di Tanah Air.

    Langkah perusahaan China membangun smelter di Indonesia bukan tanpa alasan. Melani menjelaskan, para perusahaan asal Negeri Tirai Bambu itu sudah tak bisa membangun smelter baru di negara asal mereka.

    Pasalnya, pemerintah China hanya mengizinkan smelter aluminium untuk memproduksi maksimal 45 juta ton per tahun.

    “Di atas itu dia sudah tidak boleh membangun di China. Makanya banyak pemain-pemain China akhirnya membangun smelter di Indonesia untuk aluminium,” ucap Melati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/9/2025).

    Selain itu, perusahaan China memlilih membangun smelter di Indonesia juga karena RI telah melarang ekspor bauksit mentah sebagai bahan baku utama alumina.

    “Jadi di alumina refinery sekarang kita lihat peningkatan pemakaian bauksitnya cukup tinggi,” kata Melati.

    Sementara itu, Inalum saat ini juga tengah menyiapkan smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dengan kapasitas produksi hingga 600.000 ton per tahun yang ditargetkan rampung pada 2029. Pembangunan smelter baru ini akan meningkatkan kapasitas produksi aluminium perseroan menjadi 900.000 ton per tahun. 

    Dengan potensi pasokan berlebih aluminium ke depan, Melati menuturkan, 30% dari total produksi aluminium perseroan pada 2029 akan dialokasikan untuk ekspor. 

    “Jadi dalam proyeksi kita sendiri ketika kita mencapai di 900.000 itu ada sekitar 30% yang kita alokasikan untuk ekspor. Jadi tidak hanya untuk dalam negeri,” ujarnya.

    Sejalan dengan upaya peningkatan produksi aluminium, Inalum juga telah mempercepat penyelesaian pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun di Mempawah, Kalimantan Barat pada tahun ini.

    Selain itu, pengembangan SGAR Fase II juga tengah dipersiapkan dan akan menambah kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton per tahun pada 2028.

  • Ajak Komisi VI DPR RI ke Luwu Timur, PT Vale Ingin Tunjukkan Dampak Operasional Perusahaan ke Tiga Danau Purba

    Ajak Komisi VI DPR RI ke Luwu Timur, PT Vale Ingin Tunjukkan Dampak Operasional Perusahaan ke Tiga Danau Purba

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Vale mengajak anggota Komisi VI DPR RI ke Sorowako, Luwu Timur. Lokasi utama pertambangan PT Vale.

    Itu disampaikan Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Bernardus Irmanto. Saat rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan, Jakarta pada Senin, (29/9/2025).

    Itu bermula saat Anto ditanya terkait komitmen lingkungan Vale sebagai perusahaan tambang. Anto pun menegaskan komitmennya.

    “Terkait lingkungan, tentu saja menjadi konsen kami dari PT Vale, dan BUMN pertambangan yang lain,” kata Anto di rapat tersebut, yang ditayangkan TV Parlemen di YouTube.

    Dia mengatakan akan menjawab pertanyaan itu secara detail dengan tertulis.

    “Kami akan sampaikan secara tertulis, secara detail praktik-praktik lingkungan. Baik dari limpasan tambang,” ujarnya.

    Anto pun menyampaikan soal tiga danau purba di Luwu Timur lokasi operasional Vale. Yakni Danau Matano, Danau Mahalona, dan Danau Towuti.

    “Sebagai informasi, PT Vale beroperasi di dekat tiga danau purba yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.

    Dia lalu mengajak para anggota dewan berkunjung ke Sorowako. Melihat dampak pertambangan selama 50 tahun ke danau tersebut.

    “Setelah 50 tahun beroperasi di Sorowako Luwu Timur, nanti kalau berkenan mungkin bisa berkunjung ke Sorowako,” ucapnya.

    Hal tersebut, kata dia, agar anggota dewan bisa melihat secara langsung. Ketimbang menyampaikan hanya dengan kata-kata.

