Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • PDIP Minta Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Dikaji Ulang

    PDIP Minta Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Dikaji Ulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) meminta pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di kaji ulang untuk menemukan penyebabnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

    Polisiti PDIP yang juga Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu menyatakan hal tersebut sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

    “Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” kata Adian dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

    Adian menilai penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.

    Dia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari China maupun Jepang.

    “Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

    Legislator Dapil Jawa Barat V itu menilai, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri.

    Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.

    Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

    “Gagasan kereta cepat itu bagus. Problem-nya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.

    “Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

    Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.

    “Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.

  • Jalan Rusak Bikin Ibu Hamil Ditandu 7 Km ke Puskesmas, Pemda Maros Jangan Diam Saja

    Jalan Rusak Bikin Ibu Hamil Ditandu 7 Km ke Puskesmas, Pemda Maros Jangan Diam Saja

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih proaktif menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayah masing-masing.

    Hal itu disampaikan menyusul peristiwa seorang ibu hamil di pedalaman Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang harus ditandu sejauh tujuh kilometer saat hendak melahirkan.

    “Kami merasa prihatin dan menyesalkan peristiwa ini. Semoga ke depan tidak ada lagi kejadian seperti yang dialami warga di Maros tersebut. Bila Pemda kekurangan ruang fiskal, bisa meminta bantuan ke pusat. Apalagi Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah, sehingga daerah yang membutuhkan dapat memanfaatkannya,” ujar Iwan Aras di Jakarta, Senin, 20 Oktober. 

    Infrastruktur merupakan fasilitas dasar bagi rakyat yang wajib dipenuhi negara. Pemerintah daerah, kata dia, dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), mitra kerja Komisi V DPR.

    Menurut Iwan, pemerintah telah menetapkan pelaksanaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025–2026 yang bertujuan mendukung swasembada pangan. Kementerian PU menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan.

    “Di Maros juga daerah pertanian, maka dukungan infrastruktur tematik pastinya bisa diprioritaskan untuk memperlancar distribusi produksi tani demi membantu terwujudnya swasembada pangan,” katanya.

    Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ia juga menegaskan, Komisi V DPR siap mendorong Kementerian PU untuk memfasilitasi kebutuhan pembangunan jalan di wilayah-wilayah tertinggal, termasuk Maros.

    Iwan mengakui, banyak pemerintah daerah memiliki keterbatasan fiskal yang membuat mereka harus menunda pembangunan infrastruktur. Karena itu, kata dia, langkah proaktif dari Pemda menjadi kunci agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan.

    “Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana Pemda proaktif. Apabila kebutuhan di daerahnya belum bisa terpenuhi dengan APBD, maka Pemerintah Pusat akan ikut membantu. Tapi pusat tidak akan tahu kalau Pemda-nya tidak berinisiatif atau aktif memberi informasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan perjuangan warga di Dusun Cindakko, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, yang menandu seorang ibu hamil bernama Nina (21) sejauh tujuh kilometer menuju Puskesmas Tompobulu. Jalan rusak parah membuat kendaraan tidak bisa melintas.

    Setelah perjalanan panjang, Nina berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Namun dua hari kemudian, ia bersama bayinya harus berjalan kaki melewati jalur rusak yang sama untuk pulang ke rumah. Kisah pilu ini memicu simpati publik sekaligus kritik terhadap kondisi infrastruktur pedalaman Maros, yang disebut belum kunjung diperbaiki meski sebelumnya dijanjikan pemerintah setempat.

  • Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Menteri PU: Fokus infrastruktur tahun depan tetap mendukung Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan fokus infrastruktur untuk tahun depan tetap mendukung Astacita pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Sama, pastinya mendukung Astacita. Yang utama terkait Astacita yakni swasembada pangan, energi dan air,” ujar Dody dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, fokusnya tetap yakni bagaimana bendungan-bendungan, irigasi-irigasi yang ada di seluruh Indonesia apakah irigasi pengelolaan pusat maupun daerah bisa terinovasi dengan baik dan benar sehingga bisa mengairi sampai sawah-sawah yang terjauh.

