Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

  • Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

    Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

    “Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan),” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa),” ujarnya.

    Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

    “Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu,” terang dia.

    Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

    “Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

    “Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” ujar Amran.

    (shc/ara)

  • AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    AHY Ingin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), buka suara soal rencana penurunan harga tiket pesawat sebelum akhir tahun ini. Khususnya guna menghadapi arus mudik Nataru (Natal 2024 dan Tahun Baru 2025).

    AHY mengatakan, dirinya telah berbincang dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi agar harga tiket pesawat turun menjelang Nataru 2024/2025. Lantaran adanya potensi lonjakan penumpang yang berpergian dengan pesawat udara.  

    “Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, ini juga akan lebih tinggi. Kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau,” ujar AHY di kantornya, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Kendati begitu, sosok yang juga kini memegang kendali Satgas Penurunan Harga Pesawat tersebut tak ingin terburu-buru memutuskan. Sehingga dirinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengumumkan putusan.

    “Saya akan menjelaskan di kesempatan berikutnya. Tetapi Kementerian Perhubungan saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis dan taktisnya. Mudah-mudahan bisa segera kami jelaskan,” ungkap AHY. 

    Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi juga kembali menyinggung soal mahalnya harga tiket pesawat. Rencananya, rumusan terkait itu akan keluar pada pekan ini.  

    Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/11/2024), ia menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan bersama Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kemenko Ekonomi telah membentuk tim teknis terkait itu. 

    “Harapannya minggu ini sudah ada hasil evaluasi, dan bagaimana rekomendasi kenaikan harga tiket bisa diturunkan,” kata Dudy.

    Namun, Menhub belum membocorkan lebih rinci seperti apa evaluasi terkait harga tiket pesawat. Menurut dia, putusan soal harga tiket pesawat jadi kolaborasi antara sejumlah kementerian/lembaga terkait. 

    “Ini bukan target kami semata, tapi target pemerintah. Jadi harus koordinasi dengan stakeholder lain agar keinginan masyarakat untuk menikmati tiket murah bisa dipenuhi,” ucap Dudy.

  • Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Komisi V Ingin Kemenhub Masukkan Angkutan Online dalam UU Lalu Lintas

    Jakarta, Beritasatu.com  – Ketua Komisi V DPR Lasarus mendorong revisi Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga angkutan online, termasuk ojek online (ojol) masuk dalam UU itu.

    “Yang mau kita atur angkutan online. Sudah berapa tahun angkutan online di Indonesia ini, tetapi enggak ada undang-undang yang mengatur,” ucap Lasarus dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta., Rabu (6/11/2024).

    Lasarus ingin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dapat berkoordinasi dengan kakorlantas Polri untuk membahas revisi UU tersebut sehingga bisa segera disempurnakan.  Dia juga meminta Kemenhub segera membahas hal ini secara internal. 

    Selain itu, dia ingin ada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari angkutan online. “Dari sini kita harapkan terkumpul dana sehingga kita punya kekuatan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Ini kendaraan orang bayar pajak dan wajib kita menyediakan jalan yang bagus,” kata dia.

  • Komisi V DPR Minta Menhub Segera Lindungi Driver Ojol lewat UU – Page 3

    Komisi V DPR Minta Menhub Segera Lindungi Driver Ojol lewat UU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketika Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti nasib mitra driver ojol (ojek online) yang belum dilindungi secara undang-undang. Sebab, selama ini pemerintah baru mengatur hak sekitar 2 juta driver ojek online melalui peraturan menteri saja. 

    Pernyataan itu diberikan Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Rabu (6/11/2024). 

    “Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator angkutan online. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, menurut data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga. Dan ini tidak kita atur dengan UU, hak dan kewajibannya,” ungkapnya. 

    Untuk itu, Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Saya harap ini bisa jalan dan bisa dengan cepat kita selesaikan. Negara harus hadir di sini,” pinta Lasarus.

    Selain untuk menaungi hak para mitra driver ojol, ia menilai negara juga punya kepentingan dalam revisi UU 22/2009. Sebab, ia menyebut negara sejauh ini belum bisa mendapat pemasukan dengan beroperasinya transportasi online. 

    “Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita enggak memungut Apa-apa dari mereka. Jalannya rusak, siapa yang perbaiki? Pakai pajak yang dibayar oleh rakyat,” singgung Lasarus. 

    “Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh, siapa yang tanggung jawab? Ada banyak keluhan, kami bayar pajak lebih,” tegas dia. 

    Oleh karenanya, Lasarus mendesak Menhub bisa segera melakukan revisi UU 22 Tahun 2009. Sehingga ada kejelasan aturan dalam skala lebih besar, baik untuk driver online maupun negara. 

    “Revisi UU 22 Tahun 2009 kemarin sudah kita dorong, ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara. Saya harap ini bisa cepat kita selesaikan,” pungkasnya. 

