Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi VI DPR

  • DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyambut baik langkah Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Makkah untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Namun, ia menegaskan proyek tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

    “Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Rivqy, Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, pembangunan Kampung Haji di atas lahan 4,4 hektare tersebut membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional. Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

    Dia juga mendorong agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat sejak awal agar proyek strategis tersebut tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

    “Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujarnya.

    Rivqy menilai, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi. Kehadiran Kampung Haji Indonesia di Makkah dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, asalkan seluruh proses pembangunan dan pengembangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

    “Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pembangunan belasan tower hunian dan pusat perbelanjaan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$700–800 juta atau setara Rp11,6–13,2 triliun. Selain pembelian lahan, Danantara juga telah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas hingga 4.383 jemaah. (kun)

  • Menkop tegaskan pentingnya UU Sistem Perkoperasian Nasional

    Menkop tegaskan pentingnya UU Sistem Perkoperasian Nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang (UU) Sistem Perkoperasian Nasional sebagai landasan hukum baru bagi penguatan ekonomi berbasis gotong royong.

    Menurut Ferry, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang selama ini diposisikan sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebaiknya tidak lagi berbentuk revisi, melainkan hadir sebagai undang-undang baru yang lebih komprehensif.

    “RUU Perkoperasian akan kami ajukan sebagai Undang-Undang baru terkait Sistem Perkoperasian Nasional,” kata Ferry dalam Symposium II Koperasi Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Ferry mengatakan regulasi baru tersebut akan memayungi seluruh kluster koperasi lintas kementerian, daerah, dan gerakan koperasi.

    Penambahan bab khusus tentang Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih juga dinilai krusial, sejalan dengan target Presiden membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan.

    “Kemenkop akan melakukan percepatan inventarisasi masalah dengan menggandeng gerakan koperasi dan akademisi. Di awal Januari 2026 prosesnya akan kita sempurnakan,” ujar dia dalam siaran pers Kemenkop.

    Ia mengatakan payung hukum yang kuat diperlukan agar koperasi mampu bersaing dengan swasta maupun BUMN.

    Dengan Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional, Ferry mengatakan optimistis koperasi kembali menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional.

    Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakan terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

    “Presiden ingin koperasi kembali pada jalur yang benar, memainkan peran di sektor produksi, distribusi, hingga industri agar kesejahteraan tumbuh bersama, bukan kaya sendiri,” katanya.

    Kemajuan koperasi tidak hanya ditopang regulasi, tetapi juga berbasis data. Kemenkop kini tengah merampungkan data desa presisi bersama akademisi dan DPR untuk menyiapkan peta pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih, katannya, menambahkan.

    Dengan dukungan infrastruktur digital, ia optimistis koperasi memasuki babak baru dan berpeluang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan saat ini merupakan kesempatan paling strategis untuk mengesahkan RUU Sistem Perkoperasian Nasional.

    Ia menekankan pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif karena perangkat hukum tersebut menyangkut arah ekonomi bangsa.

    “Yang terpenting jangan terlalu lama. Undang-undang ini sudah terlalu lama, saya mendorong persidangan terbuka bagi publik,” ujar Rieke.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejar Target 82.707 Kopdes, Pemerintah Ngebut Bangun Gudang-Gerai

    Kejar Target 82.707 Kopdes, Pemerintah Ngebut Bangun Gudang-Gerai

    Jakarta –

    Pemerintah menggenjot proses pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Pembangunan mulai dari bangunan gudang, gerai, hingga fasilitas penunjang operasional koperasi lainnya.

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan saat ini sudah ada sekitar 39.000 lokasi yang siap melakukan proses pembangunan fisik. Jumlah itu ditargetkan akan terus bertambah jadi 45.000 lokasi di akhir tahun.

    “Data yang masuk ke kita sekarang sudah 39.000 yang siap untuk dibangun. Jadi sudah peningkatannya terus, harapannya di bulan Desember ini kita bisa menembus ke angka 45.000-an InsyaAllah,” kata Ferry di peluncuran Command Centre Kementerian Koperasi, Senin (15/12/2025).