    Fokus tersebut juga termasuk pemanfaatan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) untuk sawah-sawah yang bersifat tadah hujan.

    “Termasuk penggunaan JIAT, karena memang sangat kita perlukan untuk daerah-daerah yang selama ini 100 persen tadah hujan. Tapi itu tidak semua, beberapa daerah saja,” ujar Dody.

    Dia menjelaskan bahwa sektor infrastruktur pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo merupakan fondasi untuk bisa melompat ke tahun kedua dan seterusnya dengan lebih cepat lagi.

    “Di samping itu kita ingin melihat ke belakang Infrastruktur-infrastruktur yang sudah di bangun selama ini, apakah sudah sangat efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat,” katanya.

    Seperti, lanjutnya, terdapat lima bendungan yang belum ada sambungan irigasinya kemudian oleh Kementerian PU dilakukan perbaikan.

    Sebagai informasi, Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 telah secara resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI.

    Jumlah pagu tersebut ditetapkan setelah dilakukan penambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

    Penambahan anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

    Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Irigasi Baru Bikin Petani Trenggalek Semringah, Produksi Naik Dua Kali Lipat

    Irigasi Baru Bikin Petani Trenggalek Semringah, Produksi Naik Dua Kali Lipat

    Jakarta –

    Pemerintah bersama DPR mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian di daerah. Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), ribuan petani di Trenggalek kini bisa bernapas lega karena aliran air ke sawah makin lancar.

    Program yang didanai APBN ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi

    Golkar Ali Mufthi meninjau langsung pelaksanaan proyek tersebut di Desa Ngadirojo dan Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/10/2025).

    Ali mengatakan pembangunan saluran irigasi bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Program ini bukan sekadar membangun saluran air, tetapi membangun harapan petani agar pengairan lancar, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan masyarakat tani semakin baik,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan agar pekerjaan dilakukan sesuai ketentuan tanpa penyimpangan. “Harapan saya, pekerjaan ini sesuai bestek dan tidak ada yang bermain-main dengan program ini,” tegasnya.

    Ketua Gapoktan Ngudi Santoso, Samsuri, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan tersebut. Menurutnya, saluran irigasi baru ini akan mengaliri sekitar 20 hektare sawah yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan.

    “Dulu kami cuma bisa panen sekali setahun. Sekarang, Insyaallah bisa dua kali, bahkan tiga kali panen,” katanya. Selain padi, petani juga mulai menanam cabai dan bawang merah yang dinilai lebih menguntungkan.

    Program P3-TGAI di Trenggalek menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat, DPR, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan.

    (rrd/rir)

  • Gebyar Budaya Mataraman: Ruang Tawa, Hiburan dan Guyub Rukun Warga Jatim

    Gebyar Budaya Mataraman: Ruang Tawa, Hiburan dan Guyub Rukun Warga Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, DPR RI, dan DPRD Jawa Timur dalam perhelatan “Gebyar Budaya Mataraman Wayang Kidulan”.

    Acara budaya ini digelar di Pasar Sumoroto, Ponorogo, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam melestarikan budaya sekaligus mempererat kedekatan dengan masyarakat.

    Gelaran ini menghadirkan dalang kondang Ki Cahyo Kuntadi, yang akan membawakan kisah Wayang Kidulan penuh makna. Acara semakin meriah dengan kehadiran Lusi Brahman, Silvy Kumalasari, Cak Slendro, Andik TB, serta penampilan kesenian khas Ponorogo yang memperkaya nilai budaya Mataraman.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Evy Afianasari, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar, Ali Affandi, menyampaikan bahwa festival ini bukan sekadar ajang hiburan, tetapi juga simbol nyata kolaborasi antarinstansi dalam menjaga warisan budaya Jawa Timur.

    “Melalui sinergi antara Disbudpar Jatim, DPRD Jatim, dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, kita terus berupaya melestarikan serta memajukan budaya lokal. Nilai-nilai luhur dan kearifan tradisi seperti yang terkandung dalam kesenian wayang harus terus hidup lintas generasi,” ujarnya.