  • Kemenhub Realisasikan PNBP Rp10,17 Triliun hingga November 2024

    Kemenhub Realisasikan PNBP Rp10,17 Triliun hingga November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,17 triliun atau 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024 hingga 1 November 2024.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jumlah tersebut merupakan 97,6% dari total target PNBP yang ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Untuk itu, Kemenhub optimistis dapat mencapai target, bahkan melebihi target tersebut hingga akhir 2024.

    “Untuk realisasi target PNBP, kami optimis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9% dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini,” kata Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Senayan, Rabu (6/11/2024).

    Menhub menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar berasal dari layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang saat ini telah mencapai Rp5,06 triliun atau 104,84% dari target.

    Selanjutnya, kontribusi PNBP terbesar disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,43 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Rp1,38 triliun, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

    Menhub juga melaporkan kinerja keuangan Kemenhub untuk tahun anggaran 2024, di mana hingga 1 November 2024, Kemenhub telah menyerap anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau 61,67% dari pagu anggaran sebesar Rp45,42 triliun.

    “Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan empat strategi utama untuk mempercepat realisasi anggaran tahun 2024,” ujar Menhub.

    Empat strategi tersebut meliputi percepatan pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, di mana Kemenhub akan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Strategi kedua adalah memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

    Ketiga, melakukan pemantauan rencana penarikan dana bulanan serta mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal. Terakhir, Kemenhub akan mematuhi seluruh ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan anggaran.

  • Komisi V DPR ingin Kemenhub awasi harga tiket pesawat jelang Natal

    Komisi V DPR ingin Kemenhub awasi harga tiket pesawat jelang Natal

    Jakarta (ANTARA) –

    Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah ingin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengawasi ketat harga tiket pesawat agar tidak melambung menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

     

    Pria yang kerap disapa Ijeck itu juga meminta Kemenhub untuk menekan harga tiket pesawat yang jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, serta memperketat pengawasan angkutan transportasi.

     

    “Ini sudah menjadi isu yang sangat lama. Dan kami bersyukur, Presiden Prabowo Subianto sangat fokus untuk melihat bagaimana harga tiket nanti bisa menyerupai negara-negara tetangga Indonesia,” kata Ijeck saat rapat kerja Komisi V DPR dengan Kemenhub di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu.

     

    Ia membeberkan, harga tiket pesawat yang tinggi masih menjadi pekerjaan rumah Kemenhub untuk menyelesaikannya, sehingga ke depan harus membawa angin segar guna mempermudah masyarakat menggunakan transportasi udara itu.

     

    Selain harga tiket, lanjut Ijeck, Kemenhub dan seluruh jajarannya diminta untuk memperketat pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan angkutan transportasi baik darat, laut, dan udara.

     

    Hal ini bertujuan menekan angka kecelakaan yang masih dalam kategori tinggi, khususnya angkutan darat.

     

    Menurut Ijeck, kecelakaan kendaraan di jalanan masih tinggi dan dirinya yakin Korlantas Polri mempunyai data kecelakaan itu.

     

    “Kami harapkan ada peningkatan pengawasan, karena harus sudah ada pemetaan daerah mana saja yang masyarakatnya banyak merayakan Natal, sehingga Kemenhub harus fokus di situ,” ujar dia.

     

    Ijeck menambahkan, dengan tidak adanya lagi jembatan timbang membuat Kemenhub hingga dinas perhubungan di daerah harus memperketat pengujian kendaraan bermotor atau KIR terhadap angkutan yang over kapasitas.

     

    Kelayakan kendaraan berat melalui KIR itu, tambah dia, harus benar-benar diperhatikan karena masih banyak angkutan barang-barang seperti truk yang melebihi daya angkut muatan.

     

    “Ini juga kaitannya berhubungan dengan kerusakan jalan, seperti yang kami sampaikan ke Kementerian PU yang lalu, jadi KIR ini harus benar-benar diperhatikan untuk kendaraan angkutan-angkutan beban berat,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 itu.

     

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menhub Lakukan Segala Cara agar Tiket Pesawat Murah

    Menhub Lakukan Segala Cara agar Tiket Pesawat Murah

    Jakarta, Beritasatu.com  – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah berupaya menurunkan harga tiket pesawat sehingga bisa terjangkau masyarakat. 

    “Namun, yang perlu kami garis bawahi bahwa pemerintah itu mendengar dan berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket pesawat lebih murah bisa dipenuhi,” kata  Dudy Purwagandhi saat ditemui seusai rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Saat ini, kata dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) untuk membahas penurunan harga tiket pesawat. 

    “Berkoordinasi untuk melakukan pembahasan bagaimana upaya pemerintah untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah,” ucap dia.