    Dari jumlah lokasi yang siap dibangun ini, sekitar 23.000 lokasi di antaranya sudah memulai proses pembangunan. Sementara pada akhir Desember ini sebanyak 32.000 lokasi Kopdes ditargetkan sudah dalam proses pembangunan.

    “Jumlah yang sedang dibangunnya tadi 23.000, bulan ini Desember nanti bisa, pembangunan bisa 32.000,” terangnya.

    Seluruh proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan fasilitas Kopdes Merah Putih ini ditargetkan rampung tahun depan. Dengan begitu setiap koperasi desa/kelurahan ini dapat beroperasi.

    Dalam catatan detikcom, pemerintah menargetkan semua Koperasi Desa Merah Putih memiliki bangunan fisik atau gerai, mulai dari gudang hingga kendaraan pada Maret 2026. Saat ini Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum berjumlah 82.707 unit.

    “Insyaallah tahun depan di bulan Maret atau mungkin April itu akan terbentuk, akan selesai bangunan fisik seluruh 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan siap beroperasi. Jadi setiap desa memang Presiden mengharapkan akan ada fasilitas bangunan yang berisi gudang, gerai-gerai, dan juga kelengkapan kendaraan dan alat pengangkutan,” kata Ferry dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11/2025).

    Dengan begitu, dia meyakini operasional Kopdes Merah Putih akan lebih maksimal menjadi off taker atau membeli hasil produk masyarakat desa, baik itu dari peternakan, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner.

    Percepatan pembangunan gerai hingga gudang Kopdes akan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Kala itu jumlah lokasi yang siap dibangun Kopdes Merah Putih baru 30.378 titik tanah, alias mengalami penambahan hingga 9.000 titik tanah pada pertengahan Desember ini.

    “Tercatat per hari ini tadi 30.378 titik tanah yang siap untuk dibangun. Dan nanti setelah titik tanah itu tersaji kepada kami, kami langsung serahkan ke PT Agrinas untuk segera dibangun,” jelasnya.

    Lihat juga Video: Rebranding Koperasi Lewat Kopdes Merah Putih Berhasil

    (igo/fdl)

  • Tembus Jalur Rusak, Andre Rosiade Antar 3.000 Sembako ke Matur Agam

    Tembus Jalur Rusak, Andre Rosiade Antar 3.000 Sembako ke Matur Agam

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menunjukkan komitmen nyata terhadap korban bencana banjir bandang atau galodo dengan mendatangi langsung Kecamatan Matur, Kabupaten Agam.

    Pertemuan dengan warga terdampak di Kantor Wali Nagari Matur Mudik ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog, penyerapan aspirasi, sekaligus penyaluran bantuan serta penyampaian komitmen pemerintah pusat dalam penanganan pascabencana.

    Kunjungan Andre tersebut dilakukan dengan menerobos jalur ekstrem Kelok 44 yang mengalami kerusakan parah akibat bencana. Sejumlah titik masih sangat berbahaya, di antaranya Kelok 8 yang sempat terputus dan hingga kini menyisakan material berat serta akar kayu tumbang, serta Kelok 42 yang sebagian tebingnya terban dan rawan longsor. Meski demikian, jalur tersebut tetap ditempuh demi memastikan bantuan dan perhatian negara hadir langsung di tengah masyarakat terdampak.

    Dalam pertemuan bersama warga, Andre didampingi Anggota DPRD Agam Novi Irwan, Camat Matur Efendi Idris, Wali Nagari Matur Mudik Akmal Hamid, serta Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Matur Andre Andika Pratama. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkuat koordinasi antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan unsur partai dalam mempercepat penanganan dampak bencana di wilayah tersebut.

    Camat Matur Efendi Idris melaporkan bahwa dampak bencana galodo di Kecamatan Matur sangat serius. Secara langsung, sedikitnya enam rumah warga hancur atau rusak berat dan terdapat korban jiwa di Nagari Matur Mudik, khususnya di Jorong Kuok Tigo Koto. Secara tidak langsung, hampir seluruh masyarakat terdampak akibat rusaknya infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi warga.

