Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

  • Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Tugas Berat Menteri Ara, Bangun 8.333 Rumah Tiap Hari dengan Anggaran Rp 750 Triliun Setahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi V DPR Lasarus mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara akan tugas berat untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun. Untuk mencapai target tersebut, kata Lasarus, Ara dan jajarannya harus membangun rumah sebanyak 8.333 sehari dengan total anggaran sebanyak Rp 750 triliun dalam setahun.

    “Sebanyak 3 juta (rumah) dibagi 360 (hari dalam satu tahun), saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 buah. Selamat bertugas Pak Menteri,” ujar Lasarus saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Ara di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Jika dikonversi dalam satu jam, kata Lasarus, maka Kementerian PKP harus membangun 694 rumah dalam rentang waktu satu jam. Menurut dia, dengan kondisi tersebut, Menteri Ara dan jajarannya harus bekerja keras untuk mencapai target membangun 3 juta rumah dalam setahun.

    “Setiap jam harus selesai 694 rumah, saya sudah hitung. Jadi kami Komisi V juga harus kerja keras supaya tercapai tujuannya,” tandas Lasarus.

    Belum lagi, kata Lasarus, anggaran yang yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah sebesar Rp 750 triliun. Lasarus mendapatkan angka sebesar itu dari perbandingan anggaran untuk sektor perumahan dalam 5 tahun terakhir yang menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

    Sementara itu, pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025 hanya Rp 5 triliun. Anggaran tersebut jauh di bawah anggaran Ditjen Perumahan 2024 sebesar Rp 14 triliun.

    “Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu tidak kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya bagaimana,” tandas dia.

    Menurut Lasarus, keterlibatan pihak swasta penting dalam proyek membangun 3 juta rumah tersebut. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa keterlibatan swasta pasti terukur karena memiliki hitungan-hitungan tersendiri.

    Oleh karena itu, Lasarus meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

    “Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada Pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran Bapak kami yang mengesahkan,” pungkas dia.
     

  • Legislator Gerindra Dorong Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Tertunda 2024

    Legislator Gerindra Dorong Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Tertunda 2024

    Jakarta –

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menuntaskan pekerjaan yang belum selesai di 2024. Novita berharap proses lelang paket pekerjaan yang tertunda dapat segera diselesaikan sebelum akhir tahun.

    “Tadi lelang-lelang yang terakhir ini belum selesai. Saya berharap sekali segera dikejar karena waktunya sudah sedikit. Takutnya nggak bisa tercapai target pembangunan yang maksimal,” kata Novita dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (1/11/2024).

    Total, dari data per 25 Oktober 2024, ada 129 paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2024 yang belum terlaksana.

    Novita mewanti-wanti agar pekerjaan yang menjadi target tidak dikerjakan buru-buru. Novita menegaskan pekerjaan yang dilakukan harus maksimal secara kualitas.

    “Keburu-buru pekerjaannya sehingga hasilnya pun kurang maksimal gitu. Apalagi nanti musim hujan, hasilnya nanti gampang jeblok seperti jalan, jembatan, jalan tol. Kalau hujan nanti baru dikerjain udah nyoplok lagi, ntar lobang lagi. Yang ada nanti duitnya turun tapi pekerjaannya kurang maksimal. Apalagi ditemuan juga ada masalah jalan tol yang prosesnya masih belum sesuai target,” jelasnya.

    Selain itu, Novita juga menyinggung capaian realisasi Program Padat Karya/Infrastruktur Berbasis Masyarakat tahun 2024. Dalam paparan Menteri PU, realisasi keuangan dari program tersebut baru mencapai 54,83% atau senilai Rp5,61 triliun dari Rp10,23 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, target serapan tenaga kerja untuk program tersebut pun masih berada di level 73,09% atau 338.858 orang dari target 463.557 tenaga kerja.