    “Daripada saya menyampaikan secara verbal, bisa melihat sendiri kualitas air yang ada di Sorowako. Di danau, mungkin akan lebih baik,” terangnya.

  • Anggota DPR: SDM unggul jadi pilar efektivitas transformasi BP BUMN

    Anggota DPR: SDM unggul jadi pilar efektivitas transformasi BP BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi pilar efektivitas untuk transformasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

    Pasalnya, dia menilai keberhasilan BP BUMN tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi terutama oleh kualitas SDM yang menggerakkannya. Lembaga yang kuat, kata dia, hanya dapat lahir dari aparatur yang kompeten, berintegritas, dan visioner.

    “SDM unggul adalah prasyarat utama agar BP BUMN dapat memainkan peran sebagai regulator strategis, bukan sekadar lembaga administratif,” kata Christiany di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pengalaman lembaga pengawas seperti OJK dan KPPU telah membuktikan bahwa kredibilitas regulator bertumpu pada kapasitas teknis serta profesionalitas aparaturnya.

    Ia optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah dan DPR, BP BUMN akan mampu membangun regulatory powerhouse yang kredibel, efektif, dan adaptif terhadap dinamika global.

    BP BUMN, menurut dia, akan bersentuhan langsung dengan isu-isu strategis seperti restrukturisasi, privatisasi, dan tata kelola lintas-holding yang membutuhkan aparatur menguasai audit forensik, hukum korporasi, serta manajemen risiko.

    “Dengan SDM yang disiapkan melalui peta jalan transisi, program pelatihan regulasi, dan rekrutmen berbasis merit, saya yakin BP BUMN akan menjadi lembaga pengawasan yang berkelas dunia,” kata dia.

    Momentum ini, menurut dia, merupakan peluang emas untuk membangun aparatur dengan pemikiran baru yang lebih terbuka, profesional, dan pro-investasi. Karena, kata dia, transformasi SDM BP BUMN bukan hanya soal meningkatkan kapasitas teknis, melainkan juga membangun budaya kerja yang visioner dan berorientasi pada kepentingan nasional.

    “Jika ini berhasil diwujudkan, BP BUMN akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Produsen Emas, Tapi Nyatanya Masih Impor Besar-Besaran!

    RI Produsen Emas, Tapi Nyatanya Masih Impor Besar-Besaran!

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menyampaikan masih harus melakukan impor emas dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mengingat, dari total kebutuhan puluhan ton, produksi perusahaan hanya mencapai 1 ton per tahun.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyatakan, kebutuhan masyarakat akan emas terus mengalami peningkatan. Tercatat, pada tahun lalu penjualan emas mencapai 37 ton, dan ditargetkan pada tahun ini mencapai 45 ton.

    Persoalannya, kata Achmad Ardianto, tambang milik Antam yang saat ini satu-satunya ada di Pongkor, Jawa Barat itu produksinya hanya mencapai 1 ton per tahun.

    “Jadi emas yang dihasilkan oleh Antam, ditambang oleh Antam itu cuma 1 ton setahun. Sementara kebutuhan masyarakat tahun lalu 37 ton, sekarang 43 ton,” ungkap Achmad Ardianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senin (29/9/2025).

    Nah untuk memnuhi kebutuhan masyarakat akan emas itu, Antam memiliki beberapa opsi. Pertama, mengambil dari pasar lokal atau buycabk. “Jadi emas-emas masyarakat yang dulu dibeli di Antam kemudian butuh cash dijual kembali ke Antam, itu menjadi sumber bagi kami untuk dicetak dengan versi yang baru. Itu cuma 2,5 ton satu tahun dapatnya,”

    Kedua, emas berasal dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia yang memurnikannya di Antam. Di mana, Antam akan menawarkan pembelian emas kepada perusahaan tersebut.

    “Nah soalnya adalah tidak ada aturan yang mewajibkan mereka untuk menjual ke Antam. Jadi menjadi fleksibilitas bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk menjualnya di dalam negeri ataupun mengekspor,” ungkap Achmad Ardianto.

