Kementrian Lembaga: Komisi V DPR

Kecelakaan Tol Cipularang, DPR Desak Kemenhub Investigasi Menyeluruh Ekosistem Industri Logistik – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Kecelakaan maut di KM 92 tol Cipularang memicu keprihatinan banyak kalangan. Peristiwa yang diduga dipicu rem blong truk pengirim barang tersebut dinilai menjadi indikator karut-marutnya ekosistem industri jasa pengiriman barang.

“Kecelakaan lalu lintas akibat truk pengirim barang terus berulang. Belum selesai urusan truk wings box ugal-ugalan di Tangerang, kini truk kembali diduga menjadi kecelakaan beruntun yang memicu banyak korban, bahkan ada yang korban jiwa. Kami mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait ekosistem industri logistik kita,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Selasa (12/11/2024).

Untuk diketahui sebuah truk dilaporkan menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Kilometer 92 arah Jakarta. Kecelakaan maut ini merenggut satu nyawa dan menyebabkan 29 orang luka-luka. Selain itu 17 kendaraan roda empat mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Huda mengatakan tumbuhnya industri jasa pengiriman barang dalam beberapa tahun terakhir layak disyukuri. Kendati demikian pertumbuhan ini harusnya dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat.

“Sebenarnya regulasinya sudah ada. Hanya saja proses implementasi di lapangan yang kerap bermasalah sehingga proses pengawasan terhadap kelayakan kendaraan dan awak kendaraan menjadi lemah,” katanya.

Dia mengungkapkan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub misalnya telah mengatur dengan detail terkait jenis truk, batas maksimal barang yang dimuat truk, klasifikasi jalan yang bisa dilewati oleh truk, hingga ketentuan mengenai model bak truk. Kemenhub juga telah mengatur ketentuan untuk uji kendaraan secara berkala per enam bulan sekali untuk melihat kelayakan angkutan barang di jalan raya.

“Namun ketentuan ini kerap dilanggar sehingga memicu kecelakaan lalu lintas yang banyak menimbulkan materi maupun nyawa,” katanya.

12/11/2024 10:32
Solopos Hari Ini : Solusi Didapat, Kualitas Susu Harus Tepat – Espos.id

Perbesar

ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Selasa (12/11/2024).

Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Selasa (12/11/2024), mengangkat headline tentang solusi akhirnya didapatkan untuk menjawab polemik pembatasan penyerapan susu dari produsen lokal oleh industri pengolahan susu (IPS). Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan dari solusi ini yaitu kualitas susu lokal yang juga harus dijaga.

Diberitakan Solopos hari ini, solusi tersebut didapat seusai rapat koordinasi bersama asosiasi peternak, industri pengolahan susu, serta dinas peternakan daerah di kantor Kementerian Pertanian, Senin (11/11/2024). Dari pertemuan itu Kementerian Pertanian (Kementan) bakal menggodok aturan untuk mewajibkan industri pengolahan susu (IPS) menyerap stok susu dari peternak lokal.

Promosi
Mantap! AgenBRILink Dekatkan Akses Perbankan untuk Warga Rejang Bengkulu

Perwakilan pengepul susu Boyolali sekaligus pengurus KUD Mojosongo, Sriyono Bonggol, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan kabar tersebut disambut gembira. “Tadi langsung pembatasan kuota [susu] dibuka, jadi mulai hari. Dengan catatan standar kualitas bisa masuk,” kata dia saat dihubungi wartawan dari Boyolali.

Sriyono menceritakan dalam rapat koordinasi itu beberapa industri berdalih membatasi penyerapan susu produsen lokal karena kualitas. IPS memang berhak menolak ketika kualitas pasokan susu tidak memenuhi standar. Namun IPS juga memiliki kewajiban membina peternak atau pemasok susu.

Dia juga mengatakan pengurangan kuota serapan susu dari peternak lokal tak hanya terjadi di Boyolali tapi juga di wilayah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun hal ini mencuat lantaran aksi-aksi yang digelar di Boyolali.

Kecelakaan di Tol Lagi, Peringatan untuk Kemenhub

JAKARTA—Kecelakaan berupa tabrakan beruntun di ruas jalan tol Cipularang Km. 92, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (11/11/2024) sore akibat truk yang remnya blong sehingga menabrak belasan kendaraan di depannya menjadi peringatan untuk Kementerian Perhubungan.

Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya yang menilai angka kecelakaan di jalan tol selama ini cukup tinggi. Danang menyoroti beberapa permasalahan utama yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan tol. Menurut dia, permasalahan truk ODOL atau over dimension and over load alias kelebihan muatan, parkir di bahu jalan, serta disparitas kecepatan antarkendaraan masih menjadi permasalahan serius yang perlu perhatian.

Selain itu, praktik naik-turun penumpang di lokasi yang tidak semestinya dan keberadaan bangunan liar juga turut berkontribusi pada peningkatan risiko kecelakaan. Selain faktor teknis dan infrastruktur, Danang juga menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan fisik dan mental pengemudi, khususnya pengemudi truk.

Investasi Tak Terpengaruh UMK

JAKARTA—Besaran nilai investasi yang masuk ke Indonesia disebut tidak berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja kendati upah minimum kota/kabupaten (UMK) terus-menerus ditekan.

Riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terlihat regulasi yang menekan kenaikan upah minimum secara signifikan terbukti tidak membawa kenaikan serapan tenaga kerja.

Tim Celios menghitung elastisitas investasi terhadap tenaga kerja dan menunjukkan bahwa pada 2014 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk menciptakan penyerapan 3.313 tenaga kerja. Sementara, pada tahun 2023 setiap Rp1 triliun realisasi investasi hanya mampu menyerap 1.283 tenaga kerja.

12 Desa Kompeten Hadapi Tsunami

ACEH – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan 12 desa di Indonesia kompeten menghadapi bencana tsnunami. Sebanyak 12 desa itu, termasuk empat kelurahan di Kabupaten Bantul, punya strategi menghadapi tsunami.

Desa-desa tersebut mendapat pengakuan sebagai bagian komunitas masyarakat di dunia yang kompeten menghadapi bencana tsunami. Pengakuan itu dari Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Educational Scientific Cultural Organization (UNESCO).

Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO dijadwalkan menyerahkan sertifikat Tsunami Ready Community kepada 12 desa tersebut dalam sesi khusus Forum Second Global Tsunami Symposium di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada 12 November 2024.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (12/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

12/11/2024 08:03
Legislator minta Kemenhub berbenah atasi tingginya kecelakaan di tol

Peristiwa ini kembali menambah deretan panjang tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang semakin mengkhawatirkan.

Kabupaten Bogor (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berbenah untuk mengatasi tingginya angka kecelakaan di jalan tol, menanggapi peristiwa kecelakaan maut di Km 92 Tol Cipularang, Senin.

Danang dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyampaikan duka cita atas peristiwa kecelakaan itu, sekaligus menyarankan perlunya upaya konkret untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol.

“Peristiwa ini kembali menambah deretan panjang tingginya kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang semakin mengkhawatirkan,” ujar Danang.

Data dari Korlantas Polri pada Oktober 2024 menunjukkan masih tingginya jumlah kecelakaan di jalan tol dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat 1.464 kecelakaan lalu lintas dengan 688 korban meninggal dunia, 237 luka berat, dan 2.564 luka ringan.

Jumlah ini meningkat di tahun 2023 menjadi 1.656 kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 704 orang, 285 luka berat, dan 2.971 luka ringan.

Danang menyoroti beberapa permasalahan utama yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan di jalan tol.

Menurut dia, permasalahan truk Odol atau over dimension and over load, parkir di bahu jalan, serta disparitas kecepatan antarkendaraan masih menjadi permasalahan serius yang perlu perhatian.

Selain itu, praktik naik-turun penumpang di lokasi yang tidak semestinya dan keberadaan bangunan liar juga turut berkontribusi pada peningkatan risiko kecelakaan.

Selain faktor teknis dan infrastruktur, Danang juga menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan fisik dan mental pengemudi, khususnya pengemudi truk.

“Banyak pengemudi yang secara medis sebenarnya tidak layak untuk mengemudi karena memiliki gangguan kesehatan seperti diabetes dan asam urat,” ujarnya lagi.

Penyakit-penyakit ini, menurut dia, dipicu oleh kondisi kerja yang memaksa pengemudi untuk bekerja melebihi batas kewajaran, sehingga waktu istirahat dan tidur mereka terganggu.

Untuk mengatasi hal ini, Danang mengusulkan agar Kementerian Tenaga Kerja dan Kemenhub memberikan fasilitas medical check-up gratis bagi pengemudi melalui BPJS Kesehatan.