    “Padat Karya itu, capaiannya baru segitu. Padat Karya ini kan penting Pak untuk masyarakat. Jadi bisa mengangkat perekonomian bahkan kalau Padat Karya ini banyak orang-orang kita yang bisa ikut kerja. Dengan waktu yang singkat ini saya berharap sekali ini bisa dikejar supaya bisa terserap semuanya kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pembangunannya juga maksimal,” tutur Novita.

    (amw/gbr)

  • Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    GELORA.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).

    Kemarahan ia luapkan terkait lambatnya kinerja birokrasi di kementerian yang ia pimpin.

    Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani.

    Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).

    “Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang,” ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

    Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung.

    “Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya ‘Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya’,” ucapnya dengan nada kesal.

    Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sambil menyoroti betapa lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.

    “Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai,” katanya sambil menggebrak meja.

    “Saya malu sama Jaksa Agung, ‘Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.’ Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh,” lanjutnya.

    Kekesalan Ara tidak hanya berhenti di soal birokrasi. Ia bahkan menawarkan untuk menggunakan dana pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.

    Menurutnya, jika kendala yang dihadapi kementerian terkait fasilitas atau kekurangan peralatan, ia siap menanggungnya dengan uang pribadi agar kinerja kementerian tidak terganggu.

    “Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai uang pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya,” tegasnya.

    Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris atau fasilitas lainnya yang diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.

    “Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya,” tambahnya.

  • Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Menteri PU Dody Buka Bicara Soal Program Giant Sea Wall Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyinggung pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dirinya menjelaskan, proyek giant sea wall tersebut urgen dilakukan untuk menanggulangi masalah penurunan muka tanah (land subsidence) yang telah terjadi di Jakarta.

    “Giant sea wall Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan,” jelasnya dalam Raker, bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Secara lebih lanjut, hingga saat ini Dody mengaku belum mendapat arahan khusus mengenai pelaksanaan program giant sea wall tersebut.

    Hanya saja, dirinya diminta untuk dapat segera menyelesaikan proyek tanggul Pantai atau national capital integrated coastal development (NCICD) yang berlokasi di pesisir Pantai Jakarta.

    Apabila proyek NCICD tersebut rampung dikerjakan, maka Kementerian PU bakal terlebih dahulu mengerjakan proyek tanggul laut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi sepanjang 20 – 30 km,” tuturnya.

    Sementara sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menjelaskan konstruksi NCICD di pesisir Pantai Jakarta bakal rampung pada tahun depan. Di mana, saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penyelesaian.

    “Agar mereka saudara kita di pinggir pantai tak terus menerus terkena banjir segala macam, PU sudah mengerjakan apa yang kita sebut tanggul pantai. PU sudah sedikit lagi mudah-mudahan tahun depan selesai,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (1/10/2024).

    Zainal melanjutkan, pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta itu proses pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

  • Anggota Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut

    Anggota Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menyoroti kondisi jalan nasional yang rusak dan memprihatinkan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan meminta Kementerian Pekerjaan Umum agar segera membenahi jalan tersebut.

    Sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumut, ia menilai kondisi jalan lintas nasional di Sumut jauh berbeda dengan provinsi lain yang lebih bagus, seperti di Aceh dan Riau.

    “Jalan nasional yang kami lihat, kami juga iri pak (Menteri PU) di Sumut, karena di Riau, Sumatera Barat, dan Aceh jalan nasionalnya bagus,” kata Ijeck, sapaan akrabnya, pada rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Menurut ia, banyaknya jalan di Provinsi Sumut yang seolah dibiarkan rusak berulang kali tanpa ada solusi untuk menuntaskan jalan tersebut, seperti di daerah Batu Jomba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    “Ada jalan lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional dan ini saya rasa sudah berpuluh tahun tidak pernah selesai, yaitu di Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Sipirok di Desa Luat Lombang, jalan nasional di Batu Jomba, itu setiap tahun bolak-balik itu jalan longsor dan kami melihat di sana tanah itu kondisinya selalu bergerak,” ujarnya.