    Ia juga menyampaikan bahwa rusaknya seluruh akses transportasi membuat aktivitas pertanian lumpuh. Banyak sawah dan ladang warga mengalami kerusakan, sementara sebagian besar masyarakat masih belum berani kembali menggarap lahan karena khawatir terjadi bencana susulan.

    Sementara itu, Wali Nagari Matur Mudik Akmal Hamid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran langsung Andre di tengah kondisi sulit yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, kehadiran tersebut memberikan semangat dan harapan baru bagi warga bahwa negara benar-benar hadir dan tidak membiarkan masyarakat berjuang sendiri pascabencana.

    Andre menjelaskan bahwa dirinya sengaja melewati Kelok 44 untuk sekaligus menjangkau wilayah Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, mengingat akses utama Padang-Bukittinggi baik melalui Lembah Anai maupun Malalak hingga kini masih terputus akibat bencana. Ia menegaskan bahwa keterbatasan akses tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk hadir dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak.

    Andre juga memastikan bahwa warga Kayu Pontong, Matur Mudik akan segera mendapatkan pasokan air bersih sementara melalui hidran air yang disediakan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih akibat rusaknya jaringan distribusi.

    Lebih lanjut, Andre menegaskan komitmen serius pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi Sumatera Barat pascabencana galodo. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi infrastruktur yang rusak karena seluruhnya telah masuk dalam perhatian dan perencanaan pemerintah pusat.

    Andre menyebutkan bahwa jalan yang rusak, jaringan irigasi yang hancur, hingga rumah ibadah yang terdampak bencana akan dibangun kembali secara bertahap melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Total anggaran rehab rekon pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 13,52 triliun dan akan difokuskan untuk pemulihan infrastruktur serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

    Menanggapi laporan kerusakan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah Matur, Andre memastikan seluruhnya akan ditangani pemerintah. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali jalan, jembatan, normalisasi sungai, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi tanggung jawab negara dan akan diurus secara menyeluruh agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin.

    (prf/ega)

  • Mulan Jameela Soroti Kesiapan Transportasi Menghadapi Libur Nataru

    Mulan Jameela Soroti Kesiapan Transportasi Menghadapi Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Mulan Jameela bersama jajaran Komisi VI DPR melakukan pertemuan intensif dengan para stakeholder transportasi.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan menghadapi lonjakan penumpang menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak strategis di sektor transportasi dan aviasi nasional.

    Mulan Jameela mengungkapkan, kunjungan kerja Komisi VI DPR dilakukan bersama kepala BP BUMN, serta para direktur utama perusahaan transportasi dan aviasi nasional.

    “Bismillahirrahmanirrahim, kunjungan kerja Komisi VI DPR RI dengan kepala BP BUMN, dirut PT Danantara Asset Management, dirut PT Garuda Indonesia, dirut PT Citilink, dirut PT Pelita Air, dirut PT Angkasa Pura, dirut PT Integrasi Aviasi dalam pembahasan persiapan Nataru,” kata Mulan Jameela dikutip dari Instagram miliknya, Sabtu (13/12/2025).

    Rapat kerja tersebut berlangsung di Provinsi Banten pada masa Reses Persidangan II Tahun 2025, tepatnya pada 10–14 Desember 2025.

    Dalam pertemuan itu, Mulan Jameela menekankan, pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama musim liburan.

    “Harapannya semua stakeholder transportasi terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan lancar,” ujarnya.

    Sebelumnya, menteri perhubungan bersama kepala korps lalu lintas (Kakorlantas) Polri memprediksi puncak arus perjalanan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 akan terjadi dalam dua gelombang.

    Puncak arus diperkirakan jatuh pada 20 Desember dan 24 Desember, dengan proyeksi pergerakan masyarakat mencapai 20,81 juta orang di seluruh Indonesia.