“Pemerintah harus memastikan pengemudi truk tetap sehat agar mereka mampu mengemudi dengan baik dan aman,” kata Danang pula.

Ia juga mengusulkan dibuatnya regulasi khusus yang mengatur waktu kerja, waktu istirahat, serta waktu libur bagi pengemudi angkutan darat.

Danang menilai, tanpa adanya pengaturan yang jelas, pengemudi truk akan terus dipaksa bekerja di luar batas wajar, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, Danang menyoroti masalah fasilitas tempat istirahat (rest area) di jalan tol yang kurang mendukung pengemudi truk. Ia mencatat bahwa banyak pengemudi truk yang mengeluh mengenai mahalnya harga makanan dan minuman di rest area serta kurangnya fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) dan masjid yang terpisah.

“Pengemudi truk merasa risih jika harus beristirahat dan beribadah bersama pengunjung lainnya, karena kondisi fisik mereka yang kotor setelah perjalanan panjang,” ujarnya.

Ia juga menekankan perlunya jaminan keamanan di rest area bagi pengemudi truk, mengingat banyak pengemudi yang khawatir barang bawaannya dicuri saat mereka sedang beristirahat.

“Fasilitas yang memadai dan aman sangat penting agar pengemudi bisa beristirahat dengan baik di jalan tol, sehingga mereka tidak mudah lelah saat kembali melanjutkan perjalanan,” kata Danang.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

11/11/2024 19:39
Anggota DPR Daniel Mutaqien Soroti Penggunaan Dana Desa Hingga Pilkades

Liputan6.com, Indramayu Legislator muda asal Indramayu Daniel Mutaqien Syafiudin mengkritisi penggunaan anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah.

Daniel Mutaqien terlihat tegas mengkritisi pemerintah saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto di ruang rapat Komisi V DPR RI.

Menurutnya, penggunaan dana desa sejak 10 tahun kebelakang dianggap tidak maksimal dimanfaatkan para kepala desa untuk memajukan desa dalam pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat desa.

“Pak Menteri dan Pak Wamen, kiranya bisa dikaji ulang penggunaan dana desa, jangan sampai dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merugikan masyarakat,” tegas Daniel.

Daniel menambahkan, selain dana desa yang perlu dikaji adalah proses demokrasi di desa yakni Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Secara umum para calon kepala desa bersaing tidak sehat, bahkan ongkos pencalonan kades ini bisa jadi lebih besar dari ongkos mencalonkan diri menjadi anggota dewan.

“Pak Menteri, kalo anda tahu itu di dapil saya orang yang mau jadi calon kades ongkosnya milyaran, jangan sampai dana desa yang besarannya sampe milyaran ini hanya untuk jadi ajang bancakan para kades untuk balik modal, sehingga banyak calon kades potensial jika tidak punya ongkos banyak bisa minder dan gagal maju,” ungkap Daniel.

09/11/2024 07:34
Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 610 triliun sejak 2015 hingga 2024. Dia menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran.

“Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi V Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengaku hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diperkuatnya. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin inspektur jenderal (irjen).

“Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain itu, Yandri mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dana desa dan mencegah terjadi korupsi dana tersebut. Yandri dan Jaksa Agung menyadari masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan.

“Lalu mungkin dari sisi basic pembukuan enggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” jelas dia.

Yandri mengatakan pihaknya akan memperkuat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun langsung ke lapangan.

“Saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa, mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” pungkas Yandri.

08/11/2024 08:00
Mendes Buka-bukaan Pengawasan Dana Desa Rp 610 T Belum Maksimal, Kenapa?

Jakarta –

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

“Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

“Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

“Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

“Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

Alokasi dana desa 2025 di halaman berikutnya.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

“Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

“Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

Lihat juga video: Mendes Yandri Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

08/11/2024 07:30
Siasati Anggaran Terbatas, Mendes PDT Yandri Gandeng 400 Perusahaan untuk Bangun Desa Tertinggal

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto sudah menggandeng 400 perusahaan swasta untuk terlibat membangun desa, khususnya desa yang masuk kategori daerah tertinggal. Menurut Yandri, hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk menyiasati keterbatasan anggaran di Kemendes PDT.

“Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 CSR perusahaan yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal,” ujar Yandri dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Yandri menegaskan, konsep membangun desa ke depannya adalah kerja kolaboratif, karena anggaran negara belum cukup memadai membangun desa yang sukses. Karena itu, kata dia, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi.

“Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa,” tutur dia.

Yandri mengatakan kerja sama desa dengan perusahaan sudah memiliki bukti nyata bisa membangkitkan ekonomi desa, tanpa menggunakan APBN. Hal tersebut merupakan salah satu temuannya selama dua pekan berkunjung ke sejumlah desa.

“Contohnya kita ke Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, mereka memproduksi Kendang Jimbe yang diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional,” ungkap dia.

Menurut Yandri, kisah-kisah sukses desa tersebut perlu dibagikan untuk menjadi contoh pemberdayaan desa lain di Indonesia. Dia mengatakan, pengelolaan potensi desa tidak melulu menunggu anggaran negara. Dia juga mengimbau perusahaan-perusahaan swasta agar bisa berkolaborasi membangun dan mengelola potensi-potensi desa.

“Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tetapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik,” pungkas Yandri.

07/11/2024 22:17
Anggota Komisi V DPR ingin Kemendes PDT buat pemetaan potensi desa

Jakarta (ANTARA) –

Anggota Komisi V DPR Musa Rajekshah ingin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuat pemetaan (mapping) terkait potensi-potensi desa, sehingga program yang dibuat Pemerintah Indonesia tepat sasaran.

Menurut pria yang kerap disapa Ijeck itu, ekonomi nasional tidak semata-mata hanya mengharapkan datangnya investor dan masuknya investasi untuk bidang industri, tetapi juga pembangunan ekonomi berasal dari desa.

“Jadi semuanya ini yang terpenting adalah bagaimana pemetaan negara terhadap wilayah mana, daerah mana dengan komoditi apa yang menjadi unggulan bagi tanaman di situ atau produk-produk desa tersebut,” kata Ijeck saat menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja (Raker) Komisi V bersama Mendes PDT Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, pemetaan itu penting agar menjadikan Indonesia swasembada pangan bisa tercapai, dengan wilayah dan komoditas tanaman secara spesifik dari masing-masing daerah.

Sebab, pemetaan merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional, mulai dari rencana pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Lebih lanjut Ijeck mengatakan, terkadang pembangunan jangka panjang menengah nasional dengan daerah baik itu provinsi kabupaten kota tidak linear.

Ia menambahkan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) di wilayah pertanian subur berubah menjadi kawasan permukiman bahkan kawasan industri dengan pengembangan kota.

“Inilah yang kami minta haruslah dari pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana peraturan-peraturan tentang RTRW daerah untuk tidak semuanya kita serahkan nantinya kepada daerah, agar penopang sandang pangan seperti desa-desa subur tadi tidak berubah fungsi,” ujar dia.

Ijeck menilai, pendampingan dari pusat yang dilakukan Kemendes PDT, tidak bisa berjalan sendiri sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, pemetaan desa penting dilakukan sehingga dia mendorong agar sistem bisa terintegrasi.

Selain itu, Ijeck juga menyoroti kehidupan petani yang sangat memprihatinkan dan masih sangat sedikit peningkatan kualitas hidup.

Ditambah lagi, banyaknya petani yang terlilit utang dan parahnya hal tersebut terkait dengan rentenir.

“Sampai hari ini faktanya tidak banyak petani yang menjadi sukses dan tidak kaya, tangan mereka yang kotor, badan petani yang berkeringat tetapi yang kaya itu tengkulak (penampungnya) dan petani di desa itu dari sektor permodalan sudah banyak yang terlilit utang kepada rentenir, sehingga hal itu harus menjadi perhatian,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 tersebut.

Ijeck juga berharap, di antara banyaknya daerah yang perlu dikembangkan, Kepulauan Nias bisa menjadi salah satu target realisasi program Kemendes PDT, terkait ketahanan pangan yang bersumber dari desa.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

07/11/2024 22:13
Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

Jakarta –

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan ‘lenyap’ begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

“Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

“Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

“Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan,” ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

“Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan,” kata dia.

(shc/ara)

07/11/2024 15:46
Dana Desa Sudah Digelontorkan Rp 610 T, Mendes: Pengawasan Belum Maksimal

Jakarta –

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

“Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

“Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

“Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

“Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk dana desa. Dari jumlah tersebut, minimal 20% di antaranya atau sekitar Rp 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

(shc/ara)

07/11/2024 15:10