    Evy menegaskan bahwa wayang bukan hanya tontonan, tetapi juga tuntunan. Di dalam kisah-kisahnya tersimpan ajaran kepemimpinan, keadilan, dan kebijaksanaan yang relevan sepanjang masa. Karena itu, kehadiran Wayang Kidulan di festival ini menjadi bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Mataraman serta ruang ekspresi bagi para seniman dan pelaku ekonomi kreatif daerah.

    Menurutnya, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif sejatinya bukan dua hal yang terpisah, tetapi saling menguatkan.

    “Ketika seni dan tradisi hidup, maka ekonomi kreatif akan tumbuh. Sebaliknya, saat ekonomi kreatif berkembang, para seniman dan kebudayaan pun makin berdaya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Evy juga menyinggung bahwa Ponorogo kini tengah diusulkan menjadi kota jejaring dunia dalam bidang ekonomi kreatif oleh UNESCO. Sebelumnya, dunia telah lebih dulu mengakui warisan budaya Reog Ponorogo sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.

    Menutup sambutannya, Evy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya festival, terutama kepada Bupati Ponorogo beserta jajaran, para seniman, budayawan, dan masyarakat yang hadir meramaikan acara.

    Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, turut menyampaikan pertumbuhan ekonomi di ponorogo yang tumbuh secara signifikan berkat adanya event-event budaya yang di gelar di bumi Reog.

    “Pertumbuhan ekonomi Ponorogo kini tumbuh 6,7 persen,” papar Sugiri.

    Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar data di atas kertas, melainkan cermin nyata dari kehidupan masyarakat yang makin bergairah. Banyaknya event budaya dan seni yang digelar di berbagai penjuru Ponorogo menjadi pemicu utamanya.

    “Lihat saja, kalau ada wayangan maka sindennya laku, dalangnya laku, bahkan tukang rias, pedagang sabun, sampai penjual camilan juga ikut laku. Semua kebagian rezeki!” ujar Kang Giri, sapaan akrabnya, disambut tawa penonton.

    Ia mencontohkan, dalam setiap gelaran wayang, ekonomi kecil bergerak serentak:
    yang jualan makanan ramai, penata rias kebanjiran order, pedagang pernak-pernik panen untung.

    “Semua ikut hidup. Itulah Ponorogo, ekonomi rakyatnya hidup karena budayanya hidup,” tutupnya dengan bangga.

    Dengan menghadirkan Gebyar Budaya Mataraman Wayang Kidulan, pemerintah tidak hanya melestarikan seni tradisi, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong, kegembiraan, dan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat.

    Acara ini yang dibuka dengan penyerahan gunungan wayang oleh Ali Mufti anggota komisi V DPR RI itu diharapkan mampu menjadi agenda rutin yang tidak hanya menghibur, namun juga memperkokoh identitas budaya Jawa Timur sebagai pusat kebudayaan Nusantara. [tok/aje]

  • Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu

    Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu

    Pimpinan DPR: Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN Harus Dibahas Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan DPR RI, Saan Mustopa, menilai usulan pembangunan kembali gedung Pondok Pesantren atau Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dibahas lebih dahulu.
    Setidaknya, kata Saan, usulan dari Menteri PU Dody Hanggodo perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga di tingkat pemerintahan.
    “Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” ucap Saan usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Selain itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem ini menilai usulan dari Menteri PU ini juga perlu dibahas di Komisi V DPR.
    Menurut Saan, koordinasi antar pemerintah dan DPR RI diperlukan guna memperjelas maksud dan menghindari polemik dari usulan tersebut.
    “Tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” kata dia.
    Bagi Saan, itu adalah usulan baik karena bertujuan membantu pesantren. Apalagi musibah baru terjadi di ponpes itu.
    Namun, ia meminta jangan sampai ada polemik dari usulan itu yang justru berdampak kepada pesantrennya.
    “Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
    Usulan pembangunan kembali gedung Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN pertama kali dicetuskan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
    Kata Dody, pembangunan gedung yang sempat ambruk pada 29 September 2025 itu cukup hanya menggunakan anggaran negara.
    “Insyaallah cuma dari APBN ya,” kata Dody usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
    Meskipun demikian, pemerintah tidak menutup akses kepada pihak swasta apabila ingin memberikan bantuan serupa.
    Namun, pada kesempatan lain, Dody mengaku belum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.
    “Belum masih jauh itu,” kata Dody singkat usai menghadiri acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Dody pun belum mengecek total anggaran yang dibutuhkan karena ponpes tersebut masih dalam pengawasan pihak kepolisian.
    “Sementara belum ya, masih urusan polisi ya, masih ada
    police line
    (garis polisi),” lanjut politisi Demokrat itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025

    Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025

    Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Menurutnya, banyaknya PBG yang diterbitkan mencerminkan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.
    Pesan itu disampaikannya Tito dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10/2025).
    “Yang paling banyak [menerbitkan PBG] untuk MBR, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi, kalau semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” jelasnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
    Ia menjelaskan, pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
    Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat biaya kepemilikan rumah semakin terjangkau.
    Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemda dengan menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada).
    Namun, Tito menekankan bahwa pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. 
    Pemda, kata dia, harus menyosialisasikan program tersebut agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya.
    Tito juga mengapresiasi pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR. Ia meminta daerah dengan angka penerbitan rendah agar segera meningkatkannya.
    “Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak menyosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.
    Tito menegaskan pentingnya mendukung program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
    Ia menjelaskan, ekosistem itu melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar dan kecil, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan seperti perbankan.
    Karena itu, ia memperkirakan program ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tumbuh 8 persen pada akhir 2029.
    “Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelas Tito.
    Tito juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung program Tiga Juta Rumah.
    Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa membangun seluruh rumah hanya dengan mengandalkan anggaran negara. 
    Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.
    “Ada rumah yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun swasta, ada pula yang dibangun masyarakat sendiri. Semua didukung kebijakan agar harga rumah semakin terjangkau,” kata Tito.
    Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan, Provinsi Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. 
    Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan kinerja tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
    “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujar Tito.
    Namun, ia juga menyoroti sejumlah daerah di Sumut yang belum menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. 
    Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.
    “Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” ucap Tito.
    Dalam forum tersebut juga hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.
    Usai kegiatan, Mendagri Tito bersama Menteri PKP Maruarar dan Musa Rajekshah meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni.
    Ketiganya kemudian berdialog dengan para penghuni terkait kondisi sarana dan prasarana di lokasi tersebut. Sebagian penghuni mengapresiasi fasilitas yang tersedia, sedangkan lainnya memberikan masukan untuk perbaikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR

    Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, penerbitan itu menandakan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.

    “Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Pesan itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10).

    Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dengan kebijakan ini diharapkan biaya untuk memiliki rumah menjadi murah.

    Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    Namun, Tito menekankan bahwa Pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. Pemda harus mensosialisasikan program tersebut agar banyak masyarakat yang memanfaatkannya.

    “Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.

    “Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelasnya.

    Selain itu, Tito mengapresiasi upaya bersama dari berbagai pihak dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak mungkin membangun seluruh rumah rakyat hanya dengan mengandalkan anggaran negara. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.

    “Oleh karena itu ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun oleh swasta, ada yang dibangun oleh sendiri, yang sendiri-sendiri dan ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk membuat harganya menjadi murah,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang menjadi yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.

    “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Mendagri juga menyebut sejumlah daerah di Sumut yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.

    “Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” tuturnya.

    Sebagai Informasi, turut hadir dalam forum tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.

    Setelah dari forum itu, Tito bersama Maruarar dan Musa meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni dan berdialog terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di tempat tersebut. Beberapa penghuni mengapresiasi berbagai fasilitas yang disediakan pengelola. Namun, ada pula penghuni yang memberikan masukan terkait dengan perbaikan fasilitas yang ada.

    (prf/ega)

  • Novita Wijayanti terpilih jadi Ketum PIRA organisasi sayap Gerindra

    Novita Wijayanti terpilih jadi Ketum PIRA organisasi sayap Gerindra

    Jakarta (ANTARA) – Politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti terpilih jadi Ketua Umum Perempuan Indonesia Raya (PIRA), organisasi sayap Partai Gerindra, untuk periode 2025–2030.