    Dengan pengawasan DPR dan koordinasi lintas sektor, diharapkan layanan transportasi selama Nataru 2025/2026 dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.

  • Rieke Diah Pitaloka Sentil Soal Data untuk Cegah Korupsi Dana Bencana

    Rieke Diah Pitaloka Sentil Soal Data untuk Cegah Korupsi Dana Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka, meminta adanya pengawasan ketat terhadap penyaluran dana penanganan bencana agar tidak disalahgunakan. Ia menekankan pentingnya data dasar negara yang presisi sebagai acuan dalam pengeluaran anggaran bencana. 

    Rieke menjelaskan, data dasar negara harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan pembangunan dan program pemerintah, baik pusat maupun daerah yang berbasis satu data Indonesia terintegrasi, termasuk data geospasial dan sosial ekonomi.

    “Tadi pimpinan KPK mengatakan korupsi itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Korupsi itu adalah gerak langkah bergandengan tangan seluruh elemen negeri baru bisa diselesaikan. Untuk menangani persoalan bencana terutama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kalau boleh saya berpesan, jangan sampai uang untuk menangani bencana itu ada yang makan termasuk bantuan-bantuannya, ada yang korupsi. Jangan sampai,” serunya. 

    Ia berharap KPK mendukung penuh  upaya legislasi di parlemen untuk memastikan Undang-Undang Satu Data Indonesia bisa segera terealisasi. Sehingga manipulasi data yang berpotensi menimbulkan korupsi dapat dihindari.

    “Karena sebesar apapun anggaran negara, kalau datanya salah ya sudah pasti akan terjadi korupsi. Bangsa ini tidak akan maju kalau tidak ada data yang akurat. Mumpung Pak Prabowo ini selalu bilang soal data, saya yakin Indonesia bisa mewujudkan itu semua dan kita juga harus bantu perjuangan KPK untuk terus membuat bangsa ini turun angka korupsinya,” tutup Rieke. 

  • Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

    Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik

    Kunker ke Semarang, Komisi VI DPR Soroti Serapan Gula Rakyat oleh Pabrik
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyoroti persoalan serapan gula rakyat oleh pabrik saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) reses ke Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (10/12/2025).
    Ketua
    Komisi VI DPR RI
    Anggia Ermarini menegaskan bahwa Komisi VI berpihak pada petani tebu rakyat dalam menyikapi rendahnya serapan tebu rakyat dan kebocoran gula rafinasi yang kerap berulang.
    “Serapan tebu rakyat harus maksimal. Informasi dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN memang sudah ada pergerakan yang lebih baik, meskipun belum maksimal. Dan kebocoran gula rafinasi itu sangat merugikan,” ujarnya, dilansir dari laman
    dpr.go.id
    , Kamis (11/12/2025).
    Politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan bahwa kasus-kasus terkait
    serapan gula
    harus diselesaikan hingga ke akarnya. Pasalnya, masalah ini sering kali dianggap sudah sembuh, tetapi selalu kambuh lagi.
    “Kami perlu adakan rapat lanjutan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN, untuk mencari solusi menyeluruh agar
    tata niaga gula
    lebih tertib,” tegas Anggia.
    Lebih lanjut, Komisi VI juga membahas pengembangan lahan tebu di Jateng yang dinilai masih belum optimal.
    Anggia menyebut, sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, mulai dari pemanfaatan kebun rakyat, perluasan lahan oleh PTPN, hingga ekstensifikasi ke luar Jawa. Ia juga mendorong penerapan metode
    bongkar ratoon
    untuk meningkatkan rendemen tebu.
    “Bongkar ratoon itu menarik, tetapi banyak petani menganggapnya memakan waktu. Padahal tanpa itu, rendemennya sangat rendah, sayang sekali,” ucap Anggia.
    Dalam kesempatan tersebut, Anggia mengungkapkan bahwa wacana pendanaan Rp 20 triliun untuk penguatan sektor pangan, khususnya program Makan Bergizi Gratis (
    MBG
    ), masih dalam proses kajian oleh PT Danantara Asset Management (Persero).
    Ia menegaskan bahwa pendanaan tersebut bertujuan memperkuat sumber protein nasional sekaligus mendorong kesejahteraan peternak.
    “Dana Rp 20 triliun itu masih dalam proses kajian untuk menentukan skemanya. Tetapi tujuannya jelas, memperkuat MBG sebagai sumber protein yang paling visibel, sekaligus mengangkat peternak rakyat,” kata Anggia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pedagang Thrifting Minta Boleh Jual Sisa Stok Pakaian Bekas, Mendag Izinkan?