    Ketiga, membeli sourcing emas dari luar negeri atau impor yang berasal dari perusahaan dan lembaga yang terafiliasi dengan London Bullion Market Association (LBMA). Baik itu bullion bank, refinery, maupun trader.

    “Jadi kita tidak asal Pak mengimpor, selalu dari perusahaan-perusahaan terafiliasi. Ada tiga Pak, bullion bank, refinery, maupun trader,” katanya. “Lalu kenapa Antam impor? Ya judulnya terpaksa Pak. Karena kebutuhan masyarakat besar sementara sumber tidak ada,” ungkapnya.

    Neraca Emas RI

    Dalam Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Tahun 2025, data yang tercatat hingga akhir 2024, total cadangan bijih emas primer mencapai 3,46 miliar ton dengan total cadangan logam emas primer mencapai 3.444 ton.

    Sedangkan, sumber daya emas primer di dalam negeri juga masih melimpah. Total sumber daya bijih emas primer di Indonesia sebanyak 17,24 miliar ton dengan total sumber daya logam emas primer mencapai 12.364 ton.

    Tercatat, produksi logam emas primer di Indonesia per tahun 2024 mencapai 17 ton dan produksi konsentrat emas primer per tahun 2024 mencapai 1,4 juta ton.

    Meski terhitung masih melimpah, nyatanya cadangan emas di Indonesia masuk dalam urutan ke 46 negara dengan cadangan emas terbesar dunia.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pengakuan Vale di DPR Soal Kebocoran Pipa, Duga Karena Gempa Bumi

    Pengakuan Vale di DPR Soal Kebocoran Pipa, Duga Karena Gempa Bumi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Bernardus Irmanto angkat suara terkait kebocoran pipa. Diungkapkan kepada Komisi VI DPR RI.

    Anto menduga insiden kebocoran pipa minyak disebabkan oleh pergeseran tanah yang terjadi pasca-gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah. Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan, Jakarta pada Senin, (29/9/2025).

    “Tentang insiden kebocoran pipa minyak yang terjadi di tanggal 23 Agustus, itu satu minggu setelah gempa besar di Poso tanggal 17 Agustus 2025,” kata Anto.

    mengatakan terdapat dugaan kuat terjadi pergeseran tanah setelah gempa magnitudo 6,0 yang kemudian berdampak kepada pipa minyak milik PT Vale Indonesia, sebab pipa minyak tersebut ditanam di dalam tanah.

    “Jadi, diduga kuat karena pergeseran tanah, dan kami sedang menyelesaikan investigasi itu,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwasanya Vale Indonesia berkomitmen penuh menyelesaikan dampak-dampak yang terjadi dari insiden kebocoran tersebut.

    Perusahaan, katanya, juga bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat, untuk mengatasi dampak dari insiden kebocoran.

    Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Vale Indonesia melibatkan panel ahli yang menekuni bidang terkait kebocoran pipa minyak.

    “Kalau memang ada kompensasi-kompensasi yang harus kami keluarkan, tentu saja PT Vale Indonesia bertanggung jawab penuh untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut,” ujar dia.

  • Ajak Komisi VI DPR RI ke Luwu Timur, PT Vale Ingin Tunjukkan Dampak Operasional Perusahaan ke Tiga Danau Purba

    PT Vale: Kita Sudah Bangun Pabrik Pengolahan Jauh Sebelum Program Hilirisasi Pemerintah Digaungkan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Bernardus Irmanto menyebut pihaknya sebagai pionir industri nikel di Indonesia. Bersama dengan PT Antam.

    Itu disampaikan Anto saat rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI. Berlangsung di Senayan, Jakarta pada Senin, (29/9/2025).

    “PT Vale Indonesia sudah beroperasi kurang lebih 50 tahun di Indonesia. Jadi, PT Vale bersama Antam dulu Pionir di dalam industri nikel di Indonesia,” kata Anto.