    Novita terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) 2025 PIRA yang digelar di Jakarta sejak Kamis (9/10). Dia terpilih menjadi ketua umum menggantikan Sumarjati Arjoso selaku ketua umum periode sebelumnya.

    “Ini adalah amanah besar yang tidak hanya menjadi kehormatan, tetapi juga tanggung jawab untuk saya jalankan dengan sepenuh hati dan dedikasi,” kata Novita di Jakarta, Jumat.

    Usai terpilih, dia pun bertekad untuk membawa PIRA ke arah yang lebih kuat.

    Dia menegaskan fokus kepemimpinannya adalah pada penguatan kapasitas perempuan, kemandirian ekonomi, serta peran strategis perempuan dalam kebijakan publik.

    Menurut dia, PIRA merupakan wadah penting dalam membangun kapasitas, jejaring, dan keberdayaan perempuan melalui pendidikan politik, kepemimpinan, serta pengabdian masyarakat.

    “PIRA bukan sekadar sayap partai, tetapi mesin penggerak nilai-nilai kerakyatan, mendengar, bekerja, dan menghadirkan solusi nyata dari dapur UMKM hingga podium kebijakan,” katanya.

    Dengan adanya kader aktif di 37 provinsi, dia berharap PIRA bisa menjadi kekuatan besar yang menggerakkan perempuan untuk tampil sebagai motor perubahan.

    Novita menyoroti fakta bahwa keterwakilan perempuan di legislatif nasional masih berkisar 23–27 persen sehingga PIRA memiliki peran strategis untuk memperbesar partisipasi politik perempuan.

    Dia juga menegaskan dukungan penuh terhadap Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto, yang kini memimpin Indonesia pada periode 2025–2030.

    Menurut dia, kepemimpinan Prabowo membawa visi besar yang inklusif, berorientasi pada rakyat, dan berintegritas tinggi.

    Dia menambahkan kepemimpinan Prabowo Subianto mencerminkan semangat baru bagi bangsa Indonesia dengan semangat keberanian, kerja keras, dan ketulusan dalam membangun negara.

    “PIRA siap menjadi bagian dari perjuangan besar itu, memastikan perempuan Indonesia menjadi agen perubahan bagi kemajuan bangsa yang inklusif dan berkeadilan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Ungkap Pentingnya Infrastruktur Berkualitas & Berkelanjutan

    DPR Ungkap Pentingnya Infrastruktur Berkualitas & Berkelanjutan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mengaku bahwa pihaknya akan terus mendorong infrastruktur berkualitas untuk semua proyek di Indonesia. Menurutnya pembangunan infrastruktur sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah hal mutlak.

    “Selain penting juga memastikan bahan-bahan yang digunakan berasal dari dalam negeri agar dampaknya besar terhadap masyarakat,” jelas Sudjatmiko dalamRoad to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Infrastructure & Property’, Rabu (08/10/2025).

    Selain itu, menurut Sudjatmiko, DPR RI juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur. Dia pun mengapresiasi pengadaan barang dan jasa konstruksi pada proyek pemerintah yang cukup baik dengan LPSE dan e-catalog.

    “Dengan sudah baik ini seharusnya mutunya sudah tidak diragukan maka itu DPR dan masyarakat juga seharusnya mendukung,” jelas dia.

    Untuk itu diharapkannya, Pemerintah bisa terus mendorong roadmap pengembangan sektor properti dan infrastruktur secara berdampingan dan tidak terpisahkan.

    Apalagi menurutnya, di era Kepemimpinan Presiden Prabowo ada menteri-menteri koordinator untuk memastikan beragam proyek. Untuk infrastruktur ada Menteri AHY yang diharapkan bisa mengorkestrasi kementerian dan lembaga terkait.

    “Mustahil ada properti tanpa ada infrastruktur, jadi butuh roadmap yang jelas dan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama agar menjadi multiefek bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Sudjatmiko.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]