    Pedagang Thrifting Minta Boleh Jual Sisa Stok Pakaian Bekas, Mendag Izinkan?

    Jakarta –

    Pedagang thrifting di Pasar Gedebage, Bandung, meminta pemerintah untuk tetap memperbolehkan mereka menjual sisa stok pakai bekas impor yang sudah masuk toko sebelum beralih menjual produk UMKM. Hal ini disampaikan perwakilan pedagang saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI pekan lalu.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan mengatakan tidak mempermasalahkan thrifting maupun penjualan pakaian bekas yang dilakukan di pasar-pasar dalam negeri. Namun yang menjadi perhatian utamanya adalah impor pakaian bekas yang dilakukan.

    “Kita memang fokusnya ya impor bekas, itu kan memang dilarang. Kalau Kemendag itu tugasnya kan pengawasan di post border, jadi kita ingin fokus dulu di importirnya,” kata Busan saat ditemui wartawan usai acara Jakarta Modest Summit 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

    Ketika diminta penegasan apakah pedagang thrifting benar diperbolehkan untuk menghabiskan stok dagangannya lebih dulu, Busan mengiyakan. Kemudian dirinya kembali menegaskan pemerintah fokus pada penanganan impor pakaian bekas.

    “Ya, jadi kita akan fokus di importirnya,” tegasnya.

    Dalam catatan detikcom sebelumnya Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gedebage, Dewa Iman Sulaeman, mengatakan para pedagang thrifting membuka peluang untuk beralih menjual produk UMKM. Namun di saat yang bersamaan, mereka meminta untuk diperbolehkan menghabiskan stok dagangan pakaian bekas lebih dulu.

    “Tetapi, saya kembali tadi pernah menyampaikan bahwa barang yang sudah ada di kita, mohon diselesaikan dulu. Kalau mau ada aturan (baru), nanti sembari berjalan, kita komunikasi dulu. Kita diskusi lagi dengan Menteri UMKM, dengan Menteri Keuangan, dengan siapapun yang bisa berdiskusi dengan kami,” kata dia dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (2/12/2025).

    Usai rapat, Dewa kembali mengatakan Pasar Cimol Gedebage merupakan tempat penjualan pakaian impor bekas. Jadi, untuk menghentikan penjualan secara total, tidak bisa dilakukan begitu saja.

    “Karena kalau Pasar Senen dengan Gedebage itu berbeda. Kalau Senen di atas ada barang bekas, di bawah (baru). Kalau Gedebage, semua 100% bekas. Berarti nggak bisa langsung serta-merta, Akan kita pilih yang mana yang mesti (disubtitusi),” ucapnya saat ditemui usai rapat.

    (igo/fdl)

  • Andre Rosiade Ungkap Biaya Pemulihan Infrastruktur Sumbar Rp 13,52 T

    Andre Rosiade Ungkap Biaya Pemulihan Infrastruktur Sumbar Rp 13,52 T

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,52 triliun untuk penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pascagalodo (banjir bandang) beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebut dana tersebut bersifat tambahan, tidak dipotong anggaran yang sudah ada.

    Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumbar, Senin (8/12/2025).

    Adapun jumlah Rp 13,52 triliun tersebut merupakan estimasi kebutuhan yang dihimpun dari empat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PU. Anggaran tersebut akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Anggaran Rp 13,52 triliun itu merupakan kebutuhan khusus untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana galodo. Dody menyebut laporan kerusakan dari berbagai balai telah diverifikasi sebelum dirumuskan menjadi usulan anggaran.