    Bahkan, kata dia, pihaknya tidak hanya menambang. Tapi sudah lama melakukan pengolahan nikel di.

    Itu, kata dia, dilakukan sebelum hilirisasi digembar-gemborkan pemerintah.

    “Kita sudah membangun pabrik pengolahan jauh sebelum program hilirisasi pemerintah itu digaungkan,” ujarnya.

    “Jadi tahun 70-an kami sudah membangun pengolahan di Sorowako,” sambungnya.

    Menariknya, pabrik tersebut beroperasi dari listrik dari tenaga air. Yakni dari tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dibangun di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

    “Pabrik tersebut mendapatkan pasokan listrik dari 3 PLTA yang kami bangun juga di Sorowako, dengan kapasitas produksi sekitar 365 Mega Watt,” ucapnya.

    Sampai saat ini, pabrik tersebut terus beroperasi. Memproduksi puluhan kilo ton nikel tiap harinya.

    “Pada saat ini , pabrik kami yang ada di Sorowako memproduksi sekitar 70 sampai 75 kilo ton nikel mat. Ini memang bisa digunakan untuk bahan baku baterai mobil listrik,” pungkasnya.
    (Adv/Fajar)

  • Ekonom Nyatakan Larangan Rangkap Jabatan Dinilai Kunci Cegah Konflik Kepentingan di BUMN

    Ekonom Nyatakan Larangan Rangkap Jabatan Dinilai Kunci Cegah Konflik Kepentingan di BUMN

    JAKARTA – Larangan bagi wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN penting untuk mencegah konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini dinyatakan langsung oleh Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto.

    Usai sebelumnya melarang menteri untuk merangkap jabatan, pemerintah dan DPR RI kini tengah membahas larangan serupa bagi wamen dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    “Posisi wamen itu lebih ke arah fungsi regulator, jadi kalau kemudian menjabat komisaris BUMN, apalagi dalam bidang yang beririsan, tentu akan menimbulkan conflict of interest,” kata Toto Pranoto, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 27 September.

    Selain potensi terjadinya konflik kepentingan, ia menuturkan keterlibatan wamen dalam jajaran komisaris BUMN dapat membuat penegakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi kurang ideal.

    “Rangkap jabatan itu cenderung mengurangi kualitas pengawasan dari dekom (dewan komisaris), karena terkadang ada conflict of interest. Di satu sisi harus tegas dalam implementasi regulasi, namun sebagai dekom BUMN ada kepentingan perusahaan yang juga perlu diprioritaskan,” ujarnya.

    Tidak hanya melarang menteri dan wakil menteri, Toto juga mendukung jika larangan rangkap jabatan tersebut juga diterapkan bagi pejabat eselon I maupun eselon II kementerian, mengingat hal tersebut dapat pula mengurangi dampak benturan kepentingan.

    “Jadi, dengan model ini, semoga kualitas pengawasan oleh dekom dengan figur yang lebih independen dan kredibel bisa (menjadi) lebih baik,” ucapnya.

    Rencana pelarangan wamen untuk merangkap jabatan dalam RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jakarta, Kamis (25/9), Komisi VI DPR RI, yang memiliki ruang lingkup di bidang perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN, menegaskan upaya untuk meningkatkan transparansi keuangan negara melalui revisi aturan BUMN.

    “Di era ini semangatnya kami lagi bersih-bersih, ingin sekali semuanya manfaat dari BUMN ini bisa dirasakan oleh rakyat,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Kawendra Lukistian.

    Senada, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menuturkan bahwa perubahan UU BUMN tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah agar semua pengelolaan negara diselenggarakan secara bersih, transparan, berintegritas, dan wajib tunduk pada pengawasan hukum publik.

    Fraksinya bahkan menyarankan agar larangan tersebut juga berlaku untuk semua pegawai kementerian, termasuk pejabat eselon I dan eselon II.