    Dia mengaku, tengah mengkaji terlebih dahulu dan mencari tahu pemicu mahalnya harga tiket pesawat. “Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi riil saat ini, sehingga kita bisa mengambil kebijakan tepat menjawab kebutuhan masyarakat soal harga tiket pesawat,” ujarnya.

    Sebelumnya dalam rapat, Menhub Dudy menyampaikan, hasil evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat akan disampaikan minggu ini.  

    “Harapan kami dalam minggu ini kita sudah dapat hasil evaluasi dan bagaimana rekomendasi harga tiket pesawat ini bisa kami turunkan,” kata Dudy saat rapat dengan Komisi V DPR.

  • Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Siaga Perang Meluas! Prabowo Gas Swasembada Pangan, Rem Proyek IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

    Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

    Perbesar

    Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis 

    “Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

    Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

    “Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

    Swasembada Pangan 

    Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

    “Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

    Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    Perbesar

    Dody Hanggodo / Bisnis

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

    Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

    Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

    Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

    “Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini  akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

    Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

    Perbesar

    Ilustrasi beras / Bisnis

    Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

    “Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

    Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN. 

  • Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Menteri Iftitah Prioritaskan Revitalisasi Kawasan dan Utamakan Transmigrasi Lokal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan dua target dan fokus utamanya selama memimpin Kementerian Transmigrasi. Iftitah mengaku kedua fokus utama tersebut sudah disepakati oleh Komisi V DPR, yakni revitalisasi kawasan transmigrasi dan memprioritaskan transmigrasi lokal.

    Hal ini disampaikan Iftitah sesuai rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    “Kami sepakat ada dua tadi paling tidak fokus Kementerian Transmigrasi ke depan itu adalah melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), itu ada sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan kita revitalisasi,” ujar Iftitah.

    Iftitah mengatakan, revitalisasi akan dilakukan dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi, termasuk revitalisasi sarana dan prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut dia, revitalisasi penting sehingga orientasinya pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada perpindahan penduduknya.

    “Kemudian kedua, kami juga sepakat untuk mengutamakan transmigrasi lokal. Apa itu? Transmigrasi lokal itu bukan mendatangkan penduduk dari provinsi lain ke provinsi tertentu tetapi memanfaatkan perpindahan penduduk yang ada di provinsi tersebut,” ungkapnya.

    Iftitah menegaskan mekanisme transmigrasi sekarang tidak seperti zaman Orde Baru yang bersifat sentralistis. Pada zaman Orde Baru transmigrasi ditentukan oleh pusat, lalu masyarakat dipindahkan atau dikirim ke daerah-daerah yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat.

    Sekarang, mekanisme transmigrasi didesentralisasi atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Dikatakan Iftitah, fokusnya transmigrasi lokal di dalam satu provinsi.

    “Jadi, kalau misalkan pendatang dari luar provinsi lain ke dalam provinsi yang baru itu juga sesuai dengan undang-undang transmigrasi harus ada kerja sama antardaerah, sifatnya tidak seperti dahulu zaman Orba itu kan sentralistik. Jadi, transmigrasi itu dari pusat ditentukan akan kemana, kemudian dikirim. Ke depan itu lebih kepada desentralisasi sesuai dengan (kebutuhan) daerah. Jadi, sistemnya bottom up,” pungkas dia.

  • Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas menyediakan lahan untuk proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setiap ada pekerjaan, khususnya proyek prioritas yang membutuhkan tanah, maka pihaknya akan membentuk joint team tentang pengadaan tanah.

    Nantinya untuk dana pengadaan tanah ini akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan lahan proyek-proyek prioritas ini menjadi salah satu arahan utama untuknya.

    “Contohnya giant sea wall 60 kilometer. Contoh kemarin, untuk utama tol, tol udah diputus untuk pengadaan Sumatera sampai Jambi, butuh 990 km kali lebarnya 90 meter,” kata Nusron, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

    Namun demikian, Nusron belum dapat memastikan berapa besar lahan yang perlu dipenuhinya untuk kebutuhan proyek prioritas ini. Hal ini mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri belum menerbitkan aturan tentang proyek prioritas atau yang dulunya disebut PSN ini.

    “Ini kan kita belum tahu ya, proyek skala PSN-nya kita belum ketemu. Kan belum ditetapkan. Penetapan pada PSN kan lewat Perpres (Peraturan Presiden) dan PP (Peraturan Pemerintah). Perpres dan PP-nya belum keluar,” ujarnya.

    Selain itu Kementerian ATR/BPN juga belum mendapat rincian penugasan pengadaan lahan proyek prioritas ini. Namun ia menyatakan siap menjalankan bila daftar proyek itu sudah ditentukan.

    “Belum tahu nanti konsepnya kayak apa. Kita belum diajak koordinasi. Nanti kalau sudah diajak koordinasi, kita siapin lahannya,” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk membangun mega proyek ini.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    (shc/hns)