    “Kebutuhan ini mencerminkan kerusakan di lapangan dan harus segera ditangani agar konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali pulih,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, menegaskan bahwa anggaran ini bersifat tambahan dan tidak akan memotong anggaran rutin yang sudah berjalan untuk Sumbar.

    Andre juga memastikan anggaran kegiatan rutin kementerian tersebut, termasuk perjalanan dinas, tidak akan mengganggu alokasi untuk rehabilitasi-rekonstruksi infrastruktur pascagalodo.

    “Misalnya Rp 2,5 triliun lebih untuk jalan dan jembatan di Sumbar, semuanya tetap berjalan. Khusus Balai Wilayah Sungai saja, akan ada lebih dari Rp3 triliun untuk rehab-rekon,” kata Andre.

    Andre menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir karena Rp 13,52 triliun ini merupakan dana tambahan yang diajukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan Sumbar.

    “Mohon doanya agar dana ini disetujui Presiden Prabowo dan segera dikucurkan. Agar Sumbar bisa segera pulih,” tegasnya.

    (yld/dhn)

  • Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Cak Imin dan Gus Ipul Graduasi 133 Keluarga Penerima Bansos di Jakarta

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM) Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

    Kegiatan yang turut dilakukan bersama Wamensos Agus Jabo Priyono ini digelar di Aula Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Tugas kami para Menteri ini adalah membantu Presiden untuk mengeksekusi Asta Cita Bapak Presiden. Untuk memahami gaya kebijakan Presiden inilah kira-kira sederhananya jadi yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (8/12/2025).

    Gus Ipul hadir di lokasi pukul 13.37 WIB, disambut oleh penampilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Para siswa silih bergantian menampilkan tarian nusantara, pencak silat, paduan suara, hingga pidato dalam tiga bahasa yaitu Bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin.

    Dalam acara bertajuk ‘Berani Graduasi: Siap Mewujudkan Generasi Indonesia Emas’ ini, Gus Ipul menyampaikan Presiden ingin KPM mempunyai semangat graduasi, untuk naik kelas meningkatkan kesejahteraannya dan tidak tergantung pada bantuan sosial.

    Ia mengatakan Prabowo sampai membentuk Kemenko PM, yang secara khusus bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

    Gus Ipul menambahkan penerima bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN Merupakan basis data nasional berbasis digital yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi seluruh penduduk Indonesia yang telah diurutkan mulai dari desil 1 sampai desil 10.

    “Data itu sudah memberikan perangkingan, yang mengelola BPS, dari desil 1 sampai desil 10. Yang diberi bantuan itu adalah desil 1 sampai 4, setelah desil 4 naik jadi graduasi,” jelas Gus Ipul.

    Pada kesempatan ini, Gus Ipul secara langsung mengraduasi 133 KPM yang hadir memakai toga. Satu persatu KPM di panggil dan menuju ke atas panggung, Gus Ipul secara simbolis memindahkan tali toga dari kiri ke kanan sebagai simbol KPM telah digraduasi.

    Di tempat yang sama, Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan amanat dan membuktikan berbagai terobosan dalam percepatan pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui perubahan paradigma ke pemberdayaan.

    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali, mulai dari Sekolah Rakyat, Koperasi Desa (kopdes), program-program bantuan langsung tunai sementara. Juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa, perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” kata Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin menuturkan pembangunan harus tepat sasaran sehingga berdampak. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan, yang wujudnya adalah kemandirian dan keberdayaan.

    “Sehingga menjadi individu-individu yang terus meningkatkan produktivitasnya menjadi warga bangsa yang kuat dan mandiri. Karena itu saya sangat senang dengan slogan ‘Bansos Sementara, Berdaya Selamanya,” kata Cak Imin.

    Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, serta stakeholder lainnya.

    (akn/ega)