    Wakil Gubernur Sumut periode 2018–2023 itu mengungkapkan jalan lintas Sumatera merupakan salah satu jalan yang sangat penting di provinsi tersebut. karena aktivitas perekonomian, seperti pengangkutan keluar maupun masuk berbagai macam komoditas pangan, salah satunya melalui wilayah itu.

    Ijeck menjelaskan banyak jalan nasional di Sumut yang tidak memiliki saluran air sehingga air menggenang dan meresap ke aspal. Kondisi ini membuat jalanan cepat rusak setelah dilewati.

    “Kami melihat juga jalan-jalan itu banyak yang tidak mempunyai saluran air hujan atau parit, jadi akhirnya hujan itu menggenang di jalan. Bahu jalan juga tidak dicor beton masih terbuka, akhirnya air tergenang di situ meresap ke bawah dan pasti membuat badan jalan itu tidak stabil. Apalagi kendaraan yang lewat itu angkutan-angkutan berat karena itu jalan nasional, jalan lintas,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Ijeck meminta permasalahan jalan rusak itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Selain untuk kepentingan masyarakat, perbaikan jalan lintas tersebut juga bisa mendongkrak aktivitas perekonomian di provinsi tersebut lebih baik lagi ke depannya.

  • Menteri PU Bilang Pembangunan IKN Tidak Akan Secepat Dulu, Ini Alasannya

    Menteri PU Bilang Pembangunan IKN Tidak Akan Secepat Dulu, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

    Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

    Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

    “Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama,” ujarnya.

    Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

    “Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan,” kata dia.

    Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

    “Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden,” ujar Diana, ditemui usai Raker.

    Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

    “Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN,” kata dia.

    “Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana,” sambungnya.

    (shc/kil)

  • DPR Bakal Awasi Pengajuan Kenaikan Tarif Jalan Tol

    DPR Bakal Awasi Pengajuan Kenaikan Tarif Jalan Tol

    Jakarta –

    Komisi V DPR RI mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) untuk mengawal keputusan kenaikan tarif jalan tol. Langkah ini menyusul sejumlah keluhan masyarakat tentang kenaikan tarif tol yang tak sejalan dengan pelayanannya.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan dari masyarakat tentang banyaknya tarif tol yang naik. Padahal di sisi lain, masyarakat menilai pelayanan jalan tol terkait terbilang masih buruk.

    “Komisi V sebagai tempat masyarakat mengadu sering kali mengeluh ‘pak ketua, pak anggota Komisi V, bapak/ibu sekalian, ini tarif tol naik tapi pelayanannya buruk’. Ini PR ke depan yang akan kita perbaiki,” kata Lasarus, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Lasarus mengatakan, keputusan kenaikan tarif tol di Indonesia mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai salah satu poin utamanya. Namun untuk penilaian SPM sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan banyak pihak.

    “Ke depan, kita ketika pemerintah mengajukan kenaikan tarif jalan tol, Komisi V kemungkinan bisa saja kita bentuk Panja. Di sini apakah ruas tol yang akan dinaikkan tersebut sudah memenuhi SPM atau belum sesuai undang-undang yang berlaku,” ujarnya.

    Ke depannya, pihaknya berencana akan membahas persoalan SPM dan kenaikan tarif tol ini lebih lanjut. Hal ini termasuk terkait siapa pihak yang boleh mengaudit dan menyatakan pemenuhan SPM ini.

    “Siapa yg boleh mengaudit bahwa ini sudah memenuhi SPM atau belum ini nanti kita bicarakan. Ini bagian dari PR penting yang nanti kita lihat,” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) boleh mengajukan kenaikan tarif tol setiap 2 tahun sekali.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan punya peran dalam persetujuan penyesuaian tarif jalan tol. Hal ini ditetapkan melalui penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR, usai hasil identifikasi dan audit dilakukan dalam menilai apakah seluruh syarat dan ketentuan untuk naik tarif telah terpenuhi.

    (kil/kil)

  • Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Dalam rencana besarnya, proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    Sebagai tambahan informasi, pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas di era pemerintahan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    “Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall,” ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

    Untuk tahap awalnya, pemerintah mengutamakan pembangunan tanggul laut di kawasan Jakarta. Hal ini telah menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan yang lalu.

    Beberapa tahun lalu, dua Korea Selatan dan Belanda sudah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kemudian di bulan Oktober lalu, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China juga menunjukkan ketertarikan.

    Di kesempatan berbeda, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat buka-bukaan terkait proyek giant sea wall ini. Menurutnya, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

    Hashim menjelaskan, konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas mulanya sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun Prabowo sendiri melihat bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

    “Tapi ada apa, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun Tanggul Laut Raksasa. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa dengan ancaman tanah-tanah yang pinggiran kota. Kita perkirakan bisa 40% sawah , lahan bisa tenggelam kalau kita tidak segera melindungi,” kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota oleh Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

    (kil/kil)

  • DPR Resmi Ajukan Revisi Undang Undang Jasa Konstruksi

    DPR Resmi Ajukan Revisi Undang Undang Jasa Konstruksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan revisi Undang Undang Jasa Konstruksi yaitu UU Nomor 2 Tahun 2017 dalam waktu dekat. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan revisi ini dikarenakan minimnya pengawasan sehingga muncul banyak pekerjaan yang bermasalah.

    “Udah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat lewat Baleg, kami akan revisi UU jasa konstruksi, salah satu yang kami ajukan perubahan LPJK diusulkan ngga di bawah Kementerian PUPR, dulu kan Kementerian PUPR, kami buat LPJK keluar kementerian, karena check and balances terkait konstruksi jasa ini aspirasi seluruh fraksi,” kata Lasarus ketika rapat diskusi dengan Kemeterian PU, Rabu (30/10/2024).

    Terkait penyusunan mekanismenya, maka akan didiskusikan lebih lanjut, termasuk seperti naskah akademik dan lain sebagainya.

    “Ada ketimpangan, banyak BUMN pada proyek APBN, didominasi perusahaan besar sehingga perusahaan kecil di daerah kebagian tugas selesaikan kontrak, kalau tidak selesai kalau bermasalah yang diminta perusahan daerah,” sebut Lasarus.

    Foto: Sejumlah pekerja konstruksi menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis, (19/9/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah pekerja konstruksi menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis, (19/9/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Langkah DPR ini tidak lepas dari banyaknya perusahaan pemegang tender bermasalah ketika coba menyelesaikan proyek konstruksi. Namun, tidak diselesaikan dengan baik ketika proyeknya selesai.

    “Pengerjaan besar tidak memobilisasi peralatan, mereka pinjam peralatan ke perusahaan daerah, ketika rugi, timbul masalah ditinggalkan, orang yang minjamin alat ngga dibayar, banyak PR tersisa,” kata Lasarus.

    Sebagai catatan, UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menggantikan UU Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999, yang sudah berlaku selama lebih kurang 17 tahun. Undang-undang ini hadir sebagai bagian dari upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik, tuntutan era keterbukaan dan harmonisasi dengan peraturan sektor lain yang berlaku setelah diterbitkannya Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 1999, seperti UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan terkait lainnya.

    UU Jasa Konstruksi yang baru, terdiri dari 14 Bab dan 106 pasal. UU Jasa Konstruksi ini tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang PUPR tetapi mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh.

    Beberapa substansi penting antara lain: Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat.

    Substansi yang penting berikutnya adalah adanya perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, dimana pada RUU tentang Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi;

    Tidak kalah penting, perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi diatur pula dalam UU Jasa Konstruksi yang baru. Selain itu, terdapat pula substansi jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi; serta adanya jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4).

    (fys/wur)